Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2014 KEPADA 12 (DUA BELAS) GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

(1) Gubernur MENETAPKAN SKPD Provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Setelah menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur MENETAPKAN perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran. (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa pengguna anggaran/barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibiayai oleh bagian anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2013. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Pelaksanaan anggaran oleh SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(1) Setiap 6 (enam) bulan dan pada akhir tahun Kepala SKPD yang menangani sebagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilimpahkan wajib melaporkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi, Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Deputi Bidang Perlindungan Anak, dan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. (3) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. (4) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.