PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2020 tentang HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAIN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PERPRES Nomor 62 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik INDONESIA diberikan hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lain.

Pasal 2

Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu: a. Ketua, sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); b. Wakil Ketua, sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); c. Sekretaris, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan d. Anggota, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Pasal 3

Pajak penghasilan atas hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik INDONESIA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik INDONESIA yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil maka hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan dengan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Pasal 1

Koreksi

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik INDONESIA diberikan hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lain.

Pasal 2

Pasal 3

Pajak penghasilan atas hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik INDONESIA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pasal 5

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.