Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PP Nomor 78 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4480) yang telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH: a. Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4494); b. Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4719); c. Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4865); diubah sebagai berikut: 1. Di antara ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 102A dan Pasal 102B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A

(1) Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh PRESIDEN. (2) Dalam hal PRESIDEN berhalangan, pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Wakil PRESIDEN. (3) Dalam hal PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN berhalangan, pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 102B

(1) Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A ayat (1) atau Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A ayat (2), tidak dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat istimewa. (2) Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A ayat (3), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat istimewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Tata cara pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102B ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Pasal II

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

Pasal I

Pasal 102A

Pasal 102B

Pasal 103

Tata cara pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102B ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.