Pasal 1
Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan :
1. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UNDANG-UNDANG Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Kantor …
2. Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya disebut Kantor adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia.
3. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia.
4. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.