Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2009 tentang ATURAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

PERMEN Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 1

Aturan Distribusi Tenaga Listrik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Koreksi

Aturan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib ditaati oleh semua pelaku usaha penyediaan tenaga listrik dan konsumen tenaga listrik yang tersambung ke Sistem Distribusi Tenaga Listrik.

Pasal 3

Aturan Distribusi Tenaga Listrik dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2009 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 04 TAHUN 2009 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2009 ATURAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2009 DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II ATURAN DISTRIBUSI (DISTRIBUTION CODE - DC) DC 1.0. Definisi DC 2.0. Ruang Lingkup BAB III ATURAN MANAJEMEN DISTRIBUSI (DISTRIBUTION MANAGEMENT CODE - DMC) DMC 1.0. Tujuan DMC 2.0. Komite Manajemen Aturan Distribusi DMC 3.0. Keanggotaan KMAD DMC 4.0. Susunan Organisasi KMAD DMC 5.0. Masa Kerja Keanggotaan KMAD DMC 6.0. Sub Komite DMC 7.0. Waktu Pertemuan KMAD DMC 8.0. Pembiayaan KMAD DMC 9.0. Perubahan Aturan Distribusi DMC 10.0. Penyelesaian Perselisihan DMC 11.0. Penegakan Aturan Distribusi DMC 12.0. Laporan BAB IV ATURAN PENYAMBUNGAN (CONNECTION CODE-CC) CC 1.0. Tujuan CC 2.0. Batasan Titik Sambung CC 3.0. Persyaratan Teknik Sistem Distribusi CC 4.0. Persyaratan Peralatan PSD dan Konsumen Persyaratan dan Standar Peralatan yang Digunakan pada Titik Sambung Distribusi CCL 1.0. Umum CCL 2.0. Persyaratan yang Berkaitan dengan PSD dan Konsumen pada Titik Sambung CC 5.0. Prosedur Penyambungan dari PSD dengan PD dan PD dengan Konsumen CC 6.0. Tanggung Jawab PD BAB V ATURAN OPERASI (OPERATING CODE-OC) OC 1.0. Tujuan OC 2.0. Tanggung Jawab OC 3.0. Proteksi Distribusi OC 4.0. Pengaturan Beban OC 5.0. Keadaan Darurat OC 6.0. Prosedur Pemulihan OC 7.0. Pengujian dan Pemeriksaan OC 8.0. Pemeriksaan dan Izin Masuk ke Lokasi Instalasi OC 9.0. Prosedur Komunikasi dan Pelaporan OC 10.0. Batas Tanggung Jawab Pemeliharaan Sistem Distribusi OC 11.0. Prosedur Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan OC 12.0. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) .... BAB VI ATURAN PERENCANAAN (PLANNING CODE-PC) PC 1.0. Tujuan PC 2.0. Tanggung Jawab Para Pihak PC 3.0. Kajian Perencanaan Pengembangan Sistem Distribusi PC 4.0. Data Perencanaan PC 5.0. Perencanaan Tata Ruang PC 6.0. Kebutuhan Data BAB VII ATURAN SETELMEN (SETTLEMENT CODE-SC) SC 1.0. Tujuan SC 2.0. Ketentuan Transaksi SC 3.0. Pembacaan dan Pembayaran SC 4.0. Penyelesaian Perselisihan Transaksi SC 5.0. Prosedur Audit Proses Setelmen BAB VIII ATURAN PENGUKURAN (METERING CODE-MC) MC 1.0. Tujuan MC 2.0. Kriteria Pengukuran MC 3.0. Persyaratan Peralatan Meter MC 4.0. Komisioning (Commissioning) MC 5.0. Pengujian Setelah Komisioning MC 6.0. Penyegelan dan Pemrograman Ulang MC 7.0. Pemeriksaan Data Meter dan Peralatan MC 8.0. Keamanan Peralatan Pengukuran MC 9.0. Pengecualian dan Batas Waktu MC 10.0. Ketentuan Lain – Lain DAFTAR ISTILAH (GLOSSARY)