Peraturan Menteri Nomor 225-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2011

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH SDA Kehutanan) Tahun Anggaran 2011 didasarkan atas realisasi penyaluran dan penerimaan DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2011. www.djpp.kemenkumham.go.id

Alokasi DBH SDA Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp1.443.207.484.313,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar dua ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp54.864.662.278,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah); b. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp563.093.124.756,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah); c. Dana Reboisasi sebesar Rp552.614.796.621,00 (lima ratus lima puluh dua miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah); dan d. Dana Cadangan sebesar Rp272.634.900.658,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp23.157.369.419,00 (dua puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah); b. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp122.101.799.746,00 (seratus dua puluh dua miliar seratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah); dan c. Dana Reboisasi sebesar Rp127.375.731.493,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(1) Alokasi DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c didasarkan atas perhitungan realisasi penyaluran dan penerimaan DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2011 periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober Tahun Anggaran 2011 yang telah teridentifikasi daerah penghasilnya melalui mekanisme rekonsiliasi perhitungan data DBH antara Pemerintah Pusat dengan daerah penghasil secara triwulanan. (2) Alokasi DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

(1) Berdasarkan Peraturan Menteri ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan MENETAPKAN Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2011. (3) Tata cara penyaluran Alokasi DBH SDA Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id