Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA

PP Nomor 23 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 188) diubah sebagai berikut: 1. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Koreksi

(1) Tunjangan Veteran bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan sebagai berikut: a. Golongan A sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); b. Golongan B sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); c. Golongan C sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); d. Golongan D sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan e. Golongan E sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). (2) Tunjangan Veteran bagi Veteran Pembela Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). (3) Tunjangan Veteran bagi janda, duda, atau yatim piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diberikan sebagai berikut: a. Golongan A sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); b. Golongan B sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); c. Golongan C sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); d. Golongan D sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan e. Golongan E sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). (4) Tunjangan Veteran bagi janda, duda, atau yatim piatu dari Veteran Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diberikan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). (5) Tunjangan Veteran bagi janda, duda, atau yatim piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d diberikan sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). (6) Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA yang telah mendapatkan hak pensiun. (7) Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Veteran Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA yang telah mendapatkan hak pensiun. (8) Dalam hal Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meninggal dunia, bagi janda, duda, atau yatim piatu diberikan Tunjangan Veteran sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (9) Dalam hal Veteran Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meninggal dunia, bagi janda, duda, atau yatim piatu diberikan Tunjangan Veteran sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (10) Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) bagi janda, duda, atau yatim piatu Veteran Anumerta yang telah mendapatkan hak pensiun. 4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Pasal 17A

Pasal I

Pasal 17A

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 22A

Pasal 22B

Pasal 29

Pasal 35

Pasal II