PP

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2015 tentang PERATURAN PELAKSANA UNDANGUNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANGKEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONTRUKSI DAN PEMBANGUNAN INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT SEBAGIAN TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UNDANGUNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM INTERNATIONAL MONETARY FUND AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

PP Nomor 98 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KEANGGOTAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA IMF

Pasal 2

(1) Keanggotaan Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada IMF diwakili oleh Bank INDONESIA. (2) Dalam menjalankan kuasa sebagai wakil Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada IMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA: a. memiliki hak atas penerimaan dan melakukan pembayaran atas kewajiban pada IMF termasuk pembayaran kuota; b. mengadakan pinjaman dan/atau dengan cara lain yang sah untuk membayar pemenuhan kewajiban keanggotaan kepada IMF termasuk pembayaran kuota; c. mengeluarkan surat janji bayar (promissory note) atau surat utang yang tidak dapat diperjualbelikan, tidak berbunga, dan setiap waktu dapat ditagih; d. mengambil kebijakan dan/atau keputusan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban keanggotaan pada IMF; dan e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan hak dan kewajiban termasuk hak dan kewajiban keuangan.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan keanggotaan Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada IMF dilakukan oleh: a. Gubernur pada IMF (Governor of the Fund); dan b. Gubernur Pengganti pada IMF (Alternate Governor of the Fund). www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Gubernur pada IMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikuasakan kepada Gubernur Bank INDONESIA. (3) Gubernur Pengganti pada IMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. (4) Dalam hal Gubernur pada IMF berhalangan, Gubernur Pengganti pada IMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas Gubernur pada IMF. (5) Dalam hal Gubernur pada IMF dan Gubernur Pengganti pada IMF berhalangan, Gubernur pada IMF menunjuk pejabat yang mewakili.

Pasal 4

Pengambilan kebijakan dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yang bersifat strategis, dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank INDONESIA.

Pasal 5

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas keanggotaan pada IMF, Bank INDONESIA berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dapat menempatkan pejabat untuk duduk sebagai wakil Negara Kesatuan Republik INDONESIA dalam kelompok konstituen pada IMF yang merepresentasikan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Penempatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan optimalisasi kinerja dan peranan Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada IMF.

BAB III

KEANGGOTAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA IBRD

Pasal 6

(1) Keanggotaan Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada IBRD diwakili oleh Menteri Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Menteri Keuangan sebagai wakil Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada IBRD, berwenang: a. memiliki hak atas penerimaan dan melakukan pembayaran atas kewajiban pada IBRD; b. mengadakan pinjaman atau dengan cara lain yang sah dalam rangka pemenuhan kewajiban keanggotaan kepada IBRD; c. mengeluarkan surat perbendaharaan atau pernyataan utang sejenis yang tidak dapat diperjualbelikan, tidak berbunga, dan setiap waktu dapat ditagih; d. mengambil kebijakan dan/atau keputusan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban keanggotaan pada IBRD; dan e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan hak atau kewajiban termasuk hak atau kewajiban keuangan.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan keanggotaan Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada IBRD dilakukan oleh: a. Gubernur pada IBRD (Governor of the Bank); dan b. Gubernur Pengganti pada IBRD (Alternate Governor of the Bank). (2) Gubernur pada IBRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. (3) Gubernur Pengganti pada IBRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dari Kementerian/Lembaga terkait. (4) Dalam hal Gubernur pada IBRD berhalangan, Gubernur Pengganti pada IBRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas Gubernur pada IBRD. (5) Dalam hal Gubernur pada IBRD dan Gubernur Pengganti pada IBRD berhalangan maka Gubernur pada IBRD menunjuk pejabat yang mewakili.

Pasal 8

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas keanggotaan Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada www.djpp.kemenkumham.go.id IBRD, Menteri Keuangan menempatkan pejabat untuk duduk sebagai wakil Negara Kesatuan Republik INDONESIA dalam kelompok konstituen pada IBRD yang merepresentasikan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Penempatan pejabat yang akan duduk sebagai wakil Negara Kesatuan Republik INDONESIA dalam kelompok konstituen pada IBRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan optimalisasi kinerja dan peranan Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada IBRD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Bank INDONESIA melakukan kewajiban untuk membayar kuota IMF setelah: a. penyelesaian pengalihan pengelolaan dan penatausahaan keuangan terkait keanggotaan Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada IMF dari Kementerian Keuangan kepada Bank INDONESIA; dan www.djpp.kemenkumham.go.id b. penyelesaian atas tagihan Bank INDONESIA kepada Kementerian Keuangan yang timbul dari pembayaran keanggotaan Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada Lembaga Keuangan Internasional.

Pasal 11

Pemerintah mengalihkan selisih hak dan kewajiban yang timbul dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bank INDONESIA sebesar nilai yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Pasal 12

Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG No.9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development) (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1967 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1966 (Lembaran-Negara Tahun 1966 Nomor 36) tentang Keanggotaan Kembali Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development) (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1974 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Kesatuan Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id