PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tugas Belajar Bagi Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik

PERBAN Nomor 1 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier melalui pendidikan formal pada perguruan tinggi. 5. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja PNS Selesai Tugas Belajar. 6. Badan adalah Badan Pusat Statistik. 7. Unit Pengelola Tugas Belajar yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tugas Belajar di lingkungan Badan. 8. Unit Pembina Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat UPSDM adalah unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan sekretariat utama Badan yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Badan. 9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 10. Tugas Belajar Dibiayai adalah Tugas Belajar yang dibiayai oleh penyelenggara beasiswa. 11. Tugas Belajar Mandiri adalah Tugas Belajar yang dibiayai secara mandiri oleh PNS yang menjalankan Tugas Belajar. 12. Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan adalah Tugas Belajar Dibiayai yang dijalani PNS dengan diberhentikan dari jabatan sebelumnya. 13. Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan adalah Tugas Belajar Dibiayai yang dijalani PNS dengan tetap aktif bekerja pada jabatannya. 14. Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan adalah Tugas Belajar Mandiri yang dijalani PNS dengan diberhentikan dari jabatan sebelumnya. 15. Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan adalah Tugas Belajar Mandiri yang dijalani dengan tetap aktif bekerja pada jabatannya. 16. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PyB di lingkungan Badan dan PNS Tugas Belajar sebelum dilaksanakannya Tugas Belajar. 17. PNS Selesai Tugas Belajar adalah PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

Koreksi

(1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS; b. telah bekerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak aktif bekerja setelah Tugas Belajar sebelumnya; c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling sedikit 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik; e. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh penyelenggara beasiswa dan/atau perguruan tinggi apabila pendanaan pendidikan menggunakan beasiswa; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak sedang: 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana; 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS. h. tidak pernah: 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau 3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir. i. membuat pernyataan tidak sedang menjalani Tugas Belajar; dan j. menandatangani Perjanjian Tugas Belajar. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. surat keputusan pengangkatan PNS; b. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; c. surat keputusan pengaktifan kembali ke unit kerja bagi PNS yang pernah menyelesaikan Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan atau Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan; d. penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir; e. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan f. surat pernyataan tentang: 1. tidak sedang menjalani Tugas Belajar; 2. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana; 3. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; 4. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; 5. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 7. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir. (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada kepala UPSDM. (4) Format dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk. (3) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama. (4) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.

Pasal 10

(1) Tugas Belajar diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri. (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perguruan tinggi negeri; b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau c. perguruan tinggi swasta. (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan: a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi; b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, dan profesi; c. memiliki akreditasi paling rendah C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; dan d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 11

(1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. (3) Jangka waktu Tugas Belajar dibiayai dan Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun. (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kriteria: a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan; b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar. (5) Segala biaya yang timbul dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab PNS Tugas Belajar dibiayai, kecuali penyelenggara beasiswa bersedia untuk menanggung pendanaan atas biaya yang berkenaan. (6) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang. (7) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar. (8) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dibiayai dan Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengajukan permohonan Tugas Belajar berkelanjutan kepada PPK; b. mendapat persetujuan PPK; c. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara dan/atau meraih prestasi yang diakui oleh perguruan tinggi; d. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan e. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar. (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Badan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan.

BAB Kesatu

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 8

Koreksi

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 14

Koreksi

(1) PNS wajib menandatangani Perjanjian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar. (2) Perjanjian Tugas Belajar paling sedikit memuat: a. subjek perjanjian; b. kesepakatan para pihak; dan c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar, dan penyelesaian sengketa. (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13. (4) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan perkembangan studi secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai perkembangan pendidikannya kepada kepala UPTB. (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala UPTB memberikan nilai pelaksanaan pekerjaan bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan atau Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan. (6) Nilai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada atasan langsung PNS yang bersangkutan untuk pembuatan SKP. (7) PNS Selesai Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan kepada kepala UPTB paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak kelulusan. (8) PNS Selesai Tugas Belajar wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama: a. 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang disepakati dalam perjanjian ditambah 1 (satu) tahun, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan; b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar yang disepakati dalam perjanjian, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan; atau c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar yang disepakati dalam perjanjian, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan. (9) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan tidak wajib melaksanakan Ikatan Dinas. (10) Selama melaksanakan Ikatan Dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS. (11) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (12) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (8) berakhir pada saat: a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi; b. mencapai batas usia pensiun; atau c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (13) PNS Selesai Tugas Belajar berkelanjutan wajib melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) secara kumulatif.

Pasal 15

(1) PNS Selesai Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) baik sebagian maupun seluruhnya wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kewajiban pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk PNS Selesai Tugas Belajar yang telah dinyatakan tidak dapat bekerja oleh tim penguji kesehatan.

Pasal 16

BAB Kesatu

Kewajiban

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

BAB Kedua

Hak

Pasal 16

Koreksi

(1) PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dapat diberikan kenaikan pangkat reguler. (2) PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) PNS Selesai Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya melaksanakan re-entry program yang dikoordinasikan oleh UPSDM. (4) UPSDM bekerja sama dengan UPTB dan unit organisasi asal dalam menyelenggarakan re-entry program bagi PNS Selesai Tugas Belajar. (5) Tahapan re-entry program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. program penyesuaian, melalui kegiatan di antaranya: 1. pembekalan mengenai situasi/perkembangan organisasi terbaru dan hal penting lain yang perlu diketahui PNS Selesai Tugas Belajar, yang dapat dilakukan secara individual atau kelompok; 2. pembekalan mengenai perkembangan dan praktik penggunaan alat/aplikasi/media baru yang digunakan dalam bekerja; dan/atau 3. kegiatan dan/atau penugasan lain yang diberikan oleh unit organisasi sesuai kebutuhan organisasi; dan b. program pemberdayaan dengan ketentuan: 1. dilakukan melalui penugasan mengikuti detasering, gugus tugas, tim kerja dalam bentuk skuad, mengajar, tugas khusus tertentu, dan/atau penugasan lainnya sesuai kebutuhan dan kebijakan unit organisasi, UPTB, dan/atau UPSDM; 2. dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi; dan 3. surat tugas pelaksanaan ditetapkan oleh kepala UPSDM. (6) Re-entry program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan pada jenjang DIII atau DIV/S1 hanya diikutkan dalam program penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan b. untuk PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan pada jenjang S2 atau S3 diikutkan dalam program penyesuaian dan program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b. (7) Untuk PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan dan Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan tidak diikutkan dalam re-entry program. (8) PNS Selesai Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) PNS Selesai Tugas Belajar yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berhak menuntut kenaikan jenjang jabatan yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi. (10) PNS Selesai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan re- entry program dapat ditempatkan secara definitif pada: a. jabatan administrasi atau jabatan fungsional sesuai dengan jenis/jenjang jabatan yang terakhir sebelum mengikuti Tugas Belajar jika tersedia formasi; atau b. jabatan lain baik di unit organisasi asal, unit organisasi lain di lingkungan Badan, atau instansi pemerintah lain dengan tetap memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, serta formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan program pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badan.

BAB VI

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Pimpinan unit organisasi dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit organisasinya kepada PPK sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan. (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar; b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang; c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara; d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau e. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK. (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dinyatakan tidak bersalah, PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar .

Pasal 18

(1) Pimpinan unit organisasi dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit organisasinya kepada PPK dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan. (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar; b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan laporan perkembangan studi penyelenggara Tugas Belajar; d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis; e. PNS terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan; f. PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau pidana penjara/kurungan atas pelanggaran disiplin; dan/atau g. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum yang dilakukan sebelum dan/atau pada saat menjalani Tugas Belajar. (3) PNS yang diberhentikan status Tugas Belajarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf f, dan huruf g wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 21

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 715), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2025 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, Œ AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж Meterai Rp10.000 LAMPIRAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK FORMAT SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ………………………………………………………………………………. NIP : ………………………………………………………………………………. Jabatan : ………………………………………………………………………………. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 1. tidak sedang menjalani Tugas Belajar; 2. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana; 3. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; 4. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; 5. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 7. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. ………., ………………………… Yang membuat Pernyataan TTD (Nama Lengkap) KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, ttd. AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tugas Belajar Bagi Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22