Langsung ke konten utama

Peraturan Menteri (PERMEN)

18.198 peraturan

PERMEN Nomor 57-pmk-05-2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 57-pmk-05-2014 Tahun 2014 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

Berlaku

PERMEN Nomor 57-permen-kp-2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 57-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.30/MEN/2012 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Berlaku

PERMEN Nomor 57-m-ind-per-6-2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 57-m-ind-per-6-2014 Tahun 2014 tentang PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ALUMINIUM SULFAT SECARA WAJIB

Berlaku

PERMEN Nomor 57-m-dag-per-9-2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 57-m-dag-per-9-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

Berlaku

PERMEN Nomor 57 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang PEDOMAN STRATEGIS PERTAHANAN NIRMILITER

Berlaku

PERMEN Nomor 57 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Berlaku

PERMEN Nomor 57 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH

Berlaku

PERMEN Nomor 57 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Berlaku

PERMEN Nomor 56-pmk-01-2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 56-pmk-01-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

Berlaku

PERMEN Nomor 56-permen-kp-2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 56-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Berlaku

PERMEN Nomor 56-m-ind-per-6-2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 56-m-ind-per-6-2014 Tahun 2014 tentang PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ASAM SULFAT TEKNIS SECARA WAJIB

Berlaku

PERMEN Nomor 56-m-dag-per-9-2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 56-m-dag-per-9-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/12/2013 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Berlaku

PERMEN Nomor 56 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2014 tentang PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Berlaku

PERMEN Nomor 56 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2014 tentang PENDIDIKAN KEAGAMAAN HINDU

Berlaku

PERMEN Nomor 56 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2014 tentang TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH

Berlaku

PERMEN Nomor 56 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2014 tentang SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berlaku

PERMEN Nomor 56 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2014 tentang KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

Berlaku

PERMEN Nomor 55-pmk-05-2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 55-pmk-05-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.05/2010 TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Berlaku

PERMEN Nomor 55-permen-kp-2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 55-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berlaku

PERMEN Nomor 55-m-ind-per-6-2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Nomor 55-m-ind-per-6-2014 Tahun 2014 tentang PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SODIUM TRIPOLIFOSFAT (STPP) MUTU TEKNIS SECARA WAJIB

Berlaku