Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang TUNJANGAN ...

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Dalam tahun anggaran 2015, besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibayarkan 100% (seratus persen) terhitung sejak bulan Januari 2015.

Pasal 4

Koreksi

Bagi pejabat Kementerian Keuangan yang ditugaskan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang tunjangan kinerjanya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan lebih kecil dari tunjangan kinerja yang diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini, akan diberikan selisih tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 5

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada: a. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS); d. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar Kementerian Keuangan; e. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan f. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 74 Tahun 2012. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam hal realisasi penerimaan pajak melampaui target yang ditetapkan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak diberikan Tunjangan Kinerja Lainnya. (2) Tunjangan Kinerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan kelebihan target penerimaan pajak yang dilampaui. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Tunjangan Kinerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan PRESIDEN tersendiri.

Pasal 7

Koreksi

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Pasal 8

Koreksi

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 9

Koreksi

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, ketentuan mengenai besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, tidak berlaku bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 10

Koreksi

Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang Tunjangan Kinerjanya ditetapkan lebih besar daripada Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Tunjangan Tambahan Unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara pada peringkat jabatan yang selama ini telah diberikan maka dibayarkan selisihnya terhitung mulai bulan Januari 2015.

Pasal 11

Koreksi

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Peringkat Jabatan Jabatan Tunjangan Kinerja 26 Pejabat Struktural (Eselon I) 99.720.000,00 25 Pejabat Struktural (Eselon I) 95.602.000,00 24 Pejabat Struktural (Eselon I) 84.604.000,00 23 Pejabat Struktural (Eselon II) 81.940.000,00 22 Pejabat Struktural (Eselon II) 72.522.000,00 21 Pejabat Struktural (Eselon II) 64.192.000,00 20 Pejabat Struktural (Eselon II) 56.780.000,00 Pranata Komputer Utama 42.585.000,00 19 Pejabat Struktural (Eselon III) 46.478.000,00 18 Pejabat Struktural (Eselon III) 42.058.000,00 Pemeriksa Pajak Madya 34.172.125,00 Penilai PBB Madya 28.914.875,00 17 Pejabat Struktural (Eselon III) 37.219.800,00 Pranata Komputer Madya 27.914.850,00 16 Pejabat Struktural (Eselon IV) 28.757.200,00 Pemeriksa Pajak Muda 25.162.550,00 Penilai PBB Muda 21.567.900,00 Peringkat Jabatan Jabatan Tunjangan Kinerja 15 Pejabat Struktural (Eselon IV) 25.411.600,00 Pemeriksa Pajak Penyelia 22.235.150,00 Penilai PBB Penyelia 19.058.700,00 14 Pejabat Struktural (Eselon IV) 22.935.762,50 Pranata Komputer Muda 21.586.600,00 13 Pemeriksa Pajak Pertama 17.268.600,00 Pranata Komputer Penyelia 16.189.312,50 Pranata Komputer Pertama 16.189.312,50 Penilai PBB Pertama 15.110.025,00 12 Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan 15.417.937,50 Penilai PBB Pelaksana Lanjutan 14.390.075,00 Penelaah Keberatan Tk.I 15.417.937,50 Pelaksana Lainnya 11.306.487,50 11 Penelaah Keberatan Tk.II 14.684.812,50 Account Representative Tk.I 14.684.812,50 Pelaksana Lainnya 10.768.862,50 10 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 13.986.750,00 Penelaah Keberatan Tk.III 13.986.750,00 Account Representative Tk.II 13.986.750,00 Pelaksana Lainnya 10.256.950,00 9 Pemeriksa Pajak Pelaksana 13.320.562,50 Penilai PBB Pelaksana 12.432.525,00 Penelaah Keberatan Tk.IV 13.320.562,50 Account Representative Tk.III 13.320.562,50 Pelaksana Lainnya 9.768.412,50 Peringkat Jabatan Jabatan Tunjangan Kinerja 8 Pranata Komputer Pelaksana 12.686.250,00 Penelaah Keberatan Tk.V 12.686.250,00 Account Representative Tk.IV 12.686.250,00 Pelaksana Lainnya 8.457.500,00 7 Pranata Komputer Pelaksana Pemula 12.316.500,00 Account Representative Tk.V 12.316.500,00 Pelaksana Lainnya 8.211.000,00 6 Pelaksana 7.673.375,00 5 Pelaksana 7.171.875,00 4 Pelaksana 5.361.800,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11