PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang LEMBAGA PEMBIAYAAN

PERPRES Nomor 9 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

JENIS, KEGIATAN USAHA, DAN PENDIRIAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

Pasal 2

Koreksi

Lembaga Pembiayaan meliputi: a. Perusahaan Pembiayaan; b. Perusahaan Modal Ventura; dan c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Pasal 3 ... DISTRIBUSI II

Pasal 3

Koreksi

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi: a. Sewa Guna Usaha; b. Anjak Piutang; c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau d. Pembiayaan Konsumen.

Pasal 4

Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi: a. Penyertaan saham (equity participation); b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation); dan/atau c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/ revenue sharing).

Pasal 5

(1) Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi: a. Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk Pembiayaan Infrastruktur; b. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau c. Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur. (2) Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan: a. Pemberian ... DISTRIBUSI II a. Pemberian dukungan kredit (credit enhancement), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur; b. Pemberian jasa konsultasi (advisory services); c. Penyertaan modal (equity investment); d. Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau e. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari Menteri.

Pasal 6

Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pasal 7

(1) Saham Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh: a. Warga Negara INDONESIA dan/atau Badan Hukum INDONESIA; b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara INDONESIA atau Badan Hukum INDONESIA (usaha patungan). (2) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling besar 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Modal Disetor.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tata cara pendirian perusahaan dan pelaksanaan kegiatan usaha diatur oleh Menteri. BAB III … DISTRIBUSI II

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang LEMBAGA PEMBIAYAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14