Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara
PERPRES Nomor 11 Tahun 2017
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
3. Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara adalah hasil perencanaan tata ruang kawasan perbatasan negara dan kawasan pendukung.
4. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Filipina dan Malaysia.
5. Kawasan Pendukung adalah bagian kawasan perkotaan yang berfungsi mendukung fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah dengan Kawasan Perbatasan Negara.
6. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia atau yang berbatasan dengan laut lepas (high seas) yang diklaim secara unilateral oleh INDONESIA dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
7. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
8. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
9. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
10. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau- pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).
11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
14. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
16. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.
17. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
19. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
20. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
21. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
22. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
23. Laut Teritorial INDONESIA adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan INDONESIA.
24. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut Teritorial INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perairan INDONESIA dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
25. Landas Kontinen INDONESIA adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
26. Alur Laut Kepulauan INDONESIA yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
27. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
28. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.
29. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
30. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
32. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
34. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disingkat KZB adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
35. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
37. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
38. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
39. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
40. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
41. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Gorontalo, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Kalimantan Timur, dan Gubernur Kalimantan Utara.
42. Bupati atau Walikota adalah Bupati Kepulauan Talaud, Bupati Kepulauan Sangihe, Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Walikota Bitung, Bupati Minahasa Utara, Walikota Manado, Bupati Minahasa, Bupati Minahasa Selatan, Bupati Bolaang Mongondow, Bupati Bolaang Mongondow Utara, Bupati Gorontalo Utara, Bupati Buol, Bupati Toli Toli, Bupati Berau, Bupati Bulungan, Bupati Tana Tidung, Walikota Tarakan, dan Bupati Nunukan.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
c. rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;
d. rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
g. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara.
Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
3. Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara adalah hasil perencanaan tata ruang kawasan perbatasan negara dan kawasan pendukung.
4. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Filipina dan Malaysia.
5. Kawasan Pendukung adalah bagian kawasan perkotaan yang berfungsi mendukung fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah dengan Kawasan Perbatasan Negara.
6. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia atau yang berbatasan dengan laut lepas (high seas) yang diklaim secara unilateral oleh INDONESIA dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
7. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
8. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
9. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
10. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau- pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).
11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
14. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
16. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.
17. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
19. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
20. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
21. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
22. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
23. Laut Teritorial INDONESIA adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan INDONESIA.
24. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut Teritorial INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perairan INDONESIA dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
25. Landas Kontinen INDONESIA adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
26. Alur Laut Kepulauan INDONESIA yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
27. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
28. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.
29. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
30. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
32. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
34. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disingkat KZB adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
35. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
37. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
38. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
39. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
40. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
41. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Gorontalo, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Kalimantan Timur, dan Gubernur Kalimantan Utara.
42. Bupati atau Walikota adalah Bupati Kepulauan Talaud, Bupati Kepulauan Sangihe, Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Walikota Bitung, Bupati Minahasa Utara, Walikota Manado, Bupati Minahasa, Bupati Minahasa Selatan, Bupati Bolaang Mongondow, Bupati Bolaang Mongondow Utara, Bupati Gorontalo Utara, Bupati Buol, Bupati Toli Toli, Bupati Berau, Bupati Bulungan, Bupati Tana Tidung, Walikota Tarakan, dan Bupati Nunukan.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
c. rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;
d. rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
g. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara.
BAB II
PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan
Perbatasan Negara;
b. perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
f. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan wilayah lainnya.
Pasal 5
BAB Kesatu
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan
Perbatasan Negara;
b. perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
f. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan wilayah lainnya.
(1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di laut.
(2) Kawasan Perbatasan Negara di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial INDONESIA dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia, hingga garis pantai termasuk:
a. kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut;
b. gugus kepulauan; atau
c. PKSN, hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal.
(3) Selain Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur bagian tertentu kawasan perkotaan di sekitar Kawasan Perbatasan Negara yang mendukung fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai
satu kesatuan sistem pengembangan wilayah, yang selanjutnya disebut Kawasan Pendukung.
(4) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Provinsi Sulawesi Utara, terdiri atas:
1. 19 (sembilan belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kecamatan Damau, Kecamatan Essang, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Kalongan, Kecamatan Lirung, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Miangas, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Rainis, Kecamatan Salibabu, dan Kecamatan Tampan’ Amma di Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. 15 (lima belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tatoareng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, dan Kecamatan Kepulauan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biaro, Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Tagulandang Utara, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan Siau Barat Utara, dan Kecamatan Siau Tengah di Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro;
4. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Aertembaga, dan Kecamatan Lembeh Utara di Kota Bitung;
5. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Wori, dan Kecamatan Likupang Timur di Kabupaten Minahasa Utara;
6. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bunaken, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Sario, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Wenang, dan Kecamatan Bunaken Kepulauan di Kota Manado;
7. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombariri di Kabupaten Minahasa;
8. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Tenga, dan Kecamatan Sinonsayang di Kabupaten Minahasa Selatan;
9. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Sang Tombolang di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
10. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Kaidipang, dan Kecamatan Pinogaluman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
b. Provinsi Gorontalo, terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Ponelo
Kepulauan, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;
c. Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri atas:
1. 9 (sembilan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamatan Gadung, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Bokat, Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, Kecamatan Momunu, dan Kecamatan Lakea di Kabupaten Buol; dan
2. 9 (sembilan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemean, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Dampal Selatan di Kabupaten Toli Toli;
d. Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Maratua di Kabupaten Berau;
e. Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas:
1. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu di Kabupaten Bulungan;
2. 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah, dan Kecamatan Tarakan Utara di Kota Tarakan;
3. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sesayap Hilir, dan Kecamatan Tana Lia di Kabupaten Tana Tidung; dan
4. 1 (satu) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sembakung di Kabupaten Nunukan;
f. Laut Teritorial INDONESIA di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik;
g. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik; dan
h. Landas Kontinen INDONESIA di Laut Sulawesi.
(5) Kawasan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) meliputi:
a. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian, Kecamatan Matuari, dan Kecamatan Lembeh Selatan di Kota Bitung; dan
b. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Mapanget, Kecamatan Singkil, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Tikala, dan Kecamatan Wanea di Kota Manado.
BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:
a. kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Malaysia;
b. kawasan berfungsi lindung yang lestari; dan
c. Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Malaysia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
a. penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara;
b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara; dan
c. pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. pemertahanan kawasan lindung lintas negara;
b. pemertahanan kawasan konservasi terutama yang berada di PPKT;
c. pemertahanan dan pelestarian sempadan pantai di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung termasuk PPKT;
d. pemertahanan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sungai, dan danau; dan
e. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana.
(3) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
a. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi;
b. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah;
c. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi;
d. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
e. pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya; dan
f. pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan.
Penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:
a. kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Malaysia;
b. kawasan berfungsi lindung yang lestari; dan
c. Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing.
BAB Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Malaysia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
a. penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara;
b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara; dan
c. pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. pemertahanan kawasan lindung lintas negara;
b. pemertahanan kawasan konservasi terutama yang berada di PPKT;
c. pemertahanan dan pelestarian sempadan pantai di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung termasuk PPKT;
d. pemertahanan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sungai, dan danau; dan
e. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana.
(3) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
a. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi;
b. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah;
c. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi;
d. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
e. pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya; dan
f. pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan.
(1) Strategi penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. menegaskan titik-titik garis pangkal di PPKT yang meliputi Pulau Kabaruan, Pulau Kakarutan, Pulau Intata, Pulau Marampit, Pulau Miangas, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Makalehi, Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Dolangan, Pulau Salando, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Sambit, dan Pulau Maratua;
b. menegaskan titik-titik garis pangkal dari Timur di Kecamatan Sinonsayang (Tanjung Laimpangi) sampai Barat di Kecamatan Karamat (Tanjung Karamat);
c. menegaskan batas laut Teritorial di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik;
d. MENETAPKAN batas yurisdiksi pada batas Landas Kontinen INDONESIA di Laut Sulawesi;
e. menegaskan batas yurisdiksi pada batas Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik; dan
f. meningkatkan kerja sama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di Kawasan Perbatasan Negara termasuk PPKT; dan
b. mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.
(3) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara/antarpulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
b. mengembangkan pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional, simpul transportasi, dan pengembangan minapolitan serta didukung prasarana permukiman; dan
c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman.
(4) Strategi pemertahanan kawasan lindung lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
b. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi; dan
c. mengendalikan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu ekosistem atau kehidupan biota laut pada terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi.
(5) Strategi pemertahanan kawasan konservasi terutama yang berada di PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mempertahankan dan melestarikan kawasan suaka margasatwa sebagai tempat hidup satwa yang dilindungi;
b. mempertahankan dan melestarikan kawasan cagar alam untuk mempertahankan kelestarian ekosistem penting;
c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
d. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman nasional dan taman nasional laut sebagai kawasan konservasi untuk melestasikan sumber daya alam yang khas dan unik beserta ekosistemnya dan mengakomodasi kegiatan pariwisata bahari;
e. mengendalikan kegiatan budi daya pada taman nasional laut yang dapat mengganggu ekosistem dan kehidupan biota laut; dan
f. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman wisata alam, taman wisata alam laut, serta kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau- pulau kecil yang dikelola daerah.
(6) Strategi pemertahanan dan pelestarian sempadan pantai di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung termasuk PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
a. merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT yang mengalami degradasi; dan
b. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan sempadan pantai dan mundurnya garis pangkal.
(7) Strategi pemertahanan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sungai, dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
a. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi;
b. mengendalikan secara ketat alih fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi;
c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan resapan air; dan
d. mengembangkan pengelolaan sungai dan danau sebagai sumber air.
(8) Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan dengan mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan abrasi.
(9) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan untuk menunjang ketersediaan
pangan lokal; dan
b. mengembangkan sentra perikanan tangkap yang ramah lingkungan.
(10) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
a. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan;
b. mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan kelapa, kakao, dan pala yang didukung prasarana dan sarana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
c. mengembangkan kawasan peruntukan peternakan berbasis bisnis dan masyarakat;
d. mengembangkan kawasan hutan produksi dengan mempertimbangkan potensi lestari; dan
e. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan emas dan nikel serta batubara dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(11) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan, serta peternakan;
b. mengembangkan kawasan pariwisata bahari, budaya, dan religi dengan sarana prasarana pendukung yang tetap menjaga kelestarian lingkungan;
c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa;
dan
d. mengembangkan kawasan peruntukan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
(12) Strategi pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau
kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi:
a. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan antarpusat pelayanan dan antara sentra produksi dengan pusat pelayanan;
b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas pusat pelayanan;
c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau termasuk PPKT berpenduduk di Kawasan Perbatasan Negara;
d. mengembangkan bandar udara dan pelabuhan untuk melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya; dan
e. mengembangkan sistem transportasi antarmoda dan pelayanan perintis.
(13) Strategi pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e meliputi:
a. mendorong pengembangan pembangkit listrik di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung, termasuk PPKT berpenduduk;
b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya; dan
c. mengembangkan prasarana sumber daya air di Kawasan Perbatasan Negara termasuk pulau kecil dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi wilayah di setiap pulau.
(14) Strategi pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dilakukan dengan mengembangkan prasarana dan sarana dasar
pedesaan yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan air minum, dan balai pelatihan desa.
(1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
(2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban serta sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
(3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
a. rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.
Pasal 10
(1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terdiri atas:
a. pusat pelayanan utama;
b. pusat pelayanan penyangga; dan
c. pusat pelayanan pintu gerbang.
(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKSN.
(3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kota kecamatan.
(4) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan lintas batas.
Pasal 11
Pasal 12
(1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan pusat kegiatan penyangga pintu gerbang peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan di Karatung pada Kabupaten Kepulauan Talaud.
(3) Pusat pelayanan penyangga Karatung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi sebagai:
a. pusat perdagangan dan jasa;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pengembangan minapolitan;
e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang; dan
g. pusat pelayanan transportasi laut.
Pasal 13
(1) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
c. Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud; dan
d. Ilangata di Kabupaten Gorontalo Utara.
(3) Pusat pelayanan pintu gerbang Miangas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
f. pusat pelayanan transportasi laut; dan
g. pusat pelayanan transportasi udara.
(4) Pusat pelayanan pintu gerbang Marore sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
f. pusat pelayanan transportasi laut.
(5) Pusat pelayanan pintu gerbang Marampit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
f. pusat pelayanan transportasi laut; dan
g. pusat pelayanan transportasi udara.
(6) Pusat pelayanan pintu gerbang Ilangata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina,
dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. pusat perdagangan dan jasa;
f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
g. pusat pelayanan transportasi laut.
(1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
(2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban serta sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
(3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
a. rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.
(1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terdiri atas:
a. pusat pelayanan utama;
b. pusat pelayanan penyangga; dan
c. pusat pelayanan pintu gerbang.
(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKSN.
(3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kota kecamatan.
(4) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan lintas batas.
Pasal 11
(1) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. PKSN Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b. PKSN Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. PKW/PKSN Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara;
d. PKW/PKSN Tolitoli di Kabupaten Toli Toli; dan
e. PKN/PKSN Tarakan di Kota Tarakan.
(3) PKSN Tahuna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
g. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
j. pusat pelayanan transportasi laut; dan
k. pusat pelayanan transportasi udara.
(4) PKSN Melonguane sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
g. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
j. pusat pelayanan transportasi laut; dan
k. pusat pelayanan transportasi udara.
(5) PKW/PKSN Kwandang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
g. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
j. pusat pelayanan transportasi laut.
(6) PKW/PKSN Tolitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
g. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
j. pusat pelayanan transportasi laut; dan
k. pusat pelayanan transportasi udara.
(7) PKN/PKSN Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
g. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak dan gas bumi;
i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
k. pusat pelayanan transportasi laut; dan
l. pusat pelayanan transportasi udara.
Pasal 12
(1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan pusat kegiatan penyangga pintu gerbang peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan di Karatung pada Kabupaten Kepulauan Talaud.
(3) Pusat pelayanan penyangga Karatung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi sebagai:
a. pusat perdagangan dan jasa;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pengembangan minapolitan;
e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang; dan
g. pusat pelayanan transportasi laut.
Pasal 13
(1) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
c. Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud; dan
d. Ilangata di Kabupaten Gorontalo Utara.
(3) Pusat pelayanan pintu gerbang Miangas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
f. pusat pelayanan transportasi laut; dan
g. pusat pelayanan transportasi udara.
(4) Pusat pelayanan pintu gerbang Marore sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
f. pusat pelayanan transportasi laut.
(5) Pusat pelayanan pintu gerbang Marampit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
f. pusat pelayanan transportasi laut; dan
g. pusat pelayanan transportasi udara.
(6) Pusat pelayanan pintu gerbang Ilangata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina,
dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. pusat perdagangan dan jasa;
f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
g. pusat pelayanan transportasi laut.
Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana permukiman.
Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana permukiman.
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, keterkaitan antara Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
c. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
(5) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. jaringan jalur kereta api;
b. stasiun kereta api; dan
c. fasilitas operasi kereta api.
(6) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi sungai; dan
b. sistem jaringan transportasi penyeberangan.
(7) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pelabuhan laut; dan
b. alur pelayaran.
(8) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. bandar udara; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
(1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterkaitan antarpusat pelayanan perbatasan negara.
(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan jalur kereta api Pulau Sulawesi Bagian Utara yang melalui Manado-Bitung-Gorontalo; dan
b. jaringan jalur kereta api yang melalui Tanjung Redeb-Sangkulirang-Bontang.
(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain.
(4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Kota Manado, Kota Bitung, Kabuaten Gorontalo Utara, Kabupaten Toli Toli, dan Kabupaten Berau.
(5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
(1) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan perbatasan negara dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan membuka keterisolasian wilayah di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan/dermaga sungai; dan
b. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai.
(3) Pelabuhan/dermaga sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Pelabuhan sungai di Kecamatan Sambaliung, Dermaga Pulau Derawan, dan Dermaga Gayam pada Kabupaten Berau;
b. Pelabuhan sungai di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan;
c. Pelabuhan sungai di Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan;
dan
d. Pelabuhan sungai di Kecamatan Sembakung pada Kabupaten Nunukan.
(4) Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang menghubungkan:
a. Tanjung Selor-Tarakan;
b. Sekatak-Tarakan;
c. Tarakan-Malinau-Mesalong;
d. Tarakan-Sembakung;
e. Tanjung Selor-Bunyu;
f. Bunyu-Tarakan;
g. Ancam-Tarakan; dan
h. Long Bia-Long Tungu-Long Beluah-Tanjung Selor.
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. alur pelayaran internasional; dan
b. alur pelayaran nasional.
(3) Alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan Pelabuhan Bitung ke ALKI IIIE dan IIIA di Laut Sulawesi.
(4) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Manado, Pelabuhan Karatung, Pelabuhan Miangas, Pelabuhan Petta, Pelabuhan Tahuna, Pelabuhan Labuhan Uki, Pelabuhan Anggrek, Pelabuhan Kwandang, Pelabuhan Tolitoli, Pelabuhan Pulau Bunyu, dan Pelabuhan Tarakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 23
(1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antarmoda serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bandar udara umum; dan
b. bandar udara khusus.
(3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a terdiri atas:
a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
c. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
d. bandar udara pengumpan.
(4) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi Bandar Udara Sam Ratulangi di Kecamatan Mapanget pada Kota Manado.
(5) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. Bandar Udara Juwata di Kecamatan Tarakan Barat pada Kota Tarakan; dan
b. Bandar Udara Tanjung Harapan di Kecamatan Tanjung Selor pada Kabupaten Bulungan.
(6) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi Bandar Udara Melonguane di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud.
(7) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
a. Bandar Udara Naha di Kecamatan Tabukan Utara pada Kabupaten kepulauan Sangihe;
b. Bandar Udara Miangas di Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. Bandar Udara Sitaro di Kecamatan Siau Timur Selatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
d. Bandar Udara Sultan Bantilan di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli; dan
e. Bandar Udara Maratua di Kecamatan Maratua pada Kabupaten Berau.
(8) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24
(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, keterkaitan antara Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
c. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
(5) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. jaringan jalur kereta api;
b. stasiun kereta api; dan
c. fasilitas operasi kereta api.
(6) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi sungai; dan
b. sistem jaringan transportasi penyeberangan.
(7) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pelabuhan laut; dan
b. alur pelayaran.
(8) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. bandar udara; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
(1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterkaitan antarpusat pelayanan perbatasan negara.
(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan jalur kereta api Pulau Sulawesi Bagian Utara yang melalui Manado-Bitung-Gorontalo; dan
b. jaringan jalur kereta api yang melalui Tanjung Redeb-Sangkulirang-Bontang.
(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain.
(4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Kota Manado, Kota Bitung, Kabuaten Gorontalo Utara, Kabupaten Toli Toli, dan Kabupaten Berau.
(5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
(1) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan perbatasan negara dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan membuka keterisolasian wilayah di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan/dermaga sungai; dan
b. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai.
(3) Pelabuhan/dermaga sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Pelabuhan sungai di Kecamatan Sambaliung, Dermaga Pulau Derawan, dan Dermaga Gayam pada Kabupaten Berau;
b. Pelabuhan sungai di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan;
c. Pelabuhan sungai di Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan;
dan
d. Pelabuhan sungai di Kecamatan Sembakung pada Kabupaten Nunukan.
(4) Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang menghubungkan:
a. Tanjung Selor-Tarakan;
b. Sekatak-Tarakan;
c. Tarakan-Malinau-Mesalong;
d. Tarakan-Sembakung;
e. Tanjung Selor-Bunyu;
f. Bunyu-Tarakan;
g. Ancam-Tarakan; dan
h. Long Bia-Long Tungu-Long Beluah-Tanjung Selor.
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. alur pelayaran internasional; dan
b. alur pelayaran nasional.
(3) Alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan Pelabuhan Bitung ke ALKI IIIE dan IIIA di Laut Sulawesi.
(4) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Manado, Pelabuhan Karatung, Pelabuhan Miangas, Pelabuhan Petta, Pelabuhan Tahuna, Pelabuhan Labuhan Uki, Pelabuhan Anggrek, Pelabuhan Kwandang, Pelabuhan Tolitoli, Pelabuhan Pulau Bunyu, dan Pelabuhan Tarakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 23
(1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antarmoda serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bandar udara umum; dan
b. bandar udara khusus.
(3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a terdiri atas:
a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
c. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
d. bandar udara pengumpan.
(4) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi Bandar Udara Sam Ratulangi di Kecamatan Mapanget pada Kota Manado.
(5) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. Bandar Udara Juwata di Kecamatan Tarakan Barat pada Kota Tarakan; dan
b. Bandar Udara Tanjung Harapan di Kecamatan Tanjung Selor pada Kabupaten Bulungan.
(6) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi Bandar Udara Melonguane di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud.
(7) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
a. Bandar Udara Naha di Kecamatan Tabukan Utara pada Kabupaten kepulauan Sangihe;
b. Bandar Udara Miangas di Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. Bandar Udara Sitaro di Kecamatan Siau Timur Selatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
d. Bandar Udara Sultan Bantilan di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli; dan
e. Bandar Udara Maratua di Kecamatan Maratua pada Kabupaten Berau.
(8) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24
(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.
(3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi.
(4) Depo minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di:
a. pusat pelayanan meliputi PKSN Tahuna, PKSN Melonguane, PKW/PKSN Kwandang, Karatung, Marore, Miangas, PKW/PKSN Tolitoli, dan PKN/PKSN Tarakan; dan
b. PPKT berpenduduk meliputi Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Kakarutan, Pulau Maratua, dan Pulau Kabaruan.
(5) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
1. PLTU Talaud di Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. PLTU Amurang dan PLTU Sewa Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
3. PLTU Sulbagut 2 di Kabupaten Minahasa Selatan;
4. PLTU Sulut 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
5. PLTU Sulbagut 1 dan PLTU Gorontalo di Kabupaten Gorontalo Utara;
6. PLTU Tolitoli di Kabupaten Toli Toli;
7. PLTU Tanjung Redeb di Kabupaten Berau;
8. PLTU Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan;
dan
9. PLTU Tarakan di Kota Tarakan;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Gas dan Uap/Mesin Gas/ (PLTG/PLTGU/PLTMG) meliputi:
1. PLTMG Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. PLTG/GU/MG Minahasa Peaker dan PLTG/GU/MG Sulbagut Peaker di Kabupaten Minahasa Utara;
3. PLTMG Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan;
dan
4. PLTMG Tarakan di Kota Tarakan;
c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) skala kecil, dan/atau pembangkit listrik tenaga hybrid yang melayani:
1. PPKT berpenduduk yang meliputi Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Kakarutan, Pulau Kabaruan, dan Pulau Maratua.
2. pos pengamanan perbatasan di sepanjang pesisir dan PPKT yang berada di:
a) Kecamatan Melonguane dan Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
b) Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
c) Kecamatan Tagulandang dan Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
d) Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol;
e) Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
f) Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Maratua pada Kabupaten Berau;
g) Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan; dan h) Kecamatan Tarakan Timur pada Kota Tarakan.
3. seluruh wilayah pulau kecil dan/atau kawasan terisolasi sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ditetapkan pada:
1. jaringan transmisi tenaga listrik Kema-Paniki- Ranomut-Teling-Tasik Ria-Lopana-Otam-Lolak- Bintauna-Buroko-Isimu;
2. jaringan transmisi tenaga listrik Lopana- Kawangkoan-Tomohon;
3. jaringan transmisi tenaga listrik Siboa-Tolitoli- Leok; dan
4. jaringan transmisi tenaga listrik Basidondo- Moutong;
b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan pada:
1. jaringan transmisi tenaga listrik Tasik Ria- Tomohon-Sawangan-Bitung-Likupang;
2. jaringan transmisi tenaga listrik Ranomut- Sawangan;
3. jaringan transmisi tenaga listrik Teling- Tomohon; dan
4. jaringan transmisi tenaga listrik Tanjung Selor - Tanjung Redeb - Sangata - Bontang – Tenggarong;
c. Gardu Induk (GI) ditetapkan di:
1. GI Bitung di Kecamatan Aertembaga pada Kota Bitung;
2. GI Likupang di Kecamatan Likupang Timur pada Kabupaten Minahasa Utara;
3. GI Teling di Kecamatan Malalayang pada Kota Manado;
4. GI Ranomut di Kecamatan Tuminting pada Kota Manado;
5. GI Paniki di Kecamatan Mapanget pada Kota Manado;
6. GI Tasik Ria di Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
7. GI Lopana di Kecamatan Amurang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
8. GI Lolak di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. GI Bintauna di Kecamatan Sangkub pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
10. GI Buroko di Kecamatan Kaidipang pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
11. GI Leok di Kecamatan Bokat pada Kabupaten Buol;
12. GI Tolitoli di Kecamatan Baolan Kabupaten Toli Toli; dan
13. GI Bulungan/Tanjung Selor pada Kabupaten Bulungan.
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan terestrial; dan
b. jaringan satelit.
(3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Sulawesi Bagian Utara untuk melayani PKSN Melonguane, PKSN Tahuna, dan PKW/PKSN Kwandang;
b. Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Selatan Kalimantan yang melayani PKN/PKSN Tarakan;
c. Jaringan Pelayanan Pengumpan (feeder) Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara untuk melayani PKW/PKSN Tolitoli; dan
d. Jaringan Pelayanan Pengumpan (feeder) dan Pulau- pulau di Sulawesi untuk melayani Pulau Karatung, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Lingian
(Lingayan), Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan.
(4) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk melayani:
a. pusat pelayanan yang meliputi PKSN Tahuna, PKSN Melonguane, PKW/PKSN Kwandang, Karatung, Marore, Miangas, Marampit, Ilangata, PKW/PKSN Tolitoli, dan PKN/PKSN Tarakan;
b. PPKT berpenduduk yang meliputi Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Kakarutan, Pulau Kabaruan, dan Pulau Maratua; dan
c. pos pengamanan perbatasan di sepanjang pesisir dan PPKT yang berada di:
1. Kecamatan Melonguane dan Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Kecamatan Tagulandang dan Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol;
5. Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
6. Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Maratua pada Kabupaten Berau;
7. Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan;
dan
8. Kecamatan Tarakan Timur pada Kota Tarakan.
Pasal 27
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.
(1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(2) huruf a terdiri atas:
a. sumber air berupa air permukaan; dan
b. sumber air berupa air tanah.
(2) Sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. sumber air permukaan pada danau; dan
b. sumber air permukaan pada sungai.
(3) Sumber air permukaan pada danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:
a. Danau Makalehi di Kecamatan Siau Barat pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan
b. Danau Kapeta di Kecamatan Siau Barat Selatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro.
(4) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
a. sungai pada WS Lintas Negara meliputi sungai pada DAS Sembakung, DAS Linungkayan, DAS Sesayap, DAS Balayau, DAS Sekatak, DAS Ansam, DAS Alus, DAS Bunyu, DAS Tanah Merah, DAS Bangkudulis, DAS Simbawang, DAS Payau, dan DAS Tarakan di WS Sesayap;
b. sungai pada WS Strategis Nasional meliputi sungai pada DAS Miangas, DAS Nenusa, DAS Bulude, DAS Lalue, DAS Arangkaa, DAS Ranada, DAS Amat, DAS Dapihe, DAS Batumbalango, DAS Talaud, DAS Talura, DAS Daran, DAS Niampak, DAS Bowombaru, DAS Mala, DAS Pampalu, DAS Sawang, DAS Kolongan, DAS Sare, DAS Balang, DAS Moronge, DAS Batuniris, DAS Salibabu, DAS Kabaruan, DAS Bahang, DAS Patung, DAS Moade, DAS Panumbuhing, DAS Batumahamu, DAS Bunahe, DAS Bunga, DAS Kakewang, DAS Bouwung, DAS Aluma, DAS Sangihe, DAS Mahemba, DAS Malebuhe, DAS Kaluahagi, DAS Mentiki, DAS Petta, DAS Kuma, DAS Bahoi, DAS Taminggihi, DAS Banaja, DAS Pepulu, DAS Peliang, DAS Pananaru, DAS Dagho, DAS Kaluwatu, DAS Kalihiang, DAS Kalama, DAS Kahakitang, DAS Para, DAS Siu, DAS Tagulandang, DAS Biaro, DAS Kalasey, DAS Kolongan, DAS Malalayang, DAS Sario, DAS Maasing, DAS Bailang, DAS Kima, DAS Walangan, DAS Mansilong, DAS Maen, DAS Batuputih, DAS Pasongdolong, DAS Bunaken, DAS Manadotua, DAS Mantehage, DAS Talise, DAS Bangka, dan DAS Lembeh di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas;
c. sungai pada WS Lintas Provinsi meliputi:
1. sungai pada DAS Andagile, DAS Tuntung, DAS Kaidipang, DAS Bolangitang, DAS Nunuka, DAS Saleo, DAS Bohabak, DAS Biontong, DAS
Sangkub, DAS Sapanae, DAS Maelang, DAS Ayong, DAS Bayabuta, DAS Toraang, DAS Lolak, DAS Panag, DAS Lombagin, DAS Tadoy, DAS Letung, DAS Kakumi, DAS Tambu, DAS Patolo, DAS Onsongo, DAS Kawiley, DAS Antoni, DAS Labuk, DAS Potaay, DAS Nonapan, dan DAS Limbonugo di WS Dumoga-Sangkub;
2. sungai pada DAS Tolinggula, DAS Polanga, DAS Limbato, DAS Biawu, DAS Buloila, DAS Bulontio, DAS Boliohulu, DAS Boliyohuto, DAS Baladu, DAS Mooti, DAS Sipatana, DAS Dulukapa, DAS Deme, DAS Dunu, DAS Bubalango, DAS Tengah, DAS Sogu, DAS Monano, DAS Tudi, DAS Tolango, DAS Datahu, DAS Popalo, DAS Tolangio, DAS Pontolo, DAS Buda, DAS Posso, DAS Bubode, DAS Sanbungo, DAS Tolotapo, DAS Butoimola, DAS Samia, DAS Tapaibuhu, DAS Soklat, DAS Sapawea, dan DAS Imana di WS Limboto-Bolango-Bone; dan
3. sungai pada DAS Sajau, DAS Binai, DAS Mangkapadie, DAS Pidada, DAS Malinau, DAS Berau, DAS Pantai, DAS Liu Padai, DAS Tabalar, DAS Lempaki, DAS Pegat, DAS Lungsuran Naga, DAS Derawan, DAS Maratua Payung-Payung, dan DAS Maratua Teluk Alulu di WS Berau-Kelai;
d. sungai pada WS Lintas Kabupaten meliputi:
1. sungai pada DAS Tambala, DAS Ritey, DAS Kumu, DAS Popareng, DAS Nimanga, DAS Ranotuana, DAS Sosongea, DAS Ranowangko, DAS Lewet, DAS Ranoyapo, DAS Worotikan, DAS Liwason, DAS Tangop, DAS Molinow, DAS Sidate, DAS Impit, DAS Mosanti, DAS Batukapal, DAS Ongkaw, DAS Pinsan, DAS Makakilu, DAS Maintang, DAS Noit, dan DAS Poigar di WS Poigar-Ranoyapo;
2. sungai pada DAS Siwali, DAS Siboalo, DAS Sibayu, DAS Sabang, DAS Sioyong, DAS Malonas, DAS Siraurang, DAS Long, DAS Binamo, DAS Bayang, DAS Siraru, DAS Ou, DAS Taipa, DAS Babatona, DAS Siboang, DAS Silempu, DAS Silamboo, DAS Balukang, DAS Baloni, DAS Sampaga, DAS Bantayang, DAS Resi, DAS Tandaiyo, DAS Malukang, DAS Ogoamas, DAS Cendrana, DAS Angudangeng, DAS Soni, DAS Bangkir, DAS Silumba, DAS Mimbala, DAS Telanja, DAS Kabiunang, DAS Ogotua, DAS Koni, DAS Manuawa, DAS Bantoli, DAS Banagan, DAS Luok, DAS Kulasi, DAS Maloma, DAS Bailo, DAS Bambapun, DAS Lais, DAS Ogogasang, DAS Ogogili, DAS Ogolalo, DAS Maraja, DAS Salugan, DAS Janja, DAS Talaut, DAS Dadakitan, DAS Tuwelei, DAS Kalangkangan, DAS Bajugan, DAS Dongingis, DAS Lingadan, DAS Salumpaga, DAS Diule, DAS Pinjan, DAS Binontoan, DAS Lakuan, DAS Busak, DAS Botakna Busak, DAS Buol, DAS Bokat, DAS Ponagoan, DAS Lomu, DAS Bunobogu, DAS Motinunu, DAS Bulongidun, DAS Bodi, DAS Butakiototanggelodoka, DAS Butakiodata, dan DAS Lobu di WS Lambunu- Buol;
3. sungai pada DAS Petuang, DAS Bakil, DAS Benuyaan, DAS Sumberagung, DAS Kayuindah, DAS Talisayan, DAS Dumairing, DAS Lobangkelatuk, DAS Kairiabu, DAS Muhammad, dan DAS Labuankelambu di WS Karangan; dan
4. sungai pada DAS Kayan, DAS Pesalang, DAS Buka, DAS Selaju, DAS Linta, DAS Tutus, DAS Mening, DAS Pekin, dan DAS Ibus di WS Kayan.
(5) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada:
a. CAT Lintas Negara meliputi CAT Tanjung Selor di Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan;
b. CAT lintas kabupaten/kota meliputi:
1. CAT Batuputih di Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung;
2. CAT Manado di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, dan Kota Manado;
3. CAT Bitung-Ratahan di Kota Bitung;
4. CAT Tomohon-Tumpaan di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan;
5. CAT Sidate-Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan;
dan
6. CAT Butung di Kabupaten Toli Toli;
c. CAT dalam kabupaten meliputi:
1. CAT Munte di Kabupaten Minahasa Utara;
2. CAT Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. CAT Buol di Kabupaten Buol; dan
4. CAT Ogomali dan CAT Ogawele di Kabupaten Toli Toli.
Pasal 29
Pasal 30
(1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. sistem jaringan drainase;
c. sistem jaringan air limbah; dan
d. sistem pengelolaan sampah.
(1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. sistem jaringan drainase;
c. sistem jaringan air limbah; dan
d. sistem pengelolaan sampah.
BAB V
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Rencana Peruntukan Kawasan Lindung
BAB Ketiga
Rencana Peruntukan Kawasan Budi Daya
BAB 1
Zona Budi Daya
BAB 2
Zona Perairan
BAB 3
Zona Pendukung
BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Negara
BAB Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Kawasan Perbatasan Negara
BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Arahan Peraturan Zonasi
BAB Ketiga
Arahan Perizinan
BAB Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif
BAB Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi
BAB VIII
PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB IX
PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
(1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di laut.
(2) Kawasan Perbatasan Negara di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial INDONESIA dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia, hingga garis pantai termasuk:
a. kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut;
b. gugus kepulauan; atau
c. PKSN, hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal.
(3) Selain Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur bagian tertentu kawasan perkotaan di sekitar Kawasan Perbatasan Negara yang mendukung fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai
satu kesatuan sistem pengembangan wilayah, yang selanjutnya disebut Kawasan Pendukung.
(4) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Provinsi Sulawesi Utara, terdiri atas:
1. 19 (sembilan belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kecamatan Damau, Kecamatan Essang, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Kalongan, Kecamatan Lirung, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Miangas, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Rainis, Kecamatan Salibabu, dan Kecamatan Tampan’ Amma di Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. 15 (lima belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tatoareng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, dan Kecamatan Kepulauan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biaro, Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Tagulandang Utara, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan Siau Barat Utara, dan Kecamatan Siau Tengah di Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro;
4. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Aertembaga, dan Kecamatan Lembeh Utara di Kota Bitung;
5. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Wori, dan Kecamatan Likupang Timur di Kabupaten Minahasa Utara;
6. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bunaken, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Sario, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Wenang, dan Kecamatan Bunaken Kepulauan di Kota Manado;
7. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombariri di Kabupaten Minahasa;
8. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Tenga, dan Kecamatan Sinonsayang di Kabupaten Minahasa Selatan;
9. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Sang Tombolang di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
10. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Kaidipang, dan Kecamatan Pinogaluman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
b. Provinsi Gorontalo, terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Ponelo
Kepulauan, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;
c. Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri atas:
1. 9 (sembilan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamatan Gadung, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Bokat, Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, Kecamatan Momunu, dan Kecamatan Lakea di Kabupaten Buol; dan
2. 9 (sembilan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemean, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Dampal Selatan di Kabupaten Toli Toli;
d. Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Maratua di Kabupaten Berau;
e. Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas:
1. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu di Kabupaten Bulungan;
2. 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah, dan Kecamatan Tarakan Utara di Kota Tarakan;
3. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sesayap Hilir, dan Kecamatan Tana Lia di Kabupaten Tana Tidung; dan
4. 1 (satu) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sembakung di Kabupaten Nunukan;
f. Laut Teritorial INDONESIA di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik;
g. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik; dan
h. Landas Kontinen INDONESIA di Laut Sulawesi.
(5) Kawasan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) meliputi:
a. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian, Kecamatan Matuari, dan Kecamatan Lembeh Selatan di Kota Bitung; dan
b. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Mapanget, Kecamatan Singkil, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Tikala, dan Kecamatan Wanea di Kota Manado.
(1) Strategi penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. menegaskan titik-titik garis pangkal di PPKT yang meliputi Pulau Kabaruan, Pulau Kakarutan, Pulau Intata, Pulau Marampit, Pulau Miangas, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Makalehi, Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Dolangan, Pulau Salando, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Sambit, dan Pulau Maratua;
b. menegaskan titik-titik garis pangkal dari Timur di Kecamatan Sinonsayang (Tanjung Laimpangi) sampai Barat di Kecamatan Karamat (Tanjung Karamat);
c. menegaskan batas laut Teritorial di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik;
d. MENETAPKAN batas yurisdiksi pada batas Landas Kontinen INDONESIA di Laut Sulawesi;
e. menegaskan batas yurisdiksi pada batas Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik; dan
f. meningkatkan kerja sama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di Kawasan Perbatasan Negara termasuk PPKT; dan
b. mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.
(3) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara/antarpulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
b. mengembangkan pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional, simpul transportasi, dan pengembangan minapolitan serta didukung prasarana permukiman; dan
c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman.
(4) Strategi pemertahanan kawasan lindung lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
b. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi; dan
c. mengendalikan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu ekosistem atau kehidupan biota laut pada terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi.
(5) Strategi pemertahanan kawasan konservasi terutama yang berada di PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mempertahankan dan melestarikan kawasan suaka margasatwa sebagai tempat hidup satwa yang dilindungi;
b. mempertahankan dan melestarikan kawasan cagar alam untuk mempertahankan kelestarian ekosistem penting;
c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
d. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman nasional dan taman nasional laut sebagai kawasan konservasi untuk melestasikan sumber daya alam yang khas dan unik beserta ekosistemnya dan mengakomodasi kegiatan pariwisata bahari;
e. mengendalikan kegiatan budi daya pada taman nasional laut yang dapat mengganggu ekosistem dan kehidupan biota laut; dan
f. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman wisata alam, taman wisata alam laut, serta kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau- pulau kecil yang dikelola daerah.
(6) Strategi pemertahanan dan pelestarian sempadan pantai di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung termasuk PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
a. merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT yang mengalami degradasi; dan
b. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan sempadan pantai dan mundurnya garis pangkal.
(7) Strategi pemertahanan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sungai, dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
a. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi;
b. mengendalikan secara ketat alih fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi;
c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan resapan air; dan
d. mengembangkan pengelolaan sungai dan danau sebagai sumber air.
(8) Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan dengan mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan abrasi.
(9) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan untuk menunjang ketersediaan
pangan lokal; dan
b. mengembangkan sentra perikanan tangkap yang ramah lingkungan.
(10) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
a. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan;
b. mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan kelapa, kakao, dan pala yang didukung prasarana dan sarana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
c. mengembangkan kawasan peruntukan peternakan berbasis bisnis dan masyarakat;
d. mengembangkan kawasan hutan produksi dengan mempertimbangkan potensi lestari; dan
e. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan emas dan nikel serta batubara dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(11) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan, serta peternakan;
b. mengembangkan kawasan pariwisata bahari, budaya, dan religi dengan sarana prasarana pendukung yang tetap menjaga kelestarian lingkungan;
c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa;
dan
d. mengembangkan kawasan peruntukan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
(12) Strategi pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau
kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi:
a. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan antarpusat pelayanan dan antara sentra produksi dengan pusat pelayanan;
b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas pusat pelayanan;
c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau termasuk PPKT berpenduduk di Kawasan Perbatasan Negara;
d. mengembangkan bandar udara dan pelabuhan untuk melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya; dan
e. mengembangkan sistem transportasi antarmoda dan pelayanan perintis.
(13) Strategi pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e meliputi:
a. mendorong pengembangan pembangkit listrik di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung, termasuk PPKT berpenduduk;
b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya; dan
c. mengembangkan prasarana sumber daya air di Kawasan Perbatasan Negara termasuk pulau kecil dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi wilayah di setiap pulau.
(14) Strategi pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dilakukan dengan mengembangkan prasarana dan sarana dasar
pedesaan yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan air minum, dan balai pelatihan desa.
(1) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. PKSN Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b. PKSN Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. PKW/PKSN Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara;
d. PKW/PKSN Tolitoli di Kabupaten Toli Toli; dan
e. PKN/PKSN Tarakan di Kota Tarakan.
(3) PKSN Tahuna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
g. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
j. pusat pelayanan transportasi laut; dan
k. pusat pelayanan transportasi udara.
(4) PKSN Melonguane sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
g. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
j. pusat pelayanan transportasi laut; dan
k. pusat pelayanan transportasi udara.
(5) PKW/PKSN Kwandang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
g. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
j. pusat pelayanan transportasi laut.
(6) PKW/PKSN Tolitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
g. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
j. pusat pelayanan transportasi laut; dan
k. pusat pelayanan transportasi udara.
(7) PKN/PKSN Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
g. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak dan gas bumi;
i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
k. pusat pelayanan transportasi laut; dan
l. pusat pelayanan transportasi udara.
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(4) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan, antara pusat
pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT berpenduduk di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan jalan arteri primer;
b. jaringan jalan kolektor primer;
c. jaringan jalan strategis nasional; dan
d. jaringan jalan bebas hambatan.
(3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Air Tembaga – Bitung – Girian – Kauditan – Sukur – Kairagi - Manado – Tomohon – Sonder – Kawangkoan – Tumpaan – Amurang – Worotican – Poigar – Kaiya – Pinogaluman – Maelang – Biontong – Atinggola – Kwandang – Malingkaputo – Isimu; dan
b. jalan lingkar Pulau Tarakan.
(4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Tamako-Tahuna-Naha-Enemawira-Tahuna;
b. Esang-Beo-Melangguane-Rainis-Beo;
c. Bitung-Maen-Likupang-Tarabitan-Wori-Manado- Tanahwangko-Maru Asei-Popon Tolen-Tumpaan;
d. Worotican-Poopo;
e. Kwandang-Pelabuhan Kwandang;
f. Sp. Pelabuhan Anggrek-Pelabuhan Anggrek;
g. Tolango-Paguyaman;
h. Molingkaputo – Sp. Pelabuhan Anggrek – Tolango – Bulontio – Tolinggula – Umu – Poleleh – Bodi – Buol – Lakuan – Laulalang – Lingadan – Toli Toli – Sp.
Lampasio – Silondou – Basi – Malala – Ogo Tua – Ogoamas; dan
i. Labanan-Tanjung Redeb-Tanjung Selor-Sp.
3 Tanjung Palas-Sekatak Buji-Bulungan/Malinau-
Mesalong-Simanggaris.
(5) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. jalan lingkar Pulau Marore;
b. jalan lingkar Pulau Miangas;
c. jalan lingkar Pulau Marampit;
d. jalan lingkar Pulau Kakarutan;
e. jalan lingkar Pulau Karatung;
f. Enemawira-Tamako;
g. Esang-Rainis;
h. Pinogaluman-Duloduo;
i. Tolinggula-Marisa;
j. Basi-Pasir Putih; dan
k. jalan lingkar Pulau Maratua.
(6) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi jaringan jalan bebas hambatan antarkota yang menghubungkan:
a. Manado-Bitung;
b. Manado-Tomohon;
c. Kairagi-Mapanget;
d. Tomohon-Amurang;
e. Amurang-Kaiya; dan
f. Atinggola-Isimu.
(1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b. terminal; dan
c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
(3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. terminal penumpang; dan
b. terminal barang.
(5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi, meliputi terminal yang berada di:
1. Kecamatan Matuari pada Kota Bitung;
2. Kecamatan Malalayang pada Kota Manado;
3. Kecamatan Paal Dua pada Kota Manado;
4. Kecamatan Amurang Barat pada Kabupaten Minahasa Selatan; dan
5. Kecamatan Kaidipang pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, meliputi terminal yang berada di:
1. Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Tuminting, dan Kecamatan Wanea pada Kota Manado;
2. Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Wori pada Kabupaten Minahasa Utara;
3. Kecamatan Tumpaan dan Kecamatan Tenga pada Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Kecamatan Tombariri dan Kecamatan Pineleng pada Kabupaten Minahasa;
5. Kecamatan Kaidipang, Kecamatan Bolangitang Timur, dan Kecamatan Sangkub pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
6. Kecamatan Lolak, Kecamatan Bolaang, dan
Kecamatan Poigar pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
8. Kecamatan Momunu pada Kabupaten Buol;
9. Kecamatan Talisayan pada Kabupaten Berau;
dan
10. Kecamatan Tanjung Selor pada Kabupaten Bulungan;
c. terminal penumpang tipe C untuk melayani pusat pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi meliputi:
a. terminal barang yang melayani PKSN Tahuna, PKSN Melonguane, PKW/PKSN Kwandang, PKW/PKSN Tolitoli, dan PKN/PKSN Tarakan; dan
b. terminal barang di Kecamatan Paal Dua pada Kota Manado.
(7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dikembangkan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi pada wilayah terisolasi, PPKT berpenduduk, dan pusat pelayanan perbatasan negara.
(2) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan; dan
b. lintas penyeberangan.
(3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara;
b. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi;
c. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
d. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
(4) Pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan
di:
a. Pelabuhan Miangas di Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. Pelabuhan Melonguane di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. Pelabuhan Marore di Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
d. Pelabuhan Tahuna di Kecamatan Tahuna pada Kabupaten Kepulauan Sangihe.
(5) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di:
a. Pelabuhan Manado di Kecamatan Tuminting pada Kota Manado;
b. Pelabuhan Bitung di Kecamatan Aer Tembaga pada Kota Bitung;
c. Pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli; dan
d. Pelabuhan Juata Laut di Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan.
(6) Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan di:
a. Pelabuhan Mangaran di Kecamatan Kabaruan pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. Pelabuhan Lirung di Kecamatan Lirung pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. Pelabuhan Pananaru di Kecamatan Tamako pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
d. Pelabuhan Tuntung di Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
e. Pelabuhan Labuhan Uki di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
f. Pelabuhan Petta di Kecamatan Tabukan Utara pada Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
g. Pelabuhan Kumaligon di Kecamatan Biau pada Kabupaten Buol.
(7) Pelabuhan/dermaga penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan di:
a. Pelabuhan Marampit di Kecamatan Nanusa pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. Pelabuhan Gemeh di Kecamatan Gemeh pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. Pelabuhan Sawang di Kecamatan Siau Timur Selatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
d. Pelabuhan Minanga di Kecamatan Tagulandang Utara pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
e. Pelabuhan Lamanggo di Kecamatan Biaro pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
f. dermaga penyeberangan Pulau Lingian di Kecamatan Dampal Utara pada Kabupaten Toli Toli;
g. dermaga penyeberangan Pulau Manterawu (Mantehage) di Kecamatan Wori Pada Kabupaten Minahasa Utara;
h. dermaga penyeberangan Pulau Makalehi di Kecamatan Siau Barat pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
i. dermaga penyeberangan Pulau Kawalusu (Kawaluso) di Kecamatan Kendahe pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
j. dermaga penyeberangan Pulau Kawio di Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
k. dermaga penyeberangan Pulau Kakarutan di Kecamatan Nanusa pada Kabupaten Kepulauan Talaud.
(8) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b terdiri atas:
a. lintas penyeberangan antarnegara;
b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan
d. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
(9) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) huruf a meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Tahuna-Marore-Davao (Filipina);
b. Tahuna-Marore-Glan (Filipina); dan
c. Melonguane-Davao (Filipina).
(10) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) huruf b meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Tolitoli-Tarakan;
b. Bitung-Ternate (Maluku Utara); dan
c. Melonguane-Daruba (Maluku Utara).
(11) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) huruf c meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Bitung-Manterawu;
b. Tahuna-Melonguane;
c. Bitung-Siau-Tahuna-Marore;
d. Bitung-Siau-Melonguane-Lirung-Karatung-Miangas;
e. Bitung-Siau-Melonguane-Lirung-Karatung- Marampit; dan
f. Tahuna-Lirung.
(12) Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Dampal Utara-Lingian;
b. Siau-Makalehi;
c. Tahuna-Kawalusu;
d. Tahuna-Kawio;
e. Karatung-Kakarutan;
f. Tahuna-Marore;
g. Karatung-Miangas; dan
h. Karatung-Marampit.
(1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi pelabuhan laut sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, serta pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan utama;
b. pelabuhan pengumpul; dan
c. pelabuhan pengumpan.
(3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Pelabuhan Bitung di Kota Bitung; dan
b. Pelabuhan Anggrek di Kecamatan Anggrek pada Kabupaten Gorontalo Utara.
(4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:
a. Pelabuhan Karatung di Kecamatan Nanusa pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. Pelabuhan Miangas di Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. Pelabuhan Petta di Kecamatan Tabukan Utara pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
d. Pelabuhan Tahuna di Kecamatan Tahuna pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
e. Pelabuhan Manado di Kecamatan Tuminting pada Kota Manado;
f. Pelabuhan Labuhan Uki di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
g. Pelabuhan Kwandang di Kecamatan Kwandang pada Kabupaten Gorontalo Utara;
h. Pelabuhan Tolitoli di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
i. Pelabuhan Pulau Bunyu di Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan; dan
j. Pelabuhan Tarakan di Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan.
(5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c meliputi:
a. Pelabuhan Beo di Kecamatan Beo pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. Pelabuhan Damau di Kecamatan Damau pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. Pelabuhan Dapalan di Kecamatan Rainis pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
d. Pelabuhan Essang di Kecamatan Essang pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
e. Pelabuhan Gemeh di Kecamatan Gemeh pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
f. Kecamatan Kakorotan dan Pelabuhan Marampit di Kecamatan Nanusa pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
g. Pelabuhan Melanguane di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
h. Pelabuhan Lirung di Kecamatan Lirung pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
i. Pelabuhan Mangaran di Kecamatan Kabaruan pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
j. Pelabuhan Marore, Pelabuhan Kawio, Pelabuhan Matutuang, dan Pelabuhan Lipang di Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
k. Pelabuhan Kawaluso di Kecamatan Kendahe pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
l. Pelabuhan Bukide di Kecamatan Nusa Tabukan pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
m. Pelabuhan Kahakitang, Pelabuhan Kalama, dan Pelabuhan Para di Kecamatan Tatoareng pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
n. Pelabuhan Ngalipaeng di Kecamatan Manganitu Selatan pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
o. Pelabuhan Tamako di Kecamatan Tamako pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
p. Pelabuhan Bentung di Kecamatan Tabukan Selatan pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
q. Pelabuhan Makalehi dan Pelabuhan Pehe di Kecamatan Siau Barat pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
r. Pelabuhan Buhias dan Pelabuhan Sawang di Kecamatan Siau Timur Selatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
s. Pelabuhan P. Ruang dan Pelabuhan Tagulandang di Kecamatan Tagulandang pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
t. Pelabuhan Biaro di Kecamatan Biaro pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
u. Pelabuhan Ulu Siau di Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
v. Pelabuhan Montehage dan Kecamatan Nain di Kecamatan Wori pada Kabupaten Minahasa Utara;
w. Pelabuhan Gangga, Pelabuhan Munte/Likupang Barat, dan Pelabuhan Talise di Kecamatan Likupang Barat pada Kabupaten Minahasa Utara;
x. Pelabuhan Bangka di Kecamatan Likupang Timur pada Kabupaten Minahasa Utara;
y. Pelabuhan Manado Tua di Kecamatan Bunaken pada Kota Manado;
z. Pelabuhan Tanawangko di Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
aa. Pelabuhan Amurang di Kecamatan Amurang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
bb. Pelabuhan Boroko di Kecamatan Kaidipang pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
cc. Pelabuhan Tanjung Sidupa di Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
dd. Pelabuhan Tolinggula di Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
ee. Pelabuhan Gentuma di Kecamatan Gentuma Raya pada Kabupaten Gorontalo Utara;
ff.
Pelabuhan Lokodidi di Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol;
gg. Pelabuhan Leok dan Pelabuhan Kumaligon di Kecamatan Biau pada Kabupaten Buol;
hh. Pelabuhan Paleleh di Kecamatan Paleleh pada Kabupaten Buol;
ii.
Pelabuhan Ogotua di Kecamatan Dampal Utara pada Kabupaten Toli Toli;
jj.
Pelabuhan Talisayan di Kecamatan Talisayan pada Kabupaten Berau;
kk. Pelabuhan Tanjung Selor di Kecamatan Tanjung Selor pada Kabupaten Bulungan; dan ll.
Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir pada Kabupaten Tana Tidung.
(6) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan pelabuhan lain meliputi:
a. pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara berupa:
1. Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) yang meliputi Lantamal Manado di Kecamatan Tuminting pada Kota Manado;
2. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) yang meliputi:
a) Lanal Tahuna di Kecamatan Tahuna pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b) Lanal Melonguane di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c) Lanal Toli Toli di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli; dan d) Lanal Tarakan di Kecamatan Tarakan Timur pada Kota Tarakan;
3. Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perang (Fasharkan) Angkatan Laut yang
meliputi Fasharkan Bitung di Kecamatan Aertembaga pada Kota Bitung;
4. Pos Angkatan Laut (Posal) yang meliputi:
a) Posal Marore di Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b) Posal Miangas di Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c) Posal Tagulandang di Kecamatan Tagulandang pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
d) Posal Talaud di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
e) Posal Pulau Siau di Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
f) Posal Buol di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
g) Posal Lokodede di Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol;
h) Posal Derawan di Kecamatan Pulau Derawan pada Kabupaten Berau;
i) Posal Berau di Kecamatan Sambaliung pada Kabupaten Berau;
j) Posal Tanjung Batu di Kecamatan Pulau Derawan pada Kabupaten Berau;
k) Posal Maratua di Kecamatan Maratua pada Kabupaten Berau;
l) Posal Pantai Amal di Kecamatan Tarakan Timur pada Kota Tarakan; dan m) Posal Bunyu di Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan;
b. pelabuhan untuk kegiatan perikanan berupa:
1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang meliputi PPS Bitung di Kecamatan Aertembaga pada Kota Bitung;
2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meliputi PPN Kwandang di Kecamatan Kwandang pada Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang meliputi:
a) PPP Dagho di Kecamatan Tamako pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b) PPP Tumumpa di Kecamatan Tuminting pada Kota Manado; dan c) PPP Tengkayu II di Kecamatan Tarakan Barat pada Kota Tarakan;
4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang meliputi:
a) PPI Beo di Kecamatan Beo pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
b) PPI Essang di Kecamatan Essang pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c) PPI Kabaruan di Kecamatan Kabaruan pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
d) PPI Lirung di Kecamatan Lirung pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
e) PPI Melonguane di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
f) PPI Rainis di Kecamatan Rainis pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
g) PPI Salibabu di Kecamatan Salibabu pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
h) PPI Tahuna di Kecamatan Tahuna pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
i) PPI Petta di Kecamatan Tabukan Utara pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
j) PPI Pehe di Kecamatan Siau Barat pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
k) PPI Bahoi di Kecamatan Tagulandang pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
l) PPI Ulu di Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
m) PPI Likupang di Kecamatan Likupang Timur pada Kabupaten Minahasa Utara;
n) PPI Wori di Kecamatan Wori pada Kabupaten Minahasa Utara;
o) PPI Calaca di Kecamatan Wenang pada Kota Manado;
p) PPI Tanah Wangko di Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
q) PPI Amurang di Kecamatan Amurang Barat pada Kabupaten Minahasa Selatan;
r) PPI Rap Rap di Kecamatan Tatapaan pada Kabupaten Minahasa Selatan;
s) PPI Boroko di Kecamatan Kaidipang pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
t) PPI Dudepo di Kecamatan Anggrek pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
u) PPI Inobonto di Kecamatan Bolaang pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
v) PPI Labuan Uki di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
w) PPI Baroko Tanjung Sidupa di Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
x) PPI Bolangitang di Kecamatan Bolangitang Barat pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
y) PPI Sidupa di Kecamatan Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
z) PPI Gentuma di Kecamatan Gentuma Raya pada Kabupaten Gorontalo Utara;
aa) PPI Sumalata di Kecamatan Sumalata pada Kabupaten Gorontalo Utara;
bb) PPI Tolinggula di Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
cc) PPI Kumalingon di Kecamatan Biau pada Kabupaten Buol;
dd) PPI Diapatih dan PPI Labuton di Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol;
ee) PPI Kuala Besar di Kecamatan Paleleh pada Kabupaten Buol;
ff) PPI Ogotua di Kecamatan Dampal Utara pada Kabupaten Toli Toli;
gg) PPI Tandoleo di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
hh) PPI Sambaliung di Kecamatan Sambaliung pada Kabupaten Berau; dan ii) PPI Bunyu di Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan.
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(4) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan, antara pusat
pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT berpenduduk di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan jalan arteri primer;
b. jaringan jalan kolektor primer;
c. jaringan jalan strategis nasional; dan
d. jaringan jalan bebas hambatan.
(3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Air Tembaga – Bitung – Girian – Kauditan – Sukur – Kairagi - Manado – Tomohon – Sonder – Kawangkoan – Tumpaan – Amurang – Worotican – Poigar – Kaiya – Pinogaluman – Maelang – Biontong – Atinggola – Kwandang – Malingkaputo – Isimu; dan
b. jalan lingkar Pulau Tarakan.
(4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Tamako-Tahuna-Naha-Enemawira-Tahuna;
b. Esang-Beo-Melangguane-Rainis-Beo;
c. Bitung-Maen-Likupang-Tarabitan-Wori-Manado- Tanahwangko-Maru Asei-Popon Tolen-Tumpaan;
d. Worotican-Poopo;
e. Kwandang-Pelabuhan Kwandang;
f. Sp. Pelabuhan Anggrek-Pelabuhan Anggrek;
g. Tolango-Paguyaman;
h. Molingkaputo – Sp. Pelabuhan Anggrek – Tolango – Bulontio – Tolinggula – Umu – Poleleh – Bodi – Buol – Lakuan – Laulalang – Lingadan – Toli Toli – Sp.
Lampasio – Silondou – Basi – Malala – Ogo Tua – Ogoamas; dan
i. Labanan-Tanjung Redeb-Tanjung Selor-Sp.
3 Tanjung Palas-Sekatak Buji-Bulungan/Malinau-
Mesalong-Simanggaris.
(5) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. jalan lingkar Pulau Marore;
b. jalan lingkar Pulau Miangas;
c. jalan lingkar Pulau Marampit;
d. jalan lingkar Pulau Kakarutan;
e. jalan lingkar Pulau Karatung;
f. Enemawira-Tamako;
g. Esang-Rainis;
h. Pinogaluman-Duloduo;
i. Tolinggula-Marisa;
j. Basi-Pasir Putih; dan
k. jalan lingkar Pulau Maratua.
(6) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi jaringan jalan bebas hambatan antarkota yang menghubungkan:
a. Manado-Bitung;
b. Manado-Tomohon;
c. Kairagi-Mapanget;
d. Tomohon-Amurang;
e. Amurang-Kaiya; dan
f. Atinggola-Isimu.
(1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b. terminal; dan
c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
(3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. terminal penumpang; dan
b. terminal barang.
(5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi, meliputi terminal yang berada di:
1. Kecamatan Matuari pada Kota Bitung;
2. Kecamatan Malalayang pada Kota Manado;
3. Kecamatan Paal Dua pada Kota Manado;
4. Kecamatan Amurang Barat pada Kabupaten Minahasa Selatan; dan
5. Kecamatan Kaidipang pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, meliputi terminal yang berada di:
1. Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Tuminting, dan Kecamatan Wanea pada Kota Manado;
2. Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Wori pada Kabupaten Minahasa Utara;
3. Kecamatan Tumpaan dan Kecamatan Tenga pada Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Kecamatan Tombariri dan Kecamatan Pineleng pada Kabupaten Minahasa;
5. Kecamatan Kaidipang, Kecamatan Bolangitang Timur, dan Kecamatan Sangkub pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
6. Kecamatan Lolak, Kecamatan Bolaang, dan
Kecamatan Poigar pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
8. Kecamatan Momunu pada Kabupaten Buol;
9. Kecamatan Talisayan pada Kabupaten Berau;
dan
10. Kecamatan Tanjung Selor pada Kabupaten Bulungan;
c. terminal penumpang tipe C untuk melayani pusat pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi meliputi:
a. terminal barang yang melayani PKSN Tahuna, PKSN Melonguane, PKW/PKSN Kwandang, PKW/PKSN Tolitoli, dan PKN/PKSN Tarakan; dan
b. terminal barang di Kecamatan Paal Dua pada Kota Manado.
(7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dikembangkan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi pada wilayah terisolasi, PPKT berpenduduk, dan pusat pelayanan perbatasan negara.
(2) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan; dan
b. lintas penyeberangan.
(3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara;
b. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi;
c. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
d. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
(4) Pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan
di:
a. Pelabuhan Miangas di Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. Pelabuhan Melonguane di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. Pelabuhan Marore di Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
d. Pelabuhan Tahuna di Kecamatan Tahuna pada Kabupaten Kepulauan Sangihe.
(5) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di:
a. Pelabuhan Manado di Kecamatan Tuminting pada Kota Manado;
b. Pelabuhan Bitung di Kecamatan Aer Tembaga pada Kota Bitung;
c. Pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli; dan
d. Pelabuhan Juata Laut di Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan.
(6) Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan di:
a. Pelabuhan Mangaran di Kecamatan Kabaruan pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. Pelabuhan Lirung di Kecamatan Lirung pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. Pelabuhan Pananaru di Kecamatan Tamako pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
d. Pelabuhan Tuntung di Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
e. Pelabuhan Labuhan Uki di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
f. Pelabuhan Petta di Kecamatan Tabukan Utara pada Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
g. Pelabuhan Kumaligon di Kecamatan Biau pada Kabupaten Buol.
(7) Pelabuhan/dermaga penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan di:
a. Pelabuhan Marampit di Kecamatan Nanusa pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. Pelabuhan Gemeh di Kecamatan Gemeh pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. Pelabuhan Sawang di Kecamatan Siau Timur Selatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
d. Pelabuhan Minanga di Kecamatan Tagulandang Utara pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
e. Pelabuhan Lamanggo di Kecamatan Biaro pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
f. dermaga penyeberangan Pulau Lingian di Kecamatan Dampal Utara pada Kabupaten Toli Toli;
g. dermaga penyeberangan Pulau Manterawu (Mantehage) di Kecamatan Wori Pada Kabupaten Minahasa Utara;
h. dermaga penyeberangan Pulau Makalehi di Kecamatan Siau Barat pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
i. dermaga penyeberangan Pulau Kawalusu (Kawaluso) di Kecamatan Kendahe pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
j. dermaga penyeberangan Pulau Kawio di Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
k. dermaga penyeberangan Pulau Kakarutan di Kecamatan Nanusa pada Kabupaten Kepulauan Talaud.
(8) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b terdiri atas:
a. lintas penyeberangan antarnegara;
b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan
d. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
(9) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) huruf a meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Tahuna-Marore-Davao (Filipina);
b. Tahuna-Marore-Glan (Filipina); dan
c. Melonguane-Davao (Filipina).
(10) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) huruf b meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Tolitoli-Tarakan;
b. Bitung-Ternate (Maluku Utara); dan
c. Melonguane-Daruba (Maluku Utara).
(11) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) huruf c meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Bitung-Manterawu;
b. Tahuna-Melonguane;
c. Bitung-Siau-Tahuna-Marore;
d. Bitung-Siau-Melonguane-Lirung-Karatung-Miangas;
e. Bitung-Siau-Melonguane-Lirung-Karatung- Marampit; dan
f. Tahuna-Lirung.
(12) Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Dampal Utara-Lingian;
b. Siau-Makalehi;
c. Tahuna-Kawalusu;
d. Tahuna-Kawio;
e. Karatung-Kakarutan;
f. Tahuna-Marore;
g. Karatung-Miangas; dan
h. Karatung-Marampit.
(1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi pelabuhan laut sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, serta pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan utama;
b. pelabuhan pengumpul; dan
c. pelabuhan pengumpan.
(3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Pelabuhan Bitung di Kota Bitung; dan
b. Pelabuhan Anggrek di Kecamatan Anggrek pada Kabupaten Gorontalo Utara.
(4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:
a. Pelabuhan Karatung di Kecamatan Nanusa pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. Pelabuhan Miangas di Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. Pelabuhan Petta di Kecamatan Tabukan Utara pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
d. Pelabuhan Tahuna di Kecamatan Tahuna pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
e. Pelabuhan Manado di Kecamatan Tuminting pada Kota Manado;
f. Pelabuhan Labuhan Uki di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
g. Pelabuhan Kwandang di Kecamatan Kwandang pada Kabupaten Gorontalo Utara;
h. Pelabuhan Tolitoli di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
i. Pelabuhan Pulau Bunyu di Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan; dan
j. Pelabuhan Tarakan di Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan.
(5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c meliputi:
a. Pelabuhan Beo di Kecamatan Beo pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. Pelabuhan Damau di Kecamatan Damau pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. Pelabuhan Dapalan di Kecamatan Rainis pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
d. Pelabuhan Essang di Kecamatan Essang pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
e. Pelabuhan Gemeh di Kecamatan Gemeh pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
f. Kecamatan Kakorotan dan Pelabuhan Marampit di Kecamatan Nanusa pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
g. Pelabuhan Melanguane di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
h. Pelabuhan Lirung di Kecamatan Lirung pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
i. Pelabuhan Mangaran di Kecamatan Kabaruan pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
j. Pelabuhan Marore, Pelabuhan Kawio, Pelabuhan Matutuang, dan Pelabuhan Lipang di Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
k. Pelabuhan Kawaluso di Kecamatan Kendahe pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
l. Pelabuhan Bukide di Kecamatan Nusa Tabukan pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
m. Pelabuhan Kahakitang, Pelabuhan Kalama, dan Pelabuhan Para di Kecamatan Tatoareng pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
n. Pelabuhan Ngalipaeng di Kecamatan Manganitu Selatan pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
o. Pelabuhan Tamako di Kecamatan Tamako pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
p. Pelabuhan Bentung di Kecamatan Tabukan Selatan pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
q. Pelabuhan Makalehi dan Pelabuhan Pehe di Kecamatan Siau Barat pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
r. Pelabuhan Buhias dan Pelabuhan Sawang di Kecamatan Siau Timur Selatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
s. Pelabuhan P. Ruang dan Pelabuhan Tagulandang di Kecamatan Tagulandang pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
t. Pelabuhan Biaro di Kecamatan Biaro pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
u. Pelabuhan Ulu Siau di Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
v. Pelabuhan Montehage dan Kecamatan Nain di Kecamatan Wori pada Kabupaten Minahasa Utara;
w. Pelabuhan Gangga, Pelabuhan Munte/Likupang Barat, dan Pelabuhan Talise di Kecamatan Likupang Barat pada Kabupaten Minahasa Utara;
x. Pelabuhan Bangka di Kecamatan Likupang Timur pada Kabupaten Minahasa Utara;
y. Pelabuhan Manado Tua di Kecamatan Bunaken pada Kota Manado;
z. Pelabuhan Tanawangko di Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
aa. Pelabuhan Amurang di Kecamatan Amurang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
bb. Pelabuhan Boroko di Kecamatan Kaidipang pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
cc. Pelabuhan Tanjung Sidupa di Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
dd. Pelabuhan Tolinggula di Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
ee. Pelabuhan Gentuma di Kecamatan Gentuma Raya pada Kabupaten Gorontalo Utara;
ff.
Pelabuhan Lokodidi di Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol;
gg. Pelabuhan Leok dan Pelabuhan Kumaligon di Kecamatan Biau pada Kabupaten Buol;
hh. Pelabuhan Paleleh di Kecamatan Paleleh pada Kabupaten Buol;
ii.
Pelabuhan Ogotua di Kecamatan Dampal Utara pada Kabupaten Toli Toli;
jj.
Pelabuhan Talisayan di Kecamatan Talisayan pada Kabupaten Berau;
kk. Pelabuhan Tanjung Selor di Kecamatan Tanjung Selor pada Kabupaten Bulungan; dan ll.
Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir pada Kabupaten Tana Tidung.
(6) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan pelabuhan lain meliputi:
a. pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara berupa:
1. Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) yang meliputi Lantamal Manado di Kecamatan Tuminting pada Kota Manado;
2. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) yang meliputi:
a) Lanal Tahuna di Kecamatan Tahuna pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b) Lanal Melonguane di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c) Lanal Toli Toli di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli; dan d) Lanal Tarakan di Kecamatan Tarakan Timur pada Kota Tarakan;
3. Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perang (Fasharkan) Angkatan Laut yang
meliputi Fasharkan Bitung di Kecamatan Aertembaga pada Kota Bitung;
4. Pos Angkatan Laut (Posal) yang meliputi:
a) Posal Marore di Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b) Posal Miangas di Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c) Posal Tagulandang di Kecamatan Tagulandang pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
d) Posal Talaud di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
e) Posal Pulau Siau di Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
f) Posal Buol di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
g) Posal Lokodede di Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol;
h) Posal Derawan di Kecamatan Pulau Derawan pada Kabupaten Berau;
i) Posal Berau di Kecamatan Sambaliung pada Kabupaten Berau;
j) Posal Tanjung Batu di Kecamatan Pulau Derawan pada Kabupaten Berau;
k) Posal Maratua di Kecamatan Maratua pada Kabupaten Berau;
l) Posal Pantai Amal di Kecamatan Tarakan Timur pada Kota Tarakan; dan m) Posal Bunyu di Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan;
b. pelabuhan untuk kegiatan perikanan berupa:
1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang meliputi PPS Bitung di Kecamatan Aertembaga pada Kota Bitung;
2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meliputi PPN Kwandang di Kecamatan Kwandang pada Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang meliputi:
a) PPP Dagho di Kecamatan Tamako pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b) PPP Tumumpa di Kecamatan Tuminting pada Kota Manado; dan c) PPP Tengkayu II di Kecamatan Tarakan Barat pada Kota Tarakan;
4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang meliputi:
a) PPI Beo di Kecamatan Beo pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
b) PPI Essang di Kecamatan Essang pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
c) PPI Kabaruan di Kecamatan Kabaruan pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
d) PPI Lirung di Kecamatan Lirung pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
e) PPI Melonguane di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
f) PPI Rainis di Kecamatan Rainis pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
g) PPI Salibabu di Kecamatan Salibabu pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
h) PPI Tahuna di Kecamatan Tahuna pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
i) PPI Petta di Kecamatan Tabukan Utara pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
j) PPI Pehe di Kecamatan Siau Barat pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
k) PPI Bahoi di Kecamatan Tagulandang pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
l) PPI Ulu di Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
m) PPI Likupang di Kecamatan Likupang Timur pada Kabupaten Minahasa Utara;
n) PPI Wori di Kecamatan Wori pada Kabupaten Minahasa Utara;
o) PPI Calaca di Kecamatan Wenang pada Kota Manado;
p) PPI Tanah Wangko di Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
q) PPI Amurang di Kecamatan Amurang Barat pada Kabupaten Minahasa Selatan;
r) PPI Rap Rap di Kecamatan Tatapaan pada Kabupaten Minahasa Selatan;
s) PPI Boroko di Kecamatan Kaidipang pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
t) PPI Dudepo di Kecamatan Anggrek pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
u) PPI Inobonto di Kecamatan Bolaang pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
v) PPI Labuan Uki di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
w) PPI Baroko Tanjung Sidupa di Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
x) PPI Bolangitang di Kecamatan Bolangitang Barat pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
y) PPI Sidupa di Kecamatan Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
z) PPI Gentuma di Kecamatan Gentuma Raya pada Kabupaten Gorontalo Utara;
aa) PPI Sumalata di Kecamatan Sumalata pada Kabupaten Gorontalo Utara;
bb) PPI Tolinggula di Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
cc) PPI Kumalingon di Kecamatan Biau pada Kabupaten Buol;
dd) PPI Diapatih dan PPI Labuton di Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol;
ee) PPI Kuala Besar di Kecamatan Paleleh pada Kabupaten Buol;
ff) PPI Ogotua di Kecamatan Dampal Utara pada Kabupaten Toli Toli;
gg) PPI Tandoleo di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
hh) PPI Sambaliung di Kecamatan Sambaliung pada Kabupaten Berau; dan ii) PPI Bunyu di Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan.
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.
(3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi.
(4) Depo minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di:
a. pusat pelayanan meliputi PKSN Tahuna, PKSN Melonguane, PKW/PKSN Kwandang, Karatung, Marore, Miangas, PKW/PKSN Tolitoli, dan PKN/PKSN Tarakan; dan
b. PPKT berpenduduk meliputi Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Kakarutan, Pulau Maratua, dan Pulau Kabaruan.
(5) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
1. PLTU Talaud di Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. PLTU Amurang dan PLTU Sewa Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
3. PLTU Sulbagut 2 di Kabupaten Minahasa Selatan;
4. PLTU Sulut 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
5. PLTU Sulbagut 1 dan PLTU Gorontalo di Kabupaten Gorontalo Utara;
6. PLTU Tolitoli di Kabupaten Toli Toli;
7. PLTU Tanjung Redeb di Kabupaten Berau;
8. PLTU Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan;
dan
9. PLTU Tarakan di Kota Tarakan;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Gas dan Uap/Mesin Gas/ (PLTG/PLTGU/PLTMG) meliputi:
1. PLTMG Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. PLTG/GU/MG Minahasa Peaker dan PLTG/GU/MG Sulbagut Peaker di Kabupaten Minahasa Utara;
3. PLTMG Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan;
dan
4. PLTMG Tarakan di Kota Tarakan;
c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) skala kecil, dan/atau pembangkit listrik tenaga hybrid yang melayani:
1. PPKT berpenduduk yang meliputi Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Kakarutan, Pulau Kabaruan, dan Pulau Maratua.
2. pos pengamanan perbatasan di sepanjang pesisir dan PPKT yang berada di:
a) Kecamatan Melonguane dan Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
b) Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
c) Kecamatan Tagulandang dan Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
d) Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol;
e) Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
f) Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Maratua pada Kabupaten Berau;
g) Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan; dan h) Kecamatan Tarakan Timur pada Kota Tarakan.
3. seluruh wilayah pulau kecil dan/atau kawasan terisolasi sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ditetapkan pada:
1. jaringan transmisi tenaga listrik Kema-Paniki- Ranomut-Teling-Tasik Ria-Lopana-Otam-Lolak- Bintauna-Buroko-Isimu;
2. jaringan transmisi tenaga listrik Lopana- Kawangkoan-Tomohon;
3. jaringan transmisi tenaga listrik Siboa-Tolitoli- Leok; dan
4. jaringan transmisi tenaga listrik Basidondo- Moutong;
b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan pada:
1. jaringan transmisi tenaga listrik Tasik Ria- Tomohon-Sawangan-Bitung-Likupang;
2. jaringan transmisi tenaga listrik Ranomut- Sawangan;
3. jaringan transmisi tenaga listrik Teling- Tomohon; dan
4. jaringan transmisi tenaga listrik Tanjung Selor - Tanjung Redeb - Sangata - Bontang – Tenggarong;
c. Gardu Induk (GI) ditetapkan di:
1. GI Bitung di Kecamatan Aertembaga pada Kota Bitung;
2. GI Likupang di Kecamatan Likupang Timur pada Kabupaten Minahasa Utara;
3. GI Teling di Kecamatan Malalayang pada Kota Manado;
4. GI Ranomut di Kecamatan Tuminting pada Kota Manado;
5. GI Paniki di Kecamatan Mapanget pada Kota Manado;
6. GI Tasik Ria di Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
7. GI Lopana di Kecamatan Amurang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
8. GI Lolak di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. GI Bintauna di Kecamatan Sangkub pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
10. GI Buroko di Kecamatan Kaidipang pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
11. GI Leok di Kecamatan Bokat pada Kabupaten Buol;
12. GI Tolitoli di Kecamatan Baolan Kabupaten Toli Toli; dan
13. GI Bulungan/Tanjung Selor pada Kabupaten Bulungan.
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan terestrial; dan
b. jaringan satelit.
(3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Sulawesi Bagian Utara untuk melayani PKSN Melonguane, PKSN Tahuna, dan PKW/PKSN Kwandang;
b. Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Selatan Kalimantan yang melayani PKN/PKSN Tarakan;
c. Jaringan Pelayanan Pengumpan (feeder) Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara untuk melayani PKW/PKSN Tolitoli; dan
d. Jaringan Pelayanan Pengumpan (feeder) dan Pulau- pulau di Sulawesi untuk melayani Pulau Karatung, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Lingian
(Lingayan), Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan.
(4) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk melayani:
a. pusat pelayanan yang meliputi PKSN Tahuna, PKSN Melonguane, PKW/PKSN Kwandang, Karatung, Marore, Miangas, Marampit, Ilangata, PKW/PKSN Tolitoli, dan PKN/PKSN Tarakan;
b. PPKT berpenduduk yang meliputi Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Kakarutan, Pulau Kabaruan, dan Pulau Maratua; dan
c. pos pengamanan perbatasan di sepanjang pesisir dan PPKT yang berada di:
1. Kecamatan Melonguane dan Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Kecamatan Tagulandang dan Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol;
5. Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
6. Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Maratua pada Kabupaten Berau;
7. Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan;
dan
8. Kecamatan Tarakan Timur pada Kota Tarakan.
(1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(2) huruf a terdiri atas:
a. sumber air berupa air permukaan; dan
b. sumber air berupa air tanah.
(2) Sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. sumber air permukaan pada danau; dan
b. sumber air permukaan pada sungai.
(3) Sumber air permukaan pada danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:
a. Danau Makalehi di Kecamatan Siau Barat pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan
b. Danau Kapeta di Kecamatan Siau Barat Selatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro.
(4) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
a. sungai pada WS Lintas Negara meliputi sungai pada DAS Sembakung, DAS Linungkayan, DAS Sesayap, DAS Balayau, DAS Sekatak, DAS Ansam, DAS Alus, DAS Bunyu, DAS Tanah Merah, DAS Bangkudulis, DAS Simbawang, DAS Payau, dan DAS Tarakan di WS Sesayap;
b. sungai pada WS Strategis Nasional meliputi sungai pada DAS Miangas, DAS Nenusa, DAS Bulude, DAS Lalue, DAS Arangkaa, DAS Ranada, DAS Amat, DAS Dapihe, DAS Batumbalango, DAS Talaud, DAS Talura, DAS Daran, DAS Niampak, DAS Bowombaru, DAS Mala, DAS Pampalu, DAS Sawang, DAS Kolongan, DAS Sare, DAS Balang, DAS Moronge, DAS Batuniris, DAS Salibabu, DAS Kabaruan, DAS Bahang, DAS Patung, DAS Moade, DAS Panumbuhing, DAS Batumahamu, DAS Bunahe, DAS Bunga, DAS Kakewang, DAS Bouwung, DAS Aluma, DAS Sangihe, DAS Mahemba, DAS Malebuhe, DAS Kaluahagi, DAS Mentiki, DAS Petta, DAS Kuma, DAS Bahoi, DAS Taminggihi, DAS Banaja, DAS Pepulu, DAS Peliang, DAS Pananaru, DAS Dagho, DAS Kaluwatu, DAS Kalihiang, DAS Kalama, DAS Kahakitang, DAS Para, DAS Siu, DAS Tagulandang, DAS Biaro, DAS Kalasey, DAS Kolongan, DAS Malalayang, DAS Sario, DAS Maasing, DAS Bailang, DAS Kima, DAS Walangan, DAS Mansilong, DAS Maen, DAS Batuputih, DAS Pasongdolong, DAS Bunaken, DAS Manadotua, DAS Mantehage, DAS Talise, DAS Bangka, dan DAS Lembeh di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas;
c. sungai pada WS Lintas Provinsi meliputi:
1. sungai pada DAS Andagile, DAS Tuntung, DAS Kaidipang, DAS Bolangitang, DAS Nunuka, DAS Saleo, DAS Bohabak, DAS Biontong, DAS
Sangkub, DAS Sapanae, DAS Maelang, DAS Ayong, DAS Bayabuta, DAS Toraang, DAS Lolak, DAS Panag, DAS Lombagin, DAS Tadoy, DAS Letung, DAS Kakumi, DAS Tambu, DAS Patolo, DAS Onsongo, DAS Kawiley, DAS Antoni, DAS Labuk, DAS Potaay, DAS Nonapan, dan DAS Limbonugo di WS Dumoga-Sangkub;
2. sungai pada DAS Tolinggula, DAS Polanga, DAS Limbato, DAS Biawu, DAS Buloila, DAS Bulontio, DAS Boliohulu, DAS Boliyohuto, DAS Baladu, DAS Mooti, DAS Sipatana, DAS Dulukapa, DAS Deme, DAS Dunu, DAS Bubalango, DAS Tengah, DAS Sogu, DAS Monano, DAS Tudi, DAS Tolango, DAS Datahu, DAS Popalo, DAS Tolangio, DAS Pontolo, DAS Buda, DAS Posso, DAS Bubode, DAS Sanbungo, DAS Tolotapo, DAS Butoimola, DAS Samia, DAS Tapaibuhu, DAS Soklat, DAS Sapawea, dan DAS Imana di WS Limboto-Bolango-Bone; dan
3. sungai pada DAS Sajau, DAS Binai, DAS Mangkapadie, DAS Pidada, DAS Malinau, DAS Berau, DAS Pantai, DAS Liu Padai, DAS Tabalar, DAS Lempaki, DAS Pegat, DAS Lungsuran Naga, DAS Derawan, DAS Maratua Payung-Payung, dan DAS Maratua Teluk Alulu di WS Berau-Kelai;
d. sungai pada WS Lintas Kabupaten meliputi:
1. sungai pada DAS Tambala, DAS Ritey, DAS Kumu, DAS Popareng, DAS Nimanga, DAS Ranotuana, DAS Sosongea, DAS Ranowangko, DAS Lewet, DAS Ranoyapo, DAS Worotikan, DAS Liwason, DAS Tangop, DAS Molinow, DAS Sidate, DAS Impit, DAS Mosanti, DAS Batukapal, DAS Ongkaw, DAS Pinsan, DAS Makakilu, DAS Maintang, DAS Noit, dan DAS Poigar di WS Poigar-Ranoyapo;
2. sungai pada DAS Siwali, DAS Siboalo, DAS Sibayu, DAS Sabang, DAS Sioyong, DAS Malonas, DAS Siraurang, DAS Long, DAS Binamo, DAS Bayang, DAS Siraru, DAS Ou, DAS Taipa, DAS Babatona, DAS Siboang, DAS Silempu, DAS Silamboo, DAS Balukang, DAS Baloni, DAS Sampaga, DAS Bantayang, DAS Resi, DAS Tandaiyo, DAS Malukang, DAS Ogoamas, DAS Cendrana, DAS Angudangeng, DAS Soni, DAS Bangkir, DAS Silumba, DAS Mimbala, DAS Telanja, DAS Kabiunang, DAS Ogotua, DAS Koni, DAS Manuawa, DAS Bantoli, DAS Banagan, DAS Luok, DAS Kulasi, DAS Maloma, DAS Bailo, DAS Bambapun, DAS Lais, DAS Ogogasang, DAS Ogogili, DAS Ogolalo, DAS Maraja, DAS Salugan, DAS Janja, DAS Talaut, DAS Dadakitan, DAS Tuwelei, DAS Kalangkangan, DAS Bajugan, DAS Dongingis, DAS Lingadan, DAS Salumpaga, DAS Diule, DAS Pinjan, DAS Binontoan, DAS Lakuan, DAS Busak, DAS Botakna Busak, DAS Buol, DAS Bokat, DAS Ponagoan, DAS Lomu, DAS Bunobogu, DAS Motinunu, DAS Bulongidun, DAS Bodi, DAS Butakiototanggelodoka, DAS Butakiodata, dan DAS Lobu di WS Lambunu- Buol;
3. sungai pada DAS Petuang, DAS Bakil, DAS Benuyaan, DAS Sumberagung, DAS Kayuindah, DAS Talisayan, DAS Dumairing, DAS Lobangkelatuk, DAS Kairiabu, DAS Muhammad, dan DAS Labuankelambu di WS Karangan; dan
4. sungai pada DAS Kayan, DAS Pesalang, DAS Buka, DAS Selaju, DAS Linta, DAS Tutus, DAS Mening, DAS Pekin, dan DAS Ibus di WS Kayan.
(5) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada:
a. CAT Lintas Negara meliputi CAT Tanjung Selor di Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan;
b. CAT lintas kabupaten/kota meliputi:
1. CAT Batuputih di Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung;
2. CAT Manado di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, dan Kota Manado;
3. CAT Bitung-Ratahan di Kota Bitung;
4. CAT Tomohon-Tumpaan di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan;
5. CAT Sidate-Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan;
dan
6. CAT Butung di Kabupaten Toli Toli;
c. CAT dalam kabupaten meliputi:
1. CAT Munte di Kabupaten Minahasa Utara;
2. CAT Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. CAT Buol di Kabupaten Buol; dan
4. CAT Ogomali dan CAT Ogawele di Kabupaten Toli Toli.
(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. embung;
b. bendungan;
c. bendung;
d. sistem jaringan irigasi;
e. sistem pengendalian banjir; dan
f. sistem pengamanan pantai.
(2) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku di PPKT berpenduduk.
(3) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di PPKT berpenduduk meliputi Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Lingian (Lingayan),
Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Kakarutan, Pulau Maratua, dan Pulau Kabaruan.
(4) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka konservasi sumber daya air, memenuhi kebutuhan air baku, dan mengendalikan daya rusak air.
(5) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) meliputi Bendungan Lolak di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow.
(6) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam rangka menaikkan level muka air untuk petanian.
(7) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi Bendung Sangkub di Kecamatan Sangkub pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
(8) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d ditetapkan dalam rangka mendukung pertanian pangan berupa saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.
(9) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) meliputi jaringan irigasi pada:
a. DI Sangkub pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
b. DI Tana Lia dan DI Sesayap Hilir pada Kabupaten Tana Tidung.
(10) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai dan reboisasi di sepanjang sempadan sungai.
(11) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan di:
a. Sungai Malalayang;
b. Sungai Sario;
c. Sungai Tikala;
d. Sungai Tondano;
e. Sungai Tolinggula; dan
f. Sungai Pontolo.
(12) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dalam rangka melindungi pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara, pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal dari dampak abrasi dan gelombang pasang, dan kawasan rawan gelombang pasang.
(13) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan di:
a. pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Melonguane, PKSN Tahuna, Karatung, Miangas, Marore, Marampit, Ilangata, PKW/PKSN Tolitoli, dan PKN/PKSN Tarakan;
b. pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal yang meliputi Kecamatan Damau, Kecamatan Sinonsayang, dan Kecamatan Karamat; dan
c. PPKT yang meliputi Pulau Marampit, Pulau Intata, Pulau Kakarutan, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Makalehi, Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Dolangan, Pulau Salando, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Kabaruan, Pulau Sambit, dan Pulau Maratua.
(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. embung;
b. bendungan;
c. bendung;
d. sistem jaringan irigasi;
e. sistem pengendalian banjir; dan
f. sistem pengamanan pantai.
(2) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku di PPKT berpenduduk.
(3) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di PPKT berpenduduk meliputi Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Lingian (Lingayan),
Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Kakarutan, Pulau Maratua, dan Pulau Kabaruan.
(4) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka konservasi sumber daya air, memenuhi kebutuhan air baku, dan mengendalikan daya rusak air.
(5) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) meliputi Bendungan Lolak di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow.
(6) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam rangka menaikkan level muka air untuk petanian.
(7) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi Bendung Sangkub di Kecamatan Sangkub pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
(8) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d ditetapkan dalam rangka mendukung pertanian pangan berupa saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.
(9) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) meliputi jaringan irigasi pada:
a. DI Sangkub pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
b. DI Tana Lia dan DI Sesayap Hilir pada Kabupaten Tana Tidung.
(10) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai dan reboisasi di sepanjang sempadan sungai.
(11) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan di:
a. Sungai Malalayang;
b. Sungai Sario;
c. Sungai Tikala;
d. Sungai Tondano;
e. Sungai Tolinggula; dan
f. Sungai Pontolo.
(12) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dalam rangka melindungi pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara, pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal dari dampak abrasi dan gelombang pasang, dan kawasan rawan gelombang pasang.
(13) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan di:
a. pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Melonguane, PKSN Tahuna, Karatung, Miangas, Marore, Marampit, Ilangata, PKW/PKSN Tolitoli, dan PKN/PKSN Tarakan;
b. pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal yang meliputi Kecamatan Damau, Kecamatan Sinonsayang, dan Kecamatan Karamat; dan
c. PPKT yang meliputi Pulau Marampit, Pulau Intata, Pulau Kakarutan, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Makalehi, Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Dolangan, Pulau Salando, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Kabaruan, Pulau Sambit, dan Pulau Maratua.