Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

PP Nomor 42 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri diwajibkan membayar Pajak Penghasilan.

Pasal 2

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dibayar oleh Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah: 1. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara; 2. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan kapal laut.

Pasal 3

Koreksi

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak berlaku terhadap: 1. Anggota Korps Diplomatik, pegawai perwakilan negara Asing, staf dari Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tenaga ahli dalam rangka kerjasama teknik, dan staf dari Badan/ Organisasi Internasional yang mendapat persetujuan Pemerintah Republik INDONESIA, sepanjang mereka bukan Warga Negara INDONESIA dan disamping jabatan resmi tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di INDONESIA; 2. Anggota … 2. Anggota keluarga dan pembantu rumah tangga yang bukan Warga Negara INDONESIA dari sebagaimana tersebut pada angka 1; 3. Pejabat Negara, anggota Tentara Nasional INDONESIA/Polisi Republik INDONESIA dan Pegawai Negeri Sipil yang bertolak ke luar negeri dalam rangka dinas yang menggunakan paspor dinas dan dilengkapi dengan surat tugas perjalanan ke luar negeri untuk setiap kali keberangkatan; 4. Anggota keluarga dari mereka sebagaimana tersebut pada angka 3 dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri; 5. Anggota Tentara Nasional INDONESIA/Polisi Republik INDONESIA yang mendapat tugas sebagai pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam rangka latihan bersama dengan pasukan negara lain di luar negeri; 6. Anggota Tentara Nasional INDONESIA/Polisi dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas di bidang keamanan dan pelayanan Pemerintah di daerah perbatasan yang melaksanakan tugas dinas ke luar negeri dalam rangka kerja sama dengan negara yang berbatasan; 7. Anggota misi kesenian, misi olah raga dan misi keagamaan yang mewakili Pemerintah ke luar negeri dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga atau Menteri Agama; 8. Petugas Imigrasi yang melakukan tugas pemeriksaan keimigrasian dalam pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional atau kapal laut perusahaan pelayaran nasional; 9. Jemaah haji yang penyelenggarannya dilakukan oleh Departemen Agama dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada dana Ongkos Naik Haji; 10. Mahasiswa atau pelajar INDONESIA yang akan belajar di luar negeri serta guru INDONESIA dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa, pelajar atau guru yang diselenggarakan Pemerintah atau badan asing dengan persetujuan Menteri terkait; 11. Para pekerja Warga Negara INDONESIA yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman Tenaga Kerja INDONESIA dengan persetujuan Menteri Tenaga Kerja; 12. Pendudukan INDONESIA yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah dengan menggunakan Pas Lintas Batas sesuai dengan perjanjian lintas batas dengan Negara terkait; 13. Penduduk INDONESIA yang bertempat tinggal tetap di Pulau Batam yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Pihak yang berwenang di pulau tersebut, sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi penghasilan atau telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya pada Kantor Pelayanan Pajak Batam; 14. Orang … 14. Orang asing yang berada di INDONESIA dengan visa turis, visa transit, visa sosial budaya, visa kunjungan usaha dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari INDONESIA, sepanjang tidak bertempat tinggal atau berada di INDONESIA tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; 15. Warga Negara INDONESIA yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki tanda pengenal resmi sebagai penduduk negeri tersebut dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari INDONESIA, sepanjang berada di INDONESIA tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan pembebasan tersebut hanya diberikan untuk 4 (empat) kali dalam masa 1 (satu) tahun takwin; 16. Tenaga Kerja Warga Negara Asing pendatang yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun, sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja; 17. Orang asing yang menerima atau memperoleh penghasilan dari INDONESIA yang tidak bertempat tinggal atau tidak bermaksud menetap di INDONESIA dan berada di INDONESIA tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sepanjang atas penghasilan tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh pemberi penghasilan; 18. Mahasiswa atau pelajar asing yang berada di INDONESIA dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari pimpinan sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari INDONESIA; 19. Orang asing yang berada di INDONESIA dalam rangka melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA atau lembaga resmi Pemerintah lainnya serta Departemen Pendidikan Nasional, sepanjang tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari INDONESIA; 20. Orang asing yang berada di INDONESIA dalam pelaksanaan program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Kabinet serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari INDONESIA; 21. Orang asing yang berada di INDONESIA dalam rangka melakukan tugas sebagai anggota misi keagamaan di bawah koordinasi Departemen Agama dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi Departemen terkait; 22. Orang asing yang karena sesuatu hal diperintahkan oleh Pemerintah INDONESIA untuk meninggalkan Wilayah Republik INDONESIA; 23. Awak dari pesawat terbang dan kapal laut serta kendaraan umum angkutan darat yang beroperasio di jalur internasional atau melakukan penerbangan, pelayaran, dan operasi berdasarkan perjanjian carter pengangkutan; 24. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 (satu) orang pendamping dengan persetujuan Menteri Kesehatan; 25. Orang … 25. Orang Pribadi yang bertempat tinggal dalam wilayah Kerja Sama Ekonomi Sub Regional ASEAN yang bertolak ke luar negeri dalam daerah kerjasama melalui pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri dalam daerah kerjasama yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 26. Orang Pribadi yang bertempat tinggal dalam wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional INDONESIA-Australia (AIDA) yang bertolak ke Australia melalui pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri dalam daerah kerjasama kecuali Bali, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 27. Anak-anak yang berangkat ke luar negeri sepanjang umurnya tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun; 28. Orang Pribadi Warga Negara Asing yang bekerja di INDONESIA untuk kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 29. Orang Pribadi yang berasal dari bekas Propinsi Timor Timur yang berada di INDONESIA dalam status pengungsi, yang telah MEMUTUSKAN untuk menjadi Warga Negara bekas Propinsi Timor Timur dan akan kembali ke Timor Timur, berdasarkan rekomendasi Palang Merah INDONESIA.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7