Peraturan Menteri Nomor pm-53 Tahun 2014 tentang PENANGAN DAN TINDAKLANJUT PENGADUAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai lain di lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. 3. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan tentang tindak pidana Korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan; 4. Whistleblower adalah pegawai yang mengadukan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi dalam organisasi di tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi. 5. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh whistleblower. 6. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 7. Inspektorat adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. 8. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 9. Tim Penerima Pengaduan Whistleblower (TPPW)adalah tim yang bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh whistleblower serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas whistleblower; 10. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan. 11. Unit Eselon I adalah unit Eselon I di Kementerian Perhubungan.

Setiap pegawai atau pihak terkait lainnya yang dapat dikategorikan sebagai whistleblower yang mengetahui atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan, dapat mengadukankepada TPPW.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat berupa rekomendasi, yaitu: a. Penjatuhan hukuman disiplin; b. Pengembalian kerugian negara; c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum (APH);

(1) TPPW dan Inspektorat Jenderal wajib memberikan perlindungan kepada whistleblower; (2) Inspektorat Jenderal dapat mengungkapkan identitas whistleblower untuk keperluan penyidikan; (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Menjaga kerahasiaan identitas Pengadu; b. Memberikan bantuan hukum jika diperlukan; c. Meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; d. Perlindungan terhadap hak-hak kepegawaian yang bersangkutan.

TPPW yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menteri dapat memberikan penghargaan kepada whistleblower sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri membentuk dan MENETAPKAN TPPW di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 9 Oktober 2014 MENTERI PERHUBUNGAN Pelaksana Tugas, BAMBANG SUSANTONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN