Langsung ke konten utama
Kembali ke Jelajahi

Peraturan Pemerintah (PP)

4.362 peraturan

PP Nomor 13 Tahun 1958

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1958 tentang PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN TIMAH BELITUNG

Berlaku

PP Nomor 12 Tahun 1958

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1958 tentang PENETAPAN PRESENTASE DARI PENERIMAAN BEBERAPA PAJAK NEGARA UNTUK DAERAH

Berlaku

PP Nomor 11 Tahun 1958

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1958 tentang PEMBENTUKAN BADAN URUSAN DAGANG

Berlaku

PP Nomor 10 Tahun 1958

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1958 tentang PEMBENTUKAN BADAN PUSAT PENGUASA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDUSTRI DAN TAMBANG BELANDA

Berlaku

PP Nomor 1 Tahun 1958

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1958 tentang PENGELUARAN UANG KERTAS PERBENDAHARAAN TAHUN 1958

Berlaku

PP Nomor 9 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1957 tentang MENGUBAH/MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 17) TENTANG PERATURAN PEMBERIAN SOKONGAN KEPADA JANDA DAN ANAK PIATU DARI ANGGOTA TENTARA R.I.S./BEKAS ANGGOTA T.N.I

Berlaku

PP Nomor 8 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 tentang PEMBEBASAN DARI BEA MASUK ATAS DASAR HUBUNGAN INTERNASIONAL

Berlaku

PP Nomor 7 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1957 tentang SUSUNAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Berlaku

PP Nomor 66 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1957 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 8) TENTANG ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Berlaku

PP Nomor 65 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1957 tentang PENETAPAN BESARNYA PEMUNGUTAN TERMAKSUD DALAN PASAL 11 "KROSOK ORDONNANTIE 1937" (STAATSBLAD 1937 NO. 604) UNTUK TAHUN 1958

Berlaku

PP Nomor 64 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DILAPANGAN PERIKANAN LAUT, KEHUTANAN DAN KARET RAKYAT KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I

Berlaku

PP Nomor 63 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1957 tentang MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO.44 TAHUN 1952 MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA, DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH

Berlaku

PP Nomor 62 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1957 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NO. 77 TAHUN 1951) MENGENAI "PERATURAN PERBAIKAN PELABUHAN"

Berlaku

PP Nomor 61 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1957 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA 1956 N0. 73) DAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA 1956 NO. 74)

Berlaku

PP Nomor 60 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1957 tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NOMOR 96), KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGUASA-PENGUASA MILITER

Berlaku

PP Nomor 6 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1957 tentang TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS PEMEGANG JABATAN-JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Berlaku

PP Nomor 59 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1957 tentang PENYERAHAN TUGAS MENGENAI MENYEWA RUMAH-RUMAH/PEKARANGAN-PEKARANGAN MILIK PARTIKELIR YANG DIPERLUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH SIPIL KEPADA MASING-MASING KEMENTERIAN YANG BERSANGKUTAN

Berlaku

PP Nomor 58 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1957 tentang PENGUBAHAN "UITWATERINGSVERORDENING 1935" (STAATSBLAD 1932 NO. 121) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STAATSBLAD 1939 NO. 357

Berlaku

PP Nomor 57 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1957 tentang PENGUBAHAN "SCHEPENVERORDENING 1935" (STAATSBLAD 1935 NO. 344) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STAATSBLAD 1941 NO. 55

Berlaku

PP Nomor 56 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1957 tentang PENETAPAN PERATURAN PENGELUARAN UANG KERTAS PEMERINTAH

Berlaku