PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)

PERPRES Nomor 11 Tahun 2007

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1.1 Tujuan

Pasal 1

Prosedur Kepabeanan Para pihak, mengakui bahwa kerjasama antar para otoritas kepabeanan merupakan suatu cara yang penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional, wajib tunduk pada hukum domestik masing-masing dan konsisten dengan kebijakan dan prosedur mereka sendiri: (a) berbagi keahlian mengenai cara-cara untuk merampingkan dan menyederhanakan prosedur kepabeanan; (b) bertukar informasi mengenai cara-cara terbaik yang berkaitan dengan prosedur kepabeanan, penegakan hukum dan teknik manajemen resiko kecuali informasi rahasia; (c) memfasilitasi kerjasama dan pertukaran pengalaman dalam aplikasi teknologi informasi dan peningkatan sistem pemantauan dan pengawasan dalam prosedur kepabeanan; dan (d) memastikan, apabila dianggap layak, bahwa hukum dan peraturan kepabeanan mereka diterbitkan dan tersedia bagi umum, dan prosedur kepabeanan mereka, apabila diperlukan, saling dipertukarkan antar pihak penghubung kepabeanan mereka.

Pasal 14

Koreksi

Standar dan Penilaian Kesesuaian dan Langkah Sanitary dan Phytosanitary 1. Para Pihak, mengakui peran penting dari peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian mengenai komoditi industri, pertanian dan perkebunan dalam memfasilitasi perdagangan, wajib bekerjasama di bidang seperti: (a) pertukaran pandangan dan informasi mengenai standar, penilaian penyesuaian dan peraturan teknis pemeriksaan prosedur di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama; (b) pertukaran peraturan perundang-undangan mengenai standar dan penilaian kesesuaian pemeriksaan prosedur seperti yang telah disepakati bersama; (c) pertukaran tenaga ahli dan staf dalam bidang yang menjadi kepentingan bersama Para Pihak; (d) menggali persetujuan dan pengaturan saling pengakuan yang memungkinkan untuk memudahkan arus perdagangan antara Para Pihak; (e) pengembangan dan pelaksanaan kerjasama teknik dan program peningkatan kemampuan di bidang standar, peraturan teknis, metrologi dan penilaian kesesuaian, termasuk, antara lain, seminar, pelatihan dan pelatihan tambahan, pertukaran staf dan dialog regulator mengenai bidang-bidang yang disepakati; (f) penguatan kerjasama antar Para Pihak di forum-forum regional dan internasional yang relevan mengenai standar dan penilaian kesesuaian dan promosi penggunaan standar-standar Internasional serta pedoman penilaian kesesuaian, sebagaimana mestinya, sebagai dasar pengembangan peraturan teknis nasional; (g) pengembangan laboratorium pengujian dan jejaring akreditasi serta program pengujian, sebagaimana mestinya, antar Para Pihak; (h) penggalian bantuan teknik dalam pengembangan standar industri di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama; dan (i) kerjasama bidang lainnya yang mungkin ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak. 2. Mengakui pentingnya tindakan sanitary and phytosanitary (selanjutnya disebut" SPS") dalam mengurangi dampak negatif dari perdagangan komoditas pertanian, perikanan, hewan dan makanan, dan komoditas perkebunan, Para Pihak, atas dasar saling menguntungkan, wajib bekerja sama pada: (a) pertukaran informasi mengenai tindakan-tindakan SPS; (b) pertukaran informasi mengenai kejadian-kejadian yang timbul dari SPS; (c) peningkatan sistem distribusi dan kemasan; (d) pengembangan sumber daya manusia pada bidang yang menjadi perhatian untuk dipromosikan, antara lain melalui penyelenggaraan pelatihan dan pertukaran tenaga spesialis; (e) pengembangan dan promosi teknologi-teknologi baru; dan (f) kerjasama dalam bidang lainnya yang ditentukan dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19