Peraturan Menteri Nomor 119-pmk-07-2010 Tahun 2010 tentang PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010

PERMEN Nomor 119-pmk-07-2010 Tahun 2010

Pasal 1

(1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD. (2) Guru PNSD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

Pasal 2

(1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 adalah merupakan komponen Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. (2) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

(1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah). (2) Rincian Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD untuk masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alokasi sementara untuk Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

Pasal 5

(1) Daftar perhitungan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dibuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan. (2) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD tidak termasuk untuk bulan ke-13. (3) Pemerintah Daerah wajib membayarkan Dana Tambahan Penghasilan kepada masing-masing Guru PNSD paling lambat, yaitu: a. Semester Pertama pada bulan Juli 2010; dan b. Semester Kedua pada bulan Desember 2010. (4) Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan kepada masing-masing guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 15% (lima belas persen) bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat, yaitu: a. Semester Pertama pada akhir bulan Agustus 2010; dan b. Semester Kedua pada akhir bulan Januari 2011. (2) Laporan Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan Realisasi pembayaran dan kekurangan dana, jika terdapat selisih kurang antara jumlah dana yang di transfer sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7

(1) Dalam hal Laporan Realisasi Semester Pertama terdapat selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ataupun selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, maka selisih kurang ataupun selisih lebih tersebut akan diperhitungkan dalam penetapan alokasi prognosa definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD setelah memperhatikan usulan dari Kementerian Pendidikan Nasional. (2) Dalam hal Laporan Realisasi Semester Kedua terdapat selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan pembayaraan Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan pembayaraan Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. (2) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD disalurkan secara semesteran (enam bulanan), yaitu: a. Semester Pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilakukan pada bulan Juni 2010; dan b. Semester Kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilakukan pada bulan November 2010. (3) Penyaluran Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebesar ½ (satu perdua) dari alokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Penyaluran Semester Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar selisih antara penetapan alokasi prognosa definitif Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Alokasi prognosa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan pada bulan Oktober 2010. (6) Penyaluran Semester Kedua dapat dilaksanakan setelah Laporan Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru Semester Pertama disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan melampirkan Copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. (7) Bagi Daerah yang belum menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009 dan/atau kelengkapannya, selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga harus melampirkan: a. Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2009; dan atau b. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat; dan atau c. Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang telah dilegalisir oleh Bank Persepsi atas penyetoran kembali sisa lebih Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009.