Langsung ke konten utama

Peraturan Menteri (PERMEN)

18.198 peraturan

PERMEN Nomor 1871-menkes-per-ix-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 1871-menkes-per-ix-2011 Tahun 2011 tentang PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 339/MENKES/PER/V/1989 TENTANG PEKERJAAN TUKANG GIGI

Berlaku

PERMEN Nomor 187-pmk-08-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 187-pmk-08-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/PMK.08/2008 TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI

Berlaku

PERMEN Nomor 186-pmk-07-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 186-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19/PMK.07/2011 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2011

Berlaku

PERMEN Nomor 185-pmk-05-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 185-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

Berlaku

PERMEN Nomor 184-pmk-05-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 184-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

Berlaku

PERMEN Nomor 184 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 184 Tahun 2011 tentang LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Berlaku

PERMEN Nomor 183-pmk-05-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 183-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PADA KEMENTERIAN AGAMA

Berlaku

PERMEN Nomor 183 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 183 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Berlaku

PERMEN Nomor 182-pmk-05-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 182-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI KIMIA ANALISIS BOGOR PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Berlaku

PERMEN Nomor 182 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 182 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Berlaku

PERMEN Nomor 181-pmk-05-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 181-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

Berlaku

PERMEN Nomor 180-pmk-05-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 180-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

Berlaku

PERMEN Nomor 18-prt-m-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 18-prt-m-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN DATABASE JALAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Berlaku

PERMEN Nomor 18-pmk-03-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 18-pmk-03-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK-03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTABAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

Berlaku

PERMEN Nomor 18-permentan-ot-140-3-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 18-permentan-ot-140-3-2011 Tahun 2011 tentang PELAYANAN DOKUMEN KARANTINA PERTANIAN DALAM SISTEM ELEKTRONIK INDONESIA NASIONAL SINGLE WINDOW (INSW)

Berlaku

PERMEN Nomor 18-per-m-kominfo-09-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 18-per-m-kominfo-09-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Berlaku

PERMEN Nomor 18 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Berlaku

PERMEN Nomor 18 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENGINTEGRASIAN MATERI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN DAN TEKNIS

Berlaku

PERMEN Nomor 18 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2011 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI

Berlaku

PERMEN Nomor 18 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN AGAMA

Berlaku