Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.010/2008 TENTANG PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KREDIT

PERMEN Nomor 99 Tahun 2011

BAB XVI

GEARING RATIO DAN NILAI PENJAMINAN BAGI USAHA PRODUKTIF 11. Ketentuan Pasal 42 dihapus.

Pasal 42A

(1) Dalam rangka menyelenggarakan usaha Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang sehat, Penjamin atau Penjamin Ulang wajib menjaga Gearing Ratio. (2) Gearing Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara total nilai Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang ditanggung sendiri dengan modal sendiri bersih Penjamin atau Penjamin Ulang pada waktu tertentu. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Modal sendiri bersih Penjamin atau Penjamin Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba, dikurangi kerugian, dalam hal Penjamin atau Penjamin Ulang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseroan dan perusahaan daerah; atau b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, dalam hal Penjamin atau Penjamin Ulang berbentuk badan hukum koperasi. (4) Gearing Ratio untuk Penjaminan atau Penjaminan Ulang bagi Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi 10 (sepuluh) kali. (5) Total Gearing Ratio bagi Penjamin atau Penjamin Ulang ditetapkan paling tinggi 40 (empat puluh) kali. (6) Jika Penjamin atau Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), yaitu: a. memiliki Gearing Ratio Usaha Produktif melebihi 10 (sepuluh) kali; dan/atau b. memiliki total Gearing Ratio melebihi 40 (empat puluh) kali, Penjamin atau Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. 13. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) dihapus, ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Pasal 44A

(1) Penjamin wajib memiliki nilai Penjaminan bagi Usaha Produktif paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari total nilai Penjaminan paling lama 2 (dua) tahun sejak mendapatkan izin usaha. (2) Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memiliki nilai Penjaminan Usaha Produktif kurang dari 20% (dua puluh per seratus) dari total nilai Penjaminan setelah 2 (dua) tahun mendapatkan izin usaha, Penjamin dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. 16. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Pasal II

1. Ketentuan Pasal 80 dihapus. 2. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 80A ditempatkan dalam BAB XXII dan Pasal 80B ditempatkan dalam BAB XXIII, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

(1) Izin usaha Penjamin atau Penjamin Ulang yang masih berlaku pada saat diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku. (2) Penjamin atau Penjamin Ulang yang izin usahanya masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan likuiditas dan rasio likuiditas, bentuk investasi dan batasan investasi, cadangan umum dan cadangan Klaim, Gearing Ratio Usaha Produktif dan total Gearing Ratio, serta nilai Penjaminan bagi Usaha Produktif dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 4A ayat (1) sampai dengan ayat (3),

Pasal 80B

(1) Ketentuan mengenai penggunaan jasa agen Penjamin oleh Penjamin dan Penjamin Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (3) mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Ketentuan mengenai jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB XVI

GEARING RATIO DAN NILAI PENJAMINAN BAGI USAHA PRODUKTIF 11. Ketentuan Pasal 42 dihapus.

Pasal 42A

Koreksi

Pasal 43

Pasal 44A

Pasal 62

Pasal II

Pasal 80A

Pasal 80B

(1) Penjamin atau Penjamin Ulang yang tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio Usaha Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (4) dan total Gearing Ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (5) diberikan jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tanggal surat pemberitahuan kepada Penjamin atau Penjamin Ulang untuk memenuhi ketentuan Gearing Ratio. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dihapus. (2a) Penjamin atau Penjamin Ulang yang tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Menteri mengenai rencana pemenuhan Gearing Ratio yang telah disetujui oleh dewan komisaris/dewan pengawas/badan pengawas. (2b)Rencana pemenuhan Gearing Ratio memuat langkah-langkah antara lain: a. restrukturisasi Penjaminan atau Penjaminan Ulang; b. penghentian pemberian Penjaminan atau Penjaminan Ulang baru; c. penambahan modal atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah oleh pemegang saham; d. penggabungan badan usaha. (2c) Rencana pemenuhan Gearing Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal surat pemberitahuan kepada Penjamin atau Penjamin Ulang. (3) Jika Penjamin atau Penjamin Ulang yang tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2c), yaitu: a. tidak menyampaikan rencana pemenuhan Gearing Ratio yang telah disetujui oleh dewan komisaris/dewan pengawas/badan pengawas kepada Menteri; b. menyampaikan rencana pemenuhan Gearing Ratio melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal surat pemberitahuan kepada Penjamin atau Penjamin Ulang, Penjamin atau Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. 14. Ketentuan Pasal 44 dihapus. 15. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 44A yang berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemeriksaan terhadap setiap Penjamin atau Penjamin Ulang dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) tahun atau setiap waktu bila diperlukan. (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lengkap yang meliputi aspek substansi laporan periodik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan. (3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana pemeriksaan tahunan dan disesuaikan dengan skala prioritas dari jenis usaha Penjamin atau Penjamin Ulang yang ditetapkan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (4) Pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemeriksaan yang bersifat khusus dan dilakukan apabila: a. berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik Penjamin atau Penjamin Ulang patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan dimaksud menyimpang dari peraturan perundang- undangan di bidang lembaga penjaminan sehingga dapat menimbulkan risiko atas kepentingan para pihak dalam kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Ulang; b. berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan yang diterima oleh Biro Pembiayaan dan Penjaminan, www.djpp.kemenkumham.go.id Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan dimaksud menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan sehingga dapat menimbulkan risiko atas kepentingan para Penerima Jaminan; atau c. terdapat alasan khusus yang mendasari perlunya dilakukan Pemeriksaan, antara lain: 1. verifikasi kegiatan operasional perusahaan; 2. penggabungan; 3. peleburan; 4. pengambilalihan; dan/atau 5. pengalihan portofolio Penjaminan atau Penjaminan Ulang. 17. Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.