Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1999 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AMARTA KARYA

PP Nomor 14 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik INDONESIA melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Amarta Karya, yang didirikan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 56 Tahun 1970.

Pasal 2

(1) Penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Amarta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa peralatan konstruksi, suku cadang dan besi bekas pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 1969/1970 sampai dengan Tahun Anggaran 1991/1992. (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebesar Rp. 885.500.541,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu lima ratus puluh satu rupiah) dengan sebagaimana terlampir.

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1995, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 50 Tahun 1998 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik INDONESIA melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Amarta Karya, yang didirikan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 56 Tahun 1970.

Pasal 2

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Menteri Keuangan.