Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Operator Pes...

Pasal 2

Setiap pemakai Pesawat Uap wajib melaksanakan syarat- syarat K3 Pesawat Uap.

Pasal 3

Pemakai Pesawat Uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Pengusaha; b. Pengurus; atau c. perorangan khusus untuk keperluan rumah tangga.

Pasal 4

Koreksi

(1) Syarat-syarat K3 Pesawat Uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, serta pemeriksaan dan pengujian. (2) Syarat-syarat K3 Pesawat Uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pesawat Uap.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mempekerjakan Operator Pesawat Uap yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam melayani dan mengoperasikan Pesawat Uap. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai SKKNI yang ditetapkan oleh Menteri. (3) SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (4) Kompetensi Operator Pesawat Uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kewenangan Operator Pesawat Uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Lisensi K3.

Pasal 6

(1) Pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b yang menggunakan Pesawat Uap wajib mempekerjakan Operator Pesawat Uap sesuai dengan jadwal jam kerja per sif. (2) Pemakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan kualifikasi kelas Operator dan jumlah Operator Pesawat Uap sesuai jenis dan kapasitas Pesawat Uap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pesawat Uap harus dioperasikan oleh Operator Pesawat Uap sesuai dengan kualifikasinya. (2) Operator Pesawat Uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani dan mengoperasikan: a. ketel uap; b. sterilizer; c. pemanas minyak (oil heater); atau d. peralatan lain yang sejenis yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Operator Pesawat Uap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikualifikasikan sebagai berikut: a. Operator Pesawat Uap kelas I; dan b. Operator Pesawat Uap kelas II.

Pasal 8

Koreksi

(1) Operator Pesawat Uap kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun; b. sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter; c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun membantu pelayanan dan pengoperasian Pesawat Uap atau berpendidikan paling rendah SLTA/sederajat; d. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai bidangnya; dan e. memiliki Lisensi K3 Operator Pesawat Uap kelas I. (2) Operator Pesawat Uap kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun; b. sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter; c. berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun membantu pelayanan dan pengoperasian Pesawat Uap atau berpendidikan paling rendah SLTP/sederajat; d. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai bidangnya; dan e. memiliki Lisensi K3 Operator Pesawat Uap kelas II.

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Lisensi K3 Operator Pesawat Uap kelas I dan Lisensi K3 Operator Pesawat Uap kelas II, pemakai mengunggah dokumen persyaratan secara daring kepada Direktur Jenderal yang meliputi: a. surat permohonan; b. surat keterangan berpengalaman kerja membantu pelayanan dan pengoperasian Pesawat Uap yang diterbitkan oleh Perusahaan, Pengurus tempat bekerja, atau pemakai perorangan khusus untuk keperluan rumah tangga, atau ijazah pendidikan terakhir; c. surat keterangan sehat untuk bekerja dari dokter; d. kartu tanda penduduk; e. Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan f. pas foto dengan latar belakang warna merah. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar dan Iengkap, Direktur Jenderal menerbitkan Lisensi K3 paling lama 4 (empat) hari kerja.

Pasal 10

(1) Lisensi K3 Operator Pesawat Uap kelas I dan Lisensi K3 Operator Pesawat Uap kelas II berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. (2) Permohonan perpanjangan Lisensi K3 Operator Pesawat Uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemakai dengan mengunggah dokumen persyaratan secara daring kepada Direktur Jenderal yang meliputi: a. surat permohonan; b. Lisensi K3 yang akan diperpanjang; c. surat keterangan bekerja di Perusahaan yang sama, kecuali pemakai perorangan khusus untuk keperluan rumah tangga; d. surat keterangan sehat untuk bekerja dari dokter; e. kartu tanda penduduk; f. Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan g. pas foto dengan latar belakang warna merah. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Lisensi K3 berakhir.

Pasal 11

(1) Dalam hal SKKNI Operator Pesawat Uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) belum ditetapkan, Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 ayat (2) huruf d, dapat menggunakan surat keterangan pembinaan K3 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Surat keterangan pembinaan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pembinaan K3. (3) Pembinaan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan materi pembinaan K3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Lisensi K3 hanya berlaku selama Operator Pesawat Uap bekerja di Perusahaan yang mengajukan permohonan, kecuali pemakai perorangan khusus untuk keperluan rumah tangga yang melayani dan mengoperasikan Pesawat Uap sendiri. (2) Dalam hal Operator Pesawat Uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah tempat kerja sebelum berakhir masa berlakunya Lisensi K3, dapat dilakukan perubahan Lisensi K3 melalui permohonan dari tempat kerja yang baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 dan melampirkan surat keterangan pindah kerja yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebelumnya.

Pasal 13

(1) Lisensi K3 Operator Pesawat Uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicabut apabila yang bersangkutan terbukti: a. melakukan tugasnya tidak sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; b. melakukan kesalahan, kelalaian, atau kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya atau kecelakaan kerja; c. tidak melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan; dan/atau d. tidak melakukan perubahan Lisensi K3 apabila pindah Perusahaan. (2) Pencabutan Lisensi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 14

Koreksi

Operator Pesawat Uap memiliki tugas: a. melakukan pengecekan terhadap kondisi atau kemampuan kerja/operasi Pesawat Uap dan perlengkapan keselamatan sebelum pengoperasian dan memonitor selama pelayanan dan pengoperasian Pesawat Uap; b. melaksanakan identifikasi potensi bahaya pengoperasian Pesawat Uap; c. melaksanakan teknik dan persyaratan pengoperasian Pesawat Uap; dan d. melayani dan mengoperasikan Pesawat Uap dalam keadaan aman.

Pasal 15

Koreksi

(1) Operator Pesawat Uap kelas I berwenang untuk: a. melayani dan mengoperasikan ketel uap dengan kapasitas uap lebih besar dari 10 (sepuluh) ton/jam; b. melayani dan mengoperasikan sterilizer, pemanas minyak (oil heater) atau peralatan lainnya yang sejenis untuk semua ukuran; c. menghentikan pengoperasian Pesawat Uap, jika perlengkapan keselamatan tidak berfungsi dengan baik atau rusak; dan d. mengawasi kegiatan Operator Pesawat Uap kelas II dalam hal kapasitas Pesawat Uap membutuhkan beberapa Operator Pesawat Uap untuk melayani dan mengoperasikan Pesawat Uap. (2) Operator Pesawat Uap kelas II berwenang untuk: a. melayani dan mengoperasikan ketel uap dengan kapasitas uap paling tinggi 10 (sepuluh) ton/jam; b. melayani dan mengoperasikan sterilizer, pemanas minyak (oil heater) atau peralatan lainnya untuk semua ukuran; dan c. menghentikan pengoperasian Pesawat Uap, jika perlengkapan keselamatan tidak berfungsi dengan baik atau rusak.

Pasal 16

(1) Operator Pesawat Uap kelas I dan kelas II berkewajiban untuk: a. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang K3; b. melaksanakan standar prosedur kerja aman; c. tidak meninggalkan tempat pelayanan dan pengoperasian Pesawat Uap; d. mengisi buku laporan harian pengoperasian Pesawat Uap yang bersangkutan selama melayani Pesawat Uap meliputi data tekanan kerja, produksi uap, debit air pengisi ketel uap, pH air, jumlah bahan bakar dan parameter lain sesuai jenis Pesawat Uap, serta tindakan operator yang dilakukan selama melayani Pesawat Uap yang bersangkutan; dan e. melaporkan kepada atasan/pimpinan apabila terjadi kerusakan atau gangguan-gangguan lain pada Pesawat Uap, penyalur uap/pipa penyalur, dan perlengkapan keselamatan. (2) Operator Pesawat Uap kelas I selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berkewajiban membimbing dan melakukan koordinasi dengan Operator Pesawat Uap kelas II.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Koreksi

Pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Koreksi

(1) Lisensi K3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku Lisensi K3. (2) Pengajuan Lisensi K3 yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 01/MEN/1988 tentang Kwalifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap. (3) Surat keterangan pembinaan K3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih berlaku sampai terbitnya Sertifikat Kompetensi Kerja.

Pasal 20

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 01/MEN/1988 tentang Kwalifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2025 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Œ YASSIERLI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ... Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG OPERATOR PESAWAT UAP 1. KUALIFIKASI KELAS OPERATOR DAN JUMLAH OPERATOR PESAWAT UAP SESUAI JENIS DAN KAPASITAS PESAWAT UAP A. Pemakai yang menggunakan satu atau beberapa ketel uap dengan ruangan terpisah Keterangan: 1. s.d. adalah sampai dengan 2. T/j adalah ton per jam B. Pemakai yang menggunakan beberapa ketel uap dengan pemasangan paralel pada satu ruangan tidak terpisah. Kapasitas setiap ketel uap (Q) Kualifikasi kelas operator dan Jumlah operator pada setiap ruangan Operator kelas II Operator kelas I <10 T/j EQ ˂ 20 T/j Jumlah ketel uap 2 - EQ ˃ 20 T/j Jumlah ketel uap 2 1 orang ≥10 T/j 10 T/j ≤ EQ ˂ 20 T/j Jumlah ketel uap 2 Jumlah ketel uap 2 20 T/j ≤ EQ ˂ 40 T/j Jumlah ketel uap Jumlah ketel uap 2 40 T/j ≤ EQ ˂ 60 T/j 2 x Jumlah ketel uap Jumlah ketel uap 2 60 T/j ≤ EQ ˂ 80 T/j 3 x Jumlah ketel uap Jumlah ketel uap 2 ≥80 T/j 3 x Jumlah ketel uap Jumlah ketel uap Keterangan: 1. Apabila hasil pembagian jumlah ketel uap mendapatkan angka pecahan maka jumlah operator harus dibulatkan ke atas. 2. EQ = Jumlah kapasitas uap seluruh ketel uap yang ada dalam ruang yang bersangkutan. Kapasitas Uap Kualifikasi kelas operator dan jumlah operator untuk satu ketel uap Operator kelas II Operator kelas I ≤10 T/j >10 T/j s.d. <20 T/j ≥20 T/j s.d. <40 T/j ≥40 T/j s.d. <60 T/j ≥60 T/j s.d. <80 T/j ≥80 T/j 1 orang - 1 orang 2 orang 3 orang 3 orang - 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang C. Pemakai yang menggunakan beberapa ketel uap yang dipasang paralel pada satu ruangan tidak terpisah dengan menggunakan sistem kontrol otomatis yang berhubungan langsung. Keterangan: 1. Q = jumlah kapasitas uap untuk satu ketel uap yang memiliki tempat yang terpisah dan tidak terpisah. 2. EQ = jumlah kapasitas uap seluruh ketel uap yang ada dalam ruang yang bersangkutan 3. Sistem kontrol otomatis adalah pengendalian yang dilakukan oleh mesin-mesin/peralatan yang bekerja secara otomatis dan operasinya di bawah pengawasan operator. D. Kualifikasi Operator Pesawat Uap untuk peralatan sterilizer, pemanas minyak (oil heater dan peralatan lain yang sejenis) MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASSIERLI Kapasitas setiap ketel uap (Q) <10 T/j Kualifikasi kelas operator dan jumlah operator pada setiap ruangan Operator kelas II EQ <40 T/j 40 T/j ≤ EQ ˂ 80 T/j EQ ≥80 T/j 1 orang 2 orang 3 orang Pesawat Uap selain Ketel Uap Kualifikasi kelas operator dan jumlah operator pada setiap ruangan Operator kelas II Sterilizer Pemanas Minyak (Oil Heater) Peralatan lain sejenis 1 orang 1 orang 1 orang LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG OPERATOR PESAWAT UAP MATERI PEMBINAAN K3 OPERATOR PESAWAT UAP NO MATERI JPL KELAS I KELAS II I KELOMPOK DASAR 1. Kebijakan K3 dan dasar-dasar K3 2 2 2. Peraturan perundang-undangan Pesawat Uap 6 6 a. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1970 b. UNDANG-UNDANG Uap Tahun 1930 c. Peraturan Uap Tahun 1930 II KELOMPOK INTI 1. Jenis Pesawat Uap dan cara bekerjanya 2 2 2. Fungsi Appendages/perlengkapan Pesawat Uap 4 4 3. Air pengisi ketel uap dan cara pengolahannya 4 4 4. Sebab-sebab peledakan Pesawat Uap 2 2 5. Cara pengoperasian Pesawat Uap 6 4 6. Persiapan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Uap 2 2 7. Troubleshooting 4 2 8. Pengetahuan tentang bahan bakar dan pembakaran 2 2 9. Analisis kecelakaan peledakan 4 - III KELOMPOK PENUNJANG 1. Pengetahuan instalasi listrik untuk ketel uap 2 - 2. Pengetahuan bahan 2 - 3. Peninjauan konstruksi Pesawat Uap 2 - 4. Pemeriksaan secara tidak merusak 2 - 5. Cara inspeksi dan reparasi Pesawat Uap 4 - IV EVALUASI 1. Teori 5 5 2. Praktek 5 5 JUMLAH TOTAL JAM PELAJARAN 60 40 Keterangan: 1. Kelas I Durasi pelaksanaan pembinaan 60 (enam puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Kelas II Durasi pelaksanaan pembinaan 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASSIERLI

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Operator Pesawat Uap

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

BAB X

Pasal 20

Pasal 21