PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat

PERDA Nomor 2 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf h dan huruf i diubah, dan huruf e dan huruf k angka 4 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Penduduk Desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan Desa. (2) Permohonan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang; c. fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku; e. dihapus; f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah; g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah; h. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang berwenang bagi Anggota TNI/Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; i. surat izin tertulis dari atasannya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Swasta dan Perangkat Desa; j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan: 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang; 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. k. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan: 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Republik lndonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhineka Tunggal Ika; 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa; 4. dihapus; 5. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; 6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa atau Perangkat Desa; 7. bersedia berhenti sementara apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari anggota BPD; dan 8. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa. 2. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf n, huruf o, dan ayat (3) diubah, dan ayat (1) huruf l dan huruf m dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat

Pasal I

Pasal 23

Pasal I

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 82

Pasal 92

Pasal 93

Pasal 95

Pasal 106

Pasal 107

Pasal 107A

Pasal II