Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG

PP Nomor 31 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dengan PERATURAN PEMERINTAH ini ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.

Pasal 2

Kawasan Ekonomi Khusus Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki luas 523,7 ha (lima ratus dua puluh tiga koma tujuh hektar) yang terletak dalam wilayah Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

(1) Kawasan Ekonomi Khusus Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki batas sebagai berikut: a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong; b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Jeflio, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Jeflio, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong dan Selat Sele. (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 4

Kawasan Ekonomi Khusus Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Zona Logistik; b. Zona Industri; dan c. Zona Pengolahan Ekspor.

Pasal 5

Pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Pasal 1

Koreksi

Dengan PERATURAN PEMERINTAH ini ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Kawasan Ekonomi Khusus Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Zona Logistik; b. Zona Industri; dan c. Zona Pengolahan Ekspor.

Pasal 5

Pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.