Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2014 tentang STANDAR, PROSEDUR PENGUSULAN PENGADAAN, SERTA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kendaraan dinas adalah kendaraan yang disediakan bagi pejabat selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut dan atau pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan di lingkungan Kementerian Kesehatan. 2. Kendaraan operasional adalah kendaraan roda 2, roda 4, roda 6, termasuk kategori khusus yang merupakan sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, bukan fasilitas dan hak pribadi untuk para Penyelenggara Negara serta hanya dipergunakan di lingkungan kantor. 3. Kendaraan operasional kantor adalah kendaraan roda 2, roda 4, roda 6 yang merupakan sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kantor. 4. Kendaraan operasional khusus/lapangan adalah kendaraan roda 2, roda 4, roda 6 yang merupakan sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi khusus/lapangan. 5. Standar kendaraan dinas adalah pedoman/ketentuan yang dipakai sebagai ukuran baku untuk kendaraan dinas. 6. Prosedur pengusulan kendaraan dinas adalah pengaturan atau rambu- rambu pengusulan pengadaan kendaraan dinas sebagai ketentuan bagi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam menyusun kertas kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) termasuk output/sub output/komponen/sub komponen kegiatan yang di batasi. 7. Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Pengaturan Standar, Prosedur Pengusulan Pengadaan, serta Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi setiap satuan kerja pada unit utama Kementerian Kesehatan maupun unit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan di daerah dalam melakukan pengusulan pengadaan, serta pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar penggunaannya dapat dilakukan secara tertib, efektif, terbuka, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel dalam upaya meningkatkan efisiensi, penghematan, dan kedisiplinan penggunaan kendaraan dinas.

Ruang lingkup pengaturan Standar, Prosedur Pengusulan Pengadaan, Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi: a. standar kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan; b. prosedur pengusulan pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan; c. pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan d. tertib penggunaan Kendaraan Dinas dan Operasional.

Standar, Prosedur Pengusulan Pengadaan, Pemeliharaan, dan Operasional Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 86 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR, PROSEDUR PENGUSULAN PENGADAAN, SERTA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN STANDAR, PROSEDUR PENGUSULAN PENGADAAN, SERTA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN