KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 tentang PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

KEPPRES Nomor 76 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Pengusahaan sumber daya panas bumi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pembangkit tenaga listrik. 2. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi, geokimia, geofisika, dan landaian suhu yang apabila diintegrasikan pada suatu daerah panas bumu dapat menghasilkan uap dan fluida melalui pengeboran sumur eksplorasi untuk mengetahui tingkat cadangan terduga, tingkat cadangan mungkin dan tingkat cadangan terbukti. 3. Eksploitasi adalah kegiatan yang meliputi pengeboran sumur produksi dan injeksi untuk mencapai target kapasitas produksi, pembangunan fasilitas lapangan panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik. 4. Wilayah Usaha adalah wilayah tertentu untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pembangkitan tenaga listrik yang batas-batas dan syarat-syarat wilayah ditetapkan oleh Kepala Daerah. 5. Iuran Eksploitasi adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari pengusahaan sumber daya panas bumi. 6. Izin Pengusahaan adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan pengembangan sumber daya panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di wilayah usahanya. 7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), Koperasi dan Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum INDONESIA. 8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang sumber panas bumi dan ketenagalistrikan. 9. Pemerintah adalah Departemen Pertambangan dan Energi c.q. unit yang bertanggung jawab di bidang sumber daya panas bumi. 10. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) adalah rencana kebutuhan daya listrik nasional yang ditetapkan oleh Menteri.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB XI

KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Pekerja yang melakukan kegiatan dalam pengusahaan sumber daya panas bumi wajib menggunakan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja. (2) Setiap orang yang diizinkan masuk wilayah kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi, harus didampingi oleh petugas yang berwenang dan wajib menggunakan peralatan keselamatan kerja. (3) Pada tempat kerja, jalan dan gedung di wilayah usaha harus dilengkapi dengan tanda-tanda larangan, peringatan dan anjuran yang jelas dan mudah dimengerti, yang ditempatkan pada lokasi yang strategis.

Pasal 16

Pemerintah, PKUK, dan Pemegang Izin Pengusahaan wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 17

(1) PKUK dan Pemegang Izin Pengusahaan wajib menyediakan peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, antara lain : a. kolam penampungan lumpur bekas pengeboran (mud pit) yang kedap air dengan daya tampung yang cukup memadai dan daya serap terhadap bahan pencemaran yang tinggi, sehingga kualitas air limbah yang mengalir ke luar dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. peredam suara, sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di daerah perumahan dan pemukiman adalah di bawah nilai ambang batas 55 dB dan untuk daerah Ruang Terbuka Hijau adalah di bawah 50 dB. (2) PKUK dan Pemegang Izin Pengusahaan wajib melakukan : a. pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pengusahaan sumber daya panas bumi; dan b. pencegahan terjadinya erosi tanah yang diakibatkan oleh pengusahaan sumber daya panas bumi. (3) Dalam mempersiapkan lokasi pengeboran PKUK dan Pemegang Izin Pengusahaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. membuat saluran air (drainage) sepanjang jalan baru dan di sekitar lokasi pengeboran; b. pembukaan lahan untuk jalan dan lokasi pengeboran harus dilakukan seminimal mungkin; c. pengambilan air untuk keperluan pengeboran harus memperhatikan kepentingan pihak lain; (4) PKUK dan pemegang Izin Pengusahaan wajib menutup sumur bor Eksplorasi yang tidak dimanfaatkan lagi, untuk menghindari terjadinya semburan liar uap gas yang berbahaya terhadap lingkungan di sekitarnya. (5) PKUK dan Pemegang Izin pengusahaan wajib mengelola sumur bor Eksplorasi dan atau Eksploitasi yang berpotensi terjadinya semburan gas yang tidak terkendali.

Pasal 18

(1) PKUK dan Pemegang Izin Pengusahaan wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Eksploitasi sumber daya panas bumi. (2) PKUK dan Pemegang Izin Pengusahaan dilarang membuang limbah padat, limbah cair dan emisi gas yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. (3) PKUK dan Pemegang Izin Pengusahaan harus mempunyai alat pengelola limbah (padat, cair dan gas buang) yang mempunyai persyaratan teknis, sebagai berikut : a. mempunyai kapasitas yang mampu mengolah limbah (limbah padat (B3/non B3), cair dan gas buang) yang bersangkutan; b. mampu menurunkan kadar limbah (padat, cair dan gas buang) yang membahayakan; c. memungkinkan pengambilan contoh limbah (padat, cair dan gas buang).

Pasal 19

PKUK dan Pemegang Izin Pengusahaan harus memenuhi baku mutu udara dan limbah cair sebagai berikut : a. Baku mutu udara ambient untuk SO2 tidak lebih dari 365 ug/Nm3, CO tidak lebih dari 10.000 ug/Nm3, NO2 tidak lebih dari 150 ug/Nm3; b. Baku mutu udara emisi untuk SO2 tidak lebih 800 mg/m3, No2 tidak lebih dari 100 mg/m3. H2S tidak lebih dari 35 mg/m3, amonia (NH3) tidak lebih dari 0,5 mg/m3; c. baku mutu kualitas limbah cair yaitu temperatur air buangan tidak lebih dari 38 OC, kekeruhan 30 NTU, padatan terlarut 2000 mg/l, padatan tersuspensi 80 mg/l, pH 6-9, BOD tidak lebih dari 50 mg/l, COD tidak dari 100 mg/l, klorin bebas (C12) tidak lebih dari 1 mg/l, Sianida (CN) 0,02 mg/l, Arsen (As) 0,1 mg/l, Sulfida (H2S) 0,05 mg/l.

Pasal 20

Pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik tidak boleh dilaksanakan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya.

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 tentang PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

BAB VII

Pasal 7

Pasal 8

BAB VIII

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IX

Pasal 12

Pasal 13

BAB X

Pasal 14

BAB XI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB XII

Pasal 21

BAB XIII

Pasal 22

Pasal 23

BAB XIV

Pasal 24

BAB XV

Pasal 25

BAB XVI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28