Peraturan Menteri Nomor 217-pmk-07-2012 Tahun 2012 tentang ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2012

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Perikanan Tahun Anggaran 2012 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang dibagihasilkan kepada daerah kabupaten/kota.

(1) Alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2012 dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp173.288.223.760,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp149.136.170.960,00 (seratus empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah); dan b. Alokasi Dana Cadangan DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp24.152.052.800,00 (dua puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah). (2) Rincian alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tata cara penyaluran alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH SDA Perikanan yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2012 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2012, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH SDA Perikanan berdasarkan realisasi penerimaan SDA Perikanan Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN