PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL

PERPRES Nomor 22 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Keanggotaan Komite Ekonomi Nasional terdiri dari: Ketua : Chairul Tanjung; Wakil Ketua : Dr. Chatib Basri; Sekretaris : Aviliani, S.E., M.Si; Anggota : 1. Dr. Ninasapti Triaswati; 2. Umar Juoro, M.A., MAPE; 3. Christianto Wibisono; 4. John A. Prasetio; 5. Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini; 6. T. P. Rachmat; 7. Dra. Siti Hartati Murdaya; 8. James T. Riady; 9. Dr. Raden Pardede; 10. Dr. Djisman S. Simanjuntak; 11. Pieter Gontha; 12. Prof. Dr. Hermanto Siregar; 13. Chris Kanter; 14. Prof. Irzan Tandjung, Ph.D; 15. Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A; 16. Dr. M. Syafii Antonio, M.EC; 17. Erwin Aksa; 18. Sandiaga S. Uno, M.B.A; 19. Dr. Purbaya Yudhi Sadewa. 2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 9A sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan fasilitas biaya perjalanan dinas. (2) Fasilitas biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas eselon 1a. (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi Nasional telah menerima fasilitas biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada yang bersangkutan hanya diberikan 1 (satu) fasilitas yang tertinggi.

Pasal II

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

Pasal I

Koreksi

Beberapa ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: