Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang KEPARIWISATAAN

AIPI bersifat mandiri dan nonstruktural serta bukan merupakan badan Pemerintah atau bagian dari badan tersebut.

AIPI berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintahan Pusat.

(1) AIPI berperan mengkaji, memantau, menilai, menyusun arah dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Untuk dapat melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),AIPI berfungsi : a. menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dipandang perlu; b. memantau kegiatan, pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. melakukan penilaian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, d. melakukan upaya lain yang bersifat mendasar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(1) Susunan organisasi, peran, fungsi, tata kerja AIPI serta tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian anggota AIPI, dan tata cara perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kelengkapan lainnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI. (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI disusun oleh anggota AIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3). (3) Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI disahkan dengan Keputusan PRESIDEN.

(1) Keanggotaan AIPI didasarkan atas pilihan. (2) Keanggotaan AIPI merupakan pengakuan kehormatan tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di INDONESIA.

(1) Untuk dapat dipilih menjadi anggota AIPI , perlu dipenuhi syarat umum sebagai berikut: a. warga negara Republik INDONESIA; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada negara Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; d. berwibawa, jujur, adil, dan dapat mencerminkan kehendak dan hati nurani rakyat; e. tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan/gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 serta organisasi terlarang. (2) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon anggota AIPI perlu pula memenuhi syarat khusus sebagai berikut: a. ahli dan mempunyai kemampuan serta berprestasi di salah satu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui oleh masyarakat ilmiah; b. keahlian dan kemampuan serta prestasi tersebut mempunyai dampak positif bagi perkembangan pembangunan bangsa; c. diajukan dan didukung paling sedikit oleh 1/4 (satu perempat) jumlah anggota AIPI; d. disetujuai paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota AIPI; e. syarat lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI.

Keanggotaan AIPI dapat berlaku seumur hidup.

Keanggotaan AIPI terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan.

(1) Anggota AIPI diangkat dan diberhentikan oleh Sidang Paripurna AIPI dan disahkan oleh PRESIDEN. (2) Pengangkatan anggota AIPI dilakukan setelah dipenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (3) Untuk pertama kali anggota AIPI diangkat oleh PRESIDEN berdasarkan usul yang diajukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan, dan Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Anggota AIPI berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri secara tertulis; c. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang jenisnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI; d. syarat lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI; e. tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Di dalam AIPI dibentuk komisi bidang ilmu pengetahuan yang jumlahnya dapat ditetapkan sesuai dengan tahap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di INDONESIA.

(1) Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya, AIPI memperoleh dana dari : a. bantuan Pemerintah dan sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; b. sumbangan luar negeri yang tidak mengikat; c. usaha lain yang sah. (2) Pengelolaan bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan PRESIDEN. (3) Penerimaan dan pengeluaran dana AIPI, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dipertanggungjawabkan setiap tahun kepada Sidang Paripurna AIPI.

Pada saat mulai berlakunya UNDANG-UNDANG ini, UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1956 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 971) dinyatakan tidak berlaku lagi. UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober,1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA MOERDIONO