Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG MILIK NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pedoman dalam Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara bidang ketenagakerjaan yang meliputi: a. mekanisme revisi anggaran; b. pejabat perbendaharaan negara; c. pendelegasian dan tata cara pengusulan pejabat perbendaharaan negara; d. penatausahaan bendahara; e. perjalanan dinas; f. penyelesaian tagihan negara; g. pengujian surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar serta Pembayaran Tagihan yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; h. pelaporan keuangan; dan i. pelaporan dan penatausahaan barang milik negara.

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi pengelola keuangan dan barang milik negara yang mengelola dana pusat, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

(1) Pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Format formulir dan Bagan pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka: 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 444); dan 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1434), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di pada tanggal MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di pada tanggal 23 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG MILIK NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN