Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN PP 35-2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU DAN GAS BUMI

PP Nomor 34 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Di antara Pasal 103 Bab XII Ketentuan Lain dan Pasal 104 Bab XIII Ketentuan Peralihan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 103A, Pasal 103B, Pasal 103C, dan Pasal 103D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103A

(1) Dalam hal adanya kepentingan nasional yang mendesak, dengan tetap mempertimbangkan manfaat yang sebesar- besarnya bagi negara, dapat dilakukan pengecualian terhadap beberapa ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama mengenai: a. penawaran participating interest kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; b. pengembalian biaya investasi dan operasi dari Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; c. jangka waktu Kontrak Kerja Sama pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf h; d. besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf k. (2) Kepentingan nasional yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mempercepat peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional. Pasal 103B . . .

Pasal 103B

Pengecualian terhadap beberapa ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103A hanya dapat diberikan apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tersedianya cadangan Minyak dan Gas Bumi yang cukup besar yang segera dapat dieksploitasi; b. diberlakukan pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina; dan c. adanya partisipasi modal nasional dalam pengusahaan. Pasal 103C Menteri mengajukan permohonan pengecualian ketentuan- ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama untuk suatu Wilayah Kerja tertentu berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103B kepada untuk mendapatkan persetujuan. Pasal 103D Berdasarkan persetujuan PRESIDEN, Menteri MENETAPKAN bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama dan MENETAPKAN Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal II

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 81 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan ttd Abdul Wahid