Peraturan Menteri Nomor 143-1-pmk-01-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPERTEMEN KEUANGAN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 597 diubah, sehingga Pasal 597 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 597 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, Direktorat Transformasi Proses Bisnis menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian pengembangan proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak; b. penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penyuluhan; c. penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep pelayanan; d. penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penegakan hukum; e. penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep ekstensifikasi; f. penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep pemetaan, pendataan, dan penilaian; g. penyusunan dan pemutakhiran rencana, analisis risiko, dan pengawasan pelaksanaan pengembangan, koordinasi manajemen perubahan, penyusunan dan pemutakhiran spesifikasi pengembangan, serta koordinasi penjaminan kualitas (quality assurance) pengembangan; h. evaluasi implementasi pengembangan di bidang operasional; i. pelaksanaan tata usaha Direktorat.” 2. Ketentuan Pasal 598 diubah, sehingga Pasal 598 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 598 Direktorat Transformasi Proses Bisnis terdiri dari: a. Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan; b. Subdirektorat Pengembangan Pelayanan; c. Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum; d. Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian; e. Subdirektorat Manajemen Transformasi; f. Subbagian Tata Usaha; g. Kelompok Jabatan Fungsional.” 3. Di antara

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614A, Subdirektorat Manajemen Transformasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran rencana, analisis risiko, dan pengawasan pelaksanaan pengembangan; b. penyiapan bahan pelaksananaan koordinasi manajemen perubahan; c. penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran spesifikasi pengembangan; d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penjaminan kualitas (quality assurance) pengembangan.

Subdirektorat Manajemen Transformasi terdiri dari: a. Seksi Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Perubahan; b. Seksi Manajemen Proses dan Penjaminan Kualitas Pengembangan.

(1 Seksi Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Perubahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran rencana, analisis risiko, dan pengawasan pelaksanaan pengembangan, serta koordinasi manajemen perubahan. (2 Seksi Manajemen Proses dan Penjaminan Kualitas Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran spesifikasi pengembangan serta koordinasi penjaminan kualitas (quality assurance) pengembangan.” 4. Lampiran IV-1 diubah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. 5. Lampiran IV-14 diubah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA