Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir di lingkungan instansi masing-masing.

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2015 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, DJAROT SULISTIO WISNUBROTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR