Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) PT ANGKASA PURA II

PP Nomor 89 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Negara melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II.

Pasal 2

(1) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan berupa bangunan dan gedung, peralatan perhubungan, serta perlengkapan kantor pada Bandar Udara Depati Amir, Bangka di Provinsi Bangka Belitung dan Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi di Provinsi Jambi yang diperoleh dalam periode Tahun 1945 sampai dengan Tahun 2006. (2) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp55.623.291.155,00 (lima puluh lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 3

(1) Dengan pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perlu mengatur mengenai status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang bertugas pada Bandar Udara Depati Amir, Bangka di Provinsi Bangka Belitung dan Bandar Udara Sultan depkumham.go.id Thaha, Jambi di Provinsi Jambi. (2) Ketentuan mengenai status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara secara bersama maupun secara sendiri-sendiri sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 4

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 151 depkumham.go.id