PP

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang HAK KEUANGAN KEDUDUKAN PROTOKOL DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PP Nomor 29 Tahun 2006

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

HAK KEUANGAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 3

(1) Kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan penghasilan yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Kehormatan setiap bulan. (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Gaji Pokok: 1. Ketua : Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) 2. Wakil Ketua : Rp4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) b. Tunjangan . . . b. Tunjangan Jabatan: 1. Ketua : Rp15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) 2. Wakil Ketua : Rp12.474.000,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) c. Tunjangan Kehormatan: 1. Ketua : Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) 2. Wakil Ketua : Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 4

(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan Tunjangan Fasilitas setiap bulan sebagai berikut: a. Tunjangan Perumahan : 1. Ketua : Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) 2. Wakil Ketua : Rp21.275.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) b. Tunjangan Transportasi : 1. Ketua : Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) 2. Wakil . . . 2. Wakil Ketua : Rp16.650.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) c. Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa : 1. Ketua : Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) 2. Wakil Ketua : Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) d. Tunjangan Hari Tua : 1. Ketua : Rp5.405.000,00 (lima juta empat ratus lima ribu rupiah) 2. Wakil Ketua : Rp4.598.500,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (2) Besarnya Tunjangan Perumahan dan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diterimakan langsung secara tunai kepada yang bersangkutan. (3) Besarnya Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dinaikkan secara proporsional disesuaikan dengan manfaat yang sama. (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dibayarkan kepada lembaga penyelenggara asuransi dan dana pensiun yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (5) Pemberian Tunjangan Hari Tua bagi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengganti hak pensiun sebagai pejabat negara. Pasal 5 . . .

Pasal 5

(1) Penghasilan dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan mengucapkan sumpah di hadapan PRESIDEN. (2) Penghasilan dan tunjangan lain dihentikan setelah masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berakhir.

Pasal 6

Pajak yang timbul atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditanggung oleh masing-masing Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 7

(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tersangka suatu tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN Republik INDONESIA. (3) Bagi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sebesar 75% dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (4) Tunjangan Perumahan, Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa, dan Tunjangan Hari Tua tetap dibayarkan kepada tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Penghasilan . . . (5) Penghasilan dan Tunjangan Perumahan, Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa, dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan diberhentikan sementara. (6) Penghasilan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihentikan apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 8

(1) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka PRESIDEN MENETAPKAN pengaktifan kembali Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh PRESIDEN. (2) Setelah dinyatakan aktif kembali, Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipulihkan hak-hak keuangannya berupa: a. Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas dibayarkan kembali secara penuh sejak tanggal pengaktifan kembali; dan b. kekurangan Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas yang belum diterima selama diberhentikan sementara, harus dibayarkan. Pasal 9 . . .

Pasal 9

(1) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Pegawai Negeri, maka penerimaan pensiun tidak diperhitungkan sebagai penghasilan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Pejabat Negara yang telah pensiun maka pembayaran pensiun dihentikan pada akhir bulan setelah pengucapan sumpah. (3) Pembayaran kembali pensiun yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan diberhentikan atau berakhir masa jabatannya sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam negeri maupun di luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas. (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. biaya transportasi menuju ke dan kembali dari tempat tujuan/tugas; dan b. biaya penginapan, transportasi lokal, konsumsi, komunikasi untuk kepentingan dinas, cuci pakaian, dan uang saku setiap hari. (3) Transportasi . . . (3) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. angkutan udara; atau b. angkutan darat atau laut kelas eksekutif atau disesuaikan dengan kondisi transportasi wilayah yang dikunjungi. (4) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut: a. apabila waktu tempuh kurang dari 2 (dua) jam, menggunakan kelas ekonomi; atau b. apabila waktu tempuh 2 (dua) jam atau lebih, menggunakan kelas bisnis. (5) Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk hotel paling tinggi bintang 4 (empat) atau disesuaikan dengan kondisi tempat acara diselenggarakan atau kota yang dikunjungi. (6) Biaya perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

BAB Kesatu

Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas

Pasal 3

(1) Kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan penghasilan yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Kehormatan setiap bulan. (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Gaji Pokok: 1. Ketua : Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) 2. Wakil Ketua : Rp4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) b. Tunjangan . . . b. Tunjangan Jabatan: 1. Ketua : Rp15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) 2. Wakil Ketua : Rp12.474.000,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) c. Tunjangan Kehormatan: 1. Ketua : Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) 2. Wakil Ketua : Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 4

(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan Tunjangan Fasilitas setiap bulan sebagai berikut: a. Tunjangan Perumahan : 1. Ketua : Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) 2. Wakil Ketua : Rp21.275.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) b. Tunjangan Transportasi : 1. Ketua : Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) 2. Wakil . . . 2. Wakil Ketua : Rp16.650.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) c. Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa : 1. Ketua : Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) 2. Wakil Ketua : Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) d. Tunjangan Hari Tua : 1. Ketua : Rp5.405.000,00 (lima juta empat ratus lima ribu rupiah) 2. Wakil Ketua : Rp4.598.500,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (2) Besarnya Tunjangan Perumahan dan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diterimakan langsung secara tunai kepada yang bersangkutan. (3) Besarnya Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dinaikkan secara proporsional disesuaikan dengan manfaat yang sama. (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dibayarkan kepada lembaga penyelenggara asuransi dan dana pensiun yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (5) Pemberian Tunjangan Hari Tua bagi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengganti hak pensiun sebagai pejabat negara. Pasal 5 . . .

Pasal 5

(1) Penghasilan dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan mengucapkan sumpah di hadapan PRESIDEN. (2) Penghasilan dan tunjangan lain dihentikan setelah masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berakhir.

Pasal 6

Pajak yang timbul atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditanggung oleh masing-masing Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 7

(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tersangka suatu tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN Republik INDONESIA. (3) Bagi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sebesar 75% dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (4) Tunjangan Perumahan, Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa, dan Tunjangan Hari Tua tetap dibayarkan kepada tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Penghasilan . . . (5) Penghasilan dan Tunjangan Perumahan, Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa, dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan diberhentikan sementara. (6) Penghasilan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihentikan apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 8

(1) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka PRESIDEN MENETAPKAN pengaktifan kembali Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh PRESIDEN. (2) Setelah dinyatakan aktif kembali, Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipulihkan hak-hak keuangannya berupa: a. Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas dibayarkan kembali secara penuh sejak tanggal pengaktifan kembali; dan b. kekurangan Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas yang belum diterima selama diberhentikan sementara, harus dibayarkan. Pasal 9 . . .

Pasal 9

(1) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Pegawai Negeri, maka penerimaan pensiun tidak diperhitungkan sebagai penghasilan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Pejabat Negara yang telah pensiun maka pembayaran pensiun dihentikan pada akhir bulan setelah pengucapan sumpah. (3) Pembayaran kembali pensiun yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan diberhentikan atau berakhir masa jabatannya sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.