PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERPRES Nomor 87 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan. 2. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 3. PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 4. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 5. Peraturan PRESIDEN adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 6. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 8. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. www.djpp.kemenkumham.go.id 9. Badan Legislasi yang selanjutnya disebut Baleg adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi. 10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 11. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi daerah. 12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. 13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 14. Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Rancangan Peraturan PRESIDEN, atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 15. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur atau Rancangan Peraturan Bupati/Walikota untuk disesuaikan dengan www.djpp.kemenkumham.go.id kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota untuk disesuaikan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB II

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2

Koreksi

Perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. perencanaan Rancangan UNDANG-UNDANG; b. perencanaan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH; c. perencanaan Rancangan Peraturan PRESIDEN; d. perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi; e. perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota; dan f. perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 27

Koreksi

(1) Menteri menyiapkan perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian UNDANG-UNDANG.

Pasal 28

Menteri menyampaikan daftar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 29

(1) Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi antar-kementerian dan/atau antarnonkementerian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal daftar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH disampaikan. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk finalisasi daftar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH. (3) Daftar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 30

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH di luar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH kepada Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan UNDANG-UNDANG atau putusan Mahkamah Agung. (3) Dalam menyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN. (4) Permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun PERATURAN PEMERINTAH. (5) Dalam hal PRESIDEN memberikan izin prakarsa penyusunan PERATURAN PEMERINTAH di luar daftar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH, Pemrakarsa melaporkan penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tersebut kepada Menteri.

BAB 2

Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 8

Koreksi

(1) Naskah Akademik disusun dalam rangka penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Menteri. (3) Penyusunan Naskah Akademik dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Menteri melakukan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari Pemrakarsa. (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik. (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 10

Menteri menyampaikan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah selesai diselaraskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pasal 11

(1) Menteri menyiapkan rancangan awal Prolegnas jangka menengah di lingkungan Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program PRESIDEN ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, dan program prioritas PRESIDEN jangka menengah. (2) Penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar Rancangan UNDANG-UNDANG atau arah kerangka regulasi yang didasarkan pada: a. perintah UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah UNDANG-UNDANG lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. (3) Dalam menyiapkan penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sesuai dengan kewenangannya. (4) Penyusunan rancangan awal Prolegnas jangka menengah dilakukan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12

(1) Hasil penyiapan penyusunan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa daftar Rancangan UNDANG-UNDANG atau arah kerangka regulasi. (2) Daftar Rancangan UNDANG-UNDANG atau arah kerangka regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang memuat: a. judul; b. konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan; c. dasar penyusunan; dan d. keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. (3) Menteri menyampaikan daftar Rancangan UNDANG-UNDANG atau arah kerangka regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk mendapatkan tanggapan atau masukan. (4) Tanggapan atau masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal daftar Rancangan UNDANG-UNDANG atau arah kerangka regulasi diterima. (5) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa usul penambahan atau pengurangan terhadap konsep daftar Rancangan UNDANG-UNDANG atau arah kerangka regulasi. (6) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan dalam finalisasi rancangan Prolegnas jangka menengah.

Pasal 13

Menteri menyampaikan rancangan Prolegnas jangka menengah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk disepakati dan dituangkan ke dalam Prolegnas jangka menengah sebagai prioritas kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

(1) Menteri menyampaikan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada PRESIDEN untuk mendapatkan persetujuan. (2) Dalam hal Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan persetujuan PRESIDEN, Menteri menyampaikan Prolegnas tersebut kepada DPR melalui Baleg.

Pasal 15

(1) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan Pemrakarsa. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menghasilkan keselarasan dengan: a. capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; b. perkembangan kebutuhan hukum dan regulasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan/atau c. prioritas agenda pembangunan nasional yang ditetapkan oleh PRESIDEN.

Pasal 16

(1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) perlu dilakukan perubahan Prolegnas jangka menengah, Pemrakarsa menyampaikan usul perubahan disertai alasan secara tertulis kepada Menteri. (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan melalui proses penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). (3) Berdasarkan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penyusunan perubahan Prolegnas jangka menengah. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Perubahan Prolegnas jangka menengah yang disusun oleh Menteri, disampaikan kepada PRESIDEN untuk mendapat persetujuan. (5) Hasil perubahan Prolegnas jangka menengah yang telah disetujui oleh PRESIDEN, disampaikan oleh Menteri kepada Baleg.

BAB 3

Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah

Pasal 11

Koreksi

(1) Menteri menyiapkan rancangan awal Prolegnas jangka menengah di lingkungan Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program PRESIDEN ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, dan program prioritas PRESIDEN jangka menengah. (2) Penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar Rancangan UNDANG-UNDANG atau arah kerangka regulasi yang didasarkan pada: a. perintah UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah UNDANG-UNDANG lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. (3) Dalam menyiapkan penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sesuai dengan kewenangannya. (4) Penyusunan rancangan awal Prolegnas jangka menengah dilakukan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12

(1) Hasil penyiapan penyusunan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa daftar Rancangan UNDANG-UNDANG atau arah kerangka regulasi. (2) Daftar Rancangan UNDANG-UNDANG atau arah kerangka regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang memuat: a. judul; b. konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan; c. dasar penyusunan; dan d. keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. (3) Menteri menyampaikan daftar Rancangan UNDANG-UNDANG atau arah kerangka regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk mendapatkan tanggapan atau masukan. (4) Tanggapan atau masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal daftar Rancangan UNDANG-UNDANG atau arah kerangka regulasi diterima. (5) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa usul penambahan atau pengurangan terhadap konsep daftar Rancangan UNDANG-UNDANG atau arah kerangka regulasi. (6) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan dalam finalisasi rancangan Prolegnas jangka menengah.

Pasal 13

Menteri menyampaikan rancangan Prolegnas jangka menengah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk disepakati dan dituangkan ke dalam Prolegnas jangka menengah sebagai prioritas kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

(1) Menteri menyampaikan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada PRESIDEN untuk mendapatkan persetujuan. (2) Dalam hal Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan persetujuan PRESIDEN, Menteri menyampaikan Prolegnas tersebut kepada DPR melalui Baleg.

Pasal 15

(1) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan Pemrakarsa. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menghasilkan keselarasan dengan: a. capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; b. perkembangan kebutuhan hukum dan regulasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan/atau c. prioritas agenda pembangunan nasional yang ditetapkan oleh PRESIDEN.

Pasal 16

(1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) perlu dilakukan perubahan Prolegnas jangka menengah, Pemrakarsa menyampaikan usul perubahan disertai alasan secara tertulis kepada Menteri. (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan melalui proses penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). (3) Berdasarkan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penyusunan perubahan Prolegnas jangka menengah. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Perubahan Prolegnas jangka menengah yang disusun oleh Menteri, disampaikan kepada PRESIDEN untuk mendapat persetujuan. (5) Hasil perubahan Prolegnas jangka menengah yang telah disetujui oleh PRESIDEN, disampaikan oleh Menteri kepada Baleg.

Pasal 17

(1) Menteri menyiapkan penyusunan Prolegnas prioritas tahunan di lingkungan Pemerintah. (2) Penyusunan rancangan awal Prolegnas prioritas tahunan dilakukan secara paralel dengan penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah. (3) Penyusunan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar Rancangan UNDANG-UNDANG yang disusun berdasarkan Prolegnas jangka menengah. (4) Dalam menyiapkan penyusunan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 18

(1) Menteri menyampaikan daftar Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk mendapatkan tanggapan atau masukan. (2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan tanggapan atau masukan atas daftar Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal daftar Rancangan UNDANG-UNDANG diterima. (3) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usul penambahan atau pengurangan terhadap daftar Rancangan UNDANG-UNDANG. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam finalisasi rancangan Prolegnas prioritas tahunan.

Pasal 19

(1) Pemrakarsa mengusulkan daftar Rancangan UNDANG-UNDANG yang berasal dari Prolegnas jangka menengah untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. Naskah Akademik; b. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; c. Rancangan UNDANG-UNDANG; d. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnon-kementerian dari Pemrakarsa; dan e. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG dari Menteri.

Pasal 20

(1) Menteri menyampaikan hasil penyusunan Prolegnas prioritas tahunan kepada PRESIDEN untuk mendapatkan persetujuan. (2) Dalam hal Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan persetujuan PRESIDEN, Menteri menyampaikan Prolegnas tersebut kepada DPR melalui Baleg.

Pasal 21

Dalam hal Rancangan UNDANG-UNDANG prakarsa Pemerintah tidak masuk dalam daftar Prolegnas prioritas tahunan, Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut tidak dapat dialihkan menjadi inisiatif DPR.

BAB 4

Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan

Pasal 17

Koreksi

(1) Menteri menyiapkan penyusunan Prolegnas prioritas tahunan di lingkungan Pemerintah. (2) Penyusunan rancangan awal Prolegnas prioritas tahunan dilakukan secara paralel dengan penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah. (3) Penyusunan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar Rancangan UNDANG-UNDANG yang disusun berdasarkan Prolegnas jangka menengah. (4) Dalam menyiapkan penyusunan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 18

(1) Menteri menyampaikan daftar Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk mendapatkan tanggapan atau masukan. (2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan tanggapan atau masukan atas daftar Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal daftar Rancangan UNDANG-UNDANG diterima. (3) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usul penambahan atau pengurangan terhadap daftar Rancangan UNDANG-UNDANG. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam finalisasi rancangan Prolegnas prioritas tahunan.

Pasal 19

(1) Pemrakarsa mengusulkan daftar Rancangan UNDANG-UNDANG yang berasal dari Prolegnas jangka menengah untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. Naskah Akademik; b. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; c. Rancangan UNDANG-UNDANG; d. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnon-kementerian dari Pemrakarsa; dan e. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG dari Menteri.

Pasal 20

(1) Menteri menyampaikan hasil penyusunan Prolegnas prioritas tahunan kepada PRESIDEN untuk mendapatkan persetujuan. (2) Dalam hal Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan persetujuan PRESIDEN, Menteri menyampaikan Prolegnas tersebut kepada DPR melalui Baleg.

Pasal 21

Dalam hal Rancangan UNDANG-UNDANG prakarsa Pemerintah tidak masuk dalam daftar Prolegnas prioritas tahunan, Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut tidak dapat dialihkan menjadi inisiatif DPR.

Pasal 22

(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG. (2) Dalam menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN. (3) Permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan UNDANG-UNDANG, yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 23

(1) Pemrakarsa menyampaikan usul penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG yang termasuk dalam kumulatif terbuka kepada Menteri. (2) Usul penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. Naskah Akademik; b. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; c. Rancangan UNDANG-UNDANG; d. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnon-kementerian dari Pemrakarsa; dan e. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG dari Menteri. (3) Ketentuan mengenai keharusan melampirkan Naskah Akademik dan surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak berlaku terhadap Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan huruf e. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB 5

Tata Cara Perencanaan Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG Kumulatif Terbuka

Pasal 22

Koreksi

(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG. (2) Dalam menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN. (3) Permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan UNDANG-UNDANG, yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 23

(1) Pemrakarsa menyampaikan usul penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG yang termasuk dalam kumulatif terbuka kepada Menteri. (2) Usul penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. Naskah Akademik; b. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; c. Rancangan UNDANG-UNDANG; d. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnon-kementerian dari Pemrakarsa; dan e. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG dari Menteri. (3) Ketentuan mengenai keharusan melampirkan Naskah Akademik dan surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak berlaku terhadap Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan huruf e. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 24

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam; dan/atau b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan UNDANG-UNDANG yang dapat disetujui bersama oleh Baleg dan Menteri.

Pasal 25

(1) Dalam menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN. (2) Permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan UNDANG-UNDANG, yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan. (3) Dalam hal memberikan izin prakarsa penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas, Pemrakarsa menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut. (4) Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. izin prakarsa dari PRESIDEN; b. Naskah Akademik; c. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; d. Rancangan UNDANG-UNDANG; e. surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat panitia antarkementerian/antarnonkementerian dari Pemrakarsa; dan www.djpp.kemenkumham.go.id f. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG dari Menteri.

Pasal 26

Menteri mengajukan usul Rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Pimpinan DPR melalui Baleg untuk dimuat dalam Prolegnas prioritas tahunan.

BAB Ketiga

Tata Cara Perencanaan Program Penyusunan PERATURAN PEMERINTAH

Pasal 27

Koreksi

(1) Menteri menyiapkan perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian UNDANG-UNDANG.

Pasal 28

Koreksi

Menteri menyampaikan daftar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 29

(1) Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi antar-kementerian dan/atau antarnonkementerian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal daftar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH disampaikan. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk finalisasi daftar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH. (3) Daftar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 30

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH di luar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH kepada Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan UNDANG-UNDANG atau putusan Mahkamah Agung. (3) Dalam menyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN. (4) Permohonan izin prakarsa kepada PRESIDEN disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun PERATURAN PEMERINTAH. (5) Dalam hal PRESIDEN memberikan izin prakarsa penyusunan PERATURAN PEMERINTAH di luar daftar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH, Pemrakarsa melaporkan penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tersebut kepada Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 4

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 5

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 6

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5