PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PERPRES Nomor 99 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah melakukan percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. (2) Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi: a. pengadaan Vaksin COVID-19; b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pasal 2

Pasal 21

Koreksi

(1) Dalam rangka mendukung percepatan dan kelancaran pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Menteri Kesehatan memberikan dukungan sebagai berikut: a. penganggaran untuk penugasan, penunjukan langsung, dan/atau kerjasama dengan lembaga/badan internasional untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; b. percepatan perizinan atas penyediaan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19; c. percepatan pemberian persetujuan impor atas penyediaan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; d. penyusunan standar pelayanan Vaksinasi COVID- 19; dan e. dukungan lainnya yang diperlukan. (3) Menteri Keuangan memberikan dukungan sebagai berikut: a. alokasi anggaran untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan b. dukungan lainnya yang diperlukan. (4) Menteri Luar Negeri memberikan dukungan sebagai berikut: a. fasilitasi diplomasi internasional dalam rangka mendapatkan akses Vaksin COVID-19 dan dukungan penganggaran untuk kerjasama multilateral; dan b. dukungan lainnya yang diperlukan. (5) Menteri Badan Usaha Milik Negara memberikan dukungan sebagai berikut: a. melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan kepada badan usaha milik negara; dan b. mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya untuk mendukung penugasan dimaksud. (6) Menteri Dalam Negeri memberikan dukungan dengan mengoordinasikan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. (7) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan dukungan sebagai berikut: a. pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik Vaksin COVID-19; b. pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan Vaksin COVID- 19; c. pemberian persetujuan impor atas bahan baku atau produk Vaksin COVID-19; d. penerbitan sertifikat cara pembuatan obat yang baik bagi sarana produksi vaksin dan sertifikat cara distribusi obat yang baik bagi sarana distribusi vaksin; e. pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) Vaksin COVID- 19; f. persetujuan pelulusan uji tiap bets (lot release); g. pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai Vaksin COVID- 19 hingga penggunaan di masyarakat; dan h. dukungan lainnya yang diperlukan. (8) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan dukungan sebagai berikut: a. melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan Vaksin COVID-19; dan b. dukungan lainnya yang diperlukan. (9) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memberikan dukungan sebagai berikut: a. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan Vaksin COVID-19; dan b. menyiapkan pedoman pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. (10) Jaksa Agung memberikan dukungan untuk pendampingan hukum. (11) Kepala Kepolisian Negara memberikan dukungan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 termasuk dukungan keamanan. (12) Panglima Tentara Nasional INDONESIA memberikan dukungan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. (13) Gubernur dan bupati/wali kota memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. dukungan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 termasuk dukungan anggaran; dan b. dukungan lainnya yang diperlukan.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23