PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019 tentang JABATAN FUNGSIONAL TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERPRES Nomor 37 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional TNI adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang prajurit Tentara Nasional INDONESIA dalam suatu satuan organisasi Tentara Nasional INDONESIA yang dalam pelaksanaan tugasnya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, keahlian, dan/atau keterampilan bidang tertentu. 2. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional INDONESIA. 3. Rumpun Jabatan Fungsional TNI adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas dan fungsi organisasi Tentara Nasional INDONESIA. 4. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 5. Panglima Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin Tentara Nasional INDONESIA.

BAB IV

KATEGORI DAN JENJANG

Pasal 7

Koreksi

(1) Ahli utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utama bersifat strategis global, strategis regional, dan/atau strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesionalisme tingkat tinggi. (2) Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang menduduki jabatan ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpangkat paling rendah Brigadir Jenderal Tentara Nasional INDONESIA/Laksamana Pertama Tentara Nasional INDONESIA/Marsekal Pertama Tentara Nasional INDONESIA dan berpangkat paling tinggi Mayor Jenderal Tentara Nasional INDONESIA/Laksamana Muda Tentara Nasional INDONESIA/Marsekal Muda Tentara Nasional INDONESIA.

Pasal 8

(1) Ahli madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral, yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. (2) Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang menduduki jabatan ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpangkat paling rendah Letnan Kolonel dan berpangkat paling tinggi Kolonel.

Pasal 9

(1) Ahli muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional, yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan. (2) Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang menduduki jabatan ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpangkat paling rendah Mayor dan berpangkat paling tinggi Letnan Kolonel.

Pasal 10

(1) Ahli pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat teknis operasional, yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar. (2) Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang menduduki jabatan ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpangkat paling rendah Kapten dan berpangkat paling tinggi Mayor.

Pasal 11

(1) Jenjang penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya, yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu. (2) Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang menduduki jabatan penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpangkat paling rendah Letnan Dua sampai dengan berpangkat paling tinggi Kapten.

Pasal 12

(1) Jenjang mahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan, dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu. (2) Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang menduduki jabatan mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpangkat paling rendah Pembantu Letnan Dua dan berpangkat paling tinggi Pembantu Letnan Satu.

Pasal 13

(1) Jenjang terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana, dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu. (2) Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang menduduki jabatan terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpangkat paling rendah Sersan Kepala dan berpangkat paling tinggi Sersan Mayor.

Pasal 14

(1) Jenjang pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dasar, dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu. (2) Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang menduduki jabatan pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpangkat paling rendah Sersan Dua dan berpangkat paling tinggi Sersan Satu.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori dan jenjang Jabatan Fungsional TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang diangkat dalam Jabatan Fungsional TNI keahlian harus memenuhi syarat: a. memiliki integritas dan moralitas yang baik; b. sehat jasmani dan rohani; c. pendidikan paling rendah berijazah sarjana (strata- 1) atau setara; d. memiliki pengalaman tugas sesuai kompetensi dibidangnya paling singkat 1 (satu) tahun; e. telah mengikuti pendidikan pengembangan umum dan/atau pendidikan pengembangan spesialis sesuai jenjang jabatannya; f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 6 (enam) bulan terakhir; g. mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan h. syarat lain yang ditetapkan oleh Panglima. (2) Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang diangkat dalam Jabatan Fungsional TNI keterampilan harus memenuhi syarat: a. memiliki integritas dan moralitas yang baik; b. sehat jasmani dan rohani; c. pendidikan paling rendah berijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara; d. memiliki pengalaman tugas sesuai kompetensi dibidangnya paling singkat 1 (satu) tahun; e. telah mengikuti pendidikan pengembangan spesialis; f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 6 (enam) bulan terakhir; g. mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan h. syarat lain yang ditetapkan oleh Panglima.

Pasal 17

(1) Pengangkatan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dalam jabatan fungsional ahli utama ditetapkan oleh PRESIDEN. (2) Pengangkatan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dalam jabatan fungsional ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama ditetapkan oleh Panglima. (3) Pengangkatan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dalam jabatan fungsional keterampilan jenjang penyelia, mahir, terampil, dan pemula ditetapkan oleh Panglima atau Kepala Staf sesuai dengan tempat penugasan.

Pasal 18

(1) Perpindahan Prajurit dilakukan dengan: a. antar Jabatan Fungsional TNI dalam satu rumpun jabatan; atau b. pengangkatan dalam jabatan struktural. (2) Perpindahan Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima atau Kepala Staf sesuai dengan tempat penugasan.

Pasal 19

Dalam hal Prajurit yang menduduki Jabatan Fungsional TNI dipindahkan dalam jabatan struktural maka jabatan fungsionalnya diberhentikan.

Pasal 20

Prajurit diberhentikan dari Jabatan Fungsional TNI apabila: a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional; b. melanggar hukum disiplin militer dan/atau hukum pidana; c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan d. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pasal 21

Prajurit yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional TNI dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional TNI terakhir berdasarkan perundang- undangan, apabila tersedia formasi jabatan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Panglima.

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019 tentang JABATAN FUNGSIONAL TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30