Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014 tentang DUKUNGAN KEPADA PEMBINA ADMINISTRASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dukungan adalah pemberian bantuan diperuntukkan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelesaian administrasi keveteranan dan hak-hak Veteran Republik INDONESIA. 2. Pembina Administrasi Veteran adalah Kepala Satuan Kerja yang menyelenggarakan fungsi teknis pengadministrasian Veteran. 3. Veteran adalah warga yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, atau warga negara INDONESIA yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandat Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 4. Badan Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan TNI Komando Daerah Militer yang selanjutnya disingkat Babinminvetcaddam adalah salah satu badan pelaksana Kodam bertugas membantu Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan dalam rangka menyelenggarakan pembinaan administrasi Veteran Republik INDONESIA yang ada di Kabupaten/Kota/Provinsi di wilayah INDONESIA, yang meliputi kegiatan pencatatan, penerimaan, registrasi penyaringan calon Veteran, dan pengadministrasian hak-hak Veteran serta pengolahan data Veteran Republik INDONESIA Angkatan Darat dan Masyarakat Sipil. 5. Dinas Perawatan Personel Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Diswatpersal adalah organisasi dibawah Kasal yang menyelenggarakan fungsi membantu Kementerian Pertahanan dalam pembinaan administrasi Veteran di lingkungan TNI AL dalam hal ini di Pangkalan Utama Angkatan Laut. 6. Dinas Perawatan Personel Angkatan Udara yang selanjutnya disebut Diswatpersau adalah badan pelaksana pusat yang berkedudukan langsung dibawah Kasau bertugas membantu Kementerian Pertahanan dalam rangka menyelenggarakan pembinaan administrasi Veteran di lingkungan TNI AU. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan pemberian dan penggunaan dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran Republik INDONESIA. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemberian dan penggunaan dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran Republik INDONESIA oleh pejabat teknis terkait di Kementerian Pertahanan dan di Angkatan.

Jenis Dukungan administrasi Veteran Republik INDONESIA dapat berupa: a. uang; b. sarana; dan/atau c. prasarana.

(1) Menteri memberikan Dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran (2) Pemberian Dukungan dilaksanakan melalui program kerja dan anggaran Ditjen Pothan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri. (3) Pemberian Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan usulan dari penerima Dukungan, kondisi geografis, dan jumlah satuan yang dibina.

(1) Pengawasan pemberian dan penyaluran Dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemhan. (2) Pengawasan terhadap Dukungan yang diberikan dan dicatat dalam inventaris kekayaan negara dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Angkatan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2014 MENTERI PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN