PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERDA Nomor 2 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan berada di Daerah. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. 8. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah yang dibantu perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan. 9. Dunia Usaha adalah organisasi komersial, seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa, termasuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah serta swasta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. 10. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengem- bangkan kehidupan yang bermartabat. 11. Penduduk Miskin Daerah yang selanjutnya disebut Penduduk Miskin adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat penduduk Daerah yang memenuhi kriteria Penduduk Miskin dan ditetapkan sebagai Penduduk Miskin. 12. Kriteria Penduduk Miskin adalah tolok ukur yang digunakan sebagai patokan untuk MENETAPKAN perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat penduduk Daerah sebagai Penduduk Miskin. 13. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 14. Program Penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Penduduk Miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 15. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah upaya agar pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan Kemiskinan berjalan secara efektif dan efisien sehingga pengurangan jumlah Penduduk Miskin Daerah dapat berjalan lebih cepat. 16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Daerah. 17. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 19. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. 20. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat atau korporasi, baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.

BAB III

KRITERIA KEMISKINAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah MENETAPKAN Kriteria Penduduk Miskin sebagai dasar dalam MENETAPKAN Penduduk Miskin di Daerah. (2) Kriteria Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali pusat kesehatan masyarakat atau yang disubsidi pemerintah; d. tidak mampu membeli pakaian baru satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota keluarga; e. mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama; f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak di plaster; g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah; h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah; i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan listrik atau listrik tanpa meteran; j. luas lantai rumah kurang dari 8 (delapan) meter persegi/ anggota keluarga; dan/atau k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan; dan/ atau l. kriteria lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

(1) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) penetapan Penduduk Miskin harus memenuhi kriteria: a. penduduk yang berada di bawah pengampuan atau pemeliharaan Lembaga Kesejahteraan Sosial; b. memiliki surat pernyataan miskin yang dikuatkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang saksi dari penduduk sekitar tempat tinggalnya dalam wilayah satu rukun tetangga; c. memiliki surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan; d. tidak memiliki dan/atau tidak menggunakan fasilitas tempat buang air besar sesuai standar kesehatan; e. mempunyai pendapatan keluarga perkapita di bawah garis Kemiskinan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik; f. mempunyai harta benda dalam satu keluarga yang mudah dijual tidak termasuk prasarana dan sarana untuk mencari nafkah dengan nilai paling banyak 3 (tiga) kali nilai garis Kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik dikalikan jumlah anggota keluarga,; dan/ atau g. mempunyai tanggungan anggota keluarga penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis dan/atau lanjut usia yang memerlukan biaya perawatan dan/ atau pengobatan dalam jangka panjang. (2) Masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot nilai sebagai dasar untuk MENETAPKAN Penduduk Miskin. (3) Ketentuan mengenai besaran bobot nilai untuk masing- masing kriteria dan batasan jumlah bobot nilai untuk MENETAPKAN Penduduk Miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

DATA KEMISKINAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendataan Penduduk Miskin secara terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan. (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial. (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi sebagai walidata. (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik di Daerah, Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa. (5) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pendataan Penduduk Miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pemerintah Daerah melakukan penetapan data Penduduk Miskin setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan penetapan Penduduk Miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Penduduk Miskin untuk mendapatkan data dasar (Data Base) Penduduk Miskin. (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi riil. (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan Penduduk Miskin di wilayah Desa dan Kelurahan dengan dibantu Pemerintah Desa (4) Pendataan Penduduk Miskin di wilayah Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan. (5) Pemerintah Desa wajib membantu pelaksanaan pendataan Penduduk Miskin di wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis yang ditujukan kepada Kepala Desa. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan kepada Kepala Desa namun Pemerintah Desa tidak membantu pelaksanaan pendataan Penduduk Miskin di wilayah Desa yang bersangkutan, dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan alokasi dana Desa diluar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Penduduk Miskin secara periodik paling g sedikit 3 (tiga) bulan sekali. (2) Dalam pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk Daerah dapat diusulkan atau mengusulkan dirinya sebagai Penduduk Miskin. (3) Hasil pemuktahiran data Penduduk Miskin yang telah di verifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran data Penduduk Miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Data Penduduk Miskin yang telah ditetapkan oleh Bupati menjadi dasar acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Pasal 13

Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu waktu dalam hal terjadi kondisi dan situasi yang mempengaruhi data Kemiskinan di luar periodisasi yang telah ditentukan termasuk didalamnya dalam kondisi darurat atau bencana.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 14

Koreksi

(1) Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasarnya. (2) Hak Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; b. memperoleh sarana dan pelayanan kesehatan; c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; f. memperoleh derajat kehidupan yang layak; g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat; h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 15

(1) Setiap Penduduk Miskin memiliki kewajiban untuk menjaga diri dan keluarganya serta meningkatkan kapasitasnya. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; b. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan; dan c. memberikan informasi dan data yang benar dalam program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mempercepat Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. (2) Bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. menyusun dan MENETAPKAN rencana kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan; b. mendorong dan memfasilitasi mengembangkan potensi dan kapasitas diri bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan; c. menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak; d. menyediakan pelayanan perumahan; e. menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif; f. memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa; g. menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha; h. menyediakan dan mempermudah akses pelayanan sosial; i. membentuk jaringan pengaman sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; j. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan analisa dan dampak sosial berkala yang berkaitan dengan isu Penanggulangan Kemiskinan sebagai bahan audit kebijakan, evaluasi dan moitoring; k. menyediakan alokasi dana yang cukup untuk Penanggulangan Kemiskinan; dan/atau l. membuat sistem yang terintegrasi antar perangkat daerah secara terpadu dalam melaksanakan program Percepatan Penanggungalan Kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 17

(1) Pemerintah Desa bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Desa yang bersangkutan. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, anggaran, kearifan lokal masing-masing Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dunia Usaha bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sesuai dengan program TJSLP. (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan Dunia Usaha, program TJSLP serta ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 19

(1) Masyarakat bertanggung jawab mendukung program Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (1) Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. turut serta membantu pengembangan potensi dan kapasitas diri bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dilingkungannya; b. turut serta dalam memberikan santunan sosial terhadap kelompok rentan dan/atau Penduduk Miskin disekitarnya; dan/atau c. turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan. (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, strategi dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2) Penyusunan kebijakan, strategi dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara partisipatif, koordinatif, dan terintegrasi.

Pasal 21

Koreksi

(1) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui strategi dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Pasal 22

(1) Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan meliputi: a. peningkatan kemampuan dan pendapatan Penduduk Miskin; b. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan c. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan. (2) Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman dalam penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pasal 23

(1) Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah disusun sebelum atau bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD. (2) Penyusunan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dan unsur pemangku kepentingan terkait. (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen RPKD yang ditetapkan sebelum penetapan RPJMD (4) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan pemangku kepentingan harus menggikuti arah dan pedoman dalam RPKD. (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan isi RPKD.

Pasal 24

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan meliputi: a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup Penduduk Miskin; b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok Penduduk Miskinuntuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Penduduk Miskin, termasuk program dengan dana Desa/dana Kelurahan.

BAB VII

TKPKD

Pasal 25

Koreksi

(1) Bupati dalam melaksanakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan membentuk TKPKD. (2) Pembentukan TKPKD bertujuan untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dapat berjalan sesuai rencana. (3) TKPKD berwenang melakukan pengelolaan data Kemiskinan, membuat rumusan masalah, menyusun dan merumuskan kebijakan, dan menerima aduan maupun laporan masyarakat.

Pasal 26

Koreksi

(1) Susunan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1), meliputi: a. ketua; b. sekretaris; dan c. kelompok kerja. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh wakil Bupati. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan, membawahkan: a. sekretariat; dan b. kelompok kerja (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan unsur lintas sektor pemangku kepentingan maupun Perangkat Daerah, meliputi: a. kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu; dan/atau b. kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil. (5) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

(1) Tata kerja TKPKD dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan. (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, rencana aksi tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan. (3) Penyusunan RPKD, rencana aksi tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPKD yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan. (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua TKPKD.

Pasal 28

TKPKD dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah berkoordinasi dengan TNP2K

Pasal 29

(1) Bupati berkedudukan sebagai penanggung jawab TKPKD. (2) Ketua TKPKD bertanggung jawab kepada Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

BAB Keenam

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

Pasal 28

BAB Keempat

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 33

BAB Kedua

Pasal 34