Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO LAMPIRAN BAB 1 PENDAHULUAN Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan merupakan kelanjutan RKP Tahun
2007. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 20 Tahun 2004, penyusun RKP mengacu kepada RPJMN. Di dalam RPJMN Tahun 2004-2009 yang telah ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 7 tanggal 19 Januari 2004 sebagai penjabaran Visi dan Misi PRESIDEN terpilih dalam Pemilu PRESIDEN pada tahun 2004, ditetapkan 3 Agenda Pembangunan, yaitu:
1. Menciptakan INDONESIA yang Aman dan Damai;
2. Menciptakan INDONESIA yang Adil dan Demokratis; dan
3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
Ketiga Agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dan merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Tahun 1945.
Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan tahun RKP, ditetapkan Tema Pembangunan Nasional yang menunjukkan titik berat pelaksanaan Agenda Pembangunan. Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahunan yang dijabarkan ke dalam fokus, program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.
Prioritas pembangunan nasional tahunan disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan;
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;
5. Realitas untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, dan lintas wilayah dalam bentuk :(i) kerangka regulasi, serta (ii) kerangka investasi pemerintah dan layanan umum.
Dengan demikian RKP merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana kebijakan APBN ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut RKP mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:
1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.
Lebih lanjut, sesuai PERATURAN PEMERINTAH Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, RKP juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKP Daerah (RKPD). Dokumen RKP Tahun 2008 dilengkapi dengan Buku II yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing-masing program.
BAB 2 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2008 A.
KONDISI UMUM A.1. PENCAPAIAN TAHUN 2006 DAN PERKIRAAN TAHUN 2007 Pelaksanaan pembangunan tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007 yang merupakan tahun kedua dan tahun ketiga RPJMN Tahun 2004-2009 memberikan kemajuan penting dalam pelaksanaan ketiga agenda pembangunan yaitu: Mewujudkan INDONESIA Yang Aman dan Damai; Menciptakan INDONESIA Yang Adil dan Demokratis;
serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Kemajuan penting tersebut adalah sebagai berikut :
AGENDA AMAN DAN DAMAI Dalam pelaksanaan Agenda Aman dan Damai dicapai kemajuan yang lebih baik tercermin dari kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara umum makin kondusif. Penerapan kesepahaman Helsinki secara
konsisten yang antara lain ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilihan secara langsung Gubernur Naggroe Aceh Darussalam (NAD), telah meningkatkan kondisi keamanan di Provinsi NAD. Konflik horizontal dan vertikal yang terjadi dalam berbagai proses politik seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun konflik Poso masih diwarnai beberapa bentrokan antara aparat kemanan dengan warga yang menimbulkan korban di kedua belah pihak, namun dengan ditangkapnya tokoh-tokoh yang diduga sebagai penggerak utama konflik Poso, kondisi keamanan dan ketertiban di Poso kembali stabil.
Kemajuan dalam pelaksanaan Agenda Aman dan Damai juga tercermin dari menguatnya kepercayaan internasional terhadap institusi militer dengan meningkatnya peran serta INDONESIA dalam misi perdamaian dan keangotaan tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB).
Dicabutnya embargo oleh Amerika Serikat terhadap pembelian peralatan utama sistem senjata (alutsista) TNI dan tercapainya beberapa kerjasama militer makin meningkatkan kemampuan pertahanan negara, meskipun belum sampai pada tingkat kebutuhan minimum essential force.
Infrastruktur aturan hukum dan kelembagaan penanganan terorisme yang terus diperkuat merupakan keseriusan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme.
Dalam Tahun 2007 diharapkan Noordin M Top beserta jaringannya dapat ditangkap, kejahatan narkoba menurun, penanganan keamanan laut semakin membaik, dan daya penggentar makin meningkat seiring dengan upaya pemenuhan alutsista pertahanan.
Dalam penanggulangan illegal-fishing, pada tahun 2006 telah dipasang 1.444 buah transmitter pemantau kapal dan pembangunan unit pelaksana teknis (UPT) pengawasan di 5 lokasi (Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung, dan Tual). Dalam tahun 2007 diharapkan pengadilan khusus perikanan di lima lokasi tersebut telah dapat beroperasi yang didukung dengan sarana pengawasan yang lebih baik.
Upaya penanggulangan illegal-logging pada tahun 2006 telah berhasil menekan kasus-kasus pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal yang antara lain ditunjukkan oleh tertangkapnya 173 tersangka di Papua dengan barang bukti kayu bulat 385,580 m3, kayu olahan 20.166 m3, dan peralatan 1.269 unit Di samping itu telah terjalin kerjasama dengan negara-negara konsumen kayu seperti China, Jepang, Inggris, Korea Selatan dan Norwegia untuk mencegah perdagangan kayu illegal.
Upaya ini juga dilengkapi dengan pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), di 10 provinsi yaitu, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Untuk tahun 2007, diharapkan sistem perlindungan dan pengamatan hutan yang lebih kuat, kapasitas kelembagaan perlindungan hutan, operasi pengamanan hutan, dan penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan yang lebih baik. Secara keseluruhan rasa aman dan damai dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat.
AGENDA ADIL DAN DEMOKRATIS Pelaksanaan Agenda Adil dan Demokratis menghasilkan beberapa kemajuan yang penting.
Komitmen untuk memberantas korupsi terus ditingkatkan. Pada tahun 2006 pemerintah secara komprehensif meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UN Convention Against Corruption, UNCAC, 2003) dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2006 dengan 6 (enam) strategi untuk memberantas korupsi, yaitu pencegahan, penindakan, kerjasama internasional, perundang-undangan, penyusunan laporan dan mekanisme, serta pengembalian aset negara yang dikorupsi.
Kesungguhan pemerintah tersebut telah meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada INDONESIA untuk menjadi tuan rumah konferensi kedua kelompok negara yang meratifikasi konvensi PBB anti korupsi (Second Conference of the State Parties to the UNCAC 2003) yang direncanakan pada bulan November 2007.
Percepatan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK2004-2009) dan pembenahan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (publik) telah menghasilkan penghematan keuangan negara yang cukup besar.
Upaya ini merupakan langkah pencegahan untuk mempercepat pemberantasan korupsi disamping langkah penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Pada tahun 2007, upaya pemberantasan korupsi baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan akan makin ditingkatkan.
Kemajuan juga dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2006. Tiga rancangan UNDANG-UNDANG yang merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi masuk Prolegnas 2007 yaitu : Rancangan UNDANG-UNDANG Pelayanan Publik, Rancangan UNDANG-UNDANG Etika Penyelenggara Negara, dan Rancangan UNDANG-UNDANG Administrasi Pemerintahan. Dukungan terhadap reformasi birokrasi juga diberikan oleh legislatif.
DPR berinisiatif mengajukan Rancangan UNDANG-UNDANG Kementerian Negara yang juga dimaksudkan untuk membenahi birokrasi pemerintahan dan membangun tata kepemerintahan yang baik.
Keempat rancangan UNDANG-UNDANG ini diharapkan selesai tahun
2007. Reformasi birokrasi juga ditingkatkan dengan penataan SDM aparatur dalam rangka penerapan manajemen SDM berbasis kinerja, pemberian gaji ke-13, dan penataan sistem pengawasan. Dalam pengadaan barang dan jasa publik, penerapan e-procurement makin luas baik di
kementerian/lembaga maupun instansi pemerintah daerah.
Kemajuan lain juga terlihat dari munculnya semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik pada kementerian/lembaga serta daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang bersifat perizinan dan non perizinan.
Dalam tahun 2007, reformasi birokrasi dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berbagai penataan di bidang ketatalaksanaan, pelayanan publik dan SDM aparatur termasuk perbaikan kebijakan tentang sistem remunerasi yang dapat mendorong kinerja pegawai negeri akan ditingkatkan.
Keberhasilan reformasi birokrasi akan dapat mendorong keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.
Kemajuan juga dicapai dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pada tahun 2006 telah dilaksanakan pemilihan Gubernur di Provinsi NAD yang berjalan aman dan demokratis. Hingga bulan Desember 2006, pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah dilaksanakan di 291 daerah dengan perincian 14 Gubernur, 234 Bupati, dan 43 Walikota.
Pelaksanaan Pilkada yang aman dan demokratis mencerminkan kualitas demokrasi masyakarat yang makin meningkat.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan kapasitas KPUD dan aparatur pemerintah daerah dalam mempersiapkan masyarakat dan melaksanakan Pilkada di daerah-daerah lainnya secara aman dan demokratis pada tahun 2007.
AGENDA KESEJAHTERAAN RAKYAT Pelaksanaan Agenda Kesejahteraan Rakyat mencatat beberapa kemajuan penting meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat antara lain bencana alam di beberapa daerah, serta kekuatiran terhadap wabah penyakit.
Dalam tahun 2006, ekonomi membaik, tercermin dari stabilitas ekonomi yang meningkat, pertumbuhan ekonomi yang cenderung makin cepat, serta pengangguran yang menurun. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2006 sebesar Rp
9.168 per USD menguat 5,5 persen dibandingkan tahun 2005; laju inflasi menurun menjadi 6,6 persen dari 17,1 persen pada tahun 2005; suku bunga acuan (BI rate) menurun menjadi 9,75 persen pada bulan Desember 2006 dari 12,75 persen pada akhir tahun 2005;
serta cadangan devisa meningkat menjadi USD 42,6 miliar pada tahun 2006 dengan telah melunasi utang IMF sebesar USD 7,6 miliar. Stabilitas ekonomi yang terjaga dan ekspektasi yang semakin baik terhadap perekonomian selanjutnya mendorong kinerja pasar modal di INDONESIA.
Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada akhir tahun 2006 mencapai
1.805,5, meningkat 55,3 persen dibandingkan akhir tahun 2005.
Membaiknya stabilitas ekonomi yang didukung oleh
permintaan eksternal yang kuat mendorong kegiatan ekonomi yang sebelumnya melambat. Penerimaan ekspor meningkat menjadi USD 100,7 mjliar dengan ekspor nonmigas naik 19,7 persen dibandingkan tahun 2005.
Penyaluran kredit perbankan meningkat sejak bulan Agustus 2006 sehingga pada bulan Desember 2006 kenaikannya mencapai 14,1 persen.
Demikian pula penyerapan anggaran pemerintah pusat pada tahun 2006 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Kegiatan ekonomi yang semakin meningkat mendorong kembali kepercayaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang relatif masih lambat pada semester I/2006 secara bertahap meningkat menjadi 6,0 persen pada semester II/2006 (y-o-y) meskipun dalam keseluruhan tahun 2006, perekonomian tumbuh 5,5 persen. Dalam tahun 2006, sektor pertanian tumbuh 3,0 persen, lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya; sedangkan sektor industri pengolahan terjaga dengan pertumbuhan yang sama dengan tahun sebelumnya.
Membaiknya pertumbuhan sektor pertanian secara luas didukung oleh terjaganya ketersediaan pangan nasional.
Produksi padi yang pada tahun 2005 mencapai 54,2 juta ton GKG, pada tahun 2006 mencapai 54,4 juta ton GKG.
Produksi komoditas perkebunan sebagai sumber devisa ekspor dan bahan baku industri pangan juga meningkat.
PDB perkebunan yang pada tahun 2005 tumbuh sebesar 2,5 persen, pada tahun 2006 tumbuh sebesar 3,2 persen.
Demikian pula, PDB perikanan pada tahun 2006 tumbuh 6,0 persen; lebih tinggi dari tahun 2005 (5,4 persen). Sub sektor peternakan sudah nampak pulih setelah adanya berbagai penyakit hewan yang masih perlu diwaspadai.
Langkah-langkah penguatan sistem kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan hewan untuk mendukung peningkatan produksi dan keamanan produk daging, telur dan susu terus dilakukan. PDB peternakan yang pada tahun 2005 tumbuh sekitar 2,1 persen, pada tahun 2006 mencapai 3,0 persen. Langkah-langkah peningkatan produksi, mutu dan keamanan produk pertanian yang telah dilakukan terus dipertahankan dan akan ditingkatkan pada tahun 2007 agar pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan dapat meningkat.
Kondisi perekonomian yang membaik juga tidak dapat dilepaskan dari peran penting infrastruktur. Kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan serta subsidi operasi telah berhasil meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, kualitas, dan jangkauan pelayanan berbagai infrastruktur, yang pada gilirannya mampu memberikan dukungan kepada berbaga1 sektor perekonomian seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pembanguanan daerah. Pada tahun 2007 berbagai program dalam rangka meningkatkan daya dukung infrastruktur terhadap aktivitas perekonomian terus dilanjutkan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi
yang ada.
Ketahanan dan kemandirian di bidang ekonomi terus meningkat. Dalam tahun 2006, rasio utang terhadap PDB menurun menjadi 40 persen; lebih rendah dari tahun 2004 (56,3 persen). Di samping pelunasan utang IMF empat tahun lebih cepat dari yang ditentukan, Pemerintah juga telah MEMUTUSKAN untuk mengakhiri program CGI (Consultative Group on INDONESIA).
Keputusan ini dimaksudkan agar penetapan agenda dan prioritas, alokasi anggaran, penentuan sumber pembiayaan, dan implementasi pembangunan benar-benar independen mengacu pada kepentingan nasional.
Dalam triwulan I/2007, ekonomi tumbuh sebesar 6,0 persen. Dalam empat bulan pertama tahun 2007 stabilitas ekonomi tetap terjaga. Rata-rata nilai tukar rupiah sekitar Rp 9.098 per USD; laju inflasi terkendali sebesar 6,3 persen pada bulan April 2007 (y-o-y), dan cadangan devisa meningkat menjadi USD 49,3 miliar pada akhir April 2007. Stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut memberi ruang lebih lanjut bagi penurunan suku bunga. Pada bulan Mei 2007, suku bunga acuan diturunkan lagi menjadi 8,75 persen. Pada akhir bulan April 2007, IHSG di BEJ mencapai 1.999,2 atau meningkat sebesar 10,7 persen dibandingkan akhir tahun 2006.
Dalam keseluruhan tahun 2007, stabilitas ekonomi akan terus dijaga terutama stabilitas harga barang dan jasa serta stabilitas nilai tukar rupiah. Perhatian juga diberikan pada harga bahan kebutuhan pokok masyarakat terutama beras dengan meningkatkan ketersediaan serta distribusinya kepada masyarakat.
Kebijakan moneter diarahkan untuk mengendalikan likuiditas perekonomian dengan mengupayakan suku bunga yang secara riil mampu menjaga kepercayaan terhadap rupiah, mengurangi tekanan inflasi, dan sekaligus memberi dorongan bagi percepatan sektor riil. Pertumbuhan ekonomi akan terus didorong oleh perbaikan lebih lanjut iklim investasi, peningkatan efektivitas belanja APBN, serta peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Dorongan fiskal terhadap perekonomian juga akan diberikan oleh belanja daerah dengan semakin besarnya fungsi pelayanan masyarakat yang diberikan oleh daerah. Keselarasan antara APBN dan APBD ditingkatkan untuk memberi stimulus fiskal yang maksimal pada perekonomian. Ini akan memberi dorongan lebih lanjut pada daya beli masyarakat yang mulai membaik sejak paruh kedua tahun 2006.
Langkah-langkah pokok di atas akan mendorong ekonomi pada tahun 2007 lebih baik.
Stabilitas ekonomi diperkirakan membaik dengan nilai tukar yang relatif stabil, laju inflasi yang terkendali, serta suku bunga yang menurun. Dalam keseluruhan tahun 2007 laju inflasi diperkirakan sekitar 6,5 persen dan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2007 sebesar 6,3 persen dapat dicapai.
Kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja kembali meningkat.
Dalam kurun waktu November 2005
Agustus 2006, lapangan kerja baru bertambah 1,5 juta dari 94,0 juta menjadi 95,5 juta. Dari jumlah lapangan kerja tersebut, sebesar 790 ribu merupakan lapangan kerja formal;
sedangkan lapangan kerja informal bertambah sekitar 700 ribu.
Dengan meningkatnya perluasan lapangan kerja ini, jumlah pengangguran terbuka yang pada bulan November 2005 sebesar 11,9 juta atau 11,2 persen menurun menjadi 10,9 juta orang atau 10,3 persen dari jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2006.
Pada bulan Februari 2007, pengangguran terbuka menurun lagi menjadi 10,6 juta orang atau 9,8 persen. Dalam tahun 2007 upaya-upaya untuk mengurangi pengangguran terus ditingkatkan.
Selain melalui investasi, pemerintah juga mengupayakan penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya melalui pelaksanaan berbagai program yang dibiayai APBN. Kualitas dan produktivitas tenaga kerja terus didorong dengan meningkatkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan berbasis kompetensi, menyusun kerangka kualifikasi nasional dan sistem sertifikasi bidang pendidikan dan pelatihan, serta mendorong pelaksanaan uji kompetensi bagi para lulusan/tamatan pendidikan dan pelatihan kerja.
Pemerintah juga meningkatkan perlindungan dan penyederhanaan ketentuan bagi Tenaga Kerja INDONESIA (TKI) yang bekerja di luar negeri baik untuk tenaga kerja terampil maupun tidak terampil.
Dalam penanganan bencana alam, pada tahun 2006 telah dilanjutkan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang difokuskan pada penyelesaian pencapaian target pembangunan perumahan dan permukiman. Disamping itu terus diupayakan pemulihan berbagai prasarana dan sarana transportasi, serta berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan sektor perekonomian masyarakat akan terus dilanjutkan pada tahun 2007 sesuai dengan sasaran pencapaian yang telah ditetapkan dalam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias.
Dalam penanganan bencana alam lainnya, Pemerintah telah mengupayakan berbagai program pemulihan wilayah pasca bencana. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pasca bencana gempa bumi 27 Mei 2006, Pemerintah mengupayakan pembangunan kembali rumah-rumah yang hancur atau rusak berat akibat gempa bumi tersebut, yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah yang harus dibangun di Aceh dan Nias pasca bencana tsunami Desember 2004. Selain itu, pada tahun 2006 dilakukan pemulihan terhadap akibat bencana alam lainnya, diantaranya gempa dan tsunami di wilayah Pangandaran, banjir bandang di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, serta Sumatera bagian utara,
yang secara keseluruhan dimaksudkan agar korban bencana alam segera tertangani serta kompensasi yang memadai diberikan untuk pemulihan kehidupan masyarakat korban bencana. Pada tahun 2007, berbagai upaya pemulihan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus dilanjutkan dan diselesaikan sesuai target dalam rencana induk maupun rencana aksi pemulihan pasca bencana di masing-masing daerah terkait terus dilanjutkan dan diselesaikan sesuai target dalam rencana induk maupun rencana aksi pemulihan pasca bencana di masing-masing daerah terkait.
Pada tahun 2006 kemampuan penanganan bencana ditingkatkan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada upaya peningkatan kemampuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, diantaranya dengan ditingkatkan status kelembagaan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) menjadi lembaga yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN (sejalan dengan disusunnya Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Penanganan Bencana), serta dengan diterbitkannya Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Dengan demikian kemampuan Bakornas PB untuk mengkoordinasikan seluruh stakeholder dalam penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana dapat ditingkatkan kualitasnya.
Dalam tahun 2007, penguatan kemampuan kelembagaan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi dan menangani bencana serta mengurangi risiko bencana akan terus ditingkatkan sejalan dengan penjabaran lebih lanjut dari UNDANG-UNDANG Penanganan Bencana yang akan diterbitkan pada tahun 2007 serta Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang akan ditindaklanjuti ke dalam berbagai rencana aksi di tingkat daerah agar dapat menjadi pedoman tata laksana tanggap darurat yang lebih praktis di tingkat masyarakat. Dalam pengurangan risiko bencana, pada tahun 2007 akan ditingkatkan dayaguna penataan ruang wilayah sebagai salah satu instrumen utama untuk mengurangi risiko bencana secara optimal. Kualitas rencana tata ruang yang berbasis pada pengurangan risiko bencana yang masih rendah akan ditingkatkan dengan dukungan informasi, data, peta wilayah rawan bencana yang cukup memadai bagi analisa pola pemanfaatan ruang, serta sekaligus menguatkan kelembagaan di tingkat Pemerintah Daerah dalam pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang wilayah.
Penanganan bencana yang lelah dilakukan di atas, secara seimbang didukung dengan upaya pencegahan terjadinya bencana alam yang diakibatkan ulah manusia (man made (disaster). Upaya ini ditempuh melalui pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari. Peningkatan produksi hasil hutan dioptimalkan dari hutan yang ada dan dengan meningkatkan cara pengelolaan hutan lestari, dengan mensyaratkan
sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHL). Langkah lain yang telah dan terus dilakukan adalah rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan kawasan konservasi, dan pembangunan hutan rakyat sehingga degradasi hutan dan lahan di sekitar hutan, terutama pada lahan-lahan yang menjadi sumber dan resapan air dapat diamankan.
Melalui langkah-langkah ini, pengelolaan hutan dapat menghasilkan sumberdaya ekonomi dengan tetap menjaga pasokan air untuk keperluan pertanian, air bersih, sumber pembangkit tenaga listrik; serta menurunkan bahaya terjadinya tanah longsor, banjir pada waktu musim hujan, dan kekeringan panjang di musim kemarau.
Pencegahan dan pengendalian terhadap flu burung, yang saat ini telah menjadi isu global dan nasional ditingkatkan, dengan jumlah kematian ternak unggas akibat flu burung yang cukup tinggi dan penyebarannya yang cukup luas ke seluruh provinsi.
Proses serangan flu burung pada manusia terus diwaspadai karena berpotensi untuk menular dari manusia ke manusia. Terjadinya kasus flu burung pada manusia menunjukkan kecenderungan meningkat baik dari segi jumlah kasus yang terkonfirmasi (confirmed cases) maupun yang meninggal. Dampak dari penyakit ini sangat besar berupa kerugian ekonomi dan terjadinya korban manusia yang terus meningkat.
Untuk itu upaya pencegahan dan penanggulangan lebih ditingkatkan secara terintegrasi dari segi tatalaksana kesehatan hewan dan kesehatan man usia. Dalam rangka itu Rencana Strategis Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza 2006-2008 telah disusun sebagai acuan bagi upaya lintas sektor dan acuan bagi kerjasama dengan lembaga internasional.
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus didorong melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan. Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2006 memberikan hasil yang baik. Di bidang pendidikan, pada tahun 2006 angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD/MI dan yang sederajat masing-masing telah mencapai 110,8 persen dan 94,7 persen.
Sedangkan APK jenjang SMP/MTs dan yang sederajat serta SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C masing-masing telah mencapai 88,7 persen dan 56,2 persen. Peningkatan APK tersebut juga disebabkan oleh menurunnya angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar dari 4,25 persen pada tahun 2005 menjadi 1,5 persen pada tahun 2006. Sementara itu, APK pada jenjang perguruan tinggi (PT) yang mencakup pula perguruantinggi agama (PTA), Universitas Terbuka (UT), dan pendidikan kedinasan sebesar 16,7 persen.
Indikator pencapaian pembangunan pendidikan yang lain yakni tingkat buta aksara penduduk umur 15 tahun keatas tercatat sebesar 8,1 persen.
Untuk itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, yang tidak hanya difokuskan pada
jalur pendidikan formal, melainkanjuga pendidikan nonformal. Peningkatan mutu pelayanan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi rakyat INDONESIA untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang tertinggi.
Di bidang kesehatan, status kesehatan dan gizi masyarakat terus mengalami peningkatan tercermin dari angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup, dan prevalensi gizi kurang yang membaik.
Angka kematian bayi menurun dari 46 (1997) menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (2005); Angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334 (1997) menjadi 307 per
100.000 kelahiran hidup (2002-2003). Usia harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun (1999) menjadi 69 tahun
(2005). Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk menurun dari 34,4 persen (1999) menjadi 28 persen (2005).
Jumlah penduduk INDONESIA terus meningkat dari 205 juta orang pada tahun 2000 menjadi sekltar 224 juta orang pada tahun 2007.
Selama beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan/ pergeseran struktur umur penduduk, yaitu jumlah penduduk usia produktif terus meningkat sementara jumlah penduduk usia non-produktif semakin mengecil.
Keadaan ini mengindikasikan terjadinya penurunan persentase penduduk sebagal beban pembangunan (dependency ratio) yang diperkirakan menurun dari 54,7 persen pada tahun 2000 menjadi 48,1 persen pada tahun
2007. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) pada tahun 2005 sebesar 2,23 per perempuan diperkirakan menurun menjadi 2,21 per perempuan (2006).
Meskipun demikian, angka TFR di beberapa provinsi menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini dapat mendorong laju pertumbuhan dan jumlah penduduk. Untuk itu, upaya revitalisasi program keluarga berencana (KB) akan didorong guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, termasuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola/pelaksana program KB dan memperluas jejaring kerja KB terutama di tingkat kabupaten/kota.
Di bidang sumber daya alam hingga tahun 2007 telah dan sedang dilaksanakan pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penetapan 16 taman nasional baru, pemulihan hutan dan lahan, pembangunan model rehabilitasi hutan dan lahan partisfpatif, rehabilitasi dengan pola insentif bagi 10 (sepuluh) Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas kritis di Pulau Jawa, mengefektifkan kerja sama antar negara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal, penanaman mangrove, serta penanaman terumbu karang buatan.
Di bidang lingkungan hidup telah dilaksanakan pemberian penghargaan kepada kota yang memenuhi standar pengelolaan lingkungan perkotaan (Adipura), program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan hidup (PROPER), program kali bersih, program langit biru, pembinaan tim penilai AMDAL, program menuju INDONESIA hijau, program Debt Swap for Nature dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga telah dilaksanakan penanganan asap secara bersama untuk negara-negara ASEAN, kegiatan di bidang perlindungan lapisan ozon melalui penghapusan pemakaian bahan perusak ozon (BPO), dan peningkatan kapasitas daerah di bidang lingkungan hidup, melalui kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup kepada pemerintah daerah.
Upaya untuk meningkatkan penyediaan energi terus ditingkatkan guna mendukung kegiatan ekonomi. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan terutama guna menjamin penyediaan energi dalam negeri melalui penganekaragaman sumber energi, mengoptimalkan produksi energi, dan menghemat penggunaan energi. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional telah dlkeluarkan dan merumuskan sasaran energi bauran (energy mix) pada tahun 2005 guna menjadi acuan dalam pengelolaan energi. Di samping itu, guna menunjang pemanfaatan energi selain BBM, telah dikeluarkan Instruksi
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN/Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, dan Instruksi PRESIDEN Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang Dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain. Penetapan. harga energi, terutama BBM, secara bertahap telah dilakukan guna mencapai nilai keekonomiannya, disertai dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat miskin guna mengurangi dampak negatif penyesuaian harga BBM tersebut.
Di bidang infrastruktur, upaya peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai standar pelayanan minimum sampai dengan tahun 2006 telah diwujudkan melalui pembangunan saluran air baku dengan kapasitas terpasang 3,58 m3/detik, pembangunan prasarana pengendali banjir sepanjang 783 km, kondisi mantap jalan nasional sekitar 81 persen dari total panjang jalan nasional, penyediaan pelayanan angkutan laut perintis dan kewajiban pelayanan umum (public service obligation) kelas ekonomi di Papua, Kalimantan, Sumatera, NTT, NTB, Maluku, Sulawesi, dan Jawa sebanyak 58 trayek dan 24 trayek, penyediaan pelayanan angkutan udara perintis sebanyak 94 rute di Papua, Kalimantan, Sumatera, NTT, Maluku dan Sulawesi, peningkatan jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri mencapai 39,3 juta orang dengan load factor lebih dari 75 persen; pembentukan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan yang bertugas untuk merencanakan pembangunan dan mengelola dana USO, pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sebanyak 9.462 unit, dukungan perbaikan
2.500 unit perumahan swadaya, penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk 1,2 juta penduduk perdesaan dan
1,1 juta penduduk ibu kota kecamatan, penyediaan prasarana dan sarana sanitasi untuk melayani 759 ribu jiwa, dan pengembangan dan optimalisasi TPA (tempat pembuangan akhir) untuk melayani 5 juta jiwa.
Dalam rangka peningkatan daya saing sektor riil, pada program pembangunan bidang infrastruktur telah dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 817,6 ribu hektar, pembangunan 199 embung serta pembangunan sumur-sumur air tanah (ground water), peningkatan pelayanan prasarana jalan nasional dari kecepatan rata-rata 43,5 km perjam menjadi 44 km perjam;
melanjutkan pembangunan jalur ganda KA Yogyakarta- Kutoarjo, dan Tanah Abang-Serpong, pembangunan jalan KA Kertapati-Kampus UNSRI Indralaya, lanjutan pembangunan jalur ganda segmen III lintas Cikampek-Cirebon;
peningkatan kapasitas jalan kereta api pada lintas Medan-Tebing Tinggi-Kisaran-Rantau Prapat, Tebing Tinggi-P.Siantar dan Medan-Besitang, Kertapati- Prabumulih-Muara Enim-Lahat-Lubuk linggau dan Prabumulih-Tarahan, Bogor-Sukabumi-Padalarang-Bandung- Banjar-Kroya; Semarang- Panunggalan-Bojonegoro-Surabaya Pasar Turi, Semarang-Solo dan Solo-Surabaya Gubeng;
serta lintas Bangil-Malang-Blitar-Kertosono dan Bangil-Jember; penyelesaian 12 pembangunan pelabuhan kecil yang tergabung dalam small Port Develop Project, pembangunan transmisi gas bumi Pagardewa-Lab. Maringgai sepanjang 270 km;
penyempurnaan dan perluasan pengembangan teknologi Upgraded Brown Coal (UBC);
pembangunan pusat informasi masyarakat melalui program community access point (CAP); persiapan pembangunan infrastruktur penyiaran televisi di 19 provinsi termasuk daerah bland spot;
serta penataan dan revitalisasi 159 kawasan perkotaan.
Seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur melalui kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, hingga tahun 2006 telah dilaksanakan persiapan pembangunan INDONESIA Ship Reporting System Selat Sunda dan Selat Lombok dengan pusat pengendali di Tanjung Priok-Jakarta, persiapan pembangunan pelayanan informasi lalu lintas laut (vessel traffic service system) di Selat Malaka;
persiapan pelaksanaan pembangunan jalan tol dan bandara Kuala Namor di Sumatera Utara;
pemberian hak khusus pembangunan jaringan pipa gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah;
penerbitan peraturan tentang penetapan tarif berbasis biaya melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal dan Tarif Perubahan Jasa Telepon Dasar melalui jaringan Tetap dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Telepon Dasar Jaringan Bergerak Selular; dan penetapan anggota Komite Regulasi Telekomunikasi INDONESIA.
A.2. MASALAH DAN TANTANGAN POKOK TAHUN 2008 Dengan berbagai kemajuan yang dicapai pada tahun 2006 dan perkiraan pada tahun 2007. masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2008 adalah sebagai berikut.
MENURUNKAN JUMLAH PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN.
Mekipun pertumbuhan ekonomi sudah dapat ditingkatkan menjadi rata-rata 5,6 persen per tahun dua tahun terakhir, namun pengurangan kemiskinan belum merata di seluruh daerah. Pada bulan Maret 2006, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebanyak 39,05 juta jiwa orang miskin atau sekitar 17,75 persen.
Masalah pokok yang dihadapi dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin antara lain sebagai berikut. Pertama, pemerataan pembangunan belum menyebar secara merata terutama di daerah perdesaan.
Penduduk miskin di daerah perdesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan.
Kesempatan berusaha di daerah perdesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin.
Pengangguran terbuka di daerah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perkotaan menyebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi masyarakat miskin terutama di daerah perdesaan. Sementara itu masyarakat miskin yang banyak menggantungkan hidupnya pada usaha mikro masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses permodalan dan sangat rendah produktivitasnya.
Kedua, kemampuan masyarakat miskin untuk menjangkau pelayanan masih terbatas dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi masih terbatas. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai. Prasarana dan sarana transpotarsi di daerah terisolir masih kurang mencukupi untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.
Keseluruhan masalah ini akan ditangani secara sungguh-sungguh dalam tahun 2008 dengan program-proram pembangunan yang lebih terintegrasi.
Ketiga, harga bahan kebutuhan pokok terutama beras cenderung berfluktuasi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh kemampuan produksi beras belum dapat menjamin permintaan beras secara nasional.
Sementara itu, kebutuhan pokok selain beras terutama yang bersifat substitusi beras maupun komplemen beras juga belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh produksi dalam negeri.
Produksi komoditas tersebut akan terus ditingkatkan untuk
menjamin stabilitas harga bahan kebutuhan pokok terutama beras.
Dalam kaitan itu, percepatan pengurangan kemiskinan pada tahun 2008 dititikberatkan pada upaya menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; mengembangkan kegiatan ekonomi yang berpihak pada rakyat miskin, menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar terutama pada daerah tertinggal dan terisolasi; serta membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Pendekatan utama yang digunakan adalah melindungi rumah tangga miskin khususnya yang sangat miskin serta meningkatkan keberdayaan rumah tangga miskin dalam satu kelembagaan kelompok masyarakat miskin pada tingkat lokal.
Masyarakat miskin didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan secara kolektif, berbasis masyarakat, serta memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Dalam kaitan itu, kapasitas pemerintahan dan pendampingan langsung kepada masyarakat akan ditingkatkan sehingga mampu mendorong kepercayaan diri kelompok masyarakat miskin dalam menanggulangi permasalahannya.
MEMPERLUAS PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA. Meskipun pada tahun 2007 diperkirakan tercipta sebanyak 2,1 juta kesempatan kerja baru, angka pengangguran terbuka masih tetap tinggi yaitu 9,9 persen atau 10,7 juta orang. Selain itu, lapangan kerja formal pada bulan Agustus 2006 masih terbatas yaitu hanya sekitar 29,7 juta atau 31,1 persen dari total lapangan kerja.
Rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja INDONESIA, tingginya angka penganggur usia muda, serta masih terdapatnya beberapa jenis pekerjaan yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja merupakan masalah-masalah yang akan ditangani.
Demikian juga kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri akan diperbaiki. Keterbatasan sarana, dan prasarana, serta kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh balai-balai pelatihan kerja, belum adanya standar kompetensi kerja nasional di berbagai bidang profesi, tidak tersedianya aturan baku tentang sertifikasi kompetensi, serta terbatasnya pengakuan sertifikat kompetensi tenaga kerja termasuk yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) oleh dunia usaha di dalam dan di luar negeri merupakan kendala-kendala yang akan diatasi dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia INDONESIA.
Dengan adanya masalah tersebut di atas, tantangan pengembangan kesempatan tenaga kerja adalah sebagai berikut:
Pertama, menciptakan lapangan kerja formal seluas-luasnya, penciptaan lapangan kerja formal mendapat perhatian penting karena lapangan kerja ini lebih produktif dan lebih memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dibandingkan dengan lapangan kerja informal. Kedua, mendorong perpindahan pekerja dari pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja. Rendahnya pendidikan, keterampilan dan kompetensi, dan kompetensi
sebagai dasar tenaga kerja menyebabkan terbatasnya kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia INDONESIA sehingga banyak dari tenaga kerja hanya mampu bekerja dengan produktivitas rendah.
Ketiga, meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang bekerja di lapangan kerja informal. Dengan terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia, tidak semua pekerja dapat bekerja atau berpindah ke lapangan kerja formal. Pekerja di kegiatan informal ditingkatkan kesejahteraannya agar kesenjangan pendapatan antara pekerja formal dan informal tidak terlalu besar.
MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DALAM ARTI LUAS. Ketersediaan pangan dalam negeri dan akses pangan rumah tangga masih perlu ditingkatkan. Produksi padi tahun 2006 meningkat 0,5 persen dibanding tahun 2005 dan pada tahun 2007 dan 2008 masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus meningkat. Demikian juga akses pangan bagi rumah tangga miskin masih perlu ditingkatkan agar rawan pangan di tingkat rumah tangga menurun. Dengan permasalahan pokok tersebut, penguatan kemampuan produksi pangan dalam negeri; perbaikan sistem distribusi dan tata niaga pangan; pengembangan sistem insentif yang mampu mempertahankan lahan-lahan produktif produksi bahan pangan;
serta perbaikan diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat merupakan tantangan utama yang harus dihadapi untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Produktivitas pertanian dan mutu produksi pertanian dalam arti luas relatif masih rendah.
Pertumbuhan produksi komoditi pertanian penting selain padi seperti jagung, sayuran, buah-buahan dan daging serta komoditas perkebunan akan ditingkatkan. Produksi bahanbaku untuk bahan bakar nabati (BBN) sangat besar potensinya dan akan ditingkatkan pemanfaatannya. Meskipun produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap meningkat, namun potensi yang belum dimanfaatkan masih cukup besar.
Produksi hasil hutan tanaman industri dan non kayu perlu ditingkatkan untuk mendukung berkembangnya industri hasil hutan. Masalah-masalah ini akan diatasi guna meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mendorong akses rumah tangga pertanian terhadap sumber daya produktif;
meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi; melanjutkan upaya revitalisasi penyuluhan pertanian; serta mengembangkan sistem agribisnis di perdesaan.
MENINGKATKAN INVESTASI DAN DAYA SAING EKSPOR. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan yang berarti pada semester II/2006, dukungan investasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu diperkokoh. Pembentukan modal tetap bruto dalam tahun 2006 tumbuh sebesar 2,9 persen; lebih rendah dari tahun 2004 dan tahun 2005 yang berturut-turut tumbuh 14,7 persen dan 10,8 persen.
Realisasi Izin Usaha Tetap bagi kegiatan penanaman modal pada
tahun 2006 juga lebih rendah dibandingkan tahun 2005 meskipun rencana investasi terutama yang berasal dari dalam negeri mengalami kenaikan yang tinggi.
Demikian juga industri pengolahan nonmigas masih tumbuh di bawah potensinya. Dalam tahun 2005 dan 2006, industri pengolahan nonmigas tumbuh berturut-turut sebesar 5,9 persen dan 5,3 persen, di bawah sasaran RPJMN yang rata-rata diupayakan tumbuh 8,6 persen per tahun. Dalam pada itu, penerimaan ekspor, meskipun pada tahun 2006 meningkat sebesar 17,5 persen, kenaikannya lebih di dorong oleh peningkatan harga komoditi di pasar internasional terutama untuk komoditi pertambangan. Kemampuan produksi di dalam negeri belum secara maksimal dapat memenuhi permintaan eksternal yang tinggi.
Potensi pariwisata INDONESIA juga belum dimanfaatkan secara maksimal antara lain karena kekuatiran terhadap keamanan, bencana alam, dan flu burung. Dalam tahun 2006, jumlah wisatawan manca negara hanya mencapai 4,9 juta orang atau turun 2,6 persen dari tahun 2005.
Sementara itu perolehan devisa pada tahun 2006 sebesar USD 4,5 miliar atau 1,6 persen lebih rendah dibandingkan tahun
2005. Dalam tahun 2008, upaya untuk meningkatkan investasi, mendorong industri pengolahan nonmigas, meningkatkan penerimaan ekspor termasuk dari jasa pariwisata akan ditingkatkan secara sungguh-sungguh. Tantangan ini semakin besar dengan kemungkinan melambatnya perekonomian dunia dan meningkatnya persaingan antar negara baik dalam menarik investasi maupun mempertahankan pangsa pasar ekspornya di luar negeri. Perbaikan iklim investasi dan peningkatan daya saing ekspor akan ditangani dengan mengurangi hambatan perijinan, administrasi perpajakan dan kepabeanan, serta menigkatkan kepastian hukum dan keserasian peraturan pusat dan daerah. Daya saing ekspor nonmigas juga akan didorong terutama untuk komoditi yang bernilai tambah tinggi serta diversifikasi pasar ekspor. Adapun peningkatan pariwisata akan didorong dengan lebih mengembangkan pemasaran pariwisata, mengembangkan destinasi pariwisata, serta mendorong kemitraan pariwisata.
Perhatian juga diberikan pqda investasi eksplorasi pertambangan. Walaupun mengalami perbaikan dalam dua tahun terakhir, investasi pertambangan akan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan mineral yang semakin besar.
Pada tahun 2006, nilai investasi di sektor pertambangan mencapai USD 14,3 miliar.
Sebagian besar dari investasi tersebut berupa investasi di sektor hulu minyak dan gas yang mencapai hampir 88 persen.
Sementara itu, investasi pertambangan umum baru mencapai USD 1,3 miliar.
Kegiatan eksplorasi pertambangan pada tahun 2008 terus dikembangkan guna menemukan cadangan baru, mela1ui peningkatan promosi investasi wilayah kerja pertambangan dan peningkatan survei seismik, pemboran eksplorasi, dan pemboran pengembangan. Disamping itu, akan terus dipertahankan suasana yang kondusif dan menarik untuk investasi eksplorasi. Jaminan
kepada investor nasional dan asing berupa security of tenure serta kendali atas pengelolaan pertambangan secara penuh akan terus dipertahankan.
Sedangkan untuk pengembangan sumber-sumber mineral dari daerah laut dalam, yang memerlukan pembiayaan, risiko komersial, dan teknologi yang tinggi, diberikan insentif tambahan.
Khusus untuk pertambangan umum, hambatan yang dipicu oleh konflik akan dipercepat penyelesaiannya, terutama konflik-konflik yang seringkali ditemui investor yang berkaitan dengan tuntutan pemerintah daerah/masyarakat untuk menciutkan wilayah perjanjian penambangan serta gangguan PETI, MENINGKATKAN PRODUKSI MINYAK BUMI DAN DIVERSIFIKASI ENERGI.
Menurunnya produksi minyak bumi disebabkan terutama oleh menurunnya produktivitas ladang-ladang minyak yang saat ini tengah berproduksi (depletion) dlsamping belum optimalnya pengembangan lapangan-lapangan baru, terutama di kawasan marjinal. Penurunan produksi saat ini adalah sekitar 5 sampai 11 persen per tahun. Belum dikembangkan lapangan minyak baru disebabkan oleh terbatasnya data bawah permukaan untuk pembukaan wilayah kerja baru, serta tumpang tindih lahan antara lain dengan kawasan/wilayah hutan lindung.
Guna meningkatkan produksi minyak mentah, perhatian akan diberikan pada pengembangan insentif dan/atau fasilitas kepada pelaku usaha kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi agar dapat memanfaatkan teknologi tinggi dalam memanfaatkan lebih lanjut cadangan yang tersisa, dan dapat dengan segera menyelesaikan kesepakatan kerjasama atau kontrak- kontrak pada pengembangan lapangan minyak yang saat ini siap beroperasi; serta menemukan sumber-sumber cadangan minyak baru dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pasokan (security of supply) dari minyak bumi di masa mendatang.
Diversifikasi (penganekaragaman) energi, termasuk pemanfaatan gas bumi akan lebih mendorong untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat ini produksi gas bumi dan batubara yang masing-masing mencapai 8-9 ribu MMSCF (million standard cubic feet per day) dan 140 juta ton (setara dengan 550 juta barel minyak) lebih banyak diekspor dari pada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Untuk gas bumi, lebih dari setengah dari produksi dipasarkan ke luar negeri (Jepang, Korea, dan Taiwan), sedangkan untuk batubara sekitar 70 persen juga diekspor. Selanjutnya sumber-sumber panas bumi yang tersebar di berbagai daerah juga masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan energi dalam negeri, terutama di Sumatera (50 persen dari total potensi nasional) dan Jawa. Sebanyak 18 wilayah kerja pertambangan (WKP) telah diberikan kepada PT. Pertamina dan PT PLN untuk dikembangkan, namun sejauh ini pengembangannya belum memberikan hasil yang cukup berarti, terutama disebabkan oleh kendala keuangan dari BUMN pemegang WKP tersebut. Pelibatan pihak swasta untuk mengembangkan panas bumi terkendala oleh aturan harga uap yang belum dapat mencerminkan ongkos
produksi pengembangan panas bumi. Disamping itu, upaya produksi dan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) akan didorong sebagai salah satu upaya penting dalam diversifikasi energi.
Dalam pengembangan dan pemanfaatan gas bumi, perhatian akan diberikan pada upaya untuk meningkatkan investasi eksplorasi dan eksploitasi gas bumi mempertahankan kesinambungan pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; distribusi gas secara lebih merata, efisien dan aman pada konsumen-konsumen, terutama konsumen besar; serta memperbaiki persepsi masyarakat yang lebih positif atas kemanfaatan gas bumi untuk keperluan rumah tangga. Selanjutnya pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional juga didorong dengan menyempurnakan sistem distribusi batubara nasional dari daerah penghasil ke daerah yang membutuhkan;
mempercepat proses perijinan pengusahaan pertambangan batubara, melalui upaya sinkronisasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; memudahkan pemanfaatan dan pendistribusian batubara oleh masyarakat luas, melalui upaya pencairan batubara; serta mitigasi dampak lingkungan dari pemanfaatan batubara. Pengembangan panas bumi ditingkatkan dengan merumuskan formulasi harga yang tepat antara harga jual uap dan harga jual tenaga listrik yang dihasilkannya;
memperbaiki distribusi tenaga listrik yang dihasilkan secara lebih efisien; serta menyempurnakan perangkat peraturan yang lebih kondusif dalam upaya peningkatan investasi swasta dalam pengembangan panas bumi. Selanjutnya, pengembangan bahan bakar nabati (BBN) akan didorong dengan mengatasi keterbatasan bahan baku sehingga persaingan penggunaan bahan baku nabati ini, selain untuk energi, dapat dikurangi; serta menciptakan pasar BBN yang luas dan tata niaga BBN yang handal.
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN. Meskipun terjadi peningkatan, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat masih lebih rendah bila dibandingkan dengan pencapaian negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina dan masih jauh dari sasaran Millenium Development Goals (MDGs).
Di bidang pendidikan, masalah utama yang dihadapi adalah diperlukannya peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar.
Meskipun hampir seluruh anak usia 7- 12 tahun sudah bersekolah, tetapi masih ada sebagian anak yang tidak bersekolah terutama karena alasan ekonomi atau tinggal di daerah terpencil, yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan. Anak usia 13-15 tahun yang seharusnya dapat mengenyam pendidikan paling tidak sampai dengan pendidikan dasar, sebagian tidak dapat bersekolah. Pada saat yang sama kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya.
Menurut Susenas 2006, angka partisipasi sekolah (APS) atau persentase penduduk yang mengikuti pendidikan formal penduduk
kelompok umur 13-15 tahun yang berasal dari kuantil pertama (kelompok 20 persen termiskin) baru mencapai 74,2 persen, sementara untuk kuantil kelima (kelompok 20 persen terkaya) telah mencapai 92,2 persen. Sementara itu jika dilihat dari tipe wilayah, APS penduduk usia 13-15 tahun di perkotaan sudah mencapai 89,7 persen, sementara di perdesaan baru mencapai 80,3 persen. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Meskipun pemerintah telah menyediakan bantuan operasional sekolah (BOS) yang cukup signifikan untuk jenjang pendidikan dasar, namun masih ditemukan sekolah yang masih menarik berbagai iuran sehingga memberatkan orangtua, terutama bagi keluarga miskin. Studi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa dengan adanya program BOS, sebanyak 70,3 persen SD/MI dan SMP/MTs telah membebaskan siswa dari segala jenis pungutan. Meskipun demikian besaran dana BOS belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan, sekolah swasta, dan sekolah unggulan.
Kesenjangan partisipasi pendidikan makin mencolok pada jenjang menengah den tinggi, Menurut data Susenas 2006, APS penduduk kelompok umur 16 18 tahun untuk kuantil pertama baru mencapai 37,9 persen, sementara untuk kuantil lima telah mencapai 68,6 persen. Demikian pula APS penduduk umur 19-24 tahun untuk kuantil pertama baru sebesar 3,45 persen, sedangkan untuk kuantil lima sudah mencapai 25,7 persen.
Sementara itu, jika dibedakan menurut tipe wilayah, APS pada penduduk kelompok umur 16-18 tahun yang tinggal di perdesaan dan perkotaan masing-masing adalah 45,0 persen dan 65,5 persen, sedangkan APS penduduk umur 19-24 tahun di kedua tipe wilayah tersebut masing-masing adalah 5,9 persen dan 17,2 persen.
Masalah penting lain yang dihadapi bidang pendidikan adalah berkaitan dengan ketersediaan, kualitas, dan kesejahteraan pendidik. Sebaran pendidik tidak merata dan lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu, sebagian besar pendidik masih belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 sebagaimana disyaratkan oleh UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Demikian pula, pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus untuk mendukung kesejahteraan pendidik juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat UNDANG-UNDANG tersebut. Upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik penting dilakukan agar mereka dapat mengemban tugas dengan baik, sehingga satuan-satuan pendidik dapat melahirkan lulusan-lulusan yang bermutu.
Memasuki era global yang sangat kompetitif diperlukan tenaga-tenaga berpendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas secara memadai.
Pembangunan kesehatan dihadapkan pada masalah dan tantangan antara lain: disparitas status kesehatan dan gizi antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antara perkotaan dan perdesaan; akses terhadap fasilitas kesehatan yang
berkualitas belum memadai terutama bagi masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah terpencil; jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan belum memadai terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan; penyakit infeksi menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol, antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya angka kesakitan seperti penyakit demam berdarah dengeu (DBD), HIV/AIDS, tuberkulosis paru, malaria, diare, infeksi saluran pernafasan, dan penyakit flu burung; masalah gizi kurang dan gizi buruk terutama pada ibu hamil, bayi, dan balita, serta berbagai masalah gizi utama lain seperti anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kurang zat gizi mikro lainnya; belum optimalnya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, dan keamanan pangan; serta perilaku hidup sehat yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial ekonomi maupun karena kurangnya pengetahuan. Di bidang keluarga berencana, pertumbuhan penduduk yang diperkirakan terus meningkat; angka total fertility rate (TFR) di beberapa provinsi yang cenderung meningkat; dan jaminan penyediaan alat/obat KB serta pelayanan KB bagi penduduk miskin yang belum optimal merupakan masalah dan tantangan pokok yang tetap harus dihadapi dalam tahun 2008.
MENDORONG PERAN MASYARAKAT LUAS DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI SERTA MEMPERCEPAT REFORMASI BIROKRASI UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT.
Meskipun pemberantasan korupsi terus dilakukan selama ini, namun hal tersebut dinilai masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pada tahun 2008 akan terus ditingkatkan dengan mendorong peran serta masyarakat disamping peningkatan kemampuan aparat penegak hukum. Peran masyarakat luas dalam ikut serta melakukan pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan juga dldorong. Saluran pengaduan masyarakat kepada institusi penegak hukum dalam hal terjadi pelanggaran dan penyelewengan kekuasaan akan dipermudah.
Peningkatan peran masyarakat aktif dalam pengawasan juga ditingkatkan dengan memberikan jaminan Perlindungan dan memberikan insentif terhadap saksi pelapor dalam kasus korupsi.
Dalam upaya percepatan reformasi birokrasi, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan komitmen dan dukungan dari para penyelenggara negara untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara konsisten dan berkelanjutan.
Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi sangat diperlukan untuk memperkuat basis pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik.
Langkah ini akan dipercepat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan terutama dalam bidang pertanahan, investasi, perpajakan, dan kepabeanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah/publik, sistem administrasi kependudukan, dan pengelolaan Samsat. Perhatian besar juga diberikan pada rendahnya gaji PNS dan penerapan sistem remunerasi PNS yang berbasis prestasi kerja, rendahnya kinerja PNS dalam melaksanakan tugas-tugasnya, belum terbangunnya penerapan manajemen di berbagai instansi pemerintah (pusat dan daerah) yang dapat mendorong peningkatan kinerja lembaga dan kinerja pegawai, belum sinerginya pelaksanaan pengawasan antar berbagai instansi terkait yang ditandai dengan tumpang tindihnya pelaksanaan pengawasan dan lemahnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan, serta bertambahnya jumlah komisi/badan quasi birokrasi yang tugas dan fungsinya tumpang tindih dengan birokrasi (kementerian/lembaga).
MENINGKATKAN RASA AMAN, KEKUATAN PERTAHANAN, SERTA PENANGANAN GANGGUAN DAN ANCAMAN TERORISME.
Rasa aman bagi masyarakat masih belum dapat terwujud seutuhnya. Hal tersebut ditandai dengan kenaikan tingkat kriminalitas (crime rate) yaitu jumlah kejadian kejahatan per
100.000 penduduk, meningkat dari 121 pada tahun 2005 menjadi 128 pada tahun 2006 meskipun pada saat yang sama telah dicapai peningkatan penyelesaian tindak perkara (clearance rate) dari 57,0 persen menjadi 59,5 persen. Sementara itu kemampuan pertahanan nasional belum dapat memberikan efek detterence/penangkal, bahkan belum mampu memenuhi kekuatan dan gelar minimum essential forces baik dalam memberikan fungsi operasi militer maupun operasi militer selain perang.
Kekuatan pertahanan nasional di tingkat regional terus mengalami kemerosotan dengan posisi saat ini berada dalam kekuatan nomor 4 di Asia Tenggara, atau sejajar dengan negara yang skala dan kompleksitas ancaman dan gangguannya sangat rendah.
Kondisi tersebut diperburuk oleh kesiapan alutsista yang secara rata-rata hanya mencapai 45 persen dari yang dimiliki.
Selanjutnya, tindak kejahatan transnasional di wilayah yurisdiksi laut dan wilayah-wilayah perbatasan masih cukup tinggi seperti narkoba, illegal logging, illegal fishing, penyelendupan manusia atau senjata. Di samping itu, masih adanya beberapa kelompok masyarakat yang memberikan pemahaman sempit terhadap doktrin ideologi, keagamaan dan kurangnya penghargaan terhadap pluralitas menyebabkan konflik yang bernuansa suku, ras, dan agama masih sering mengemuka. Hal tersebut terutama terjadi di daerah-daerah rawan konflik seperti Poso, Palu, Maluku, dan sebagainya. Belum tuntasnya penanganan pelaku dan jaringan terorisme yang beroperasi di INDONESIA serta belum meredanya aksi-aksi terorisme skala regional maupun global berpeluang meningkatkan aksi-aksi terorisme di dalam negeri.
Dengan demikian tantangan yang dihadapi untuk memecahkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas adalah :
meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan secara lebih optimal dalam menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan termasuk dalam hal memberikan dukungan pencegahan dan penanggulangan terorisme;
menangani tindak kejahatan
transnasional di wilayah yurisdiksi laut dan wilayah-wilayah perbatasan yang relatif masih cukup tinggi; membina dan meningkatkan pemahaman terhadap doktrin idiologi, keagamaan dan penghargaan pluralitas terhadap kelompok masyarakat yang cenderung radikal; menuntaskan penanganan pelaku dan jaringan terorisme yang beroperasi di INDONESIA; dan meningkatkan kerjasama global dalam menangani aksi-aksi terorisme skala regional maupun global.
MENINGKATKAN PENANGANAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA, SERTA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR.
Dalam kaitannya dengan penanganan bencana, yang selama ini masih berorientasi pada penanganan kedaruratan pasca bencana masih sering terjadi keterlambatan penanganan korban bencana dalam tahapan tanggap darurat, serta belum efektifnya penanganan pasca bencana dalam jangka menengah dan panjang secara terprogram melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana. Sehubungan dengan itu, upaya pemulihan pasca bencana yang lebih terencana dan terprogram akan ditingkatkan, sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan penanganan bencana yang lebih profesional dan dukungan pendanaan penanganan bencana yang lebih memadai.
Selain itu, dengan memperhatikan kejadian bencana yang semakin beragam dan tinggi frekuensinya, maka permasalahan lainnya yang dihadapi adalah belum memadainya perhatian terhadap pentingnya pengurangan risiko bencana, sebagai upaya untuk merubah paradigma penanganan bencana dari sebelumnya berorientasi pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, menjadi berorientasi kepada pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sehubungan dengan itu, upaya pencegahan den kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana akan ditingkatkan, sejalan dengan penguatan kapasitas dan kinerja kelembagaan dalam mengurangi risiko bencana, dengan memperhatikan peningkatan dayaguna rencana tata ruang wilayah dalam mengurangi risiko bencana. Selanjutnya dalam penanganan wabah flu burung, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan wabah pandemi ditingkat daerah dan masyarakat akan ditingkatkan, serta kesiapsiagaan warga masyarakat dalam pencegahan dan menghadapi wabah flu burung akan didorong.
Disamping itu, kapasitas dan kinerja kelembagaan dalam menanggulanggi wabah flu burung akan ditingkatkan. Upaya penanggulangan flu burung secara terkoordinasi untuk mencegah serangan yang lebih luas akan ditingkatkan karena sifat flu burung yang cepat menular pada hewan dan manusia.
MENINGKATKAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR BAGI PEMBANGUNAN.
Dukungan infrastruktur dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat pada tahun 2008 masih menghadapi masalah dan tantangan antara lain: masih kurang memadainya pelayanan infrastruktur untuk memenuhi pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal;
masih kurang memadainya dukungan infrastruktur dalam upaya peningkatan daya saing sektor riil;
serta perlu
ditingkatkannya realisasi proyek infrastruktur kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta.
Dalam bidang sumber daya air, masalah bencana banjir di wilayah lumbung pangan nasional dan kota-kota besar seperti wilayah Jabodetabek semakin meningkat akibat perubahan tata guna lahan dan degradasi lingkungan serta belum memadainya keandalan prasarana pengendali banjir. Selain itu keandalan prasarana sumber daya air penyedia air baku menurun akibat terjadinya percepatan sedimentasi dan pencemaran sungai oleh limbah padat permukiman. Intensitas abrasi pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan Nusantara juga meningkat.
Kinerja jaringan irigasi juga belum memadai dalam memenuhi kebutuhan air usaha tani terutama untuk pencapaian produksi padi. Dari total jaringan irigasi yang telah terbangun, masih terdapat jaringan irigasi yang belum atau tidak berfungsi karena belum lengkapnya sistem jaringan ketersediaan air, kurang siapnya lahan sawah, tidak siapnya petani penggarap, serta terjadinya konversi pengqunaan lahan, Selain itu, pada jaringan irigasi ,yang telah berfungsi juga mengalami kerusakan karena kurang optimalnya operasi dan pemeliharaan serta akibat bencana alam.
Pembangunan bidang transportasi masih menghadapi permasalahan masih terbatasnya tingkat jaminan keselamatan dan keamanan transportasi yang antara lain disebabkan oreh lemahnya regulasi dan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan budaya keselamatan, kelaikan prasarana dan sarana, serta manajemen trasnportasi rendahnya akses terhadap pelayanan transportasi khususnya untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan terisolir; rehdahnya investasi dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana transportasi.
Tantangan yang dihadapi pada sektor transportasi adalah: tidak seimbangnya pertumbuhan lalu lintas (kebutuhan jasa angkutan) dengan pertumbuhan investasi sarana dan prasarana transportasi, termasuk SDM penyelenggara jasa angkutan serta masih tingginya tingkat kecelakaan serta pelanggaran ketentuan dan penyelenggaraan transportasi;
terbatasnya prasarana dan sarana transportasi di kawasan yang terpencil dan terisolir menyebabkan sulitnya akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan baik untuk masyarakat miskin maupun masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan tertinggal; serta adanya UNDANG-UNDANG dan peraturan baik di sektor transportasi maupun investasi yang kurang menarik dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi.
Pembagunan infrastruktur energi menghadapi masalah pokok antara lain terbatasnya aksesibilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi; tingginya intensitas energi untuk memproduksi per unit PDB; terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana batubara untuk menunjang program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW; kelangkaan suplai gas bumi untuk memenuhi kebutuhan gas domestik;
rendahnya pemanfaatan gas bumi dan batubara untuk kebutuhan domestik; belum optimalnya pemanfaatan energi panas bumi dari potensi yang tersedia; serta pemanfaatan energi terbarukan
(renewable) khususnya energi berbasis nabati masih terbatas.
Dalam kaitan itu, pembangunan infrastruktur energi di tahun 2008 menghadapi tantangan berupa terbatasnya sistem transportasi pendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW berbahan bakar batubara;
terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah;
rendahnya partisipasi koperasi, usaha kecil, dan pemerintah daerah;
pertumbuhan kebutuhan energi dan kebutuhan jaminan ketersediaan pasokan energi (security of energy supply);
rendahnya aplikasi teknologi dalam pemanfaatan energi; dan perlunya penyempurnaan peraturan perundangan dalam penyediaan infrastruktur energi.
Dalam pada itu, perlunya peningkatan efektivitas penciptaan dan pengawasan penyelenggaraan kompetisi; masih tingginya ketergantungan pembangunan infrastruktur penyiaran terhadap dana pemerintah; tingginya tingkat ketergantungan terhadap teknologi/ vendor tertentu;
masih tingginya tingkat penggunaan perangkat lunak ilegal; belum terpadunya rencana pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lintas sektor; dan masih terbatasnya e-fiteracy masyarakat merupakan masalah-masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan pos dan telematika pada tahun 2008. Tantangan pada tahun 2008 timbul dari cepatnya perkembangan teknologi dan terjadinya konvergensi teknologi telekomunikasi, informatika dan penyiaran, sehingga diperlukan penataan ulang regulasi, kelembagaan dan industri sejalan dengan terjadinya konvergensi teknologi telekomunikasi, informatika dan penyiaran.
Upaya melakukan pembangunan pembangkit listrik dalam bentuk rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit listrik batubara (PLTU) masih belum menunjukkan hasil yang cukup berarti karena persyaratan yang tertuang dalam loan agreement belum dapat dipenuhi dan proses implementasi pembangunannya memakan waktu yang cukup lama serta kendala dalam upaya mencari sumber bahan bakar khususnya pembangkit listrik berbahan bakar gas. Sistem penyaluran listrik baik jaringan transmisi maupun jaringan distribusi juga masih belum memiliki konfigurasi yang optimal karena belum memadainya iklim investasi serta aspek sosial pertanahan yang menjadi kendala utama dalam pengembangan jaringan penyaluran. Untuk pengembangan listrik perdesaan, tarif yang belum mencerminkan nilai keekonomiannya menyebabkan rendahnya jangkauan pelayanan. Hal ini sangat menyulitkan untuk pencapaian target tahunan Mengingat dana subsidi yang dialokasikan sangat terbatas.
Selanjutnya implementasi dari pembaharuan aspek regulasi pasca pembatalan UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, berupa pengembangan kembali struktur dan tata pengelolaan ketenagalistrikan nasional, proses transmisi pembaharuannya mengalami perkembangan yang relatif lambat.
Pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada beberapa masalah pokok antara lain: masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak; masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan air
minum dan penyehatan lingkungan yang layak; serta masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan untuk mendukung sektor industri, pariwisata dan perdagangan.
Dengan permasalahan yang dihadapi, pembangunan perumahan dan permukiman memiliki tantangan untuk : menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, meningkatkan cakupan dan kualitas pelayahan air minum, air limbah, persampahan dan drainase, serta mencapai 'free open defecation'.
B.
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2008 DAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN.Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2006 dan perkiraan 2007, serta tantangan yang dihadapi tahun 2008, tema pembangunan pada pelaksanaann tahun keempat RPJMN adalah PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah ini, terdapat 6 (enam) prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur negara, yaitu:
- Pengarusutamaan partisipasi masyarakat.
Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki pada yang gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif.
- Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan juga dituntut untuk mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Langkah-langkah membangun harus bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga bagi keberlanjutan pembangunan generasi-generasi berikutnya.
Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
- Pengarusutamaan gender. Pada dasarnya hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
Perempuan dan laki-laki menjadi mitra sejajar, dan memiliki akses, kesempatan, dan kontrol, serta memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara.
- Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance). Tata kepemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi untuk membangun tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga penyelenggara negara (good public governance), dunia
usaha (corporate governance) dan berbagai kegiatan masyarakat, Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai masalah secara efisien dan efektif serta mendorong percepatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang Tata kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara mencakup lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Terbangunnya tata kepemerintahan yang baik tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi.
Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi perlu terus dilanjutkan secara konsisten.
- Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah INDONESIA secara merata.
Oleh karena masih signifikannya perbedaan pembangunan antara daerah yang sudah relatif maju dengan daerah lainnya yang relatif masih tertinggal, maka diperlukan pemihakan dalam berbagai aspek pembangunan daerah-daerah tertinggal, yang sekaligus dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.
- Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Mengingat kegiatan pembangunan lebih banyak dilakukan tingkat daerah, maka peran Pemerintah Daerah perlu terus semakin ditingkatkan.
Sejalan dengan itu, maka kegiatan pembangunan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah termasuk pendesentralisasian pelayanan-pelayanan kementerian/lembaga yang sebenarnya sudah dapat dan layak dikelola oleh daerah, guna lebih mendekatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
C.
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2008 Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMN Tahun 2004-2009, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2008, maka prioritas pembangunan nasional pada tahun 2008 adalah sebagi berikut:
1. Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja;
2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan;
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi;
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Penguatan Kemampuan Penahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri;
8. Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.
Prioritas pembangunan tahun 2008 ini ditempuh dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
I.
PENINGKATAN INVESTASI, EKSPOR, DAN KESEMPATAN KERJA SASARAN Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :
1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi antara 8,0 - 9,0 persen dari angkatan kerja;
2. Meningkatnya investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 15,5 persen;
3. Tumbuhnya industri pengolahan nonmigas sebesar 8,4 persen;
4. Meningkatnya ekspor nonmigas sekitar 14,5 persen;
5. Meningkatnya jumlah perolehan devisa dari sektor pariwisata sekitar 15 persen;
6. Meningkatnya investasi migas sebesar 10 persen;
7. Terlaksananya penawaran dan penyiapan 30 Wilayah Kerja Baru Migas;
8. Tersedianya data/informasi CBM (Coal Bed Methane), bitumen padat, dan migas di 13 lokasi;
9. Penyelesaian masalah tumpang tindih lahan kegiatan hulu migas dan kawasan hutan/sektor lain sebanyak 15 kasus;
10. Tercapainya 215 Kantor Modern meliputi 6 Kantor Wilayah Modernisasi, 88 Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan 121 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);
11. Terbentuknya 4 Kantor Pelayanan Utama (KPU) dan penerapan National Single Windows (NSW) serta peningkatan kinerja kepabeanan dan cukai.
ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut ditempuh arah kebijakan sebagaimana dalam Bab 16, Bab 17, Bab 19, dan Bab 22 pada Buku II dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut.
Fokus 1 : Meningkatkan Daya Tarik Investasi Dalam dan Luar Negeri
a. Peningkatan promosi investasi;
b. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
c. Penyusunan peta kamoditi unggulan.
Fokus 2 : Mengurangi Hambatan Pokok pada Prosedur Perijinan, Administrasi Perpajakan, dan Kepabeanan
a. Modernisasi Administrasi Perpajakan dengan target tercapainya 215 kantor modern meliputi 6 Kantor Wilayah Modernisasi, 88 Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan 121 Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);
b. ModernisasiAdministrasi Kepabeanan dan Cukai dengan target terbentuknya 4 Kantor Pelayanan Utama (KPU) dan penerapan National Single Window (NSW) serta peningkatan kinerja kepabeanan dan cukai;
c. Penyederhanaan prosedur, peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas penanaman modal.
Fokus 3 : Meningkatkan Kepastian Hukum dan Meningkatkan Keserasian Peraturan Pusat dan Daerah
a. Penegakan hukum persaingan usaha dengan target penanganan 35 putusan/penetapan perkarapersaingan usaha;
b. penyusunan rancangan amandemen UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999 dengan target penyampaian naskah amandemen kepada DPR;
c. Sinkronisasi peraturan pelaksanaan UNDANG-UNDANG penanaman Modal.
Fokus 4 : Meningkatkan Ekspor Nonmigas yang Bernilai Tambah Tinggi, Komoditi Utama, dan Diversifikasi Pasar Ekspor
a. Pembentukan dan pengembangan National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW, dalam rangka inteqrasi sistem NSW dengan ASW;
b. Penyelenggaraan Pusat Promosi Terpadu (Indonesian Promotion Office/IPO), yang merupakan promosi terintegrasi dari pariwisata, perdagangan, dan Investasi (Tourism, Trade, and Investment/TTI) dengan sasaran berdirinya 3 (tiga) pusat promosi Terpadu di tiga negara yang menjadi pusat pariwisata, perdagangan, dan investasi;
c. Pelaksanaan pengamanatan pasar (market intelligence);
d. Peningkatan Kualitas dan desain produk ekspor, dalam rangka menciptakan 200 produk ekspor bermereK INDONESIA pada tahun 2010;
e. Peningkatan partisipasi aktif dalam perundingan di berbagai forum Internasional, antara lain untuK mengurangi hambatan perdagangan;
f.Pemetaan dan analisis 10 komoditas utama dan 10 Komoditas potensial.
Fokus 5 : Meningkatkan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Umum dan Migas
a. Evaluasi cadangan migas dan mineral serta penyusunan neraca sumber daya mineral;
b. Pemutakhiran Informasi/data/peta sumber daya mineral melalui penelitian dan survey geologi, geofisika, dan geokimia;
c. Pembinaan Kerjasama Internasional melalui kampanye secara lebih aktif pada perwakilan-perwakilan RI di
negara-negara yang potensial untuk melakukan investasi eKsploirasi pertambangan di INDONESIA;
d. Penyempurnaan sistem perizinan penguasaan pertambangan yang berlaku serta peraturan perundang-undangannya, termasuk penyelesaian kontrak-kontrak bermasalah.
Fokus 6 : Meningkatkan Daya Saing Industri Manufaktur
a. Fasilitasi pengembangan industri hilir komoditi primer dengan sasaran 3 komoditi. (CPO,Kakao, Karet);
b. Fasilitas pengembangan kawasan industri khusus dengan sasaran 8 kawasan di 8 Provinsi;
c. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri melalui pelaksanaan pameran dan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan sasaran 600 produksi;
d. Pengembangan industri baja berbahan baku bijih besi lokal dengan sasaran 1 Pilot Project di Kalimantan Selatan;
e. Restrukturisasi permesinan industri sasaran 100 industri.
Fokus 7 : Meningkatkan Fungsi Intermediasi/Penyaluran Dana Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan Keuangan
a. Tersedianya peraturan, 16 laporan pemeriksaan, 20 regulasi/manual pemeriksaan serta 3 kerjasama penyidikan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan (termasuk pengawasan terhadap SMF, LPEI, dan LPI).
Fokus 8 : Meningkatkan Intensitas Pariwasata
a. Fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata unggulan di 10 Provinsi
b. Peningkatan Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE)
c. Peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri dan pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata dengan target tersedianya informasi pariwisata yang lengkap. aktual dan mudah diakses dan meningkatkan pemanfaatan media cetak, media elektronil dan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata untuk 35 negara.
Fokus 9 : Meningkatkan Produktivitas dan Akses UKM kepada Sumberdaya Produktivitas
a. Penyediaan skim penjaminan kredit investasi UKM, terutama agribisnis dan industri;
b. Sertifikasi tanah UKM dengan target tersedianya bantuan sertifikasi tanah bagi 30.000 UKM;
c. Pengembangan jaringan antar Lembaga Keuangan Mikro/ Koperasi Simpan Pinjam (LKM/KSP) dengan target terbentuknya 100 Jaringan LKM/KSP;
d. Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjaminan kredit, koperasi, dan UMKM dengan target tersusunnya draft peraturan;
e. Pengembangan pemasaran produk dan jaringan usaha KUKM
bagi 3900 UKM;
f. Fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi dengan target terselenggaranya penerapan teknologi bagi 30 koperasi;
g. Koordinasi pelaksanaan paket kebijakan pemberdayaan UMKM yang meliputi:
peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, peningkatan kualitas SDM dan mobilitas tenaga kerja, peningkatan peluang pasar produk UMKM, dan reformasi peraturan perundang-undangan;
Fokus 10 : Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja
a. Penyempurnaan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dengan target tersedianya peraturan yang mengatur pemberian pesangon pekerja dan penyempurnaan sistem jaminan sosial tenaga kerja;
b. Harmonisasi regulasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi dengan target tersedianya satu peraturan baku yang berlaku untuk seluruh sektor;
c. Mendorong tercapainya pelaksanaan negoisasi bipartit antara serikat pekerja dan pemberi kerja dengan target terwujudnya proses negoisasi upah, kondisi kerja, dan syarat kerja tanpa perselisihan di 15 provinsi;
d. Peningkatan fungsi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi dengan target terwujudnya 12 balai pelatihan kerja (Unit Pelaksana Teknis Pusat/UPTP) menjadi tempat uji kompetensi di 5 bidang kejuruan;
e. Penyusunan dan pengembangan standar kompetensi kerja Internasional dengan target tersedianya 10 jenis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA) di sektor industri manufaktur;
f. Percepatan pengakuan/rekognisi sertifikat kompetensi tenaga kerja di dalam dan luar negeri dengan target terpetakannya bidang-bidang kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha;
g. Konsolidasi program-program penciptaan kesempatan kerja dengan target terkonsolidasinya program-program penciptaan kesempatan kerja.
Fokus 11 : Penyempurnaan Mekanisme Penempatan Perlindungan dan Pembiayaan Tenaga Kerja ke Luar Negeri
a. Peningkatan pelayanan tenaga kerja INDONESIA ke luar negeri dengan murah, mudah, dan cepat dengan target terfasilitasinya 1 juta tenaga kerja INDONESIA yang bekerja ke luar negeri;
b. Penguatan fungsi perwakilan RI dalam perlindungan tenaga kerja di luar negeri dengan target terbentuknya Citizen Service/atase ketenagakerjaan di 8 negara;
c. Penguatan kelembagaan badan penyelenggara TKI dengan target terselenggaranya proses rekrutmen calon TKI dengan baik;
d. Pembangunan sistem dan jaringan informasi terpadu pasar
kerja luar negeri dengan target tersedianya informasi terkini pasar kerja luar negeri dan job order yang akurat serta tersedianya database TKI yang bekerja di Luar Negeri.
II.
REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN, DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SASARAN Sasaran utama yang ingin dicapai pada tahun 2008 adalah pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,7 persen dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan, melalui :
1. Meningkatnya pangan dan akses pangan bagi rumah tangga;
2. Meningkatnya produksi perikanan sebesar 6,5 persen;
3. Meningkatnya produksi industri kayu dan hasil hutan sebesar 5,0 persen;
4. Meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya keragaman/diversifikasi usaha ekonomi di perdesaan, agar kemiskinan di perdesaan semakin berkurang;
5. Menata kembali ketimpangan penguasaan dan penggunaan tanah yang lebih adil.
ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut ditempuh arah kebijakan sebagaimana dalam Bab 18, Bab 24 dan Bab 25, Buku II dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
Fokus 1 : Peningkatan Produksi pangan dan Akses Rumah Tangga terhadap Pangan
a. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dengan target tersedianya jaringan irigasi desa dan tingkat usaha tani 145 ribu ha. TAM 30 ribu ha, jalan usaha tani dan jalan produksi 500 km retak sawah dan pendampingan seluas 2.0 ribu ha pada 35 kabupaten;
b. Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan dengan target tersedianya OPT tanaman pangan 33 unit dan OPT kebun seluas 29 ribu ha, OPT besar hortikultura di 33 provinsi fasilitasi 400 poskeswan, 500 ribu dosis vaksin anthrax, 200 ribu vaksin rabies, penyediaan 2.024 tenaga karantina, dan pembangunan 33 unit lab kesmavet;
c. Pengembangan pembibitan sapi dengan target sebanyak 1500 bibit sapi bunting eks import, dan pelatihan 150 petugas pembibitan;
d. Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan pangan dengan target tersedianya benih padi non hibrida 1,2 juta ton, jagung hibrida 300 ribu ha, kedele 210 juta ha, sukun 200 ribu, 3 juta benih pisang, memanfaatkannya benih unggul bermutu untuk petani miskin.
e. Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan pangan dengan target meningkatnya kegiatan sarana pasca panen untuk mendukung P2BN (Program Peningkatan Produksi Beras Nasional) dan swasembada jagung di 139 kabupaten;
f. Penyediaan dana subsidi bunga kredit ketahanan pangan;
g. Penyediaan subsidi pupuk dan benih;
h. Penyediaan dana alokasi khusus untuk mendukung ketahanan pangan;
i. Koordinasi dan monitoring penanganan pangan strategis.
Fokus 2 : Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Dalam rangka peningkatan produksi pendapatan petani dengan mendorong:
a. Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan (UPJA) dan kelompok UPJA (KUPJA) dengan target pengaktifan 30 UPJA horti, pengaktifan UPT BPMA (Balai Penguji Mutu Aisin) di 39 kabupaten, UPJA mesin pengolah ransum dan mesin tetas unggas 10 kelompok, UPJA tanaman pangan 1.980 kelompok, UPJA/KUPJA kebun 65 kabupaten;
b. Pengembangan pertanian terpadu tanaman, ternak, kompos dan biogas dan pengembangan paket sistem terpadu horti, ternak, kompos, dan biogas di 25 kabupaten paket sistem pertanian terpadu ternak dan kebun 3 paket 500 batamas (biogas ternak bersama masyarakat), serta mesin pembuat pupuk organik 2 ribu unit;
c. Peremajaan tanaman perkebunan rakyat dengan target terselenggaranya kebun bibit pokok 10 ha; kapas 25.000 ha; kakao 51. 000 ha; kelapa rakyat 5.000 ha; lada 300 ha;
kina 30 ha, pendampingan dan pengawasan revitalisasi;
d. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukungpengembangan agribisnis dengan dengan target tersedianya embung 200 unit, irigasi 500 unit, jalan usaha tani 200 km, bangun/rehab kantor 12 unit, bangun/rehab instalasi 4 unit, lab 2 paket, peralatan jab 2 paket, perluasan kebun dan horti 12 ribu ha, padang penggembalaan 3.500 ha;
e. Pengembangan desa mandiri energi dengan target terbentuknya 5 desa mandiri energi berbasis coconut-biodiesel, 20 desa mandiri energi berbasis minyak jarak pagar;
f. Penyediaan subsidi bunga penyediaan energi nabati dan revitalisasi perkebunan dengan target tersedianya dana subsidi untuk pengembangan BBN dan revitalisasi perkebunan;
g. Penyediaan dana alokasi khusus untuk mendukung pengembangan agribisnis;
h. Pembentukan/pengaktifan kelompok tani dan gabungan kelompok tani dengan target penguatan modal 200 unit LKM horti, pemberdayaan P3A, LKM 25 kelompok, pengaktifan 277.704 kelompok tani dan 3.594 gapoktan;
i. Pengembangan magang sekolah lapang dengan target
terselenggaranya pelatihan bagi pelaku usaha/petani
11.505 petani/orang, 174 kelompok SLPHT pekebun, SLPHT horti 92 unit, 10.000 unit SLPHT tanaman pangan;
j.Peningkatan sistem penyuluhan dan sumberdaya manusia petani dengan target tersedianya biaya operasional 28,5 ribu penyuluh den tambahan 10,000 penyuluh baru dalam rangka pendampingan petani, fasilitas farmer empowerment through agricultural technology and information (FEAT I) di 71 kabupaten/18 provinsi, dan pembangunan renovasi 268 unit BPP.
Dalam rangka peningkatan produksi perikanan dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya dengan melakukan:
a. Pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan dengan target terbinanya dan berkembangnya sistem usaha perikanan di 33 provinsi; 21 UPT; dan 12 klaster industri perikanan;
b. Pengembangan dan penyelenggaraan karantina perikanan dan sistem pengelolaan kesehatan ikan dengan target terselenggaranya pemantauan kesehatan ikan di 33 provinsi dan berkembangnya 43 UPT Karantina Perikanan;
c. Penyelenggaraan revitalisasi perikanan dengan target peningkatan produksi perikanan sebesar 7,9 juta ton dan 3,6 juta ton produk olahan;
d. Peningkatan sistem penyuluhan dan pengembangan SDM kelautan dari perikanan dengan target berkembangnya SDM Kelautan dan perikanan melalui 12 Sekolah/Akademi/ Sekolah Tinggi, 6 Balai pelatihan serta perkuatan sistem penyuluhan perikanan dan pengembangan 2.600 orang penyuluh;
e. Penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor hasil perikanan dengan target peningkatan volume ekspor sebesar 1,6 juta ton dan nilai ekspor sebesar USD 2,3 miliar; peningkatan sarana dan prasarana di 33 provinsi serta peningkatan konsumsi ikan sebesar 26,02 kg perkapita/tahun;
f. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta input produksi lainnya dengan target pengembangan/rehabilitasi dan bantuan operasionalisasi 33 Balai Benih Ikan Sentral, 10 Balai Benih Udang, 10 Balai Benih Udang Galah, 21 UPT Pelabuhan Perikanan, dan 99 Pangkalan Pendaratan Ikan, serta tersedianya 330 unit sarana tangkap skala kecil dan terselenggaranya penyediaan subsidi benih bantuan pengurangan harga pengadaan benih melalui 12 Balai Benih Ikan/Udang;
g. Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan dengan target meningkatnya mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan di 10 lokasi sentra pengolahan, dan pengembangan 20 lokasi cold chain system, serta pengembangan 16 Laboratorium Pengembangan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP); 50 orang pembina mutu dan 50 orang pengawas mutu;
h. Pengembangan rekayasa teknologi terapan perikanan dengan target berkembangnya rekayasa teknologi budidaya perikanan di 14 balai budidaya/penangkapan/pengujian hasil perikanan;
i. Pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan terkelolanya sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan di 9 lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
j. Pengembangan sistem, data, statistik, dan informasi kelautan dan perikanan dengan target terwujudnya peningkatan pelayanan data, statistik, dan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di 33 provinsi dan nasional;
k. Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan dengan target berkembangnya pengelolaan konservasi laut pada 15 lokasi Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di 15 kabupaten/kota, berkembangnya 8 UPT konservasi, serta terselenggaranya pemberdayaan lingkungan berbasis masyarakat di 33 kabupaten/kota;
l. Pengelolaan dan rehabilitasiterumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk dengan target terkelola dan terehabilitasinya terumbu karang pada 21 kabupaten/kota di 8 provinsi;
Dalam rangka peningkatan kualitas pertumbuhan kehutanan dengan melakukan:
a. Pengembangan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat dengan target fasilitasi pembangunan HTI seluas
600.000 ha dan HTR seluas 200,000 ha;
b. Pengelolaan hutan produksi yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan dengan target tersusunnya rancang bangun pembentukan unit usaha HPH, HTI, HTR pada kawasan hutan yang belum dibebani hak seluas 4 juta ha;
c. Pengembangan pengelolaan/pemanfaatan hutan alam dengan target meningkatnya manajemen IUPHHK sehingga mendapat sertifikat PHPL mandatory dan berproduksi secara lestari menjadi 30 unit, serta melaksanakan sistem silvikultur intensif menjadi 64 unit;
d. Restrukturisasi industri primer kehutanan dengan target terfasilitasinya peningkatan produksi industri pengolahan hasil hutan dan efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar 5 persen;
e. Penerbitan peredaran hasil hutan dengan target terkendalinya aliran hasil hutan baik volume dan jenis sesuai dengan data fisik/penerimaan iuran kehutanan.
Fokus 3 : Perluasan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan
a. Mekanisasi kegiatan produksi pertanian pasca panen dalam mendukung pengembangan agribisnis dengan target terselenggaranya penguatan kelembagaan pasca panen hortikultura di 30 kabupaten dan hasil perkebunan di 45 kabupaten serta peningkatan RPH/RPU di 40 kabupaten;
b. Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK dan
LM3 dengan target 5 tersedianya bantuan untuk 670 LM3 tanaman pangan, ternak dan pengolahan, 1.000 ribu desa rawan pangan di 200 kabupaten, 200 kelompok PMUK ternak, dan 100 kelompok petani tanaman pangan, 10.000 desa mandiri, dan seterusnya;
c. Pengembangan agroindustri perdesaan dengan target terbangunnya industri pengolahan berbasis tepung lokal di 29 kabupaten, berbasis hasil hortikultura di 35 kabupaten, berbasis hasil perkebunan di 50 kabupaten, berbasis hasil ternak di 15 kabupaten dan pengolahan pakan di 15 kabupaten sentra;
d. Penyediaan dana melalui koperasi untuk pengadaan sarana produksi bersama anggota dengan target terlaksananya bantuan kepada 125 koperasi;
e. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dengan target terlaksananya bimbingan teknis penguatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, orientasi Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat di 5 wilayah, dan pelatihan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di 3 lokasi Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa;
f. Peningkatan kapasitas fasilitator bangunan perdesaan dengan terlaksananya pelatihan dan konsultasi kader pemberdayaan masyarakat, dan pelatihan pefasilitator pembangunan perdesaan di Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa;
g. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa dengan target terlaksananya perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Ekspo Pekan Raya PKK, dan penyebaran informasi program-program pemberdayaan masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik secara berkala;
h. Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan dengan target terlaksananya pelatihan untuk pelatih (Training of Trainers/TOT) Pemerintah Desa, bimbingan teknis, pengelolaan keuangan dan aset desa, pelatihan pengembangan kapasitas pemerintahan desa, TOT Kepala Desa dan Pelatihan anggota Badan Perwakilan Desa;
i. Peningkatan kapasitas aparat pemda dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan dengan target terlaksananya sosialisasi pedoman pembangunan kawasan perdesaan terpadu beroasis komunitas, fasilitasi penyusunan Perda tentang pembangunan kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas, monitoring dan evaluasi terhadap kawasaan perdesaan terpadu berbasis komunitas, dan bimbingan teknis pembangunan kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas;
j. Fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan dengan target terlatihnya aparat kabupaten dan kecamatan sebanyak 180 orang di bidang kewirausahaan agribisnis dalam kawasan agropolitan;
k. Pembinaan lembaga keuangan perdesaan dengan target tersusun dan terselenggaranya Sosialisasi payung hukum lembaga keuangan perdesaan, serta terselenggaranya sosialisasi pengelolaan lembaga keuangan perdesaan;
l. Penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan dengan target terlaksananya pemetaan Teknologi Tepat Guna (TTG) perdesaan, pelatihan TTG, bimbingan teknis TTG, dan pelatihan Pos Pelayanan TTG Perdesaan;
m. Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah dengan target terlaksananya pemetaan potensi ekonomi daerah dan fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program revjtalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan, serta terlaksananya penyusunan dasar hukum dan sosialisasi pedoman pengembangan produk unggulan daerah;
n. Pengembangan prasarana dan sarana di 65 kawasan agropolitan di 32 provinsi;
o. Percepatan pembangunan kawasan produksi di daerah tertinggal dengan target tersedianya fasilitas dan bantuan pembangunan kawasan produksi di 58 kabupaten tertinggal;
p. Percepatan pembangunan pusat pertumbuhan daerah tertinggal dengan target terlaksananya perbaikan mutu pengelolaan sumberdaya alam di 27 kabupaten tertinggal;
q. Peningkatan infrastruktur perdesaan skala kawasan termasuk kawasan eks-transmigrasi 100 kawasan;
r. Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan dengan target terbangunnya sistem pembangkit listrik alternatif (solar home system) pada desa-desa tanpa jaringan listrik di 81 kabupaten tertinggal.
Fokus 4 : Peningkatan Kualitas Pengelolaan Hutan dan Lingkungan
a. Pengendalian kebakaran hutan dengan target menurunnya hot spot menjadi sekitar 30 persen dari tahun 2006;
b. Rehabilitasi hutan dan lahan dengan target tersusunnya rencana teknis RHL dan terselenggaranya rehabilitasi hutan di daerah rawan banjir;
c. Pembangunan KPH dengan target ditetapkannya 7 unit KPH Model di 7 provinsi dan penyelesaian rancangan bangun KPH Model 21 unit di 21 provinsl;
d. Pengelolaan taman nasional model dengan target terwujudnya kelembagaan pengelolaan kolaboratif di 15 taman nasional model, serta terlaksananya kegiatan pengembangan 3 taman nasional dalam rangka debt nature swap (DNS).
Fokus 5 : Pembaharuan Agraria Nasional Berbagai kegiatan yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembaharuan agraria adalah:
a. Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dengan target: 10 ribu bidang konsolidasi tanah;
redistribusi tanah (termasuk pemetaan untuk mendukung Program Pembaharuan Agraria
Nasional/PPAN) 300 ribu bidang tanah; inventarisasi P4T di 2.000 kelurahan/desa;
b. Pengendalian dan pemberdayaan kepemilikan tanah di 419 kabupaten/kota;
c. Pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan dengan target
2.600 perkara di 419 kabupaten/kota.
Fokus 6: Pengembangan Kota Kecil dan Menengah Pendukung Ekonomi Perdesaan
a. Penyusunan rencana induk sistem pengembangan kota-kota kecil dan menengah dengan target tersusunnya rencana induk sistem pengembangan kota-kota kecil dan menengah pada 4 provinsi;
b. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung di kota kecil dan menengah dengan target pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkotaan di kota-kota kecil dan menengah melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK di 250 kawasan;
c. Bimbingan teknis penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dengan target tersusunnya rencana rinci tata ruang di kota kecil menengah di 15 kabupaten;
d. Pengembangan dan revitalisasi sistem dan kelembagaan ekonomi dengan target penguatan sistem kelembagaan ekonomi di 3 kabupaten.
III. PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN ENERGI SASARAN Sumber Daya Air:
1. Dimulai dan dilanjutkannya pembangunan 7 waduk, yaitu Waduk Gonggang, Waduk Nipah, Waduk Keuliling, Waduk Ponre-Ponre, Waduk Jatigede, Waduk Benel, dan Waduk Panohan;
2. Optimalnya fungsi waduk dan penampung air lainnya;
3. Optimalnya fungsi dan terbangunnya prasarana penyedia air baku dan sumur air tanah untuk pemenuhan air baku;
4. Beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi (termasuk irigasi air tanah) dan jaringan irigasi rawa;
5. Optimalnya fungsi jaringan irigasi dan rawa;
6. Optimalnya fungsi dan terbangunnya prasarana pengendali banjir di Wilayah-Wilayah strategis dan rawan banjir antara lain seperti di DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) serta pengoperasian flood forecasting dan Warning system di beberapa lokasi;
7. Terbangunnya prasarana pengamanan pantai di Wilayah-Wilayah rawan abrasi pantai, termasuk pulau-pulau terluar Nusantara;
8. Terselesaikannya 11 buah peraturan perundangan turunan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan
9. Terfasilitasinya pembentukan 14 wadah koordinasi di tingkat kabupatenlkota.
Transportasi :
1. Meningkatnya keselamatan transportasi melalui peningkatan keandalan kondisi prasarana, sarana dan standar operasi pelayanan transportasi dengan pengurangan backlog pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi jalan, prasarana dan sarana perkeretaapian, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan jalan raya, angkutan laut dan udara, peningkatan disiplin SDM serta budaya keselamatan bertransportasi;
terpenuhinya standar peraturan dan ketentuan-ketentuan standar internasional di 6 bidang transportasi yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional seperti IMO (International Maritime Organization) dan ICAO (International Civil Aviation Organization) penyempurnaan peraturan dan penegakan hukum dan Sosialisasi keselamatan transportasi. Sasaran pengurangan backlog pemeliharaan untuk prasarana jalan adalah melalui mempertahankan kondisi mantap jalan nasional sebesar 81 persen dan meningkatkan kecepatan rata-rata sebesar 45 km perjam, penggantian rel kereta api dan sistem sinyal telekomunikasi dan listrik, peningkatan manajemen dan kapasitas jalan lintas timur Sumatera dan lintas utara Pulau Jawa (Pantura), peningkatan dan operator Air Traffic Control (ATC) peralatan penunjang keselamatan penerbangan lainnya di bandara, peningkatan kemampuan dan kecepatan tindak pencarian dan penyelamatan koban kecelakaan, maupun efektivitas kelembagaan Badan SAR Nasional;
2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau masyarakat melalui pembangunan transportasi di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan pedalaman NKRI, termasuk pemberian subsidi keperintisan dan penyediaan kompensasi untuk public service obligation (PSO) agar pelayanan transportasi terjangkau oleh masyarakat;
3. Meningkatnya iklim yang lebih kondusif bagi investasi dan peran serta pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana transportasi untuk meningkatkan kelancaran dan efisiensi distribusi barang dan jasa sekaligus untuk mendukung target pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyelesaian revisi peraturan perundang-undangan di sektor transportasi (UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan, UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran), peraturan pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
Energi:
1. Menurunnya elastisitas energi;
2. Menurunnya subsidi energi;
3. Persiapan pembangunan prasarana batubara yang handal untuk mendukung Program Percepatan Pembangunan PLTU
10.000 MW;
4. Terselesaikannya pembangunan pipanisasi transmisi SSWJ gas bumi nasional;
5. Tercapainya peningkatan produksi migas 11 persen dari produksi migas tahun 2006;
6. Meningkatnya produksi batubara untuk mendukung program listrik 10.000 MW;
7. Terlaksananya penawaran 10 Wilayah Kerja Gas Methana-B;
8. Tersusunnya 15 Rancangan Kebijakan meliputi: (a) model kontrak kerjasama pengusahaan sumur tua Pertamina/KKKS;
(b) model kontrak Gas Methana B; dan (c) penyempurnaan draft kontrak kerjasama migas;
9. Pengembangan energi perdesaan, energi baru terbarukan dan konservasi energi melalui pembangunan Desa Mandiri Energi berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) dan pengembangan pilot plant bio-diesel, bio-ethanol, dan bio-fuel;
Pos dan Telematika:
1. Meningkatnya kemampuan pengawasan terhadap penyelenggaraan pos dan telematika;
2. Meningkatnya kualitas layanan pos dan jumlah akses telekomunikasi dan informatika di perdesaan;
3. Meningkatnya jangkauan dan mutu penyiaran televisi dan radio;
4. Berkembangnya pola kerjasama pemerintah-swasta dalam penyediaan infrastruktur dan layanan pos dan telematika;
5. Berkurangnya tingkat ketergantungan terhadap teknologi proprietary dan industri luar negeri;
6. Meningkatnya e-literacy masyarakat; dan
7. Meningkatnya efisiensi belanja modal pemerintah untuk keg1atan TIK dan sinergi pengembanganTIK lintas sektor.
Ketenagalistrikan :
1. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.600 MW di Jawa dan
1.840 MW di luar Jawa, serta berkurangnya daerah krisis listrik khususnya di luar Jawa;
2. Meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi sebesar 59 persen dan rasio elektrifikasi perdesaan menjadi sebesar 84 persen;
3. Semakin luas dan optimalnya sistem interkoneksi 500 kV, 275 kV dan 150 kV serta jaringan distribusinya baik di Jawa maupun luar Jawa;
4. Terwujudnya susut jaringan terutama teknis dan non teknis menjadi sekitar 9,5 persen;
5. Berkurangnya penggunaan BBM untuk pembangkit listrik menjadi sekitar 25 persen, serta meningkatnya pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan;
6. Terbitnya berbagai peraturan pelaksanaan UNDANG-UNDANG ketenagalistrikan yang baru;
7. Terselesaikannya reposisi dan retrukturisasi PT. PLN sesuai UNDANG-UNDANG ketenagalistrikan yang baru;
8. Dilaksanakannya pembangunan bidang ketenagalistrikan yang bersifat PSO sesuai master plan;
9. Berkembangnya pengembangan pemanfaatan komponen lokal dan dana investasi dalam negeri dalam pembangunan bidang ketenagalistrikan; dan
10. Berkembangnya partisipasi pemerintah daerah di berbagai wilayah dalam pengembangan ketenagalistrikan di daerahnya khususnya untuk pengembangan listrik perdesaan.
Perumahan dan Permukiman :
1. Meningkatnya penyediaan hunian sewa/milik yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa, peningkatan kualitas lingkungan perumahan, fasilitasi pembangunan dan perbaikan perumahan swadaya, serta peningkatan akses masyarakat terhadap kredit mikro perumahan;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan dan drainase) melalui pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dan kelembagaan; serta
3. Meningkatnya pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk menunjang kawasan ekonomi dan pariwisata melalui pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan skala regional dan sistem terpusat.
ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS Dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas ditempuh arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Bab 32 Buku II, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
Fokus 1 : Peningkatan Pelayanan Infrastruktur sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal A.
Sub Bidang Sumber Daya Air;
a. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku dengan target 1,004 m3/det;
b. Pembangunan tampungan untuk air baku dengan target 10 buah;
c. Operasi dan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku di 10 1itik;
d. Operasi dan pemeliharaan tampungan untuk air baku di 2 lokasi;
e. Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber air baku lainnya di 25 lokasi;
f. Pembangunan prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan seluas 688 ha;
g. Rehabilitasi prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan seluas 1.602 ha;
h. Operasi dan pemeliharaan prasarana air tanah untuk
air minum daerah terpencil perbatasan seluas 1.078 ha;
i. Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir di 62 lokasi;
j. Operasi dan pemeliharaan prasarana pengendalian banjir sepanjang 1.500 km;
k. Pemeliharaan prasarana pengamanan pantai sepanjang 20 km.
B.
Sub Bidang Transportasi I.
Keselamatan
a. Pemeliharaan jalan nasional sepanjang 30.139 kilometer dan jembatan 47.500 meter pada jalan nasional yang tersebar di seluruh provinsi;
b. Pengadaan dan pemasanagan fasilitas keselamatan LLAJ di 32 Provinsi yang meliputi: marka jalan 1.860.500 M, guar rail
66.124 M, rambu 18,796 buah, delinator 24.360 buah, RPPJ 593 buah, traffic light 56 unit, warning light 15 unit, cermin tikungan 75 buah, paku marka 10.500 buah, traffic cone
3.000 buah, LED Hi-Flux 252 unit, faske untuk BRT 3 paket, ATCS 5 paket, APILL tenaga surya 160 paket, peralatan PKB 32 unit, jembatan timbang 6 paket; dan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 146 Lokasi;
c. Pembangunan terminal dengan target dibangunnya terminal lintas Batas Negara 3 Lokasi dan Terminal Antar Kota Antar Provinsi di 6 lokasi;
d. Pemeliharaan dan pengoperasian prasarana jalan kereta layak sesuai dengan keselamatan dan keamanan terutama koridor utama (IMO) anggaran 62;
e. Sosialisasi/Workshop
d. Penyebaran Informasi Keselamatan LLAJ serta Monitoring dan Evaluasi bidang LLAJ;
f. Pengadaan dan Pemasangan SBNP dan Rambu Sungai dengan target 26 Buah Rambu Suar dan 1742 buah Rambu Sungai;
g. Pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Penyeberangan 2.225.000 M3;
h. Pembangunan Maritime Telecommunication System dengan target tersedianya sistem telekomunikasi pelayaran pada 32 SROP;
i. Pengerukan alur pelayaran dan Kolam Pelabuhan Laut 7.100.000 M3 di lokasi: Adpel Pasuruan, Adpel Tanjung Perak, Kanpel Brondong, Kanpel Kalbut, Kanpel Juwana, Kanpel Karangantu, Adpel Lhok Seumawe, Adpel Kuala Langsa, Adpel Jambi, Adpel Palembang, Kanpel Manggar, Adpel P. Baai, Kanpel Seba, Kanpel Paloh/Sekura, Adpel Samarinda, Adpel Sampit, Kanper Leok);
j. Pengadaan kapal navigasi (ATN Vessel) dengan target 4 unit kapal navigasi;
k. Pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) sebanyak 293 unit (Menara Suar, Rambu Suar, Pelampung Suar, Rambu Tuntun)
l. Pembangunan VTS Selat Malaka Tahap I pada 5 Lokasi;
m. Pembangunan INDONESIA Ship Reporting System Tahap I untuk 13 lokasi;
n. Pengawasan dan law enforcement keselamatan transportasi laut;
o. Pengadaan dan pemasangan radar survailance (pengamatan) penerbangan pada 3 lokasi;
p. Pengadaan dan pemasangan peralatan komunikasi penerbangan dengan target 234 unit tersebar di Nabire, Timika, Meulaboh, Galela, Tanjung Pandan, Cirebon, Cilacap, Tarkan, Nunukan, Palangkaraya, Labuhan Bajo, Maumere, Tambolaka, Waingapu, Mopah, Stagen, Torea, Takengon, Sibolga, Binaka, Kerinci, Karimunjawa, Samarinda, Melak, Long Ampung, Data Dawai, Palangkaraya, Sampit, Pk. Bun, Kuala Pembuang, Putussibau, Palu, Muna Larantuka, Soa, Ende, Waingapu, Bima, Namrole, Wahai, Enarotali, Wamena, Sarmi, Serui, Batom, Numfor, Tiom, Bengkulu, Rokot, Bali, Kalimarau, Gorontalo, Toli-Toli, Abandara Makassar, Wunopito, Maumere, Kisar, Dobo, Nabire, Sarmi, Waghete;
q. Pengadaan dan pemasangan navigasi penerbangan 29 unit tersebar di Batam, Kariumunjawa, Cilacap, Gading, Tarakan, Palangkaraya, Mumuju, Larantuka, Alor, Wamena, Sentani, Putusibau, Sabu, Luwuk, Meulaboh, Tanjung Pandan, Nabire, Manokwari, Timika, Kepi;
r. Pengadaan dan pemasangan peralatan bantu pendaratan dan pelayanan penerbangan 135 paket tersebar di :
Bengkulu, Batam, Gorontalo, Palu, Maumere, Mopah, Timika, Curug, Gading, Pk.
Bun, Kendari, Ende, Labuhan Bajo, Ternate, Mopah, Brangbiji, Sibolga, Aek Godang, Binaka, Rengat, Cilacap, Kallmarau, Sampit, Ketapang, Palu, Toli- Toli, Paso, Ppngtiku, Masamba, Seko, Rampi, Bua, Larantuka, ALor, Soa, Ende, Waingapu, Kao, Labuha, Galela;
s. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan di bandara 259 Paket tersebar di: Bengkulu, Tarakan, Kalimarau, Palangkaraya, Pk. Bun, Gorontalo, Palu, Paso, Kendari, Soa, Wunopito, Ruteng, Waingapu, Galela, Nabire, Moanamani, Sarui, Domine Eduard Osok, Adbandara Soetta, Silangil,
Sibolga, Aek Godang, Binaka, Seibati, Renga( Tarakan, Temindung, Kalimarau, Nunukan, Karinmunjawa, Cilacap, Tanjung Pandan, Palangkaraya, Sampit, Pk.
Bun, Ketapang, Ruteng, Ende, Maumere, Waingapu, Bima, Bandaneira, Ternate, Kao, Sanana, Sentani, Mopah, Nabire, Wamena, Obano, Kaimana;
t. Pembangunan Rating School di Sarong, Pangkalan Brandan dan Ambon (Gedung Kelas, Laboratorium Asrama, Gedung Praktek, Peralatan Diklat dan Praktek);
u. Upgrading laboratorium STPI Curug dengan target terselesaikannya peningkatan laboratorium STPI Curug I Paket (Lab.
Simulator, Fasilitas Kelas, Retrovit Pesawat Latih, Fasilitas Belajar Mengajar);
v. Pembangunan Maritime Education and Training Improvement (METI);
w. Pengembangan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan target meningkatnya kualitas STTD (Lab.
Simulator, Fasilitas Kelas, Renovasi Asrama, Kelas, Peralatan Praktek, Upgrading Alat Laboratorium, Alat PKB, Taman Lalu Lintas);
x. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pencarian dan penyelamatan dengan target tersedianya Kapal 5 Unit, Rubber Boat & Outboard Motor 96 Unit, Peralatan Penunjang Ops. SAR 48 paket, Rescue car untuk Pos SAR 53 unit, Transportable Communication 48 unit, Radio Repeater 48 unit, Rigid inflatable Boat 12 unit, Emergency Floating 2 Assy, Rescue Hoist 2 Assy, Suku Cadang & Flyway Kit Helikopter BO-105 1 paket, Peralatan komunlkasi dan navigasi pesawat BO-105 3 paket, Hydraulic Rescue tool 12 paket, Rapid Deployment Land SAR 2 Unit, MCC-Lut sejumlah 1 Lot, AMSC 1 Unit, Radio Link 10 Lot, tanah untuk kantor Pusat 20.000 M2, tanah untuk Pas SAR 48 Lokasi, Peralatan sistem komunikasi SAR 1 paket)
y. Pengembangan budaya keselamatan transportasi, dan penguatan kelembagaan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi.
II.
Aksesibilitas;
a. Penanganan jalan di kawasan perbatasan sepanjang 40 kilometer di Wilayah perbatasan di Kalbar, Kaltim;
b. Pembangunan jalan sepanjang 118,6 kilometer den jembatan sepanjang 139,2 meter di pulau-pulau terpencil terluar yang tersebar di Kepulauan Riau, Maluku NTT, Sulut, Sulteng, Maluku Utara, dan Papua;
c. Subsidi bus dan trayek perintis di 128 lintas;
d. Pembangunan dermaga penyeberangan dan kapal penyeberangan perintis dengan target penyelesaian dermaga penyeberangan 13 dermaga baru, dan 55 dermaga lanjutan, dermaga sungai 26 dermaga baru den 3 dermaga lanjutan, dan dermaga danau 13 dermaga;
e. Subsidi pengoperasian 36 kapal angkutan penyeberangan perintis yang melayani 70 lintas penyeberangan deism provinsi serta 8 1intas antar provinsi;
f. Pemberian subsidi PSO PT. KAI (Jawa dan Sumatera);
g. Pengadaan kereta Rel Listrik (KRL) baru dengan sasaran 10 set kereta (train set) dan Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDI).
Tahap II dengan target 2 set kereta;
h. Pembangunan kapal perintis dengan target 4 unit kapal ukuran 750 DWT dan 500 DWT;
i. Subsidi pelayaran perintis sebanyak 58 trayek tersebar di 18 provinsi;
j. Pemberian PSO PT. Pelni;
k. Subsidi operasi angkutan penerbangan perintis dan BBM untuk 96 rute, tersebar di 10 provinsi di Surnatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian/Papua.
C.
Sub Bidang Ketenagalistrikan
a. Pembangunan transmisi distribusi, pembangkit listrik dan memfasilitasi pembangunan ketenagalistrikan yang dilakukan BUMN dengan terbangunnya pembangkit listrik kecil, jaringan transmisi dan di berbagai Wilayah yang dilakukan oleh pemerintah; fasilitasi percepatan pembangunan pembangkit listrik
10.000 MW;
fasilitasi repowering, rehabilitasi PLTGU Muara Karang, PLTGU Muara Tawar, PLTGU Tanjung Priok melanjutkan PLTU Tarahan (target tahun 2008 penyelesaian sebagian Unit) rehabilitasi PLTA Saguling; tersusun master plan penyediaan listrik Sosial dan listrik perdesaan; tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 60,5 persen dan Rasio Desa Berlistrik 93,7 persen.
D.
Sub Bidang Pos dan Telematika Penyediaan infrastruktur pos dan telematika di daerah non-ekonomis melalui :
a. Penyediaan dana Public Service Obligation (PSO) pos untuk PT. Pos INDONESIA;
b. Penyediaan jasa akses telekomunikasi perdesaan melalui program Universal Service Obligation (USO) dengan target pembangunan di 20.471 desa yang dilakukan oleh operator pemenang tender.
E.
Sub Bidang Perumahan dan Permukiman
a. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa beserta fasilitas umum/sosial dan sarana dan prasarana dasarnya dengan target 111 twin blok (10.656 unit);
b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar untuk RSH-S (Rumah Sederhana Sehat) dan Rumah Susun sebanyak
10.000 unit;
c. Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan Kawasan di 4 kota dan 16 kawasan;
d. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya sebanyak 5000 unit;
e. Penyediaan infrastruktur primer perkotaan bagi kawasan RSH 32 kawasan;
f. Revitalisasi dan Penataan Bangunan dan Lingkungan di 145 kawasan;
g. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru dan perbaikan rumah di pemukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa ekstransmigrasi sebanyak 10.000 unit;
h. Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar di Permukiman Kumuh, Desa Tradisional, Desa Nelayan, dan Desa Eks- Transmigrasi sebanyak 10.000 unit;
i. Bantuan pembangunan dan perbaikan rumah di kawasan bencana sebanyak 600 unit;
j. eningkatan kualitas lingkungan perumahan perkotaan (Neighbourhood Urban Shelter Sector Project/NUSSP) di 32 kabupaten/kota;
k. Perbaikan lingkungan permukiman di 177 kawasan;
l. Pembinaan teknis bangunan gedung di 33 provinsi;
m. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Di Yogyakarta dan Jawa Tengah;
n. Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat di 1.560 desa;
o. Penyediaan prasarana dan sarana air minum pada kawasan strategis di 270 kawasan;
p. Pembangunan sistem penyediaan air minum bagi masyarakat berpendapatan rendah di 40 kawasan;
q. Pembangunan sarana dan prasarana air limbah percontohan skala komunitas (Sanitasi oleh Masyarakat/SANIMAS) di 100 lokasi;
r. Peningkatan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA)/sanitary landfill/sistem regional di 40 kabupaten/kota;
s. Pengembangan sistem drainase di 1 kota.
Fokus 2 :Peningkatan Daya Saing Sektor Riil A.
Sub Bidang Sumber Daya Air
a. Pembangunan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya sebanyak 7 waduk, dan 33 embung;
b. Rehabilitasi waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya untuk 26 waduk dan 32 embung;
c. Operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya untuk 121 buah;
d. Konservasi danau dan situ serta perbaikan sabuk hijau di kawasan sumber air di 8 provinsi;
e. Peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai untuk 15 provinsi;
f. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi untuk seluas 105.635 ha;
g. Pembangunan/peningkatan jaringan rawa seluas
22.837 ha;
h. Penyiapan lahan beririgasi seluas 2.000 ha;
i. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 210.732 ha;
j. Rehabilitasi jaringan rawa seluas 207.667 ha;
k. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas
2.100.000 ha;
l. Operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas
750.000 ha;
m. Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif untuk 14 provinsi dan 108 kabupaten;
n. Pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 145 km;
o. Pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 71,10 km;
p. Rehabilitasi sarana/prasarana pengendalian lahar gunung berapi;
q. Operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendalian lahar gunung berapi.
B.
Sub Sidang Transportasi
a. Peningkatan jalan dan jembatan nasional penghubung lintas sepanjang 284 kilometer jalan dan 1.160,8 meter jembatan yang tersebar di seluruh provinsi;
b. Peningkatan jalan Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa sepanjang 926,86 kilometer;
c. Peningkatan/pembangunan jalan Lintas Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Lintas Kota Metropolitan sepanjang 3.270 kilometer;
d. Pembangunan jembatan Suramadu sepanjang 1.383,7 meter;
e. Pembangunan jalan baru sepanjang 24,3 kilometer di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Utara dan peningkatan jalan di kota-kota strategis;
f. Pembangunan fly-over di Jabodetabek, Pamai Utara Jawa dan kota-kota metropolitan lainnya sepanjang
3.845 meter;
g. Pembangunan jalan lintas Pantai Selatan Jawa (Banten, Jabar, Jateng dan Jatim) sepanjang 25 kilometer;
h. Pembangunan jalan akses ke bandara Kuala Namu
sepanjang 7 kilometer;
i. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang 0.4 kilometer;
j. Relokasi Jalan Tol dan Jalan Arteri Porong-Gempol sepanjang 15 kilometer;
k. Penyusunan Rencana Teknis/Studi Kebijakan Transportasi Darat;
l. Pembangunan sarana ASDP dengan target 60 buah kapal penyeberangan;
m. Pembangunan break water Pelabuhan Penyeberangan;
n. Rehabilitasi/Peningkatan dermaga penyeberangan dan sungai dengan target 23 dermaga penyeberangan dan 8 dermaga sungai;
o. Pembangunan prasarana sungai danau dan penyeberangan dengan target 13 dermaga baru dan 55 dermaga lanjutan, 26 dermaga sungai baru dan 3 dermaga lanjutan, dan 13 dermaga danau;
p. Peningkatan/Rehabilitasi jalan KA sepanjang 467,42 kilometer;
q. Peningkatan Sistem Telekomunikasi dan Kelistrikan (Sintelis) dengan target 26 paket;
r. eningkatan jembatan KA dengan target 48 buah jembatan;
s. Pembangunan jalur ganda Lintas Selatan Jawa, jalur ganda Lintas Serpong Rangkas Bitung sepanjang 11,08 kilometer; lintas Tegal-Pekalongan sepanjang 22,70 kilometer, jalur ganda Segment III untuk Modifikasi Stasiun Cirebon; jalur ganda Lintas Cirebon-Kroya untuk Segment Karangsari-Purwekerto sepanjang 13,43 kilometer, serta jalur ganda lintas Duri-Tangerang untuk Segment Duri-Taman Kota sepanjang 5,6 kilometer;
t. Pembangunan jalan KA dengan memperbesar radius lengkung sepanjang 13,4 kilometer;
u. Pembangunan short cut lintas Surabaya Pasarturi-Gubeng untuk mendukung Surabaya commuter, dan short cut lintas Cisomang- Cikadondong;
v. Pembangunan perkeretaapian NAD untuk pengoperasian lintas Peudada-Malang, Gelumpang II dengan target pekerjaan Penyelesaian KRD I, pembangunan spoor kolong, pembuatan hanggar KRD I, dan pemagaran stas stasiun.
w. Lanjutan pembangunan double-double track lintas Manggarai-Cikarang;
x. Pengadan material prasarana KA yang meliputi pekerjaan rel dan wesel;
y. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Urgent Rehabiliattion of Tanjung Priok Port) sepanjang 800 M;
z. Pembangunan Kapal Penumpang untuk PT Pelni dengan target 1 unit kapal container-passenger (T-2.000);
a. Pengembangan Pelabuhan Dumai, Pelabuhan
Balikpapan, Jayapura dan Belawan;
b. Pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 8 lokasi (Pelabuhan Fak Fak, Tarakan, Bitung, Manado, Labuhan Amuk, Gorontalo dan Anggrek, Pantoloan, A.
Yani Ternate);
o. Pengembangan pelabuhan strategis 700 m2 di Papua (Sorong, Biak, Manokwari dan Merauke, Agats, Pomako, Serui);
aa.
Rehabilitasi prasarana transportasi udara fasilitasi sisi udara 1.044.848 M3 dengan target pekerjaan tanah dan 249.890 M2 pelapisan landasan, taxiway dan apron di Lampung, Pekonserai, Tanjung Pandan, Cilacap, Sampit, Waingapu, Brangbiji, Moanamani, Tanah Merah, Bokondini, Numfor, Senggeh, Merdey, Kebar, Bintuni;
bb.
Rehabilitasi prasarana transportasi udara fasilitas sisi darat dengan target rehabilitasi fasilitas gedung, terminal dan prasarana drainase tersebar di Silangit, Sibolga, Adbandara Makassar, Pelangkaraya;
cc.
Pembangunan Bandar Udara Medan Baru Sebagai pengganti Bandar Udara Polonia-Medan;
dd.
Pengembangan Bandar Udara Hasanuddin-Makassar;
ee.
Pembangunan/peningkatan Bandara di daerah perbatasan, terpencil & rawan bencana yang tersebar di 27 Bandara (Sabu, Rote, Putussibau, Kisar, Tanah Merah, Bokondini, Karubaga, Cut Nyak Dhien, Binaka, Lasondre, Rokot, Labuhan-Bajo, Maumere, Larantuka, Wunopito, Alor, Naha, Melongguane, Tual Baru, Nabire, Serui, Numfor, Dobo, Saumlaki Baru;
ff.
Pembangunan/peningkatan bandara ibu kota kabupaten, Ibu kota Propinsi, dan Daerah Pemekaran yang tersebar di 45 Bandara (Sibolga, Silampari, Pagar Alam, Bengkulu, Tanjung Pinang, Pekonserai, Kerinci, Muara Bungo, Tanjung Pandan, Cirebon, Curug, Kendari, Pongtiku, Rampi, Luwuk, Buol, Buton, Masamba, Labuha, Sentani, Malang, Bawean, Gading, Samarinda, Tarakan, Pk.Bun, Palangkaraya, Muara teweh, Ketapang, Stagen, Gorontalo, Palu, Poso, Moanamani, Enarotali, Wamena, Manokwari, Bintuni, Sarong, Selayar, Mamuju, Ende, Bima, Bandaneira, Ternate, Seko-Rampi);
C.
Sub Bidang Ketenagalistrikan
a. Penyiapan kebijakan dan pengaturan di bidang perencanaan ketenagalistrikan serta pemanfaatan energi dengan target terlaksananya review Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN);
terselenggaranya sosialisasi peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan pengembangan penyediaan tenaga listrik serta tersusun dan terbitnya rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagai tindak lanjut UU ketenagalistrikan yang baru
(tergantung persetujuan legislatif);
b. Penyiapan kebijakan dan pengaturan di bidang investasi dan pendanaan ketenagalistrikan dengan target; penyusunan indeks harga standar biaya khusus (IHSBK) satuan kerja listrik perdesaan TA 2009, terlaksananya sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang investasi sektor ketenagalistrikan;
terlaksananya monitoring pelaksanaan anggaran sistem jaringan transmisi dan distribusi Program Percepatan Pembangunan PLTU
10.000 MW;
c. Penggalangan kerjasama teknik dan kelembagaan di bidang energi dan ketenagalistrikan dalam tataran nasional, regional, dan internasional dengan target fasilitasi kerjasama nasional, regional, bilateral dan multilateral; tersusunnya rancangan pola kerjasama antar darah tingkat II dalam pemanfaatan energi;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan program ketenagalistrikan dengan target terlaksananya analisa dan evaluasi beban harian Jawa-Bali, terlaksananya pengumpulan informasi, analisa dan evaluasi pengelolaan data tenaga listrik; terlaksananya pengumpulan data statistik ketenagalistrikan; tersusunnya perhitungan ratio elektrifikasi terhadap program ketenagalistrikan.
D.
Sub Bidang Pos dan Telematika
a. Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi, kelembagaan industri pos dan telematika melalui :
- Penyempurnaan rekomendasi revisi UNDANG-UNDANG Pos;
- Penyempurnaan draft revisi UNDANG-UNDANG Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk menghadapi era konvergensi;
- Penyusunan peraturan pelaksana RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan RUU Cyber Crime;
- Perkuatan Sekretariat Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional.
b. Peningkatan jangkauan, kapasitas, dan kualitas infrastruktur dan layanan pos dan telematika melalui:
- Pemantauan pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik Palapa Ring;
- Rehabilitasi infrastruktur penyiaran televisi di 19 provinsi.
- Pembangunan pusat pendidikan pelatihan TIK.
c. Penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pos dan telematika melalui pembayaran cicilan kompensasi atas terminasi dini hak eksklusivitas PT. Telkom.
d. Peningkatan e-literacy masyarakat melalui:
- Pembuatan model e-education dengan sasaran
sarana TIK untuk SD dan SMP terpilih di DIY dan model e-education untuk direplikasi ke daerah lain;
- Penyediaan fasilitas pembelajaran di bidang TIK bagi pegawai pemerintah dan umum;
e. Pengembangan dan aplikasi TIK melalui :
- Pengembangan infrastruktur, perangkat lunak dan aplikasi berbasis open source dengan target berkurangnya tingkat penggunaan perangkat lunak ilegal;
dan bertambahnya jumlah instansi Pemerintah yang menggunakan perangkat lunak dan aplikasi open source.
- Penyediaan pusat informasi masyarakat melalui Program Community Acces Point.
- Pengembangan aplikasi Early Warning System.
E.
Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman
a. Pembangunan sarana dan prasarana pembuangan air limbah sistem terpusat di 41 lokasi.
Fokus 3 : Peningkatan Investasi Proyek-Proyek Infrastruktur yang Dilakukan oleh Swasta Melalui Berbagai Skim Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta A.
Sub Bidang Sumber Daya Air
a. Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik;
b. Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan.
B.
Sub Bidang Transportasi
a. Dukungan Pembangunan Jalan Tol berupa Pembebasan Tanah;
b. Penguatan Fungsi Perkeretaapian;
c. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak di Teluk Lamong (sudah diputuskan menjadi salah satu model kerjasama pemerintah swasta);
d. Tersusunnya Revisi UNDANG-UNDANG bidang Transportasi, Perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang;
e. pengaturan, pengawasan, pengusahaan jalan tol dengan target terselenggaranya pembangunan dan pengoperasian jalan tol dengan investasi dan kerjasama pemerintah dengan swasta.
C.
Sub Bidang Ketenagalistrikan
a. Pengaturan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan dengan target; terselenggaranya monitoring dan review pelaksanaan aturan jaringan tenaga listrik sistem Jawa-Bali dan Sumatera; terselenggaranya penyiapan bahan regulasi pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik terselenggaranya penyusunan pedoman pelaksanaan dan pengawasan aturan jaringan distribusi (Distribution Code) tenaga listrik;
b. Pelayanan usaha ketenagalistrikan dengan target terselenggaranya penyiapan bahan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik;
terselenggaranya koordinasi pelaksanaan perizinan dengan pemerintah daerah, terselenggaranya pembinaan, pengawasan,
monitoring, dan evaluasi kegiatan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
c. Analisa harga dan subsidi listrik dengan target, tersusunnya pedoman harga jual pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, terlaksananya monitoring dan evaluasi harga jual pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik penetapan biaya pokok penyediaan tenaga listrlk per wilayah/distribusi, terselenggaranya studi pola dan mekanisme penetapan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik antar negara;
d. Hubungan komersial tenaga listrik dengan target:
terselesaikannya permasalahan, pelaksanaan hubungan komersial tenaga listrik;
terselenggaranya peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam bisnis tenaga listrik, terselenggaranya penyusunan tata cara pengaduan sengketa antara pelaku usaha penyediaan tenaga listrik dengan konsumen listrik;
e. Perlindungan konsumen listrik dengan target, terselenggaranya penanganan pengaduan konsumen listrik/masyarakat serta monitoring dan evaluasinya;
terselenggaranya penyiapan dan evaluasi aturan perlindungan konsumen listrik;
f. Standardisasi ketenagalistrikan nasional untuk peralatan dan piranti listrik dengan target:
terselenggaranya kerjasama kalibrasi alat ukur listrik dalam rangka SKB Peneraan; terumusnya SNI bidang ketenagalistrikan, terlaksananya pengawasan, penerapan, dan sosialisasi SNI bidang ketenagalistrikan;
g. Penyelenggaraan kelaikan teknik ketenagalistrikan dengan target: tersusunnya pedoman, sosialisasi, dan pembinaan teknis sertifikasi laik operasi instalasi, alat ukur, aan sertifikasi produk peralatan dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
h. Penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan target:
terlaksananya pembinaan dan pengawasan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
i. Pembinaan usaha penunjang ketenagalistrikan dengan target: terlaksananya pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan usaha penunjang ketenagalistrikan dalam negeri;
terlaksananya penerapan Izin Menggunakan Jaringan (IMJ) Telematika pada jaringan tenaga listrik;
terselenggaranya pemetaan daerah cakupan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika di daerah Jawa Bali; dan terselenggaranya sosialisasi regulasi teknik dan lingkungan ketenagalistrikan.
D.Sub Bidang Pos dan Telematika
a. Peningkatan jangkauan, kapasitas, dan kualitas infrastruktur dan layanan pos dan telematika melalui pemantauan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring.
Fokus 4: Peningkatan Produksi Migas dan Produk Final Migas
a. Evaluasi skim bagi hasil (production sharing contract-PSG) migas guna mendorong pengembangan lapangan tua dan/atau marginal, eksplorasi di daerah remote, dan penguasaan lapangan migas yang siap dieksploitasi melalui :
- Pembinaan dan pengawasan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan target terlaksananya inventarisasi data dan rancangan kebijakan pengembangan lapangan tua (brownfield) dan gas marginal, antara lain dengan teknologi EOR dan resesuoir management;
- Pembinaan penerimaan negara minyak dan gas bumi dengan target terumuskannya perencanaan dan pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta perhitungan bagi hasil, perhitungan PNBP dan tarif minyak dan gas bumi, serta harga minyak mentah INDONESIA; tersusunnya rencana produksi dan pengembangan sistim lifting;
- Pembinaan hukum dan organisasi dengan target tersusunnya 15 rancangan kebijakan meliputi : (a) model kontrak kerjasama pengusahaan sumur tua Pertamina/KKKS; (b) model kontrak Gas Menthana B;
dan (c) penyempurnaan draft kontrak kerjasama migas;
b. Optimalisasi sistem pengangkutan Bahan Bakar Gas (BBG) dan pemanfaatan teknologi dalam negeri melalui :
- Pelayanan usaha pengangkutan dan penyimpanan migas dengan target tersusunnya rancangan kebijakan pola pengangkutan bahan bakar gas dan sistem pengendalian penyimpanan bahan bakar gas di pulau Sumatera;
- Peningkatan komponen dan pemberdayaan potensi dalam negeri sub sektor minyak dan gas bumi dengan target terlaksananya Pengembangan Tenaga Kerja Nasional (TKN) migas dan perumusan standar kompetensi tenaga kerja migas dalam pengawasan dan pemanfaatan barang dan jasa teknologi serta kemampuan rekayasa rancang bangun dalam negeri pada industri migas;
c. Pelayanan usaha pengolahan usaha hilir dengan target tersusunnya pedoman pelaksanaan pengawasan mutu BBM, BBG, BBI dan hasil olahannya serta optimalisasi kegiatan usaha pengolahan minyak dan gas bumi di P.
Jawa dan Sumatera;
Fokus 5: Percepatan Pelaksanaan Upaya
Diversifikasi Energi, Melalui Pemanfaatan Gas Bumi, Batubara dan Energi Baru/Terbarukan
a. Pemberian insentif penjualan gas/batubara dalam negeri serta evaluasi kontrak ekspor jangka panjang yang akan habis masa kontraknya melalui :
- Peningkatan dan pemanfaatan mineral, batubara dan panas bumi dengan target:
(1) meningkatnya produksi batubara mutu rendah untuk program 10.000 MW, pengembangan briket batubara dan lightcoal, dan penyiapan wilayah kerja pertambangan; (2) terlaksananya program aksi pencairan batubara, standardisasi briket batubara dan lightcoal, penelitian dan pengembangan imineral dalam rangka penelitian produk/teknik produksi, pengolahan mineral terpadu, pilot plant pembuatan gas sintetik dari batubara dan kokas briket.
- Pelayanan dan pemantauan usaha gas bumi dengan target: (1) tersusunnya rancangan kebijakan harga gas bumi domestik; (2) terlaksananya kegiatan pengusahaan Gas Metana-B di daerah Sumatera dan Kalimantan;
dan
(3) tersusunnya rancangan kebijakan pemakaian lahan bersama di daerah Sumatera dan Kalimantan.
b. Pemberian insentif pengembangan panas bumi serta penyelesaian kontrak-kontrak panas bumi oleh swasta dan bantuan teknis/fiskal melalui:
- Pengembangan investasi pengusahaan panas bumi dengan target tersusunnya rancangan kebijakan/prosedur, tata niaga pengembangan investasi dan tersusunnya rancangan peningkatan SDM.
c. Peningkatan pemanfaatan energi alternatif non-BBM, termasuk gas/batubara, serta pengembangan BBM melalui :
- Peningkatan pemanfaatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dengan target tersusunnya rancangan kebijakan/prosedur, terselenggara pemeriksaan dan pengawasan keselamatan kerja di 101 perusahaan standardisasi di 28 perusahaan, monitoring 6 laboratorium uji, den sosialisasi peraturan;
- Pengembangan dan penggunaan energi alternatif dengan target : (1) tersolisasinya pemanfaatan biofuel kepada masyarakat; dan (2) terkoordinasi pengembangan biofuel;
- Pengembangan dan penggunaan energi alternatif dengan target : (1) tersusun rancangan kebijakan konversi dan konservasi migas, FS jaringan distribusi gas dan pengembangan energi,
(2) terlaksananya penelitian dan pengembangan teknologi proses (dalam rangka program langit biru sektor transportasi dan penerapan aditif untuk peningkatan kualitas bahan bakar), teknologi pemanfaatan gas bumi (rancangan kebijakan untuk peningkatan pemanfaatan);
dan
(3) tersusunnya
rancangan kebijakan pemanfaatan bumi untuk rumah tangga dan mekanisme penyalurannya;
- Koordinasi penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif;
- Pengembangan usaha dan pemanfaatan energi baru terbarukan dengan target: (1) terselenggaranya fasilitasi dan implementasi Pembangkit Skala Kecil (PSK) dan Pembangkit Skala Menengah (PSM) energi terbarukan; (2) tersusunnya strategi pengembangan energi terbarukan dalam rangka meningkatkan peran energi terbarukan dan evaluasi program langit biru;
(3) tersusunnya rancangan kebijakan sosialisasi energi baru terbarukan dan konservasi energi terhadap penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi; (4) terselenggaranya survei potensi pemanfaatan energi setempat pada daerah terpencil (sulit terjangkau listrik PLN); (5) terbangunnya PLTS, Refrigerator, Pengering Suryadi pulau-pulau kecil terluar; (6) terlaksananya studi kelayakan dan penyusunan detail engineering design berdasarkan hasil survey pemanfaatan saluran irigasi untuk pembangkit listrik, serta untuk pembangunan PLTMH;
(7) terlaksananya studi kelayakan pembangkitan tenaga listrik biomassa;
dan (8) terlaksananya studi kelayakan dan DED untuk pembangkit Listrik Tenaga Angin.
Fokus 6 : Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Energi
a. Evaluasi dan penyempurnaan sistem distribusi/harga BBM, LPG, dan LNG dalam negeri melalui :
- Penyiapan dan penentuan harga dan subsidi bahan bakar dengan target rumusanharga dan subsidi bahan bakar untuk volume konsumsi 39,7 juta kiloliter sebesar Rp.35.17 Trilyun;
- Pembinaan, pengawasan dan pemantauan usaha migas melalui pipa dengan target:
(1) terpenuhinya kebutuhan BBM dan berkurangnya tingkat penyalahgunaan BBM; (2) meningkatkan pemanfaatan akses gas bumi; (3) pengembangan infrastruktur minyak bumi Pulau Jawa-Sumatera;
dan
(4) tersusunnya neraca kebutuhan dan penyediaan gas bumi.
- Pembinaan usaha hilir minyak dan gas bumi dengan targettersedianya data dan informasi mengenai Lembaga Penyalur BBM meliputi SPBBM, dealer/distributor dan agen dalam kegiatan usaha niaga BBM di seluruh Wilayah INDONESIA;
b. Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi melalui:
- Sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan target
(1) tersusunnya Direktori Slakeholder energi baru terbarukan dan konservasi energi; (2) terselenggaranya kegiatan pemberdayaan
fungsi cleaning house dan integrasi program informasi web-based energi baru terbarukan dan konservasi energi; (3) tersedianya alat peraga untuk keperluan pameran energi terbarukan dan konservasienergi antara lain: penyempurnaan alat peraga PLMH (mikrohidro); pembuatan alat peraga Pembangkit ListrikTenaga Bayu (PLTB); pembuatan alat peraga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); pembuatan alat peraga konservasi energi;
pengadaan flex;
dan
(4) terselenggaranya sosialisasi pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi dengan Pemerin.tah Daerah;
- Pembinaan dan penerapan konservasi dan efisiensi energi dengan target :
(1) terselenggaranya kerjasama konservasi energi; (2) terselenggaranya penerapan konservasi energi melalui program kemitraan;
(3) tersusunnya rancangan pedoman sertifikasi dan registrasi manajer energi; (4) tersusunnya rancangan fungsional konservasi energi;
(5) terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi konservasi energi; (6) terselenggaranya audit energi di sektor di industridan bangunan;
(7) terlaksananya monitoring pelaksanaan penghematan energi;
(8) tersusunnya rancangan Energy Conservation Promotion in INDONESIA (kerjasama dengan JICA);
(9) terselenggaranya penerapan program aplikasi energy efficiency benchmark untuk bangunan; (10) terselenggaranya penerapan program aplikasi energy efficiency benchmark untuk industri;
dan
(11) terselenggaranya kegiatan counterparting kerjasama RI-Denmark.
c. Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) melalui:
- Pengaturan dan pengawasan usaha non bahan bakar dengan target terselenggaranya pembinaan dan pengawasan mutu produk biofuel untuk sektor transportasi dan industri di 5 kota dan mutu produk pelumas yang beredar di 35 kota;
- Pengembangan Desa Mandiri Energi dengan target:
(1) terselenggaraannya kegiatan Panitia Teknis Sumber Daya Energi (PTE);
(2) tersusunnya rancangan kebijakan pengembangan sosial ekonomi Desa Mandiri Energi (DME);
(3) terlaksananya pengembangan aspek kelembagaan DME;
(4) terselenggaranya koordinasi pengembangan energi perdesaan; (5) terlaksananya kegiatan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan Pemerintah Daerah; (6) tersusunnya rancangan pendanaan mikro pengembangan energi perdesaan; (7) terlaksananya pembangunan percontohan Desa Mandiri Energi berbasis BBN;
(8) terlaksananya pembangunan percontohan Desa Mandiri Energi berbasis Non-BBN;
(9) terbentuknya Lembaga Pengelola Desa Mandiri
Energi berbasis BBN; (10) terbentuknya Lembaga Pengelola Desa Mandiri Energi berbasis non-BBN;
(11) meningkatnya aksesibilitas listrik perdesaan (kerjasama dengan Belanda-GTZ);
dan
(12) pelaksanaan Integrated Microhydro Development and Application Program IMIDAP (kerjasama dengan UNDP);
- Pengembangan bahan baku bio-energi dengan target terealisasinya 600 ha kebun induk tanaman jarak;
pengembangan 9.890 hajarakpagar; dan tersusunnya 19 paket teknologi pengolahan bio-energi;
- Penguasaan teknologi produksi BBN dengan target tersusunnya 3 pilot plant bio-diesel, bio-ethanol, dan bio-fuel.
- Pengembangan industri BBN dengan target terlaksananya pilot project pabrik ethanol/biodiesef.
- Koordinasl, monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan BBN dengan target tersusunnya 3 rumusan kebijakan pengembangan BBN.
d. Pengembangan kebijakan pemanfaatan energi bersih melalui :
- Penyiapan restrukturisasi energi dan regulasi pemanfaatan energi bersih dengan target : (1) ditayangkannya iklan sosialisasi UU tentang energi di stasiun TV dan iklan sosialisasi UU tentang energi di media cetak ; (2) terlaksananya talkshow UU Energi di Stasiun TV dan radio sehingga masyarakat memahan tentang UU Energi;
(3) tersusunnya baseline CDM sistem ketenagalistrikan di INDONESIA;
(4) tersusunnya emisi sistem ketenagalistrikan INDONESIA 2025 (5) tersusunnya potensi biofuel dalam rangka CDM;
(6) terselenggaranya pemanfaatan energi persektor dalam rangka mencapai target Kebijakan Energi Nasional 2025; (7) tersusunnya konsep peraturan (Rancangan PERATURAN PEMERINTAH) sebagai tindak lanjut UU Energi;
(8) terlaksananya capacity building tentang CDM; (9) terlaksananya updating baseline CDM Sistem amali;
(10) tersusunnya program dan koordinasi (Pemanfaatan Energi Terbarukan (ET) dan Konservasi Energi (KE); (11) terlaksananya evaluasi dan monitoring pemanfaatan ET dan KE; dan (12) terselenggaranya seminar UU Energi (termasuk pendamping teknis).
IV.
PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SASARAN Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan partisipasi jenjang pendidikan dasar yang
diukur dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) jenjang SD termasuk SDLB/MI/Paket A setara SD menjadi 110,9 persen dan 94,8 persen; meningkatnya APK jenjang SMP/MTs/Paket B setara SMP menjadi 95 persen; meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99,5 persen; dan meningkatnya APS penduduk usia 13-15 tahun menjadi 94,3 persen.
b. Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang diukur dengan meningkatnya APK jenjang SMA/SMK/MA/Paket C setara SMA menjadi 64,2 persen; meningkatnya APS penduduk usia 16-18 tahun menjadi 65,8 persen; dan meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi menjadi 17,2 persen.
c. Meningkatnya proporsi sekolah yang memiliki fasilitas pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidkan, yang merujuk pada standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan;
d. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat termasuk antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan;
e. Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang disyaratkan;
f. Meningkatnya kesejahteraan pendidik;
g. Menurunnya angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 6,2 persen, bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca.
h. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan Kelas III rumah sakit mencakup 100 persen;
i. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di 28.000 desa;
j. Meningkatnya persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) mencakup 95 persen;
k. Meningkatnya case detection rate tuberkuloses (TBC) mencakup lebih dari 70 persen;
l. Meningkatnya persentase penderita demam berdarah dengue (DBD) yang ditemukan dan ditangani mencakup 100 persen;
m. Meningkatnya persentase penderita malaria yang ditemukan dan diobati mencakup 100 persen;
n. Meningkatnya persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang ditemukan dan mendapat pertolongan anti retroviral treatoviral treatment (ART) mencakup 100 persen;
o. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat tablet zat besi (Fe) mencakup 80 persen;
p. Meningkatnya persentase bayi yang mendapat Vitamin A mencapai 80 persen;
r. Meningkatnya persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat keamanan mencakup 70 persen;
s. Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB) mencakup 45
persen;
t. Menurunnya TFR menjadi sekitar 2,17 per wanita;
u. Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif menjadi sekitar 29,2 juta peserta; dan
v. Meningkatnya jumlah peserta KB Baru sekitar 6,0 juta peserta.
ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut ditempuh arah kebijakan sebagaimana dalam Bab 26, Bab 27, dan Bab 29, Buku II dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
Fokus 1: Akselerasi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang merata dan bermutu
a. Melanjutkan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP dengan sasaran 35,8 juta siswa SD/Setara dan, SMP/Setara, serta untuk 6,1 juta siswa MI/setara dan MTs/setara dan MTs/setara;
b. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar bagi 1,3 juta siswa SD dan 499 ribu siswa SMP, serta bagi 360 ribu siswa MI dan 280 ribu siswa MTs.
c. Pengadaan buku pelajaran SD/MI/SDLB dan SMP/MTs melalui BOS buku dengan sasaran tersedianya buku pelajaran bagi 3,8 juta siswa SD/Setara dan SMP/Setara, serta untuk 6,1 juta siswa MI/setara MTs/setara;
d. Rehabilitasi 8,978 ruang kelas SMP dan 910 ruang kelas MTs;
e. Peningkatan daya tampung SD/MI dan SMP/MTs melalui pembangunan 500 unit sekolah baru SMP, 1.000 unit SD- SMP Satu Atap dan 275 unit MI-MTs Satu Atap untu wilayah tepencil, 10.000 ruang kelas baru SMP/MTs, serta pembangunan asrama siswa dan mess guru di daerah terpencil dan kepulauan;
f. Pembangunan prasarana pendukung di SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB yang mencakup perpustakaan termasuk buku bacaannya, pusat sumber belajar, dan laboratorium dengan target 10.000 ruang perpustakaan dan pusat sumber belajar SD dan 10.778 ruang laboratorium/ perpustakaan SMP, pembangunan
4.920 laboratorium komputer untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah, penyediaan 5,378 paket peralatan, serta 845 ruang laboratorium/perpustakaan di MI-MTs dengan paket peralatannya.
g. Penyelenggaraan pendidikan alternatif untuk memberi pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler melalui penyelenggaraan Paket A setara SD bagi 107,0 ribu orang dan Paket B setara SMP bagi 549 ribu orang.
h. Penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di 33 provinsi.
Fokus 2 : Peningkatan Ketersediaan, Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik.
a. Percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik bagi 191,0 ribu orang guru sekolah umum, 37,5 ribu orang guru sekolah agama, dan 28,2 ribu dosen, serta pengembangan kemitraan antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan sekolah untuk mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun untuk 22 ribu orang guru;
b. Percepatan sertifikasi akademik bagi pendidik dengan target 219 ribu orang guru sekolah umum dan 37 ribu orang guru sekolah agama;
c. Peningkatan kesejahteraan pendidik dengan target tersedianya tunjangan fungsional bagi 478 ribu guru sekolah umum dan 350 ribu guru sekolah agama, tunjangan profesi bagi 60 guru sekolah umum dan 6.000 guru sekolah agama, tunjangan khusus bagi 40 ribu guru sekolah umum dan 3.081 guru sekolah agama, serta subsidi guru bantu bagi 110 ribu guru sekolah umum dan 20 ribu guru agama;
d. Pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan.
Fokus 3 : Peningkatan Akses, Pemerataan dan Relevansi Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Berkualitas
a. Beasiswa untuk siswa miskin dengan target tersedianya beasiswa untuk 732 ribu siswa SMA/SMK serta untuk 210 ribu siswa MA;
b. Rehabilitasi sekolah (SMA/SMK/MA) bagi 1.740 ruang kelas SMA/SMK serta 2.500 ruang kelas MA;
c. Peningkatan daya tampung SMA/SMK/MA melalui pembangunan unit sekolah baru (USB) terutama di perdesaan dan ruang kelas baru (RKB) dengan target 25 USB SMA 300 USB SMK, 900 RKB SMA, 2.000 RKB SMK serta 100 USB MA;
d. Pembangunan prasarana pendukung mencakup perpustakaan, laboratorium, dan workshop dengan membangun 1.466 ruang perpustakaan dan laboratorium di SMA dan SMK, serta
1.000 paket di MA, dan 4.563 laboratorium komputer untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sekolah, disertai dengan penyediaan perawatan dan bukunya.
e. Penyediaan sarana dan prasarana perguruan tinggi dengan membangun 54 politeknik seluas 262 ribu M2, tersedianya
1.200 paket peralatan, serta tersedianya sarana dan prasarana perguruan tinggi agama (PTA) di 119 PTA.
f. Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa prestasi dengan target tersedianya beasiswa bagi 161,7 ribu mahasiswa di PT umum dan 48,9 ribu mahasiswa di PTA;
g. Peningkatan intensitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.
Fokus 4: Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah
a. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional dengan target tersedianya penyelenggaraan pendidikan
keaksaraan fungsional bagi 1,2 juta orang;
b. Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan bacaan dengan target tersedianya buku dan bahan bacaan yang berkualitas;
c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan usia dini dengan target tersedianya subsidi dan pembangunan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) serta peningkatan mutu pendidikan usia dini.
Fokus 5 : Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan terutama Bagi Masyarakat Miskin
a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit dengan target penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan bagi 76,8 juta penduduk miskin;
b. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya dengan target penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar bagi sekitar 76,8 juta penduduk miskin di Puskesmas;
c. Pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dengan target pelayanan antenatal (K4) 87 persen dan kunjungan neonatus (KN-2) 87 persen, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 85 persen, dan cakupan kunjungan bayi 80 persen;
d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dengan target tersedianya 1.500 puskesmis, 2.200 puskesmas pembantu, 28.000 pas kesehatan desa, 2.500 rumah dinas dokter dan paramedis puskesmas.
Fokus 6 : Peningkatan Ketersediaan Tenaga Medis dan Paramedis, terutama untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Daerah Terpencil dan Tertinggal
a. Pemenuhan tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis, terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit kabupaten/kota terutama di daerah terpencil, tertinggal dan daerah bencana dengan target tersedia terlatihnya
28.000 tenaga kesehatan dan 56.000 kader kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan daerah bencana.
Fokus 7 : Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
a. Penanggulangan penyakit menular melalui pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular persen penderita DBD, Malaria, HIV/AIDS yang ditemukan dan diobati, > 70 persen angka penemuan TB dan 95 persen UCI desa;
b. Penelitian Penyakit Menular Tropis untuk TBC, Demam Berdarah, dan Malaria.
Fokus 8 : Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Ibu Hamil, Bayi dan Anak Balita
a. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita melalui
pelaksanaan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita : makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) pada 1-2 juta bayi dan anak {6-24 bulan), Vitamin A pada 2 juta bayi dan 16 juta balita/4 juta bufas, tablet Fe pada 4 juta ibu hamil, kapsul Yodium pada 80 persen wanita usia subur di kecamatan endemik sedang dan berat dan survailans gizi di 8.015 Puskesmas.
Fokus 9 :
Peningkatan Pemanfaatan Obat Generik Esensial, Pengawasan Obat, Makanan dan Keamanan pangan
a. Penyediaan obat esensial termasuk obat program Rp.
18.000/kapita/tahun;
b. Pengujian laboratorium sampel obat, obat tradisional, kosmetika, Narkotik Psikotropik, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), makanan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) melalui pelaksanaan pengujian laboratorium terhadap 97 ribu sampel.
c. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium dengan target penyediaan sarana dan prasarana laboratorium : 4 balai POM baru dan 26 balai POM termasuk 6 lab khusus yang memenuhi 30 persen persyaratan Good Laboratory Practice (GLP).
Fokus 10 : Revitalisasi Program KB
a. Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah dengan target penyelenggaraan
65.000 tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling, dan terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin, serta penyediaan kontrasepsi gratis bagi 813.850 peserta KB baru (PB) miskin dan
9.534.600 peserta KB aktif (PA) miskin;
b. Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) dengan target 2.430 kecamatan memiliki PIK-KRR yang aktif dan berkualitas;
c. Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan keluarga dengan target 45 persen (2,4 juta) keluarga menjadi anggota BKB aktif, 38 persen (1,0 juta) keluarga menjadi anggota BKR aktif, dan 41 persen (0,9 juta) keluarga menjadi anggota BKL aktif;
d. Intensifikasi advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB Nasional dengan target 14.300 desa/kelurahan memiliki tokoh agama/tokoh masyarakat yang melakukan advokasi dan KIE KB;
e. Penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat dengan target peningkatan jumlah Pengawas Petugas Lapangan KB (PPLKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB)/Penyuluh KB (PKB) yang terlatih sebanyak 26.500 petugas;
f. Pendataan keluarga dan individu dalam keluarga dengan
target 73.500 desa/kelurahan melaksanakan pendataan dan mempunyai data keluarga yang terkini;
g. Peningkatan kompetensi petugas dan pengelola program KB dengan target 26.500 PPLKB dan PLKB/PKB memenuhi standar kompetensi;
h. Pengadaan alat/bahan sarana pelayanan program KB dengan target tersedianya sarana penunjang pelayanan program KB dan pengembangan sistem informasi program KB berbasis informasi dan teknologi (IT) di pusat dan 33 provinsi.
V.
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN Prioritas pembangunan tahun 2008 ini ditempuh dengan fokus dan sebagai berikut :
SASARAN Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam Prioritas Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2008 adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin, sehingga menurunkan angka kemiskinan menjadi antara 15,0 - 16,8 persen.
ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS Dalam rangka mencapai sasaran tersebut ditempuh arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam berbagai program pembangunan dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
Fokus 1 : Stabilitas Harga Bahan-bahan Pokok
a. Penyediaan cadangan beras Pemerintah 1 juta ton dengan target tersedianya cadangan beras sehingga mencapai 1 juta ton.
b. Stabilisasi harga komoditas Prima melalui Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) dengan target pelaksanaan pembelian gabah petani sebanyak 130 ribu ton, jagung 35 ribu ton di 27 provinsi.
Fokus 2 : Mendorong Pertumbuhan Yang Pro-Rakyat Miskin
a. Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional termasuk perempuan pengusaha (PNPM-P) kepada 75.000 usaha mikro melalui 3000 koperasi LKM;
b. Bimbingan teknis/pendamping dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada 1.000 LKM/Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
c. Pelatihan fasilitator budaya/motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro melalui koperasi dengan sasaran kepada 1.000 koperasi;
d. Rintisan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal kepada 75 sentra/koperasi;
e. Fasilitasi Pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi dengan sasaran kepada 250 koperasi;
f. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan target
pelaksanaan pemberdayaan di 15 Solar Packaged Dealer Nelayan (SPDN), 100 kedai pesisir, dan bantuan sosial yang tersebar di 100 kabupaten/kota;
g. Pengembangan usaha perikanan skala kecil pada 100 kelompok nelayan dan pembudidaya ikan untuk konsumsi masyarakat di 50 kab/kota;
h. Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dengan target 57 persen (1,2 juta) keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (KS-1) anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif berusaha;
i. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk
1.051.000 sertifikat tanah dan 500 ribu ha peta dasar pendaftaran tanah, dan 3.072 titik KDKN;
j. Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
Fokus 3 :
Menyempurnakan dan Memperluas Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di daerah perdesaan (Program Pengembangan Kecamatan) dengan target penyediaan bantuan langsung masyarakat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 2.389 kecamatan;
b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di daerah perkotaan dengan target penyediaan bantuan langsung masyarvkat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 3.581 kelurahan;
c. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (RISE) dengan target penyediaan bantuan teknis di 237 kecamatan;
d. Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (SPADA) dengan target penyediaan bantuan langsung masyarakat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 186 kecamatan di 32 kabupaten di 8 provinsi;
e. Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat dengan target perwujudan koordinasi program pembangunan berbasis masyarakat secara sistematis.
Fokus 4 : Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Dasar
a. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar bagi 1,3 juta siswa SD dan 499 ribu siswa SMP, serta bagi 360 ribu siswa MI dan 280 ribu siswa MTs.
b. Beasiswa untuk siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) dengan target penyediaan beasiswa bagi 732 ribu siswa SMA/SMK serta bagi 210 ribu serta bagi 210 ribu siswa MA.
c. Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi dengan target penyediaan beasiswa bagi 161,7 ribu mahasiswa di perguruan tinggi (PT) serta
48,9 ribu mahasiwa di perguruan tinggi agama (PTA);
d. Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit dengan target penyediaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin pada 76,8 juta penduduk miskin;
e. Pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin pada 76,8 juta penduduk miskin;
f. Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin dengan target penyediaan pelayanan kontrasepsi gratis bagi 813.650 peserta KB baru (PB) miskin dan 9.543.600 peserta KB aktif (PA) miskin.
Fokus 5 : Membangun dan Menyempurnakan Sistem Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) dengan target pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 15 provinsi dan di 40 kabupaten/kota.
b. Pemberdayaan sosial keluarga untuk fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
Menyediakan bantuan sosial untuk fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di beberapa kabupaten/kota;
c. Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial dengan target penyediaan bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam dan korban bencana sosial di beberapa kabupaten/kota;
d. Peningkatan pelayanan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk anak, lanjut usia dan penyandang cacat;
e. Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan pada pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin balita, menjamin keberadaan anak usia sekolah di sekolah dasar (SD/madrasah ibtidaiyah (MI) dan sekolah menengah pertama (SMP)/madrasah tsanawiyah (MTs) serta bantuan tunai bagi 1,5 juta RTSM;
f. Pendataan pelaksanaan Program Keluarga Harapan/PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan) dengan target 1,5 juta RTSM;
g. Penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin (raskin) untuk menjamin ketersediaan beras dan kebutuhan pokok bagi rumah tangga miskin;
h. Pengurangan pekerja 'anak dalam rangka mendukung PKH dengan target tersedianya pendidikan bagi anak yang bekerja di 7 provinsi.
VI.
PEMBERANTASAN KORUPSI, DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
SASARAN Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam priorita Pemberantasan Korupsi, dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :
1. Menurunnya tindak pidana korupsi yang tercermin dari :
a. Tumbuhnya iklim takut korupsi;
b. Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap INDONESIA;
c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi;
2. Meningkatnya kinerja birokrasi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang-bidang lainnya, yang antara lain ditandai dengan:
a. Makin efisien dan efektifnya penggunaan anggaran;
b. Berkurangnya penyalahgunaan kewenangan (KKN) di lingkungan birokrasi pemerintahan;
c. Meningkatnya kinerja birokrasi, antara lain dalam memberikan pelayanan publik.
ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut ditempuh arah kebijakan sebagaimana dalam Bab 13, Buku II dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
Fokus 1 : Penindakan Tindak Pidana Korupsi
a. Penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada 5 (lima) penggunaan APBN terbesar dan sektor penerimaan Negara dengan target penyelesaian penindakan terhadap pelaku korupsi pada lima pengguna APBN terbesar dan sektor penerimaan negara.
Fokus 2 : Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
a. Mempercepat langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi, melanjutkan pelaksanaan kampanye publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi untuk masalah di bidang pertanahan, investasi; Pengadaan barang dan jasa; perpajakan dan Samsat dengan target meningkatkan pemahaman dan inisiatif instansi/lembaga dan RAD PK pada 5 fokus masalah pertanahan, investasi, pengadaan barang dan jasa, perpajakan dan Sasat.
Fokus 3 : Penyempurnaan UNDANG-UNDANG yang menghambat upaya percepatan pemberantasan korupsi
a. Percepatan penyempurnaan UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Pidana, UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana dengan target tersusunnya UNDANG-UNDANG yang lebih mampu mendukung
pelaksanaan pemberantasan korupsi.
Fokus 4 : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi
a. Mempercepat penerbitan peraturan pelaksanaan UNDANG-UNDANG tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
peraturan pelaksanaan UNDANG-UNDANG tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dengan target terciptanya payung hukum yang kuat bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi;
b. Penyebaran isu strategis dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi pada masyarakat dengan target tersosialisasinya budaya anti korupsi pada masyarakat.
Fokus 5 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang investasi, perpajakan dan kepabeanan,Samsat (sistem administrasi satu atap), pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik, dengan target meningkatnya kualitas pelayanann publik di bidang pertanahan, investasi, perpajakan dan kepabeanan. Samsat dan pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Pertanahan dengan target menerbitkan
2.209 juta sertifikat (bidang) tanah kepada masyarakat.
c. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah (bidang kesehatan dan pendidikan) dengan target meningkatnya kapasitas aparat pemerintah daerah di 15 provinsi dalam menerapkan SPM (bidang kesehatan dan pendidikan) di daerahnya;
d. Penyempurnaan Sistem Koneksi (inter-phase) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi antar instansi yang terkait dengan target terbentuknya Sistam Koneksi (inter-phase) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum, melalui pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi (secara on-line) untuk mempercepat proses perijinan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, yakni berupa pengembangan Sistem Administrasi Badan Hukum (S1SMINBAKUM) serta pengembangan sistem pelayanan hukum bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai upaya mempercepat iklim investasi.
Fokus 6 : Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan PNS
a. Penyempurnaan sistem remunerasi PNS yang layak dan dapat mendorong peningkatan kinerja dengan target penetapan sistem remunerasi PNS yang layak dan dapat mendorong peningkatan kinerja;
b. Penyempurnaan sistem penilaian kinerja PNS, untuk menggantikan sistem DP3 yang dinilai tidak akuntabel dengan target penetapan sistem penilaian kinerja PNS yang akuntabel;
c. Penyempurnaan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999 dengan
target tersusunnya Rancangan UNDANG-UNDANG Pokok-pokok Kepegawaian pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun
1999. Fokus 7 : Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengawasan Aparatur Negara
a. Penyusunan pedoman penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah dengan target tersusunnya pedoman penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah;
b. Penyusunan sistem pengawasan pemerintah dengan target tersusunnya sistem pengawasan pemerintah yang efisiensi, efektif dan tidak tumpang tindih, serta yang dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah;
c. Penataan kelembagaan quasi birokrasi dan kelembagaan birokrasi dengan target berkurangnya tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga/badan quasi birokrasi dan lembaga-lembaga di dalam birokrasi.
VII. PENGUATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN DAN PEMANFAATAN KEAMANAN DALAM NEGERI SASARAN Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :
1. Tercapainya tingkat kapasitas alutsista pertahanan dan keamanan yang mampu menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan secara lebih optimal termasuk dalam hal mendukung kesiapan pencegahan dan penanggulangan terorisme.
2. Meningkatkan efektivitas dan intensitas penjagaan dari pelanggaran wilayah dan kedaulatan serta tindak kejahatan transnasional di wilayah yurisdiksi laut dan wilayah-wilayah perbatasan;
3. Menguatnya penghayatan terhadap ideologi bangsa, dan pluralitas bangsa yang pada akhirnya akan mendukung kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Tertangkapnya pelaku utama aksi-aksi terorisme dan terbongkarnya jaringan utama terorisme di INDONESIA;
5. Meningkatnya kerjasama pencegahan dan penanggulangan terorisme regional maupun global dalam rangka meredam aksi-aksi terorisme dalam negeri yang terkait dengan jaringan terorisme internasional;
6.Semakin mantapnya kondisi kemanan dalam negeri.
ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS Dalam mencapai sasaran tersebut ditempuh arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Bab 3, Bab 4, Bab 5, dan Bab 6, Buku II dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
Fokus 1 : Peningkatan kemampuan alutsista TNI dan Alut Polri serta Peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenhi
kebutuhan alutsista TNI dan alut Polri
a. Penggantian dan Pengembangan Alutsista TNI dengan target kesiapan alutsista integratif TNI menjadi 40 persen dari jumlah saat ini, kesiapan alutsista TNI AD menjadi 38 persen dari jumlah saat ini, kesiapan alutsista TNI AL menjadi 41 persen dari jumlah yang ada saat ini, kesiapan alutsista TNI AU menjadi 43 persen dari jumlah yang ada saat ini;
b. Pengembangan peralatan Polri dengan target kesiapan peralatan Polri mencapai 70 persen dari kondisi yang ada saat ini;
c. Pengembangan sistem industri pertahanan dengan target ditetapkannya sejumlah peraturan perundangan yang mengatur mekanisme pengembangan industri pertahanan;
d. Pemanfaatan fasilitas pemeliharaan dan penyerapan secara signifikan produk industri pertahanan nasional dengan target meningkatnya jumlah dan jenis alutsista TNI dan alut Polri industri pertahanan nasional untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan.
Fokus 2 : Pengembangan profesional dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri
a. Pengembangan profesionalitas personil TNI dan Polri dengan target terpeliharanya kekuatan dan kemampuan prajurit TNI dan anggota Polri;
b. Pembangunan dan pengembangan fasilitas TNI dan Polri dengan target tersedianya secara memadai barak, rumah dinas, atau bangunan-bangunan komando, serta pusdiklat dan rumah sakit.
Fokus 3 : Pengamanan batas negara pada sekitar pulau-pulau kecil terluar dan wilayah-wilayah perbatasan
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos pertahanan dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran wilayah dan kedaulatan dengan target pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalur-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI dan PNG di Papua;
b. Peningkatan operasional penjagaan dan pengawasan aktivitas asing di pulau-pulau terluar dan wilayah-wilayah perbatasan dengan target terselenggaranya perjagaan dan pengawasan aktivitas asing di pulau-pulau terluar dan wilayah-wilayah perbatasan;
c. Peningkatan kerjasama bilateral pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan melalui peningkatan kerjasama bilateral melalui forum General Border Committee (GBC) INDONESIA - Malaysia, Joint Border Committee (JBC) INDONESIA-PNG, JBC INDONESIA-Timor Leste. Joint Working Group (JWG) INDONESIA-Philipina, dan Sosial Ekonomi Malaysia-INDONESIA (SOSEK MALINDO) serta pembangunan fasilitas pos-pos permanen pengamanan
perbatasan dengan prioritas di wilayah perbatasan RI- Malaysia, RI-Timor Leste dan RI-PNG.
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos keamanan dalam rangka pencegahan tindak kejahatan transnasional dengan target pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalur-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI dan Papua New Guinea (PNG) di Papua.
Fokus 4 : Penanggulangan dan pencegahan gangguan keamanan laut
a. Pengembangan prasarana dan sarana termasuk early warning system dengan pengadaan kapal markas, pembentukan UPT di 6 provinsi, terbangunnya stasiun koordinasi keamanan laut, pengadaan early warning system;
b. Operasi bersama keamanan laut dan penegakan hukum di wilayah laut INDONESIA dengan target meningkatnya intensifikasi operasi bersama keamanan laut;
c. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan dengan target terselenggaranya 180 hari operasi terpadu, teroperasikannya 21 kapal pengawas, terbentuknya 132 kelompok masyakarat pengawas, terselenggaranya pentaatan dan penegakan hukum di 5 unit kerja peradilan perikanan dan pengembangan 5 UPT pengawas.
Fokus 5 : Pencegahan dan pemberantasan narkoba dan kejahatan transnasional lainnya
a. Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba dengan target meningkatnya jumlah penyelesaian perkara kejahatan di bidang narkoba;
b. Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba dengan target bertambahnya jumlah dan perlengkapan pusat-pusat pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba;
c. Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba dengan target bertambahnya masyarakat yang mengerti dan sadar bahaya narkoba;
d. Penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dengan target tersosialisasinya pencegahan penyalahgunaan narkoba di seluruh INDONESIA;
e. Pengamanan Kawasan Hutan Operasi hutan lestari 100 kali di 10 provinsi paling rawan, khususnya di hutan lindung, operasi gabungan 150 kali di 10 provinsi.
Fokus 6 : Penyelesaian dan pencegahan konflik
a. Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila dengan target terlaksananya diseminasi informasi tentang ideologi Pancasila melalui media massa dan dialog.
b. Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dengan target terlaksananya sosialisasi/desiminasi
informasi wawasan kebangsaan melalui media massa dan dialog;
c. Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air dengan target terlaksananya program cinta tanah air dan wawasan kebangsaan oleh 200 Ormas/LSM;
d. Penyediaan Sarana, Prasarana dan Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Media Center di Poso, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan NTB serta Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal dengan target terbangunnya dan berfungsinya Media Center di 10 provinsi dan tersedianya informasi dan SDM aparatur yang berkualitas;
e. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik dengan target terlaksananya pendidikan masyarakat dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
f. Penguatan Ruang Publik bagi pencegahan dan Penyelesaian Konflik dengan target terlaksananya forum bersama antar umat beragama dan dialog di 6 lokasi;
g. Pengefektifan Sistem Kewaspadaan Dini Sosial Politik dengan target berfungsinya sistem kewaspadaan dini sosial politik secara efektif;
h. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Berbagai Pihak dalam Penyelesaian konflik dengan target meningkatnya Kapasitas Desk Aceh, Desk Papua, Desk Sulteng. Desk Perbatasan dan Pulau Terluar/kecil dan koordinasi penyelesaian konflik lainnya.
i. Pemantapan community policing dan tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya dengan target makin berperannya tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya dalam mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Fokus 7 : Penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme serta peningkatan kerjasama internasional dalam penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme
a. Peningkatan kelembagaan Badan Koordinasi Penanganan Terorisme dengan target meningkatkan koordinasi penanganan tindak kejahatan terorisme;
b. Penihgkatan pencarian, penangkapan dan pemrosesan tokoh-tokoh kunci operasional terorisme dengan target meningkatnya jumlah penangkapan dan proses hukum tokoh-tokoh kunci terorisme;
c. Kerjasama bilateral dalam hal penanggulangan dan pencegahan aksi-aksi terorisme serta kerjasama kawasan dan regional dalam penanggulangan dan pencegahan aksi-aksi terorisme dengan target meningkatnya penanganan terorisme yang bersifat lintas negara serta menurunnya potensi aksi terorisme lintas negara.
Fokus 8 : Penguatan intelijen untuk mewujudkan keamanan nasional
a. Meningkatnya sarana dan prasarana intelijen pusat dan
daerah dengan target meningkatnya kemampuan lembaga dan SDM intelijen pusat dan daerah, meningkatnya kemampuan intelijen TNI, terbangun sistem informasi intelijen pertahanan, meningkatnya kemampuan intelijen Polri;
b. Operasi dan koordinasi dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas, mencegah dan menanggulangi konflik, separatisme, dan terorisme dengan target teredamnya potensi gangguan keamanan, ketertiban, kriminalitas, konflik, separatisme, dan terorisme, terdeteksinya ancaman gangguan pertahanan negara, terdata dan termonitornya pelaku tindak pidana, terdeteksi dan terungkapnya jaringan peredaran gelap narkoba.
VIII.
PENANGANAN BENCANA, PENGURANGAN RISIKO BENCANA, DAN PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR SARAN Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Penangan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular pada tahun 2008 terbagi menjadi tiga sasaran utama.
a. Meningkatnya kinerja penanganan pasca bencana baik pada tahap tanggap darurat maupun pemulihan, khususnya dalam penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias, serta di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah;
b. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui penerapan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana, di antaranya dengan pendayagunaan penataan ruang wilayah, koordinasi kelembagaan antar daerah, dan pemanfaatan berbagai teknologi yang terkait upaya pengurangan risiko bencana;
c. Meningkatnya pemberantasan penyakit menular, khususnya flu burung.
Dalam pencapaian sasaran pertama untuk meningkatnya kinerja penanganan pasca bencana, khususnya dalam penyelesaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias, akan diupayakan untuk:
diselesaikannya pembangunan perumahan: dilanjutkannya penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana wilayah seperti jalan dan jembatan, pelabuhan laut dan pelabuhan udara, dan telekomunikasi; pulihnya fasilitas dan pelayanan sosial budaya kemasyarakatan dan pulihnya perekonomian di tingkat masyarakat; serta secara konsisten ditingkatkannya kapasitas pemerintah daerah dalam rangka menyiapkan peralihan tanggungjawab setelah selesainya mandat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias di tahun 2009 (exit strategy). Sedangkan dalam kaitannya dengan penanganan pasca bencana khususnya di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Jawa Tengah, akan diupayakan pembangunan perumahan dan permukiman khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya serta pada kawasan yang menga1ami kerusakan yang paling parah. Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan dan permukiman seperti air bersih, sanitasi dan drainase. Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatah bagi masyarakat; pulihnya prasarana pelayanan sosial untuk masyarakat korban bencana dan kelompok masyarakat yang rentan; pulihnya prasarana pendukung perekonomian yang meliputi perdagangan (pasar), keuangan perbankan, kelistrikan, prasarana pendukung pertanian, dan prasarana telekomunikasi untuk mendukung revitalisasi perekonomian; terselesaikannya pembangunan prasarana keagamaan, pemulihan beberapa warisan budaya; pulihnya prasarana ketertiban, keamanan, dan peradilan bagi masyarakat;
pulihnya prasarana dan pelayanan pemerintahan; pulihnya aktivitas sektor produksi dan jasa yang memiliki potensi lapangan kerja besar khususnya Industri kecil, pariwisata dan pertanian; dan pulihnya pelayanan lembaga keuangan dan perbankan bagi akses permodalan untuk usaha kecil dan menengah yang terkena dampak bencana.
Sementara dalam pencapaian sasaran kedua, untuk meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui penerapan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana akan diarahkan pada keterpaduan koordinasi kelembagaan, dan pemanfaatan berbagai teknologi yang terkait upaya pengurangan risiko bencana, pendayagunaan penataan ruang wilayah sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan spasial dan sentral. Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana terbagi ke dalam subsasaran berikut ini : Meningkatnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan penataan ruang yang antisipatif terhadap mitigasi bencana dan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang; meningkatnya dayaguna RTRW sebagai kebijakan strategi spasial dari program-program sektoral, meningkatnya efektivitas dan legalitas kelembagaan pengendalian pemanfaatan penataan ruang; serta meningkatnya upaya penyediaan data dan informasi spasial.
Selanjutnya dalam sasaran ketiga, untuk meningkatnya pemberantasan penyakit menular yang secara khusus diarahkan pada : terlaksananya survailans; meningkatnya nunikasi, informasi dan edukasi; meningkatnya kapasitas pelaksana/pengawas kesehatan unggas di lapangan, petugas kesehatan hewan dan fasilitas kesehatan hewan, tertanganinya virus flu burung pada unggas; tersedianya sarana dan prasarana penanganan kasus di rumah sakit;
tersedianya obat flu burung, tertanganinya pasien/penderita penyakit flu burung;
meningkatnya peran Pemda dalam penanganan kasus flu burung di wilayahnya;
dan meningkatnya kualitas koordinasi
penanganan virus flu burung di tingkat nasional dan daerah.
ARAH KEBIJAKAN, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS Dalam mencapai sasaran tersebut di atas ditempuh arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Bab 33 Buku II, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
Fokus 1a :
Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di NAD-Nias
a. Peningkatan, pengembangan dan pnguatan landasan pemulihan NAD-Nias yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan target:
semakin baiknya kinerja dan pelayanan infrastruktur di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota;
meningkatnya koordinasi serta kerjasama tingkat wilayah antara pemerintah daerah, donor dan NGO di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota;
bersinerginya pembangunan infrastruktur dan prasarana layanan publik di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota terlaksananya pengendalian program dan penerapan sistem akuntabilitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota;
bersinerginya pembangunan yang sifatnya strategis dengan pembangunan yang dilaksanakan di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota;
b. Peningkatan kehidupan masyarakat dan pengembangan wilayah NAD-Nias pasca bencana dengan target:
terealisasinya total 8.000 rumah baru dan penyewa;
terbangunnya PSD 461 paket;
rehabilitasi/ rekonstruksi jalan nasional 232 km, jalan provinsi 243 km di Provinsi NAD, jalan provinsi di Nlas 168 km, jalan kabupaten NAD-Nias 864 km; tersedianya runway bandara Sultan Iskandar Muda dengan kapasitas Airbus A340; terbangunnya pelabuhan laut Lhok-semauwe (untuk industri); Meulaboh, Calang dan Sabang (untuk logistik); dan Langsa (untu CPO); tersedianya sarana kerja pemerintah untuk 545 daerah dan 5 unit peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik;
tersedianya sarana dan prasarana sistem kehumasan untuk 15 kantor Pemda dan 27 forum komunikasi; terbangunnya 15 kantor/gedung Pemerintah.
Fokus 1 b :
Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di DIY-Jateng, serta pasca bencana alam lainnya di berbagai daerah
a. Penyelesaian pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan prasarana dasar diantaranya melalui penanganan jembatan Janti;
penataan lingkungan permukiman dengan target penataan rumah dan prasarana dasar di DIY dan Jateng, pembangunan perumahan bagi masyarakat
korban bencana serta pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;
b. Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat yang meliputi pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan melalui:
rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar bagi korban bencana di DIY dan Jateng; rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan menengah bagi korban bencana di DIY dan Jateng; peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dengan target tersedianya puskesmas, poskedes, dan rumah dinas dokter; dan jaminan KB berkualitas bagi rakyat miskin dengan target tersedianya sarana dan prasarana keluarga berencana serta alat/obat kontrasepsi;
c. Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memantapkan penyelenggaaraan pemerintah di wilayah pasca bencana dengan target terbangunnya sarana dan prasarana pemerintahan pasca bencana di kabupaten Alor, Nabire, Gunung Kidul, Klaten, Ciamis, Cilacap, Bantul, Kota Solak, Kota Bukittinggi dan Kota Padang panjang; dan pembangunan gedung dan pembangunan prasarana dengan target rehabilitasi kantor BPKP di Provinsi DIY;
d. Bantuan modal pasca bencana untuk usaha mikro dan kecil dengan target tersedianya bantuan modal pada 100 koperasi;
e. Peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah melalui:
peningkatan kapasitas kelembagaan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (KHPP) dengan target meningkatnya kapasitas kelembagaan KHPP di Provinsi DIY;
dan pemulihan beberapa warisan budaya yang rusak dengan target terlaksananya pemulihan benda cagar budaya di bawah pengelolaan BP3 DIY dan Jateng pendukungan untuk pemulihan benda cagar budaya daerah di DIY dan Jateng.
Fokus 2 : Penjabaran rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana
a. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah dan implementasinya dilaksanakan oleh suatu institusi yang kuat yang bersifat koordinatif melalui Pengembangan Sistem Manajemen Penanganan Bencana dengan target 30 provinsi serta terbentuknya lembaga penanganan bencana dan SDM yang memahami penanganan bencana di pusat dan daerah serta menjabarkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RANPRB) ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) PRB.
b. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini melalui pengembangan sistem deteksi dini tsunami
(tsunami early warning system/TEWS) dengan target peningkatan kapasitas kelembagaan sistem deteksi dini tsunami dan 1 sistem integrasi;
c. Meneliti gejala alam tsunami dalam rangka pembekalan pengetahuan bagi masyarakat melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakatdi 4 lokasi prioritas;
d. Mengurangi cakupan risiko bencana melalui mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir dengan target terlaksananya kegiatan mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir di 11 lokasi Wilayah pesisir rawan bencana.
Fokus 3 : Pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam sistem deteksi dini dan mitigasi bencana
a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam Usaha mitigasi bencana dan kebakaran;
penanggulangan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial;
serta Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mitigasi bencana alam;
b. Penyebaran informasi pada masyarakat mengenai bencana alam dengan target tersebarnya informasi bencana alam di seluruh INDONESIA;
dan penyempurnakan pelaksanaan pemberian bantuan sosial dengan target pemberian bantuan kebutuhan sosial dasar berupa Sandang, pangan, pelatihan penanganan bencana, dapur umum, kader karang taruna;
c. Dukungan pengembangan jaringan sistem deteksi dini dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di tingkat daerah dan masyarakat dengan penyediaan 38 titik pengamatan pasang Surut, 12 GPS, data Geo Spasial Pulau Sumatera bagian barat, rencana bangun buoy dalam rangka penerapan sistem deteksi dini dengan target 5 unit bouy dan manajemen bencana; pelayanan data dan informasi dari satelit penginderaan jarak jauh dalam rangka penyediaan data spasial bagi sistem deteksi dini, pengembangan tsunami dengan target penyediaan Peta Geospatial data sistem deteksi dini; pengembangan Meteorological Early Warning System (MEWS) dengan target terpasangnya dan beroperasinya MEWS di 3 lokasi dan pengembangan Tsunami Early Warning System (TEWS) dengan target terpasang dan mulai beroperasinya TEWS di 160 lokasi serta terlaksananya sosialisasi dan simulasi sistem peringatan dini di 2 lokasi.
Fokus 4: Pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana
a. Pemetaan multirawan bencana alam terpadu dengan target tersedianya peta multirawan bencana terpadu untuk Pulau Sumatera bagian Barat dan Pulau Jawa
bagian Selatan;
b. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berbasis bencana didukung data spesial melalui : penyusunan RTRW Kabupaten/Kota berbasis pengurangan risiko bencana; pemutakhiran peta dasar rupa bumi untuk dasar revisi/penyusunan peta tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten berbasis bencana dengan target 275 Nomor Lembar Peta (NLP) di sebagian Pulau Papua dan sebagian Kepulauan Maluku dan batas wilayah; perencanaan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan batas wilayah laut dengan target fasilitasi penyusunan peraturan daerah tata ruang laut dl 25 kabupaten/kota;
dan pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) untuk mendukung berbagai aspek pembangunan wilayah dengan target tersedianya data spasial Pulau Sumatera bagian barat;
c. Penyusunan Normal Standar Prosedur dan Manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang melalui:
penyusunan NSPM pengendalian pemanfaatan ruang dengan target penyusunan panduan zoning regulation dan building code serta sosialisasinya;
dan penyusunan NSPM pengendalian pemanfaatan ruang dengan target tersusunnya 6 permendagri tentang penataan ruang di daerah;
d. Penguatan dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk sistem dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah rawan bencana dengan target penetapan sistematika data penataan ruang bagi keperluan penyusunan RTRW (pilot project);
e. Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang dengan target tersedianya pedoman penjabaran RTR dalam strategi pemanfaatan ruang dan pengendaliannya melalui :
penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang laut dan pesisir dengan target fasilitasi penyusunan tata ruang laut, pesisir dan pulau- pulau kecil di 25 kabupaten/kota;
f. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan dengan target tersedianya pedoman penjabaran RTRW dalam strategi pemanfaatan ruang dan pengendaliannya;
g. Sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta pembahasan dan penetapan peraturan pelaksanaannya dengan target tersosialisasikannya
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan tersusunnya RPP sebagai tindak lanjutnya dalam rangka pengurangan resiko bencana.
Fokus 5 : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penanggulangan Flu Burung
a. Penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza dengan target terlaksananya survailans;
100 persen pasien/ penderita penyakit flu burung yang ditemukan tertangani; tersedianya obat flu burung; serta tersedianya sarana dan prasarana di RS;
b. Penanganan dan pencegahan wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan dengan target terlaksana pengadaan vaksin AI 80 juta dosis, rapid test 10 ribu dan fasilitasi poskeswan dan laboratorium di 33 provinsi; penurunan kasus flu burung pada hewan di 30 provinsi, penataan budidaya unggas perdesaan melalui VPF 80 kelompok, penataan unggas di permukiman 20 kelompok;
meningkatnya peran Pemda dalam penanganan kasus flu burung di wilayahnya;
terselenggaranya komunikasi dan informasi dan edukasi publik; serta tersosialisasikannya bahaya flu burung melalui media cetak dan elektronik, forum maupun dialog.
BAB 3 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008 memberi gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2006, perkiraan tahun 2007, dan sasaran tahun 2008, serta kebutuhan, sumber dan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2008, serta kebutuhan, sumber, dan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2008 tersebut dicapai melalui berbagai keglatan sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan.
A.
KONDISI EKONOMI MAKRO TAHUN 2006 DAN PERKIRAAN TAHUN 2007 Kondisi ekonomi makro tahun 2006 dan perkiraannya tahun 2007 dapat disimpulkan sebagai berikut :
Pertama, stabilitas ekonomi terjaga baik, tercermin dari stabilnya nilai tukar rupiah, menurunnya laju inflasi dan suku bunga, serta meningkatnya cadangan devisa. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2006 mencapai Rp 9.168 per USD menguat 5,5 persen dibandingkan tahun 2005 dan terjaga rata-rata Rp 9.098 per USD dalam empat bulan pertama tahun
2007. Laju inflasi menurun menjadi 6,6 persen dari 17,1 persen pada tahun 2005 dan terjaga pada tingkat 6,3 persen pada bulan April 2007 (y-o-y). Suku bunga acuan (BI rate) menurun menjadi 8,75 persen pada bulan Mei 2007 dari 12,75 persen pada akhir tahun 2005.
Cadangan devisa meningkat menjadi USD 49,3 miliar pada akhir bulan April 2007 dengan
telah melunasi utang IMF sebesar USD 7,6 miliar pada bulan Oktober 2006.
Kedua, terjaganya stabilitas ekonomi yang didukung oleh permintaan eksternal yang kuat mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya melambat Penerimaan ekspor dalam tahun 2006 meningkat menjadi USD 100.7 miliar dengan ekspor nonmigas naik 19,7 persen. Penyaluran kredit perbankan meningkat sejak bulan Agustus 2006 sehingga pada bulan Desember 2006 kenaikannya mencapai 14.1 persen (y-o-y).
Pertumbuhan ekonomi secara bertahap meningkat menjadi 6,0 persen pada semester II/2006 (y-o-y) meskipun dalam keseluruhan tahun 2006, ekonomi tumbuh 5,5 persen; sedikit lebih lambat dari tahun 2005 (5,7 persen). Sampai dengan triwulan I/2007 momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan pertumbuhan sebesar 6,0 persen (y-o-y) Stabilitas Ekonomi yang terjaga yang didukung oleh ekspektasi yang semakin baik mendorong kinerja pasar modal di INDONESIA.
Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada akhir tahun 2006 dan akhir bulan April 2007 mencapai 1.805,5 dan 1.999,2 atau meningkat 55,3 persen dan 10,7 persen dibandingkan akhir tahun 2005 dan 2006.
Ketiga, kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja meningkat. Dalam bulan November 2005 - Agustus 2006, tercipta lapangan kerja baru bagi 1,5 juta orang sehingga pengangguran terbuka menurun dari 11,9 juta orang (11,2 persen) menjadi 10,9 juta orang (10,3 persen).
Kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi penduduk miskin yang masih berjumlah 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006 akan ditingkatkan pada tahun 2007.
Keempat, kemandirian ekonomi meningkat. Dalam tahun 2006 rasio utama terhadap PDB menurun menjadi sekitar 40 persen;
lebih rendah dari tahun 2004 (56,1 persen). Disamping pelunasan utang IMF empat tahun lebih cepat dari yang dijadwalkan.
Pemerintah juga telah MEMUTUSKAN untuk mengakhiri program CGI (Consultative Group on INDONESIA).
Keputusan ini dimaksudkan agar penetapan agenda dan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, penentuan sumber pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan benar-benar independen mengacu pada kepentingan nasional.
Dalam keseluruhan tahun 2007, perekonomian diperkirakan tumbuh lebih tinggi dengan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga dan ketahanan ekonomi yang lebih baik. Laju inflasi pada tahun 2007 diperkirakan sekitar 6,5 persen dan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen dapat dicapai.
Gambaran lebih rinci kondisi ekonomi tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007 adalah sebagai berikut:
MONETER, PERBANKAN, DAN PASAR MODAL Upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi yang bergejolak tahun 2005 telah memulihkan kembali kepercayaan terhadap rupiah dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa.
Stabilitas ekonomi yang membaik selanjutnya memberi ruang bagi penurunan suku bunga dan mendorong kembali penyaluraan kredit perbankan.
Memasuki tahun 2006, nilai tukar rupiah menguat hingga menembus Rp.9.000,- per USD antara lain oleh nilai imbal beli rupiah yang cukup tinggi yang mendorong masuknya investasi portofolio.
Kenaikan suku bunga Fed Funds yang masih berlangsung sampai pertengahan tahun 2006 dan gejolak bursa saham di beberapa negara berpengaruh terhadap bursa saham di negara-negara berkembang dan nilai tukar mata uang dunia termasuk rupiah.
Nilai tukar rupiah sempat melemah hingga lebih dari Rp
9.400,- per USD dalam perdagangan harian pertengahan Mei
2006. Siklus pengetatan moneter di negara maju yang mereda dan nilai imbal beli rupiah yang masih tinggi menguatkan kembali rupiah. Sejak bulan Juli 2006, nilai tukar rupiah relatif stabil pada rentang Rp 9.000 - Rp. 9.200 per USD. Dalam keseluruhan tahun 2006, rata-rata nilai tukar rupiah harian mencapai Rp. 9.168,- per USD. Dalam empat bulan pertama tahun 2007, nilai tukar rupiah tetap stabil dan terjaga rata-rata sebesar Rp 9.098,- per USD.
Stabilnya rupiah berperan dalam mengendalikan laju inflasi.
Sejak bulan Oktober 2006, laju inflasi tahunan menurun menjadi satu digit dengan tidak lagi mencakup bulan kenaikan BBM (bulan Oktober 2005). Dengan perkembangan ini, laju inflasi dalam tahun 2006 mencapai 6,6 persen.
Dalam empat bulan pertama tahun 2007, laju inflasi tetap terkendali. Pada bulan April 2007, laju inflasi setahun mencapai 6,3 persen (y-o-y).
Nilai tukar rupiah yang relatif stabil dan laju inflasi yang terkendali memberi ruang bagi penurunan suku bunga di dalam negeri. Sejak bulan Mei 2006, suku bunga acuan (BI rate) diturunkan secara bertahap hingga menjadi 8,75 persen pada bulan Mei 2007, atau 400 bps lebih rendah dari akhir tahun
2005. Dengan menurunnya suku bunga acuan, suku bunga deposito menyesuaikan secara bertahap. Pada bulan Maret 2007, suku bunga deposito 1 dan 3 bulan menurun menjadi 8.1 persen dan 8,5 persen dari 12,0 persen dan 12,2 persen pada bulan Februari 2006. Suku bunga kredit dan investasi menurun masing-masing menjadi 14,5 persen dari 16,4 persen dan 15,9 persen pada bulan Maret 2006.
Stabilitas ekonomi yang membaik mendorong kinerja bursa saham. Pada pertengahan bulan Mei 2006, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) melemah didorong oleh gejolak bursa saham internasional. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sempat menurun 20,5 persen pada pertengahan bulan Juni 2006 dibandingkan dengan indeks harian tertinggi yang dicapai pada bulan Mei
2006. Langkah-langkah untuk menjaga stabilitas rupiah menguatkan kembali kepercayaan terhadap pasar modal. Pada pertengahan bulan Desember 2006, IHSG di BEJ kembali menurun didorong oleh efek menjalar dari rencana pengaturan arus modal jangka pendek di Thailand yang berimbas pada bursa saham di Asia. Pada akhir tahun 2006, IHSG di BEJ ditutup pada tingkat
1.805,5 atau 55,3 persen lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2005. Dalam triwulan 1/2007, IHSG
sedikit melemah antara lain oleh pengaruh regional dengan menurunnya bursa saham China terkait rencana penyidikan investasi ilegal di China. Secara keseluruhan kepercayaan terhadap pasar modal di INDONESIA masih tetap terjaga.
Menurunnya suku bunga dan membaiknya ekspektasi terhadap perekonomian mendorong penyaluran kredit perbankan. Pada bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2006, kredit perbankan meningkat berturut-turut sebesar Rp 11,7 triliun, Rp 17,4 triliun, Rp 11,7 triliun, dan Rp 25,6 triliun. Peningkatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan bulan Juli yang hanya naik sebesar Rp 1,9 triliun.
Sampai pada bulan Maret 2007, penyaluran kredit perbankan meningkat sebesar 16,5 persen dengan kredit investasi, modal kerja dan konsumsi tumbuh masing-masing sebesar 13,9 persen, 20,3 persen, dan 11,9 persen. Dengan perkembangan ini, loan-to-deposit ratio (LOR) mencapai 62,0 persen pada bulan Maret 2007.
Meningkatnya penyaluran kredit perbankan diiringi oleh menurunnya non-performing loan. Sejak bulan Juni 2005, non-performing loan meningkat.
Langkah-langkah yang ditempuh untuk menurunkan kredit bermasalah mampu menekan non-performing loan. Pada bulan Desember NPL menurun menjadi Rp 47,5 triliun, berkurang Rp 14,0 triliun dari bulan November 2006 dan terjaga hingga bulan Maret 2007. Secara keseluruhan fungsi intermediasi perbankan berjalan lebih baik didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang kuat.
NERACA PEMBAYARAN. Perekonomian dunia yang tumbuh tinggi (5,3 persen) pada tahun 2006 ikut mendorong penerimaan ekspor INDONESIA. Pada tahun 2006, total penerimaan ekspor mencapai USD 102,7 miliar, atau naik 18,1 persen dibandingkan tahun
2005. Kenaikan penerimaan ekspor tersebut didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang meningkat masing-masing sebesar 9,4 persen dan 20,7 persen. Sementara itu, impor meningkat menjadi USD 73,0 miliar, atau naik 5,3 persen.
Peningkatan ini didorong oleh impor nonmigas yang naik sebesar 7,1 persen; sedangkan Impor migas menurun sebesar 1,5 persen. Dengan defisit jasa-jasa yang meningkat menjadr USD 20,1 miliar, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2006 mencapai sekitar USD 9,6 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun 2005 (USD 0,3 miliar).
Neraca modal dan finansial pada tahun 2006 dihadapkan pada tingginya defisit investasi lainnya; sedangkan investasi langsung asing (neto) mengalami perbaikan terutama dari saham dan investasi portfolio yang tetap terjaga.
Pada tahun 2006, investasi langsung asing (neto) dan investasi portfolio masing-masing mengalami surplus USD 4,1 miliar dan USD 3,8 miliar. sedangkan arus modal lainnya mengalami defisit sebesar USD 5,8 miliar.
Dengan perkembangan ini neraca modal dan finansial dalam keseluruhan tahun 2006 mengalami surplus USD 2,5 miliar.
Setelah dilakukan pelunasan utang IMF sebesar USD 7,6 miliar, cadangan devisa pada keseluruhan tahun 2006 mencapai USD 42,6
miliar atau cukup untuk membiayai kebutuhan 4,5 bulan impor.
Pada tahun 2007, kondisi neraca pembayaran diperkirakan masih tetap terjaga meskipun dihadapkan pada pertumbuhan dunia dan harga komoditi primer dunia yang melambat serta harga minyak yang menurun. Total nilai ekspor pada tahun 2007 diperkirakan mencapai USD 110,8 miliar, naik 7,9 persen, didorong oleh ekspor nonmigas yang meningkat sebesar 12,0 persen; sedangkan ekspor migas menurun sebesar 7,7 persen. Pengeluaran impor diperkirakan mencapai USD 80,1 miliar atau 9, 7 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2006.
Peningkatan impor tersebut didorong oleh impor nonmigas yang meningkat sebesar 15,6 persen, sedangkan impor migas menurun sebesar 11.4 persen. Dengan defisit jasa-jasa yang meningkat menjadi USD 22,1 miliar, surplus neraca transaksi berjalan pada keseluruhan tahun 2007 diperkirakan mencapai USD 8,6 miliar; lebih rendah dari tahun 2006 (USD 9,6 miliar).
Neraca modal dan finansial pada tahun diperkirakan membaik dengan meningkatkan investasi jangka panjang, terjaganya investasi jangka pendek, serta mencapai surplus USD 5,6 miliar dengan meningkatnya investasi di dalam negeri.
Investasi portfolio pada tahun 2007 diperkirakan mengalami surplus USD 3,7 miliar terutama melalui penerbitan SUN, SBI dan obligasi internasional. Sedangkan investasi lainnya mengalami defisit USD 5,6 miliar.
Dengan perkiraann tersebut, neraca modal dan finansial pada tahun 2007 diperkirakan mengalami surplus sebesar USD 4,0 miliar.
Pada akhir bulan April 2007, cadangan devisa mencapai USD 49,3 miliar. Dalam keseluruhan tahun 2007, cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 55,2 miliar.
KEUANGAN NEGARA. Dalam tahun 2006, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberi dorongan pada perekonomian dengan tetap menjaga defisit anggaran. Belanja negara meningkat menjadi Rp 670,6 triliun atau naik 32,2 persen dibandingkan tahun 2005.
Kebijakan belanja pemerintah pusat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk belanja pegawai dan barang, melindungi hajat hidup masyarakat dalam bentuk subsidi yang lebih terarah, memenuhi pembayaran utang baik dalam maupun luar negeri. Adapun kebijakan belanja daerah diarahkan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dalam pada itu penerimaan negara diarahkan terutama menggali sumber penerimaan dalam negeri baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Pada tahun 2006 penerimaan pajak meningkat menjadi Rp. 409,1 triliun atau naik 17,9 persen terutama didorong oleh pajak dalam negeri yang meningkat 28,8 persen. Adapun penerimaan bukan pajak meningkat sebesar 54,S persen, terutama didorong oleh tingginya harga ekspor minyak mentah dunia. Dengan perkembangan ini, defisit anggaran pada tanun 2006 dapat dijaga pada tingkat sebesar Rp 32,8 triliun atau 1,0 persen PDB.
Dalam tahun 2007, kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk memberi stimulus kepada perekonomian dengan menjaga ketahanan fiskal sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun 2007. Belanja negara akan ditingkatkan menjadi Rp. 763,6 triliun untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dalam bentuk belanja pusat dan belanja daerah. Penerimaan negara akan ditingkatkan menjadi Rp 723,1 triliun terutama penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak. Dalam keseluruhan tahun 2007, defisit anggaran diupayakan terjaga sebesar 1,1 persen PDB.
(Berdasarkan realisasi tahun 2006, PDB harga berlaku pada tahun 2007 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN Tahun 2007. Perubahan ini diperkirakan akan mempengaruhi rasio-rasio pada APBN Tahun 2007) PERTUMBUHAN EKONOMI. Langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mampu menjaga kembali momentumnya. Dalam semester II/2006 perekonomian tumbuh 6,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2005; meskipun dalam keseluruhan tahun 2006 tumbuh 5,5 persen; sedikit lebih lambat dari tahun 2005 (5,7 persen).
Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 terutama didorong oleh ekspor barang dan jasa serta pengeluaran pemerintah yang masing-masing tumbuh, sebesar 9,2 persen dan 9,6 persen. Sementara itu, konsumsi masyarakat tumbuh sebesar 3,2 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat sebesar 2,9 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor industri pengolahan terutama nonmigas yang tumbuh sebesar 5,3 persen dan sektor tersier terutama pengangkutan dan komunikasi;
perdagangan, hotel restauran; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang masing-masing tumbuh sebesar 13,6 persen; 6,1 persen, dan 5,6 persen. Adapun sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 3,0 persen. Dalam triwulan I/2007, perekonomian tumbuh sebesar 6,0 persen (y-o-y). Dengan ditingkatkannya koordinasi dan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil terutama dalam mengatur permintaan agregat perekonomian dalam tahun 2007 diperkirakan mencapai 6,3 perse. Dari sisi pengeluaran, investasi dan ekspor didorong sebagai penggerak perekonomian dengan didukung oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah.
Sedangkan dari sisi produksi, industri pengolahan nonmigas didorong tumbuh tinggi seiring dengan perbaikan iklim investasi dan meningkatnya ekspor.
PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. Momentum pertumbuhan ekonomi yang kembali terjaga pada semester II/2006 dan triwulan I/2007 telah menciptakan lapangan kerja yang cukup besar, dan sekaligus menurunkan pengangguran terbuka.
Dalam bulan November 2005 - Agustus 2006, telah tercipta lapangan kerja baru bagi 1,5 juta orang sehingga pengangguran terbuka menurun dari 11,9 juta orang (11,2 persen) menjadi 10,9 juta orang (10,3 persen). Pada bulan Februari 2007, pengangguran terbuka menurun lagi menjadi 10,6 juta orang (9,8 persen).
Kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi penduduk miskin yang masih berjumlah 39,05 juta jiwa (Maret 2006) ditingkatkan pada tahun 2007.
B.
LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL TAHUN 2008 Kondisi ekonomi tahun 2008 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal sebagai berikut:
Pertama, perekonomian dunia pada tahun 2008 diperkirakan tumbuh sama dengan tahun 2007 (4,9 persen). Perlambatan terjadi pada negara-negara berkembang yang tumbuh sebesar 7,1 persen, lebih rendah dari tahun 2007 (7,5 persen). Sementara itu perekonomian kelompok negara maju mengalami perbaikan dengan tumbuh 2,7 persen; sedikit lebih tinggi dari tahun 2007 (2,5 persen) terutama didorong oleh perbaikan ekonomi AS.
Pertumbuhan ekonomi dunia yang relatif tinggi meningkatkan volume perdagangan dunia. Dalam keseluruhan tahun 2008, volume perdagangan dunia diperkirakan meninngkat 7,4 persen, lebih tinggi dari tahun 2007 (7,0 Persen).
Peningkatan harga komoditi yang lebih tinggi baik untuk migas dan nonmigas sejak tahun 2003 dan 2004 diperkirakan akan terkoreksi pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2008, harga komoditi manufaktur diperkirakan hanya meningkatkan 1,1 persen, sedangkan harga komoditi primer non migas diperkirakan turun 8,8 persen.
Kedua, pasar minyak dunia diperkirakan membaik. Membaiknya kondisi geo politik di Timur Tengah serta meningkatnya produksi minyak mentah dunia diperkirakan akan menurunkan harga minyak mentah dunia pada tahun 2008. Dalam tahun 2008, total permintaan minyak dunia diperkirakan sebesar 88,1 juta barel/hari dan pasokan minyak dunia sebesar 88,4 juta barel/hari(Energy Information Administration, Maret 2007).
Spare capacity OPEC diperkirakan meningkat dibandingkan tahun
2006. Pada tahun 2007 dan 2008, rata-rata spare capacity OPEC diperkirakan lebih dari 2 juta barel per hari, lebih tinggi dari rata-rata tahun 2006 (1,3 juta barel/hari). Resiko harga minyak yang tinggi tetap ada apabila terjadi gangguan dalam produksi minyak mentah dunia dan memburuknya kondisi geo- politik di Timur Tengah dengan permintaan yang tetap tinggi dari China, INdia dan negara Asia lainnya didorong oleh perekonomiannya yang tumbuh pesat.
Ketiga, potensi ketidakstabilan moneter internaional tetap tinggi dengan kesenjangan global yang diperkirakan tetap lebar dan likuiditas ekonomi yang besar. Kesenjangan global bersumber dari meningkatnya ketidakseimbangan perdagangan antara AS yang mengalami defisit neraca transaksi berjalan dengan negara-negara Asia dan mengekspor minyak yang mengalami surplus. Defisit transaksi berjalan AS diperkirakan meningkat menjadi USD 866,1 miliar (6,0 persen PDB) pada tahun 2008, sedangkan emerging country seperti China mengalami surplus yang semakin besar. Likuiditas ekonomi dunia dalam tahun 2008 diperkirakan tetap tinggi dan
berpotensi mendorong pergerakan arus modal, terutama jangka pendek yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan internasional.
Keempat, persaingan antar negara semakin meningkat Perekonomian dunia yang semakin terintegrasi menuntut daya saing perekonomian nasional lebih tinggi. Perlambatan ekonomi pada kelompok negara-negara berkembang akan meningkatkan persaingan perdagangan dunia. Persaingan juga meningkat untuk menarik investasi asing terutama oleh negara-negara di kawasan Asia dalam upaya mendorong perekonomiannya.
Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian INDONESIA tahun 2008 adalah sebagai berikut.
Pertama, stabilitas ekonomi yang terjaga baik sejak tahun 2006 akan memberi ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil.
Kemampuan koordinasi yang lebih baik ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal moneter, dan sektor riil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Kedua, upaya pemerintah untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi akan mendorong investasi dan industri manufaktur, serta meningkatnya daya saing ekspor nonmigas sebagai penggerak ekonomi. Ketiga, rasa aman, kepercayaan masyarakat, termasuk dunia usaha yang meningkat akan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
C.
TANTANGAN POKOK Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2006 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2007, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:
1. MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI. Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi yang masih lambat dan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang masih lemah dalam tahun 2006. Dalam tahun 2006, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto tumbuh 2,9 persen;
lebih rendah dari tahun 2004 dan 2005 yang tumbuh 14,7 persen dan 10,8 persen. Pada tahun 2006, sektor industri pengolahan tumbuh 4,6 persen, lebih rendah dari tahun 2004 yang meningkat 6,4 persen. Disamping itu peningkatan nilai ekspor nonmigas lebih banyak didorong oleh kenaikan harga dunia dibandingkan dengan volume ekspor.
Beberapa kendala di dalam negeri yang menghambat peningkatan investasi dan ekspor serta lemahnya sektor industri pengolahan akan ditangani secara sungguh- sungguh.
2. PERCEPAT PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN.
Meskipun pada tahun 2006 dan bulan Februari 2007, pengangguran terbuka menurun, jumlahnya masih besar yaitu sekitar 10,9juta orang (10,3 persen) dan 10,6
juta orang (9,8 persen). Demikian juga penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih berjumlah 39,05 juta orang (17,75 persen) pada bulan Maret 2006.
Percepatan pertumbuhan ekonomi akan didorong untuk menurunkan tingkat pengangguran yang mulai menurun dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang besar dengan mendorong kualitas pertumbuhannya.
3. MENJAGA STABILITAS EKONOMI.
Potensi gejolak moneter internasional yang terkait dengan melebarnya kesenjangan global melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, menurunnya harga-harga komoditi nonmigas dunia, dan tingginya likuiditas ekonomi dunia dapat mempengaruhi ketidakseimbangan eksternal, ketahanan fiskal, dan stabilitas moneter di dalam negeri.
D.
ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2008, kebijakan ekonomi makro tahun 2008 diarahkan untuk MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peranan masyarakat akan ditingkatkan serta stabilitas ekonomi akan tetap dijaga.
Pertumbuhan ekonumi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor serta mendorong Idustri pengolahan.
Peningkatan Investasi dan ekspor didorong dengan meningkatkan daya tarik investasi baik di dalam maupun di luar negeri;
mengurangi hambatan prosedur perijinan, administrasi perpajakan dan kepabeanan meningkatkan kepastian hukum termasuk terhadap peraturan-peraturan daerah yang menghambat;
serta meningkatkan deversifikasi pasar ekspor dan mendorong komoditi nonmigas yang bernilai tambah tinggi.
Perhatian juga diberikan pada upaya untuk meningkatkan investasi dalam kegiatan eksploitasi dan eksplorasi pertambangan. Daya saing industri manufaktur ditingkatkan antara lain dengan mengembangkan kawasan industri khusus, fasilitasi industri hilir komoditi primer, restrukturisasi permesinan, serta penggunaan produksi dalam negeri. Investasi juga akan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumber daya produktivitas.
Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi termasuk listrik.
Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan terus didorong.
Perbaikan iklim ketenagakerjaan akan ditingkatkan dengan menyempurnakan peraturan ketenagakerjaan, mendorong pelaksanaan negoisasi bipatrit, serta penyusunan standar kompetensi. Perhatian juga diberikan pada penempatan, perlindungan, dan pembiayaan tenaga kerja ke luar negeri. Pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan didorong melalui peningkatan produksi pangan, produktivitas pertanian secara luas, diversifikasi
ekonomi pedesaan, pembaharuan agraria nasional, serta pengembangan kota kecil dan menengah pendukung ekonomi perdesaan. Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro rakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Disamping itu kebutuhan pokok utamanya beras yang berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat miskin akan dijamin ketersediaannya dengan akses dan harga yang terjangkau.
Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi.
Stabilitas ekonomi juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi dengan otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan.
Stabilitas ekonomi juga ditingkatkan melalui penyediaan kebutuhan pokok rakyat dengan cadangan beras yang memadai.
E.
SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2008 Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro tahun 2008 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen dan laju inflasi sebesar 6,0 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin turun. Pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 8,0 -9,0 persen dan jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 15,0 -16,8 persen pada tahun 2008.
1. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBUTUHAN INVESTASI Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi, menjaga ekspor nonmigas, serta memberi stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara untuk menggerakkan semua sektor produksi, terutama industri dan pertanian. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Dalam tahun 2008, perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 6,8 persen, lebih tinggi dibandingkan sasaran tahun 2007 (6,3 persen).
Investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing- masing sebesar 15,5 persen dan 12,7 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh 17,8 persen. Dalam keseluruhan tahun 2008, daya beli masyarakat membaik dengan konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh 5,9 persen sedangkan pengeluaran pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 6,2 persen.
Sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3,7 persen dengan
peningkatan yang lebih baik terutama untuk produksi tanaman pangan. Adapun industri pengolahan didorong tumbuh 7,7 persen dimana industri pengolahan non migas tumbuh 8,4 persen antara lain oleh perbaikan iklim investasi dan meningkatnya ekspor nonmigas.
Sedangkan pertumbuhan sektor-sektor lainnya dapat dilihat pada Tabel III.I.
Untuk membiayai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen pada tahun 2008 tersebut, dibutuhkan investasi sebesar Rp. 1.296.1 triliun.
2. STABILITAS EKONOMI Stabilitas ekonomi dalam tahun 2008 tetap dijaga, tercermin dari kondisi neraca pembayaran, moneter, dan keuangan negara.
a. NERACA PEMBAYARAN Penerimaan ekspor tahun 2008 diperkirakan meningkat sebesar 11,1 persen, terutama didorong oleh ekspor nonmigas yang naik 14,5 persen, sedangkan ekspor migas diperkirakan turun 3,4 persen antara lain karena harga minyak dunia yang lebih rendah, berakhirnya kontrak ekspor LNG dari salah satu perusahaan Korea Selatan, dan pengalihan produksi gas untuk domestik. Sementara itu impor nonmigas diperkirakan tetap tumbuh tinggi sebesar 19,8 persen sedangkan impor migas menurun sebesar 12,1 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang masih tetap tinggi, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2008 diperkirakan menurun menjadi USD 5,5 miliar.
Neraca modal dan finansial diperkirakan mengalami surplus sebesar USD 3,9 miliar didorong oleh meningkatnya investasi langsung asing (neto) sebesar USD 6,9 miliar, portopolio sebesar USD 3,3 miliar, sedangkan invesatasi lainnya (neto) defisit sebesar USD 6,5 miliar dengan arus modal publik diperkirakan defisit sebesar USD 2,1 miliar.
Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2008 diperkirakan mencapai USD 9,4 miliar dan cadangan devisa diperkirakan naik menjadi USD 64,6 miliar. Gambaran neraca pembayaran tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel III.2.
b. MONETER Stabilitas neraca pembayaran yang terjaga, ketersediaan cadangan devisa yang meningkat, serta efektivitas kebijakan moneter yang makin baik akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.
Dalam tahun 2008, stabilitas nilai tukar rupiah diperkirakan tetap terjaga. Dengan nilai tukar rupiah yang stabil serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, laju inflasi pada tahun
diperkirakan sebesar 6,0 persen. Dengan menurunnya laju inflasi dan stabilnya nilai tukar rupiah, suku bunga di dalam negeri diperkirakan menurun dan pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.
c. KEUANGAN NEGARA Kebijakan fiskal tahun 2008 diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga langkah-langkah konsolidasi fiskal yang telah dilakukan selama ini.
Dalam tahun 2008, penerimaan negara dan hibah diperkirakan mencapai 17,5 persen PDB, terutama didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar 13,5 persen PDB. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak, terutama penerimaan minyak bumi dan gas alam lebih rendah dibandingkan tahun 2007 dengan harga ekspor minyak mentah yang menurun.
Pengeluaran negara dalam tahun 2008 diperkirakan sebesar 19,2 persen PDB, lebih rendah dibandingkan APBN Tahun 2007 (21,6 persen PDB).
Secara nominal pengeluaran negara tahun 2008 tetap meningkat dibandingkan APBN tahun 2007.
Dengan besarnya dorongan fiskal ke daerah, keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional.
Dengan perkiraan penerimaan dan pengeluaran tersebut, ketahanan fiskal yang terjaga juga tercermin dari stok utang pemerintah yang menurun menjadi 35,2 persen PDB pada tahun 2008.
3. PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yag terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 15,0 -16,8 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 8,0 -9,0 persen.
F.
PENDANAAN MELALUI ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Pelaksanaan pembangunan melalui kementerian negara/lembaga (K/L) merupakan bagian dari keseluruhan upaya pembangunan.
Bagian terbesar dari pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan akan bersumber dari, dan dilaksanakan oleh masyarakat, karena porsi belanja negara hanya mencakup kurang dari seperempat perekonomian (PDB).
Meskipun demikian, belanja negara mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, pagu anggaran yang dibelanjakan melalui K/L terus meningkat. Pada tahun 2006, pagu definitif K/L tercatat Rp.204,2 triliun, meningkat menjadi Rp 258,0 triliun meningkat menjadi Rp.258,0 triliun pada tahun 2007, dan pada pagu indikatif tahun 2008
mencapai Rp. 286,9 triliun.
Di samping belanja untuk K/L, sebagian dari belanja negara dialokasikan untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jumlah alokasi pendanaan yang didaerahkan terus meningkat dari tahun ke tahun, dan mencapai sekitar sepertiga dari keseluruhan belanja negara.
Peningkatan anggaran tersebut, baik di sisi pemerintah pusat (K/L) maupun untuk pemerintah daerah menuntut kualitas belanja publik yang lebih baik agar memberikan manfaat yang optimal. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan pembangunan melalui K/L diarahkan untuk:
1. Mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang efektif dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan.
Dalam kaitan ini, penyediaan pelayanan dan investasi pemerintah lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang benar-benar menjadi tugas pemerintah.
Sementara itu, peran swasta/masyarakat didorong melalui perwujudan kerangka regulasi yang kondusif.
2. Mengingat peran daerah yang makin besar, maka dilakukan pemilahan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah (K/L) dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga menghindari tumpang tindih dan sekaligus meningkatkan keterpaduan upaya pemerintah secara keseluruhan.
3. Mengalokasikan pendanaan pada K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta perkiraan kapasitas masing-masing K/L dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.
Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan meminimalkan dana yang tidak terserap.
Dengan memperhatikan arah kebijakan tersebut, alokasi pendanaan pembangunan pada KL diutamakan untuk melaksanakan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional seperti diuraikan pada Bab II. Dengan pendekatan seperti yang diuraikan di atas, maka tidak setiap prioritas pembangunan akan mendapatkan alokasi yang setara.
Pertama, karena ada prioritas pembangunan yang lebih mengedepankan kerangka regulasi, dana yang diperlukan relatif lebih kecil karena saluan biaya yang relatif lebih rendah, dibandingkan kegiatan yang lain. Secara umum, satuan biaya yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana akan membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan yang lain.
Kedua, karena penentuan sasaran/output yang akan berimplikasi pada kenaikan belanja disesuaikan dengan kapasitas untuk mengimplementasikan program-program pembangunan.
Sebagai contoh, untuk program-program yang relalif baru penetapan sasaran/output dilakukan dalam jangka menengah dengan memberikan kesempatan untuk memantapkan kemampuan pelaksanaan pada tahun-tahun awal. Untuk program-program yang sudah berjalan, tetap perlu mempertimbangkan kemampuan K/L dalam melaksanakan kegiatan yang diperluas cakupan sasaran/outputnya.
Pendekatan ini sesuai dengan arah
pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta kerangka pengeluaran jangka menengah yang menjadi acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
G.
KEBIJAKAN SUBSIDI Sesuai amanat pasal 33 dan 34 UNDANG-UNDANG Dasar 1945, di samping wajib menyelenggarakan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, pemerintah wajib menjamin kehidupan orang-orang yang tergolong fakir-miskin, anak-anak terlantar, wajib mengembangkan sistem jaringan sosial, serta wajib memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Dengan demikian pemerintah perlu menyediakan bantuan yang cukup sesuai dengan yang dibutuhkan antara lain dalam bentuk transfer yang berupa cash, dalam bentuk barang dan jasa seperti jaminan tersedianya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan, subsidi yang terutama ditujukan untuk meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya serta subsidi untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga terjangkau.
Dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut, dari waktu ke waktu Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan tersebut. Subsidi menempati proporsi yang cukup besar dalam keseluruhan belanja negara. Pada tahun 2007 rasio subsidi terhadap belanja negara mencapai 14,7 persen, atau 3,1 persen dari PDB.
Subsidi tersebut terbagi atas berbagai jenis sebagai berikut:
a. Subsidi pangan, dalam bentuk penyediaan dana untuk penerapan harga pembelian gabah dan beras oleh pemerintah (HPP) dan penyediaan beras murah untuk masyarakat miskin (Raskin);
b. Subsidi pupuk, dalam bentuk penyediaan pupuk murah untuk petani;
c. Subsidi BBM, dalam bentuk penyediaan BBM dengan harga lebih murah, baik untuk konsumen maupun produsen tertentu;
d. Subsidi listrik, dalam bentuk penyediaan listrik murah, baik untuk konsumen maupun produsen tertentu;
e. Subsidi bunga kredit program, dalam bentuk penyediaan bunga di bawah bunga pasar untuk menunjang pencapaian program tertentu, seperti Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Koperasi, Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana (KKRS), Kredit Kepemilikan Rumah Sangat Sederhana (KKRSS), dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;
f. Subsidi benih, dalam bentuk penyediaan benih unggul
untuk padi, kedelai, jagung hibrida, jagung komposit dan ikan budidaya dengan harga di bawah harga pasar;
serta
g. Subsidi BUMN PSO, dalam bentuk penyediaan pelayanan oleh BUMN tertentu kepada masyarakat dengan harga di bawah harga pasar, seperti subsidi untuk kereta api kelas ekonomi, subsidi pos, subsidi untuk PELNI dan sejenisnya.
Mengingat belanja negara dalam bentuk pemberian subsidi cukup besar, dalam rangka meningkatkan efektifitas pengeluaran negara, pengusulan dan pemberian subsidi akan terus disempurnakan secara bertahap.
Arah Kebijakan Subsidi Tahun 2008. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekaligus mendorong peningkatan perekonomian, subsidi yang sudah berjalan namun masih diperlukan atau belum berakhir jangka waktu pemberiannya akan terus dilanjutkan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang penting dan mendesak, pengusulan subsidi baru dimungkinkan dengan memperhatikan bahwa pemberian subsidi merupakan pilihan kebijakan terbaik yang perlu dilakukan, memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan keterbatasan dana pemerintah.
Kriteria Subsidi. Secara umum, pemberian subsidi diberikan untuk menyediakan pelayanan produk atau menghasilkan produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Kriteria pengusulan subsidi secara bertahap ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak atau dalam rangka mendorong kemampuan produsen nasional dalam memproduksi komoditi tertentu;
2. Adanya kelompok sasaran penerima subsidi yang jelas, yang menjadi konsumen akhir dari komoditi yang disubsidi;
3. Memiliki jangka waktu yang jelas. Dalam hal ini pemberian subsidi tidak dapat diberikan selamanya dan oleh sebab itu pengajuannya harus disertai dengan target waktu subsidi tersebut berakhir;
4. Pengajuan subsidi dalam batas kemampuan pembiayaan negara;
5. Pengusulan subsidi harus disertai dengan alasan dan dasar parhitungan yang jelas mengenai besarnya subsidi yang diajukan;
6. Adanya mekanisme (delivery) yang jelas hingga komoditi tersebut dapat dipastikan sampai pada masyarakat yang layak menerima;
7. Adanya pembenahan struktural yang menyertai pelaksanaan subsidi tersebut agar penyalahgunaan subsidi semaksimal mungkin dapat dihindarkan.
Mekanisme Pengajuan/Pemberian Subsidi. Subsidi diajukan oleh kementerian/lembaga yang terkait erat dengan komoditi dalam bentuk barang dan jasa, atau yang ketersediannya menjadi
tanggung jawab kementerian/lembaga yang bersangkutan.
Pengajuan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengajuan kegiatan kementerian/ lembaga yang bersangkutan sehingga terjadi sinergi dan sinkronisasi dengan kegiatan kementerian/lembaga tersebut. Dengan demikian, kegiatan atau pengajuan subsidi secara lebih terperinci diuraikan pada kegiatan prioritas, atau dalam kegiatan kementerian/lembaga.
H.
PENDANAAN MELALUI BELANJA KE DAERAH Pendanaan pembangunan melalui belanja ke daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendanaan pembangunan secara nasional.
Sehubungan dengan itu, kebijakan pengalokasian belanja ke daerah dalam tahun 2008 tetap diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas nasional dan menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan tujuan :
- Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah;
- Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah;
- Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;
- Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangnan daerah; dan - Mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro.
DANA PERIMBANGAN Menurut UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.
Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Langkah-langkah untuk penyempurnaan proses penghitungan, penetapan alokasi dan ketepatan waktu penyaluran DBH akan tetap dilanjutkan, antara lain melalui peningkatan koordinasi dan akurasi data sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam rangka mempercepat penyelesaian dokumen transfer yang diperlukan untuk penyaluran DBH ke daerah dan meningkatkan efektivitas
penggunaannya.
Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN dengan terus meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari instansi yang berwenang.
Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan merupakan urusan daerah. Dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran untuk membiayai prioritas-prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2008, maka alokasi DAK untuk tahun 2008 diupayakan meningkat dari tahun 2007 dengan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
Secara umum, arah kebijakan pengalokasian DAK tahun 2008 adalah sebagai berikut :
1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah menjadi urusan daerah.
Selain itu, alokasi juga dapat diberikan kepada seluruh daerah yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki status sebagai daerah otonomi khusus.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan diversifikasi ekonomi terutama di perdesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi resiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup.
6. Mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
7. Mendukung penyediaan prasarana pemerintahan di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan,
8. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang
didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
9. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah, ke DAK, setelah ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH yang terkait dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
10. Bidang atau program yang didanai oleh DAK meliputi :
a. Pendidikan, dengan arah kebijakan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 Tahun dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dasar serta fasilitas pendukungnya.
b. Kesehatan, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan.
c. Infrastruktur jalan, dengan arah kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang telah menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa antar kecamatan dan/antar kabupaten.
d. Infrastruktur Irigasi dengan arah kebijakan untuk mempertahankan tingkat pelayanan jaringan irigasi, di kabupaten/kota dan provinsi guna mendukung program ketahanan pangan.
e. Infrastruktur air minum dan penyehatan lingkungan dengan arah kebijakan untuk meningkatkan prasarana air minum bagi masyarakat di desa/kelurahan rawan air bersih dan kekeringan, serta perbaikan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman di daerah kumuh di perkotaan.
f. Pertanian, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan perbenihan/pembibitan tanaman pangan, hortikultura peternakan, perkebunan, penyuluhan pertanian, dan kelembagaan ketahanan pangan, guna mendukung ketahanan pangan dan agribisnis.
g. Kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, uji mutu, pemasaran, dan pengawasan di bidang perikanan dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan di pulau- pulau kecil.
h. Prasarana pemerintahan daerah, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah yang terkena dampak pemekaran dari tahun 2005 sampai tahun 2007.
i. Lingkungan hidup, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, dan perlindungan sumber daya air.
11. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 persen dari lokasi DAK ke daerah tersebut.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan dana pendamping.
12. Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :
- Kriteria Umum.
Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kriteria umum alokasi DAK adalah sebagai berikut :
a. Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional berdasarkan indeks fiskal neto yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.
b. Kemampuan Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud diatas didasarkan pada selisih antara realisasi Penerimaan Umum Daerah dengan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2005.
- Kriteria Khusus. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan suatu daerah dan karakteristik daerah.
Dengan demikian DAK dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria khusus sebagai berikut :
a. Berada di provinsi yang memiliki status sebagai Daerah Otonomi Khusus;
b. Daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk dalam kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
- Kriteria Teknis. Kriteria teknis ditetapkan dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana atau prasarana pada masing-masing bidang dan disesuaikan dengan kegiatan yang akan didanai oleh DAK.
Kriteria teknis kegiatan DAK untuk bidang pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional, bidang kesehatan oleh Menteri Kesehatan, bidang infrastruktur jalan, irigasi, air minum dan penyehatan lingkungan permukiman oleh Menteri Pekerjaan Umum, bidang kelautan dan perikanan oleh Menteri Perikanan, bidang pertanian oleh Menteri Pertanian, bidang prasarana pemerintahan daerah oleh Menteri Dalam Negeri, dan bidang lingkungan hidup oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus, Sebagai wujud pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dialokasikan dana otonomi
khusus kepada untuk Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang besarnya masing-masing setara dengan 2 persen dari plafon DAU nasional.
Penggunaan dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua diarahkan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Di samping itu juga disediakan dana tambahan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur terutama prasarana jalan dan perhubungan di Provinsi Papua. Secara khusus pembangunan infrastruktur akan diarahkan untuk penanganan jaringan jalan strategis lintas wilayah kabupaten/kota terutama di daerah pegunungan tengah Papua dan perbatasan dengan negara PNG, pembangunan bandara di kawasan pegunungan tengah dan perbatasan dengan negara PNG, pembangunan pelabuhan di kawasan terpencil terutama kawasan Selatan Papua, optimalisasi potensi Sungai bagi pengembangan ASDP, perbaikan lingkungan perumahan dan air bersih, pengembangan irigasi bagi peningkatan produksi pangan, pengendalian banjir, peningkatan fasilitas transportasi darat laut dan udara, serta pengadaan prasarana dan sarana transportasi kawasan terpencil. Upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan dana ini terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi sejak proses perencanaan hingga evaluasi pelaksanaannya.
Penggunaan dana otonomi khusus untuk Provinsi NAD diarahkan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
Tabel III.I GAMBARAN EKONOMI MAKRO
Realisasi Proyeksi
2004 2005 2006 2007 2008
PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 5,0 5,7 5,5 6,3 6,8 PERTUMBUHAN PDB SISI PENGELUARAN (%) Konsumsi Masyarakat 5,0 4,0 3,2 5,1 5,9 Konsumsi Pemerintah 4,0 6,6 9,6 8,9 6,2 Investasi 14,7 10,8 2,9 12,3 15,5 Ekspor Barang dan Jasa 13,5 16,4 9,2 9,9 12,7 Impor Barang dan Jasa 26,7 17,1 7,6 14,2 17,8 PERTUMBUHAN PDB SISI PRODUKSI (%) Pertanian, Perkebunan, Peternakan.
2,8 2,7 3,0 2,7 3,7 Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian -4,5 3,1 2,2 2,9 3,2
Industri Pengolahan 6,4 4,6 4,6 7,2 7,7 Nonmigas 7,5 5,9 5,3 7,9 8,4 Listrik. Gas dan Air Bersih 5,3 6,3 5,9 6,2 8,2 Bangunan 7,5 7,4 9,0 9,4 10,0 Perdagangan. Hotel, dan Restoran 5,7 8,4 6,1 7,0 7,2 Pengangkutan dan Telekomunikasi 13,4 13,0 13,6 13,7 14,0 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Usaha 7,7 6,8 5,6 6,0 6,2 Jasa-jasa 5,4 5,0 6,2 4,2 4,0 LAJU INFLASI (%) 6,4 17,1 6,6 6,5 6,0 KEUANGAN NEGARA Defisit APBN/PDB (%) 1,3 0,5 1,0 1,1 1,7 Penerimaan Pajak/PDB (%) 12,2 12,7 12,3 14,4 13,5 Stok Utang Pemerintah/ PDB (%) 56,1 47,8 39,4 37,4 35,2
Tabel III.2 PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN (USD miliar)
Realisasi Proyeksi
2004 2004 2006 2007 2008
Ekspor 70,8 87,0 102,7 110,8 123,1 Migas 16,3 20,2 22,2 20,5 19,8 Nonmigas 54,5 66,8 80,6 90,2 103,3 Impor -50,8 -69,5 -73,0 -80,1 -91,7 Migas -11,2 -16,0 -15,8 -14,0 -12,3 Nonmigas -30,5 -53,4 -57,2 -66,2 -79,3 Jasa-jasa -18,6 -17,3 -20,1 -22,1 -25,9 Pembayaran Bunga - 2,8 - 2,7 - 2,6 - 2,9 - 3,1 Pinjaman Neraca Transaksi Berjalan 1,6 0,3 9,6 8,6 5,5 Neraca Modal dan Finansial 1,9 0,3 2,54,0 3,9 Neraca Modal 0,0 0,3 0,30,4 0,2 Necara Finansial 1,9 0,0 2,13,6 3,7 Investasi Langsung 01,5 5,3 4,15,6 6,9 Arus Masuk 1,9 8,3 7,59,1 10,9 Arus Keluar -3,4 -3,1 -3,5 -3,6 -3,9
Portfolio 4,4 4,2 3,83,7 3,3 Aset Swasta 0,4 -1,1 -1,9 -2,0 -2,1 Liabilitie 4,1 5,3 5,75,7 5,4 Pemerintah dan BI 2,3 4,8 4,52,8 2,8 Swasta 1,8 0,4 1,33,0 2,5 Lainnya -1,0 -9,4 -5,8 -5,8 -6,5 Aset Swasta 1,0 -8,6 -3,6 -4,9 -5,4 Liabilities -2,0 -0,8 -2,2 -0,9 -1,1 Pemerintah dan BI -2,7 -0,8 -2,5 -1,7 -2,1 Swasta 0,7 0,0 0,30,8 1,0 Total 3,4 0,6 12,1 12,6 9,4 Selisih Perhitungan -3,1 -0,2 3,00,0 0,0 Neraca Keseluruhan 0,3 0,4 15,0 12,6 9,4 Cadangan Devisa 36,3 34,7 42,6 55,2 64,6 Memorandum Item Exceptional Financing IMF Neto -1,0 -1,1 -7,6 0,0 0,0 Penjadwalan Hutan 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 Transaksi Berjalan/PDB (%) 0,6 0,1 2,6 2,1 1,0 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%) 11,5 22,5 20,7 12,0 14,5 Pertumbuhan Impor Nonmigas (%) 24,4 36,0 7,1 15,6 19,8 BAB 4 KAIDAH PELAKSANAAN Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing- masing lembaga serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti
Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).
RKP Tahun 2008 merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKP tahun 2008 sebagai berikut :
1. Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKP Tahun 2008 dengan sebaik-baiknya;
2. RKP Tahun 2008 menjadi acuan dan pedoman bagi Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing instansi pemerintah (kementerian/lembaga), setelah menerima pagu sementara Tahun 2008, perlu menyesuaikan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (RKA-KL) sebagai berikut:
a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2008, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk PERATURAN PEMERINTAH (PP), Peraturan
(Perpres), atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;
b. Uraian rencana penygunaan APBN Tahun Anggaran 2008, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di alas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi kewenangan daerah;
d. Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBN Tahun Anggaran 2008 dari masing-masing lembaga negara, departemen, dan lembaga pemerintah non-departemen, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, ataupun yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan.
3. Bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten kota), RKP Tahun 2008 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008.
Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKDP) Tahun 2008 sebagai berikut :
a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2008, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota;
b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2008, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat;
d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2008 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.
4. Pemerintah Pusat, di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan mendapatkan masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah merumuskan matriks rencana tindak pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKP Tahun 2008;
5. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program- program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
6. Pada akhir tahun anggaran 2008, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
7. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Pemerintah
Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulan kepada PRESIDEN/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lampiran (Prioritas 4 s/d 8) lihat fisik