Peraturan Menteri Nomor 12-m-dag-per-3-2009 Tahun 2009 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN, DAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN

PERMEN Nomor 12-m-dag-per-3-2009 Tahun 2009

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun yang selanjutnya disebut KPBPB-BBK, adalah suatu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. 2. Dewan Kawasan Batam, Dewan Kawasan Bintan, dan Dewan Kawasan Karimun yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 3. Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun yang selanjutnya disebut Ketua Dewan Kawasan adalah Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 4. Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Karimun yang selanjutnya disebut BP Kawasan BBK adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 5. Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Bintan, dan Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Karimun yang selanjutnya disebut Ketua BP Kawasan BBK adalah Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan luar negeri kepada BP Kawasan BBK. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri.

Pasal 4

Ketua BP Kawasan BBK bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Menteri, sebagian atau seluruhnya, apabila: a. BP Kawasan BBK mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan; b. BP Kawasan BBK dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan; c. Dewan Kawasan mengusulkan kewenangan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau d. BP Kawasan BBK tidak dapat melaksanakan kewenangan karena perubahan kebijakan Menteri.

Pasal 6

(1) Setiap kegiatan impor dan/atau ekspor barang ke dan dari KPBPB-BBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini harus dilakukan oleh perusahaan yang mendapat perizinan impor dan/atau ekspor dari BP Kawasan BBK. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor barang ke dan dari KPBPB-BBK yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kegiatan impor untuk barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini tidak diharuskan memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).

Pasal 7

Menteri bersama Ketua Dewan Kawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh BP Kawasan BBK.

Pasal 8

(1) BP Kawasan BBK secara berkala menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Ketua Dewan Kawasan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 9

Perizinan impor dan/atau ekspor yang telah dikeluarkan kepada perusahaan yang berkedudukan di KPBPB-BBK sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Pasal 10

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Dewan Kawasan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 11

Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan penerbitan perizinan di bidang Perdagangan Luar Negeri oleh BP Kawasan BBK, Ketua Dewan Kawasan dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Dewan Kawasan dan Departemen Perdagangan.

Pasal 12

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Ketua BP Kawasan BBK bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Menteri bersama Ketua Dewan Kawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh BP Kawasan BBK.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Dewan Kawasan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I NOMOR : 12/M-DAG/PER/3/2009 TANGGAL : 27 Maret 2009 KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN IMPOR YANG DILIMPAHKAN No Jenis Perizinan Dasar Hukum 1 Impor Besi atau Baja: a. Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Besi atau Baja; dan b. Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Besi atau Baja Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja 2 Impor Barang Modal Bukan Baru: Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru 3 Impor Cakram Optik: a. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) Cakram Optik; dan b. Persetujuan Impor Cakram Optik Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralalatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik 4 Impor Tekstil dan Produk Tekstil: Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Tekstil dan Produk Tekstil Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. 5 Impor Minuman Beralkohol: Penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) Minuman Beralkohol Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/ 7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. 6 Impor Alat dan Mesin Pertanian: Penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) Alat dan Mesin Pertanian Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. 7 Impor Garam: a. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) Garam; dan b. Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Garam Iodisasi dan Non Iodisasi. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No:44/M-DAG/PER/ 10/2007 tentang Perubahan Atas Permendag No:20/M- DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam. Impor Plastik: Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Plastik Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. 9 Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna a. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna; dan b. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No.15/M-DAG/PER/3/2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I NOMOR : 12/M-DAG/PER/3/2009 TANGGAL : 27 Maret 2009 KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN EKSPOR YANG DILIMPAHKAN No Jenis Perizinan Dasar Hukum 1 Ekspor Kopi: a. Penetapan Eksportir Terdaftar Kopi b. Surat Persetujuan Ekspor Kopi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2008 tentang Ketentuan Ekspor Kopi 2 Ekspor Produk Industri Kehutanan: Penetapan Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I NOMOR : 12/M-DAG/PER/3/2009 TANGGAL : 27 Maret 2009 IMPOR BARANG TERTENTU YANG TIDAK DIHARUSKAN MEMILIKI NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK) No Jenis Barang Tertentu 1. Jagung 2. Beras 3. Kacang Kedelai 4. Gula 5. Tekstil dan Produk Tekstil 6. Elektronika dan Komponennya 7. Sepatu dan Peralatan Kaki Lainnya 8. Mainan Anak-anak MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU