Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Menampilkan 34 peraturan untuk "pidana korupsi" · Halaman 1 dari 4
Peraturan Menteri Nomor 92+ Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025
PENJELASAN SBK UMUM 1. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran SBK layanan perencanaan dan penganggaran merupakan
Relevansi: 100% · Sangat relevan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perbuatan-perbuatan
Relevansi: 38% · Mungkin relevan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tindak pidana ko
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
LEMBARAN NEGARA No.155, 2009 (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5074) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORU
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka
Relevansi: 37% · Mungkin relevan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN UU 31-1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REP
Relevansi: 35% · Mungkin relevan
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pasal 11
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI
Relevansi: 14% · Mungkin relevan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG
LEMBARAN NEGARA No.107, 2015 HUKUM. Pidana. Korupsi. KPK. Penetapan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5698). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR
Relevansi: 13% · Mungkin relevan
Peraturan Menteri Nomor p-34-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL (WHISTLEBLOWER SYSTEM) DAN EKSTERNAL (PENGADUAN MASYARAKAT) ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
BERITA NEGARA No.889, 2013 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pengaduan Internal. WhistleBlower System. Eksternal. Tindak Pidana Korupsi. Penanganan. Pedoman. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P. 34/Menhut-II/2013 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL (WHISTLEBLOWER SYSTEM) DAN EKSTERNAL (PENGADUAN MASYARAKAT
Relevansi: 12% · Mungkin relevan
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ANAK REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa gratifikasi merupakan suap terselubung yang termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi dan dapat menyebabkan kerugian negara; b. bahwa UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Relevansi: 8% · Mungkin relevan