Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN PP 46-1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI

PP Nomor 57 Tahun 1996

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 46 Tahun 1994 diubah dengan menambah huruf y, sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku bagi: a. Anggota Korps Diplomatik, Pegawai Perwakilan Negara Asing, staf dari badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa, tenaga Ahli dalam rangka kerjasama teknik, dan staf dari Badan/Organisasi Internasional yang mendapat persetujuan Pemerintah Republik INDONESIA, sepanjang mereka bukan Warga Negara INDONESIA dan di samping jabatan resmi tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di INDONESIA; b. Anggota… b. Anggota keluarga dan pembantu rumah tangga yang bukan Warga Negara INDONESIA dari mereka yang tersebut pada huruf a; c. Pejabat Negara, Anggota Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dan Pegawai Negeri Sipil yang bertolak ke luar negeri dalam rangka dinas yang menggunakan paspor dinas dan dilengkapi dengan surat tugas atau surat perjalanan ke luar negeri untuk setiap keberangkatan; d. Anggota keluarga dari mereka yang tersebut pada huruf c dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri; e. Anggota Bersenjata Republik INDONESIA yang membuat tugas sebagai pasukan Perserikatan Bangsa-bangsa atau dalam rangka latihan bersama dengan pasukan negara lain di luar negeri; f. Anggota Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dan Pegawai Negeri yang melakukan tugas di bidang keamanan dan pelayanan pemerintahan di daerah perbatasan yang melaksanakan tugas dinas ke luar negeri dalam rangka kerjasama dengan Negara yang berbatasan; g. Anggota misi kesenian, misi olah raga dan misi keagamaan yang mewakili Pemerintah Republik INDONESIA ke luar negeri dengan persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga atau Menteri Agama; h. Petugas imigrasi yang melakukan tugas pendataan keimigrasian di atas pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional; i. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Departemen Agama dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada dana Ongkos Naik Haji; j. Mahasiswa… j. Mahasiswa atau pelajar INDONESIA yang akan di luar negeri serta guru INDONESIA dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa, pelajar atau yang diselenggarakan Pemerintah atau badan asing dengan persetujuan dari Menteri terkait; k. Para pekerja Warga Negara Republik INDONESIA yang bertempat tinggal di daerah perbatasan yang melakukan perjalanan dinas batas wilayah Republik INDONESIA dengan persetujuan Menteri Tenaga Kerja; l. Penduduk INDONESIA yang bertempat tinggal tetap di daerah perbatasan yang melakukan perjalanan dinas batas wilayah Republik INDONESIA dengan mempergunakan Pas Lintas Batas sesuai dengan perjanjian lintas batas dengan negara lain; m. Penduduk INDONESIA yang bertempat tinggal tetap di Pulau Batam yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang di pulau yang bersangkutan, sepanjang mereka telah dipotong Pajak penghasilan oleh pemberi penghasilan atau telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya pada Kantor Pelayanan Pajak Batam; n. Orang asing yang berada di INDONESIA dengan visa turis, visa transit, visa sosial budaya, visa kunjungan usaha dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan di INDONESIA tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; o. Warga… o. Warga Negara INDONESIA yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki tanda pengenal resmi sebagai penduduk negeri tersebut tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari INDONESIA, sepanjang berada di INDONESIA tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan pembebasan tersebut hanya diberikan untuk 2 (dua) kali masa 1 (satu) tahun takwim; p. tenaga kerja warga negara asing pendatang yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun, sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja; q. Orang asing yang menerima atau memperoleh penghasilan dari INDONESIA yang tidak bermaksud menetap di INDONESIA dan berada di INDONESIA tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sepanjang atas penghasilan tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 pemberi penghasilan; r. Mahasiswa atau pelajar asing yang berada di INDONESIA dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari pimpinan sekolah atau Perguruan tinggi yang bersangkutan dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari INDONESIA; s. Orang asing yang berada di INDONESIA dalam rangka melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA atau lembaga resmi pemerintah lainnya serta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sepanjang tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari INDONESIA; t. Orang… t. Orang asing yang berada di INDONESIA dalam rangka pelaksanaan program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Kabinet serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari INDONESIA; u. Orang asing yang berada di INDONESIA dalam rangka melakukan tugas sebagai anggota misi keagamaan di bawah koordinasi Departemen Agama dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi Departemen Sosial; v. Orang asing yang kerana suatu hal diperintahkan oleh Pemerintah INDONESIA untuk meningkatkan wilayah INDONESIA; w. Awak dari pesawat terbang dan kapal laut serta kendaraan umum angkutan darat yang beroperasi di jalur internasional atau melakukan penerbangan, pelayaran dan operasi berdasarkan perjanjian carter pengangkutan; x. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 (satu) orang pendamping, dengan persetujuan Menteri Kesehatan; y. Orang pribadi yang bertolak ke luar negeri melalui pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri dalam daerah Kerjasama Ekonomi Sub-regional ASEAN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan."