Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

PP Nomor 53 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5482) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5752), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan huruf d ayat (6) dan ayat (6a) Pasal 15 dihapus serta di antara huruf d dan huruf e ayat (6) Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf d1, huruf d2, dan huruf d3, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Sumber aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas: a. iuran Jaminan Kesehatan termasuk bantuan iuran; b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan; c. aset program Jaminan Kesehatan yang menjadi hak peserta dari BUMN yang menjalankan program Jaminan Kesehatan; dan d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari iuran Jaminan Kesehatan termasuk bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari iuran program Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari semua penambahan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang merupakan hasil dari penempatan investasi maupun bukan investasi. (4) Aset program Jaminan Kesehatan yang menjadi hak peserta dari BUMN yang menjalankan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil pengalihan aset lembaga PT Askes (Persero) dan aset program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT Jamsostek (Persero) yang berupa uang tunai, surat berharga, piutang iuran, dan uang muka pelayanan kesehatan. (5) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang menjadi hak peserta yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar: a. utang klaim pelayanan kesehatan; b. klaim pelayanan kesehatan yang masih dalam proses; c. klaim pelayanan kesehatan yang belum ditagihkan oleh fasilitas kesehatan; dan d. cadangan premi. (6) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dana yang berasal dari: a. Surplus aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan; b. Surplus aset BPJS Kesehatan; c. dana talangan dari BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat; d. dihapus; d1. bantuan pemerintah pusat; d2. bantuan pemerintah daerah; d3. denda akibat keterlambatan pembayaran iuran; dan/atau e. hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6a) Dihapus. (7) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. 2. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Koreksi

(1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dibatasi dengan ketentuan: a. investasi berupa deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada Bank dan giro, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi untuk setiap Bank; b. investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek INDONESIA untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi; c. investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek INDONESIA, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi; d. investasi berupa reksadana, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi; e. investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset dan/atau efek beragun aset berbentuk surat partisipasi masing-masing diatur dengan batasan yaitu untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; f. investasi berupa dana investasi real estate, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; g. investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi; dan h. investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi. (2) Pengembangan aset BPJS Kesehatan berupa investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase. 5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah serta di antara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal I

Pasal 15

Pasal I

Pasal 15

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 30

Pasal 37

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal II