Koreksi Pasal 6

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Lambock V. Nahattands LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 82 Tahun 2005 TANGGAL : 29 Desember 2005 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESAR TUNJANGAN 1 2 3 Inspektur Ketenagalistrikan Inspektur Ketenagalistrikan Madya Inspektur Ketenagalistrikan Muda Inspektur Ketenagalistrikan Pertama Rp 871.000,00 Rp 600.000,00 Rp 240.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Lambock V. Nahattands LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 82 Tahun 2005 TANGGAL : 29 Desember 2005 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESAR TUNJANGAN 1 2 3 Inspektur Tambang Inspektur Tambang Madya Inspektur Tambang Muda Inspektur Tambang Pertama Rp 871.000,00 Rp 600.000,00 Rp 240.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Lambock V. Nahattands LAMPIRAN III PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 82 Tahun 2005 TANGGAL : 29 Desember 2005 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESAR TUNJANGAN 1 2 3 Inspektur Minyak dan Gas Bumi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama Rp 871.000,00 Rp 600.000,00 Rp 240.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Lambock V. Nahattands