Langsung ke konten utama

Peraturan Menteri (PERMEN)

18.198 peraturan

PERMEN Nomor 49-m-ind-per-5-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 49-m-ind-per-5-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Berlaku

PERMEN Nomor 48-permentan-ot-140-10-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 48-permentan-ot-140-10-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN BUDIDAYA BUAH DAN SAYUR YANG BAIK(GOOD AGRICULTURE PRACTICE FOR FRUIT AND VEGETABLES)

Berlaku

PERMEN Nomor 48 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Berlaku

PERMEN Nomor 47-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 47-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG

Berlaku

PERMEN Nomor 46-permentan-ot-140-10-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 46-permentan-ot-140-10-2009 Tahun 2009 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DAN ANGKA KREDITNYA

Berlaku

PERMEN Nomor 46-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 46-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Berlaku

PERMEN Nomor 45-permentan-sr-140-10-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 45-permentan-sr-140-10-2009 Tahun 2009 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PESTISIDA

Berlaku

PERMEN Nomor 45-m-ind-per-5-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 45-m-ind-per-5-2009 Tahun 2009 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

Berlaku

PERMEN Nomor 45-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 45-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009 tentang ANGKA PENGENAL IMFORTIR (API)

Berlaku

PERMEN Nomor 44-permentan-ot-140-10-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 44-permentan-ot-140-10-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENANGANAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN ASAL TANAMAN YANG BAIK (GOOD HANDLING PRACTICE)

Berlaku

PERMEN Nomor 44-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 44-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009 tentang PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

Berlaku

PERMEN Nomor 43-permentan-ot-140-10-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 43-permentan-ot-140-10-2009 Tahun 2009 tentang GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

Berlaku

PERMEN Nomor 43-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 43-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009 tentang PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Berlaku

PERMEN Nomor 42-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 42-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009 tentang KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK DAN GAS BUMI

Berlaku

PERMEN Nomor 42 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN 01 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berlaku

PERMEN Nomor 41-permentan-ot-140-9-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 41-permentan-ot-140-9-2009 Tahun 2009 tentang KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

Berlaku

PERMEN Nomor 41-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 41-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009 tentang KETENTUAN EKSPOR KOPI

Berlaku

PERMEN Nomor 41 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO

Berlaku

PERMEN Nomor 40-permentan-pd-400-9-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 40-permentan-pd-400-9-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI

Berlaku

PERMEN Nomor 40-m-ind-per-4-2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Nomor 40-m-ind-per-4-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 40/M-IND/PER/6/2008 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB

Berlaku