Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 117), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 10 A, angka 12, dan angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan : 1. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan. 2. Santunan Cacat adalah santunan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan sekaligus kepada Prajurit penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya. 3. Tunjangan Cacat adalah tunjangan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada Prajurit penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya. 4. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional INDONESIA. 5. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit. 6. Prajurit Penyandang Cacat adalah Prajurit termasuk Prajurit Siswa yang menderita cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi dalam masa kedinasan. 7. Cacat Berat yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain. 8. Cacat Sedang yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melaksanakan tugas keprajuritan dengan baik namun masih dapat berkarya di luar jajaran TNI. 9. Cacat Ringan yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas di jajaran TNI. 10. Penghasilan adalah gaji pokok Prajurit ditambah tunjangan isteri atau suami dan anak. 10A. Penghasilan Terakhir adalah penghasilan sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH tentang Gaji Pokok. 11. Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit selanjutnya disebut PEKP adalah panitia yang melaksanakan pengujian dan penelitian kecacatan untuk menentukan tingkat kecacatan, penyebab kecacatan serta untuk mengetahui kemampuan jasmani dan rohani. 12. Ahli Waris adalah suami/istri dan anak kandung dari Prajurit Penyandang Cacat yang sah menurut hukum. 13. Orang Tua adalah ayah dan ibu dari Prajurit Penyandang Cacat yang sah menurut hukum. 2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7 A, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 7

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 .NOMOR 618