Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005 tentang TUNJANGAN ...

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan : 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Inspektur Tambang adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 2 . . .

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan diberikan Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan setiap bulan. (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang diberikan Tunjangan Inspektur Tambang setiap bulan. (3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi diberikan Tunjangan Inspektur Minyak dan Gas Bumi setiap bulan

Pasal 3

Koreksi

(1) Besarnya Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan PRESIDEN ini. (2) Besarnya Tunjangan Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan PRESIDEN ini. (3) Besarnya . . . (3) Besarnya Tunjangan Inspektur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 4

Koreksi

Pemberian Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Tunjangan Inspektur Tambang, dan Tunjangan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri- sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing. Pasal 6 . . .

Pasal 6

Koreksi

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Lambock V. Nahattands LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 82 Tahun 2005 TANGGAL : 29 Desember 2005 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESAR TUNJANGAN 1 2 3 Inspektur Ketenagalistrikan Inspektur Ketenagalistrikan Madya Inspektur Ketenagalistrikan Muda Inspektur Ketenagalistrikan Pertama Rp 871.000,00 Rp 600.000,00 Rp 240.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Lambock V. Nahattands LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 82 Tahun 2005 TANGGAL : 29 Desember 2005 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESAR TUNJANGAN 1 2 3 Inspektur Tambang Inspektur Tambang Madya Inspektur Tambang Muda Inspektur Tambang Pertama Rp 871.000,00 Rp 600.000,00 Rp 240.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Lambock V. Nahattands LAMPIRAN III PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 82 Tahun 2005 TANGGAL : 29 Desember 2005 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESAR TUNJANGAN 1 2 3 Inspektur Minyak dan Gas Bumi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama Rp 871.000,00 Rp 600.000,00 Rp 240.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Lambock V. Nahattands

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, DAN INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6