Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubara...

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, membubarkan sebagai berikut: a. Badan Benih Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional; b. Badan Pengendalian Bimbingan Massal yang dibentuk berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendalian Bimbingan Massal; c. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan yang dibentuk berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 121 Tahun 1998; d. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun yang dibentuk berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun; e. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang dibentuk berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi; f. Dewan Kelautan INDONESIA yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan INDONESIA; g. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dibentuk berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; h. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; dan i. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis yang dibentuk berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk selanjutnya pelaksanaan: a. tugas dan fungsi Badan Benih Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; b. tugas dan fungsi Badan Pengendalian Bimbingan Massal dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; c. tugas dan fungsi Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan dilaksanakan oleh kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian di bidang perekonomian; d. tugas dan fungsi Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun dilaksanakan oleh lembaga nonstruktural yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas masing-masing di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun; e. tugas dan fungsi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang geospasial; f. tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian pertimbangan serta rekomendasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang kelautan Dewan Kelautan INDONESIA dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, sedangkan tugas dan fungsi konsultasi dalam rangka keterpaduan kebijakan dilaksanakan oleh kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian di bidang kemaritiman; g. tugas dan fungsi Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilaksanakan oleh lembaga nonstruktural yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengembangan kawasan ekonomi khusus; h. tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang; dan i. tugas dan fungsi Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dilaksanakan oleh kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan dokumen pada 9 (sembilan) lembaga nonstruktural dialihkan kepada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik INDONESIA, dan Kementerian Keuangan. (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 4

Koreksi

Pendanaan untuk pelaksanaan pembubaran 9 (sembilan) lembaga nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 5

Koreksi

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku: a. Keputusan Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional; b. Peraturan Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal; c. Keputusan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 121 Tahun 1998; d. Keputusan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun; e. Peraturan PRESIDEN Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi; f. Keputusan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan INDONESIA; g. Peraturan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; h. Keputusan PRESIDEN Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; dan i. Peraturan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Koreksi

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY